17 research outputs found
POLIGAMI ANTARA TEKS DAN KONTEKS DAN KAITANNYA DENGAN NIKAH SIRI
No full textAbstrakPoligami merupakan salah satu isu hukum yang terbilang cukup menyeruak di tengah masyarakat. Diskusi tentang poligami ini berkutat pada ambiguitas antara ideal hukum dengan praktik lapangan. Sering sekali lelaki menjadikan poligami ini sebagai gerbang dilakukannya praktik nikah siri agar tidak diketahui isteri pertamanya. Di samping itu poligami rentan membawa perpecahan, ketidakakuran dan tidak jarang terabaikannya hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, termasuk pengabaian terhadap anak yang dilahirkan. Dengan itu, artikel ini hendak mengulas bincang pemahaman poligami antara teks dan konteks dan kaitannya dengan nikah siri.Kata Kunci: Poligami, teks dan konteks, nikah sir
AKTIVITAS RASŪLULLĀH SAW DI RUANG DOMESTIK (Kajian Historis Peranan Rasūlullāh Saw dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga)
No full textRumah tangga dibangun dalam formula saling suka sama suka dan menempatkan posisi suami-isteri saling kerja sama secara mutual. Suami-isteri memiliki peran yang sama membangun keluarga sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Tidak diragukan lagi bahwa dalam setiap sisi kelaurga muslim, Rasūlullāh Saw menjadi satu referensi yang sangat lengkap untuk dapat ditiru dan diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Dalam sisi historis, Rasūlullāh Saw terbukti ikut serta membantu tugas-tugas domestik. Hanya saja saat ini cenderung ada pergesaran peran. Laki-laki berposisi kerja di luar rumah dan perempuan kerja di dalam rumah. Untuk itu, tulisan ini kembali mengulas bincang mengenai apa-apa yang masih tersembunyi di dalam aktivitas Rasūlullāh Saw di ruang domestik
Ritual Akbar Ramadhan: Ekspresi Transendesi menuju Persatuan Umat
No full textDalam konteks psikologi positif, kerinduan terhadap ritual akbar di bulan Ramadhan, sepakat denganPeterson dan Seligman dalam “Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, merupakan ekspresi transendensi manusia beriman dalam mengimplementasikan bentuk keyakinan, harapan, dan cintanya kepada Tuhan yang Maha Suci dengan segala perintah-Nya. Iman adalah penerimaan, dan tanggapan terhadap kekuatan yang lebih besar dari dirinya sebagai makhluk yang diciptakan-Nya. Harapan adalah ekspresi dari perhatian yang utama dan akan mengalir dari pemahaman yang memadai tentang makna-makna kehidupan dan keberadaannya di dunia. Adapun, cinta melahirkan sikap rela (altruistik) ketika mengambil pilihan untuk masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia secara etis (aspek dogmatis), esoteris (aspek ritual) serta eksoteris (aspek penghayatan). Keyakinan, harapan dan cinta seperti ini mengharuskan setiap manusia beriman untuk bisa melampaui batas-batas diri dan duniawinya menuju relung-relung spritualitas agama agar bisa menagkap seluruh makna-makna yang terkandung dalam setiap perintah yang diberikan oleh Alloh
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan
No full textEmployment challenges in emerging countries, especially Indonesia, are common. In Indonesia, the corporation unilaterally terminated employees. The global economy has increased COVID-19-related layoffs. Thus, unemployment rose in several nations. Article 1 point 2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower defines labor as “everyone who is able to produce goods or services to meet his own needs and the needs of society.” In line with Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Unemployment Barriers for Unilaterally Dismissed Workers, the problem is identified and solved by determining the company\u27s unilateral termination of employment. This study method uses empirical law (statute approach) and a conceptual approach. The research found that Article 151 of the Law on Job Creation explains Termination of Employment (PHK). Article 153 of the Job Creation Law governs PHK termination. The PHK form lists several causes for termination. If not unilateral and harmful, termination of employment (PHK) is legal. The Job Creation Law prevents employers from unilaterally terminating employment (PHK). Law Number 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes forbids, save for specified conditions that force termination.Keywords: Juridical Review; Layoffs; COVID-19; Employment AbstrakTantangan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, merupakan hal yang biasa. Di Indonesia, korporasi memberhentikan karyawan secara sepihak. Ekonomi global telah meningkatkan PHK terkait COVID-19. Dengan demikian, pengangguran meningkat di beberapa negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hambatan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Bagi Tenaga Kerja yang Diberhentikan Secara Sepihak, permasalahan tersebut diidentifikasi dan diselesaikan dengan penetapan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 151 UU Cipta Kerja menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 153 UU Cipta Kerja mengatur pemutusan PHK. Formulir PHK mencantumkan beberapa penyebab penghentian. Jika tidak sepihak dan merugikan, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sah. UU Cipta Kerja mencegah pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melarang, kecuali syarat-syarat tertentu yang memaksa pemutusan hubungan kerja.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; PHK; Covid-19; Ketenagakerjaa
Construction of Consumer Protection Against Illegal Online Loan Transactions As a Means of IUS Constituendum in Indonesia
No full textThe rise of illegal online loans has caused a lot of harm to consumers. Some argue that the OJK as a regulator in the field of financial services is considered incapable of protecting consumers. The research method, normative juridical approach with laws and regulations analyzed qualitatively. The conclusions obtained are, first, the regulation of consumer legal protection for online loans according to Indonesian law is carried out by applying the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality, and security of consumer data/information. Second, legal protection for online loan recipients is carried out preventively through regulation and supervision, as well as providing information and education to the public about the characteristics of illegal online loans. Repressive legal protection can be carried out by imposing administrative, civil, and criminal sanctions. Suggestions that can be conveyed are that the OJK needs to increase stricter supervision of online loan providers and that laws and regulations are needed that are higher than the existing laws and regulations
The Debtor’s Liability For The Loading Of Personal Security In Indonesia
No full textThis study aims to find out the legal liability as well as the judge’s consideration of personal guarantees in the case of debtors who are declared bankrupt based on act number 37/2004.. The research method used is the normative juridical method, using library data. The results of this study indicate that in personal guarantee liability, there are two different agreements but closely related to each other, namely the guaranteed principal agreement and the personal guarantee agreement as a guarantee of the main agreement. In the personal guarantee agreement, besides the main agreement, there is also an accessory agreement where a personal guarantee serves the obligations. Personal guarantee in this bankruptcy case is the debtor from the obligation to pay off the debt. The personal guarantee assets will only be used to the return of the debts to creditors when the property has been confiscated and auctioned. However, the proceeds are not sufficient to pay the debt. This could be due to the debtor having two or more creditors and not paid off at least one overdue debt and can be collected
Urgensi Pembentukan Unit Mediasi Penal Di Polres Bogor
No full textTujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah urgensi pembentukan unit mediasi penal di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restorative yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pedoman pidana dan non pidana yang mendukung penerapan pedoman mediasi pidana dalam hukum positif Indonesia
The Repositioning of Campus as a Cultural Movements Engine in the Eradication of Corruption
No full textAt the theoretical and historical level, the campus has always been a symbol of resistance to all forms of deviation, without exception for efforts to fight corruption as an extraordinary crime. Morally, the campus has an enormous responsibility to ensure and guarantee that Mother Earth is free from all corrupt practices. Even so, the campus is not a sterile area for corrupt practices. This study used a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study state that corruption has penetrated into the joints of the life of the academic community, which should actually play a role as a locomotive in eradicating corruption. Recognizing that the corruption virus has spread among the academic community, it is urgent to reposition the role of the campus in the fight against corruption. Repositioning the role of the campus can be started from (i) aspects of the tri dharma of higher education, (ii) administrative aspects, and (iii) exemplary aspects. Repositioning the role of the campus should be done considering that the campus with the characteristics of its value-oriented academic community is believed to be the best place to teach and instill anti-corruption values as an ongoing cultural movement. The cultural movement has made the campus a laboratory for the process of institutionalizing anti-corruption values, principles, and morality. In the long term, this movement will become a culture that can free the nation\u27s leading cadres from corrupt behavior and mentality
Analisa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
No full textPHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu untuk menghindari peningkatan angka pengangguran. Penutupan perusahaan dapat menyebabkan semua pekerja, termasuk pengusaha, kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PHK efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan operasional perusahaan dan mempertahankan pekerjaan bagi sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Konvensi dan Rekomendasi ILO tahun 1982, yang menyatakan bahwa PHK tanpa kesalahan tidak melanggar aturan. Selain itu, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu memastikan bahwa PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip PHK, dan bahwa hak serta kompensasi pekerja dipenuhi dengan tepat
Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pemberian Jasa Kesehatan
No full textThe health care system in Indonesia includes medical services and community services. In general, public health is a service substance that aims to achieve preventive (prevention) and promotive (health improvement) services. In addition, the target is for the community to receive curative (treatment) and rehabilitative (recovery) services. The legal relationship between doctors and patients has been regulated in Hospital Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study uses a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that the need for supervision from the hospital to the doctors to provide health insurance according to the procedure should be as regulated in the Act.Keywords: Legal Relations; Doctor; Patient Abstrak:Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan masyarakat. Secara umum kesehatan masyarakat merupakan subtansi pelayanan yang bertujuan untuk mencapai pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotive (peningkatan kesehatan). Selain sasarannya agar masyarakat mendapat pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitasif (pemulihan). Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya pengawasan dari pihak Rumah Sakit terhadap para dokter untum memberikan jaminan kesehatan sesuai prosedur seharunya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Dokter; Pasie
