219 research outputs found
KONSEP TAWAKKAL DALAM Q.S ALI-IMRAN (TAFSIR MAUDHU’I) SERTA IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman yang keliru tentang tawakkal, tawakkalbukanlah pasrah tanpa ada usaha terlebih dahulu. Namun, yang dimaksud tawakkal adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan setelah melakukan ikhtiar (usaha) dan mengharapkan pertolongan-Nya. Dalam Al-Qur‟an banyak dijelaskan mengenai konsep tawakkal, namun pada penelitian ini konsep tawakkal yang dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan langkah-langkah tafsir maudhu‟i yaitu sebagai berikut: (1) menetapkan masalah yang dibahas, (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah, (3) menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan asbab an-nuzul, (4) memahami korelasi ayat-ayat tersebut, (5) menyusun pembahasan dalam kerangka sempurna, (6) melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan dan (7) mempelajari ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama. Hasil dari penelitian ini adalah konsep tawakkal dalam Q.S Ali-Imran terdapat beberapa ayat dan penulis memberikan tema pada ayat tentang tawakkal yaitu: (1) perintah tawakkal pada ayat 122, (2) tawakkal setelah ikhtiar pada ayat 159-160, dan (3) Allah sebaik-baik pelindung/wakil pada ayat 173-174. Dalam Q.S Ali-Imran ini juga terdapat keterkaitan terhadap komponen pendidikan Islam, terhadap komponen pendidik, komponen peserta didik, komponen tujuan pendidikan Islam yakni menjadikan peserta didik “insan kamil” dengan bentuk taqwa, berilmu berakhlak mulia (tawakkal) dan terhadap komponen materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam diantaranya pendidikan akhlak yang terbagi menjadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama dan lain-lain. Akhlak kepada Allah salah satunya adalah sikap tawakkal
Powerplant technology / M.M. El-Wakil.
No full textIncludes bibliographical references and index.xv, 861 pages :This text is designed for courses in powerplant technology, powerplant engineering, and energy conversion offered in departments of mechanical engineering and nuclear engineering. It is also suitable as a supplement to courses in energy analysis offered in mechanical or nuclear engineering departments or energy analysis programs
Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif)
Get PDFKonstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dan sebagai wakil Pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi di wilayah provinsi. Dari kedudukan Gubernur yang mengembang dual function tersebut, sejatinya tercermin dalam model pengisian jabatan Gubernut. Gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti mempunyai legitimasi lebih kuat dari pada model pemilihan yang lainnya (melalui DPRD), sehingga ekspektasi rakyat atas keterlibatannya secara langsung dalam pemilihan Gubernur menjadi dasar bagi rakyat untuk selalu mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah, berarti melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pejabat pusat di daerah. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat senantiasa berada dalam pengawasan dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dalam pengisian jabatan Gubernur, Pemerintah Pusat sejatinya juga mempunyai peranan dalam memastikan Gubernur yang akan dipilih oleh rakyat mempunyai kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Karena itu, model pengisian jabatan Gubernur merupakan kombinasi antara pemilihan langsung dengan model pengangkatan semu. Pemilihan Gubernur secara langsung adalah model pengisian jabatan Gubernur yang tepat guna membentuk keseimbangan dan kontrol atas kedudukan gubernur sebagai pejabat pusat pada satu sisi dan sebagai pejabat derah otonom pada sisi lainnya. Pemilihan Gubernur secara langsung, setidaknya akan membentuk kemandirian berhadapan dengan Pemerintah Pusat, mengingat kedudukan Gubernur sebagai pejabat daerah otonom yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, Pemilihan Gubernur secara langsung juga dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan (DPRD) karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Keyword: Otonomi Daerah, Pemilukada, dan Model Pengisian Jabatan Gubernur
Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif)
No full textKonstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dan sebagai wakil Pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi di wilayah provinsi. Dari kedudukan Gubernur yang mengembang dual function tersebut, sejatinya tercermin dalam model pengisian jabatan Gubernut. Gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti mempunyai legitimasi lebih kuat dari pada model pemilihan yang lainnya (melalui DPRD), sehingga ekspektasi rakyat atas keterlibatannya secara langsung dalam pemilihan Gubernur menjadi dasar bagi rakyat untuk selalu mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah, berarti melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pejabat pusat di daerah. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat senantiasa berada dalam pengawasan dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dalam pengisian jabatan Gubernur, Pemerintah Pusat sejatinya juga mempunyai peranan dalam memastikan Gubernur yang akan dipilih oleh rakyat mempunyai kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Karena itu, model pengisian jabatan Gubernur merupakan kombinasi antara pemilihan langsung dengan model pengangkatan semu. Pemilihan Gubernur secara langsung adalah model pengisian jabatan Gubernur yang tepat guna membentuk keseimbangan dan kontrol atas kedudukan gubernur sebagai pejabat pusat pada satu sisi dan sebagai pejabat derah otonom pada sisi lainnya. Pemilihan Gubernur secara langsung, setidaknya akan membentuk kemandirian berhadapan dengan Pemerintah Pusat, mengingat kedudukan Gubernur sebagai pejabat daerah otonom yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, Pemilihan Gubernur secara langsung juga dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan (DPRD) karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Keyword: Otonomi Daerah, Pemilukada, dan Model Pengisian Jabatan Gubernur.</p
Perilaku Pemilih Dalam Memanfaatkan Media Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maros 2020
No full textThis research aims to provide very important information in the efforts of the KPU of Maros Regency as part of the Election Organizers to be able to increase the capacity and quality of holding general elections towards an ideal and democratic Pilkada in the future. This study also uses a quantitative approach, namely the researcher collects data by first establishing concepts as related variables originating from existing theories and then looking for data by using a questionnaire to measure these variables.Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded that: (1) The level of utilization of social media and digital media by candidate pairs is very high. The results showed that respondents' perceptions of candidate pairs utilizing digital media (websites, smartphone applications, online advertisements) in campaigns were very significant. There were 59 people or 59% who stated that digital media played a very important role as a promotional tool for candidate pairs. (2) The use of social media and digital media in the election of regents and deputy regents in Maros Regency in 2020 provides many advantages as political figure self-branding.Penelitian ini bertujuan menjadi informasi yang sangat penting dalam upaya KPU Kabupaten Maros sebagai bagian Penyelenggara Pemilu yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis pada masa akan datang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada kemudian mencari data dengan menggunakan kuesioner untuk pengukuran variabel-variabel.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Tingkat pemanfaatan media sosial dan media digital oleh pasangan calon sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap pasangan calon yang memanfaatkan media digital (website, aplikasi smartphone, iklan online) dalam kampanyesangat signifikan, Terdapat 59 orang atau 59% yang menyatakan media digital sangat berperan sebagai alat promosi pasangan calon. (2) Pemanfaatan Media sosial dan media digital dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Maros tahun 2020 memberikan banyak keuntungan sebagai self branding tokoh politik
HAMBATAN PROSES ADMINISTRASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI GORONTALO (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016)
Get PDFNormatively, the filling of the position of deputy regional head has been regulated in Article 176 paragraph (2) of Act. Number 10 Year 2016 (UU Pilkada), but this legal norm is not sufficient to overcome the obstruction of administrative process of filling the position of Deputy Regent of Gorontalo which from March 2018 to March 2020. This research is normative by analyzing the content of existing legal norms. Legal materials are obtained from laws and regulations, documents issued by related institutions, and opinions of experts contained in books and articles. The results showed that the administrative process of filling the position of Vice Regent of Gorontalo was hampered, because the existing legal norms were not sufficient to overcome these obstacles. The Author recommends the need for the establishment of implementing regulations that govern technically the procedures for filling the position of deputy regional head, which can give a clear role to the relevant institutions.Secara normatif pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), tetapi norma hukum ini belum memadai untuk mengatasi terhambatnya proses administrasi pengsian jabatan Wakil Bupati Gorontalo yang sejak Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan analisis isi terhadap norma hukum yang ada. Bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang dikeluarkan oleh institusi terkait, dan pendapat para ahli yang termuat dalam buku dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya proses adminstrasi pengisian jabatan Wakil Bupati Gorontalo, karena norma hukum yang ada belum memadai untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulis merekomendasikan perlunya pembentukan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis tentang tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah, yang dapat memberikan peran secara jelas kepada institusi yang terkait
The larval gut of <i>Spodoptera frugiperda </i>harbours culturable bacteria with metabolic versatility after insecticide exposure
No full textSpodoptera frugiperda (fall armyworm) poses a substantial risk to crops worldwide, resulting in considerable economic damage. The gut microbiota of insects plays crucial roles in digestion, nutrition, immunity, growth and, sometimes, the degradation of insecticides. The current study examines the effect of synthetic insecticides on the gut microbiome of third instar S. frugiperda larvae using both culture-dependent techniques and 16S rRNA gene sequencing for bacterial community profiling and diversity analysis. In untreated larvae, the sequencing approach revealed a diverse microbiome dominated by the phyla Firmicutes, Proteobacteria and Bacteroidota, with key genera including Bacteroides, Faecalibacterium and Pelomonas. In parallel, 323 bacterial strains were isolated and assigned to the orders Bacillales, Burkholderiales, Enterobacterales, Flavobacteriales, Lactobacillales, Micrococcales, Neisseriaies, Pseudomonadales, Sphingobacteriales and Xanthomonadales. The prevailing culturable species included Serratia marcescens, Klebsiella variicola and Enterobacter quasiroggenkampii. Treatment with sublethal concentrations of three insecticides (broflanilide, spinosad and indoxacarb) caused significant changes in gut microbiome diversity and composition. Treated larvae showed a shift towards increased Proteobacteria abundance and decreased Firmicutes. Specifically, Acinetobacter and Rhodococcus were dominant in treated samples. Functional predictions highlighted significant metabolic versatility involving nutrient processing, immune response, detoxification, xenobiotic metabolism, and stress response, suggesting microbial adaptation to insecticide exposure. Network correlation analysis highlighted disrupted microbial interactions and altered community structures under insecticide treatment. These findings enhance our understanding of how insecticides impact the gut microbiota in S. frugiperda and may inform future strategies for managing pest resistance through microbiome-based approaches.</p
Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy
No full textIn the midst of political deadlock due to cartel and oligarchic practices, the Constitutional Court then made a breakthrough with the passing of Decision No. 60/PUU-XXII/2024 which changed the nomination threshold formula from a percentage of seats to a range of 6.5% to 10% adjusted to the number of Permanent Voter Lists in an electoral district. The breakthrough of the Constitutional Court made democracy in the regions return to bagkit, someone who used to have difficulty can now appear easily. The purpose of this article is to explain the regulative obstacles to the development of democratic elections and the implications of the Constitutional Court Decision No. 60 for efforts to build democratic elections. This research uses a normative approach. The results of the study found that the expansion of the meaning of elections by the Constitutional Court to include regional elections is something constitutional, because through Decision No. 55/PUU-XVII/2019 the Constitutional Court has laid an important foundation for the design of the model for organizing simultaneous elections. This has implications for the circulation of government in the regions, which previously could not be proposed by regional head candidates to be proposed. Previous provisions related to the nomination threshold are too heavy for minority political parties that do not have seats now allow regional head candidates to compete.
___
References
Books with an author:
Dahl, R. A. (1988). On Democracy, London: Yale University.
Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). The Politics of Policy Implementation, New York: St. Martin’s Press.
Varma, S. P. (1975). Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Journal articles:
Anwar, M. S., Sari, R., & Satrio, N. (2024). Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan. Jurnal Hukum In Concreto, 3(1), 72-84. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1362
Gunanto, D., Hijri, Y. S., & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 57-67. https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8528
Imran, I. (2012). Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.348
Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. Amsir Law Journal, 1(2), 61-69. https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.25
Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 237-244. http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/105
Kurman, A. S. D., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pengaturan Pemungutan Suara Elektronik dalam Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Indonesia. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(4), 64-84. https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.4030
Lestari, Y. S. (2017). Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia. Pandecta Research Law Journal, 12(1), 67-75. https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820
Mahendra, Y., & Bima, M. R. (2022). Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(11), 1807-1826. http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1248
Noors, A. I. A. (2019). Pengarusutamaan Manajemen Talenta Dalam Tata Kelola Msdm Birokrasi Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(2), 38-49. http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/721
Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129
Raihan, M., & Nasution, A. I. (2022). Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. DIVERSI: Jurnal Hukum, 8(2), 304-332. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024
Rajab, A. (2020). Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu. Jurnal RechtsVinding Online, Mei. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENJAWAB%20PERSOALAN%20REZIM%20PILKADA.pdf
Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Japhtn-Han, 2(1), 169-186. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64
World Wide Web:
Perludem. (2016). Siaran Pers: Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015Siaran Pers: Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015. Available online from: https://perludem.org/2016/02/29/siaran-pers-prospek-pemerintahan-hasil-pilkada-serentak-2015siaran-pers-prospek-pemerintahan-hasil-pilkada-serentak-2015/
Tinjauan Yuridis Perbuatan Tercela dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
No full textAmandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bertujuan untuk mengganti akan tetapi hanyalah sebagai suatu prosedur penyempurnaan agar tercapainya pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu perubahan itu diantaranya adalah Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mulai diatur dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 hasil Perubahan Ketiga. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa alasan-alasan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, penulis lebih mengarah kepada istilah atau frasa “Perbuatan Tercela” sesuai dengan judul skripsi ini, Tinjauan Yuridis Perbuatan Tercela dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun rumusan permasalahan yang hendak diungkap adalah: Bagaimana proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta bagaimana kriteria perbuatan tercela menurut norma dan peraturan perundang undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. UUD 1945 sebelum perubahan tidak ada pengaturan mengenai prosedur pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan namun dalam praktek yang terjadi, ada dua presiden yang diberhentikan di tengan masa jabatannya yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid. Kemudian setelah perubahan UUD 1945 maka dibuatlah suatu pengaturan mengenai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B agar proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya bersifat politis tetapi juga memiliki sifat yurridis dimana DPR memberikan usul terlebih dahulu kepada MK untuk memeriksa dan memutus untuk diserahkan pada MPR. Lalu penulis melihat dalam Pasal 7A yang berisi mengenai beberapa alasan-alasan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terdapat istilah “perbuatan tercela”, yang dimana memiliki sifat muktitafsir serta penjelasan mengenai istilah ini juga tidak jelas dan walaupun sudah ditafsirkan pada Pasal 10 ayat 3 huruf d masih kurang jelas dan kabur, oleh karena itu kemungkinan besar alasan ini dapat menjadi “permainan politik” para anggota DPR dengan cara memulti-tafsirkan rumusan ketentuan pasal tersebut dengan tujuan yang memang sengaja untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. / Amendments or changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are not intended to replace them but only as an improvement procedure to achieve a more democratic government. One of these changes includes the process of dismissing the President and/or Vice President which has begun to be regulated in the Indonesian constitution in Article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a result of the Third Amendment. In this article there are several reasons regarding the dismissal of the President and/or Vice President, the author focuses more on the term or phrase "Disgraceful Acts" in accordance with the title of this thesis, Juridical Review of Disgraceful Acts in the Dismissal of the President and/or Vice President Based on Law The Foundation of the Republic of Indonesia in 1945. The formulation of the problem to be revealed is: What is the process for dismissing the President and/or Vice President and what are the criteria for disgraceful acts according to the norms and laws and regulations in Indonesia. This research includes a type of normative legal research that is prescriptive and applied. Prescriptive research is legal research in order to discover legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study in the form of literature books, statutory regulations, as well as data collection through electronic media related to the problem being studied. The data analysis technique used is using data analysis techniques with deductive logic, namely by stating a major premise (general statement) then submitting a minor premise (specific in nature), from these two premises a conclusion is then drawn. Before the amendment to the 1945 Constitution, there were no regulations regarding procedures for dismissing the president and/or vice president during their term of office, but in practice, there were two presidents who were dismissed in the middle of their term of office, namely President Soekarno and President Abdurahman Wahid. Then, after the amendment to the 1945 Constitution, a regulation was made regarding the process of dismissing the President and/or Vice President in Articles 7A and 7B so that the process of dismissing the President and/or Vice President was not only political but also had a juridical character where the DPR gave a proposal first to the Constitutional Court to examine and decide to submit to the MPR. Then the author saw that in Article 7A, which contains several reasons for the dismissal of the President and/or Vice President, there is the term "disgraceful act", which has the nature of muktatasir and the explanation of this term is also unclear and even though it has been interpreted in Article 10 paragraph 3 letter d is still unclear and vague, therefore it is very likely that this reason could be a "political game" by members of the DPR by interpreting the formulation of the provisions of this article with the deliberate aim of overthrowing the President and/or Vice President
Effect of Different Constant Temperatures on Life History and Life Table Parameters of Trichogramma euproctidis (Hymenoptera: Trichogrammatidae)
Get PDFAbstract: Temperature has a profound effect on performance and behavior of egg parasitoids. Egg parasitoids are a well-known alternative for the control of lepidopterous pests. Selected life history parameters of Trichogramma euproctidis (Girault) (Hymenoptera: Trichogrammatidae), an established egg parasitoid species in Khuzestan- Southwest Iran, were appraised at eight constant temperatures (22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, and 40°C) using Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) eggs as the host. We found significant effects of temperature on the number of parasitized eggs, development time, sex ratio, progeny’s longevity, and fecundity. T. euproctidis developed on E. kuehniella eggs at all temperatures tested, but performed best at 32.5°C. At this temperature, they parasitized the most eggs, produced the most female progeny, and had high rates of survival. Our findings revealed that temperature significantly affected the longevity of female progeny and fecundity of T. euproctidis. A life table analysis confirmed that temperature resulted in optimal effects on T. euproctidis life history. Net reproductive rate (R0) of T. euproctidis was different among the temperatures tested. The intrinsic rate of increase (r) was positively correlated with temperature from 22.5 to 32.5°C and then decreased from 35 to 40°C. Generation time (T) and doubling time (DT) decreased as temperature increased from 22.5 to 37.5°C and then increased at 40°C. These data suggest that this strain of T. euproctidis is adapted to high temperatures and harsh environmental conditions and has the potential to be used in integrated management programs in Southwest Iran.Copyright © The Author(s) 2022. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License (https://creativecommons.org/ licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For commercial re-use, please contact [email protected] Repositor
- …
