Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
STRATEGI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
No full textBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi lokal. BUMDes berperan sebagai lembaga sosial dan komersial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Studi ini bertujuan mengidentifikasi strategi BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Kebijakan yang transparan dan berlandaskan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
No full textPenegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Korupsi yang merajalela menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat dibutuhkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi telah melakukan berbagai upaya signifikan, namun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan intervensi politik dan lemahnya sistem pengawasan. Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan, ketidaktercukupnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta hambatan yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji efektivitas kebijakan dan peraturan yang ada dalam pemberantasan korupsi, serta peran masyarakat dalam mendukung gerakan antikorupsi. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan independensi KPK, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum di masa depan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis diperlukan untuk mengurangi praktik korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi negara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING DALAM PERJANJIAN BILATERAL INVESTMENT TREATY: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
No full textPenelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Fokus utama penelitian adalah menganalisis mekanisme perlindungan investor asing melalui perjanjian bilateral antarnegara, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor asing melalui berbagai ketentuan seperti national treatment, most-favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS). Perjanjian ini juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti choice of law, choice of forum, dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam BIT sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta kesediaan negara penerima investasi untuk mematuhi kewajiban internasionalnya. Temuan penelitian juga mengungkapkan perlunya reformasi sistem ISDS untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan investor asing dan hak regulasi negara tuan rumah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyempurnaan klausul-klausul standar dalam BIT dan penguatan kapasitas lembaga arbitrase internasional
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DIGITAL WATERMARK SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MULTIMEDIA
No full textPelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi dan sinematografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi, sebab dengan adanya Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saja tidak cukup buat mengklaim terlindungnya hak berasal penciptanya, masih banyak terjadi juga pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak –hak yang dilindungi oleh hukum. Karya yang sudah melalui proses digital umumnya diberi tanda air (watermark) sebagai tanda bahwa karya tersebut milik mereka. Tanda air (watermark) sudah dianggap memiliki kekuatan hukum oleh pencipta padahal tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami karakteristik pelanggaran karya digital fotografi dan sinematografi yang menggunakan watermark dan mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada pencipta karya digital fotografi dan sinematografi yang disalahgunakan dengan menghilangkan tanda air (watermark). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum kepada pencipta karya digital fotografi dan sinematografi yang disalahgunakan dengan menghilangkan watermark dapat dilakukan secara preventif, kuratif dan represif. Perlindungan secara preventif berupa adanya UU ITE sebagai tindakan pencegahan dari pelanggaran, perlindungan secara kuratif berupa tindakan setelah adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mengedukasi pelanggar bahwa tindakannya salah dan dapat merugikan orang lain sedangkan perlindungan secara represif merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi terhadap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran
Analisis Media Sosial Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Akun Instagram @visitbanten.id sebagai Media Komunikasi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
No full textBanten adalah salah satu provinsi dengan destinasi wisata unggulan di area JABODETABEK-BANTEN yang memanfaatkan Instagram untuk mengkomunikasikan daya tariknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram @visitbanten.id sebagai media komunikasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Metode penelitian pada kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan dengan pelaksanaan analisis isi dengan mengklasifikasikan konten sesuai dengan jenis konten yang didasari oleh four pillars social media content strategy. Penelitian ini mengkaji jenis konten yang diunggah pada periode 1 Januari 2024 hingga 1 Januari 2025, yang mencakup konten hiburan, edukasi, kolaborasi, dan komunikasi. Berdasarkan kurun waktu tersebut, Instagram @visitbanten.id telah melaksanakan komunikasi melalui jenis konten hiburan sebanyak 183 konten, konten edukasi sebanyak 21 konten, konten kolaborasi sebanyak 10 konten, dan konten komunikasi sebanyak 6 konten. Bentuk konten hiburan yang ditampilkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten yakni umumnya disajikan dalam bentuk video. Hal ini diketahui pada postingan Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengunggah konten hiburannya melalui fitur reels dan unggahan video pada Instagramnya. Dari hasil penelitian tersebut mencerminkan kemampuan Dinas Pariwisata untuk mengikuti tren dan algoritma platform guna meningkatkan visibilitas konten mereka juga meningkatkan kunjungan wisatawan. Interaksi dengan audiens juga menjadi fokus utama dalam komunikasi melalui Instagram
ANALISIS STRUKTUR DAN FUNGSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL DALAM MASYARAKAT ISLAM
No full textMadrasah memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Islam, baik dalam aspek pendidikan, sosial, budaya, maupun keagamaan. Analisis struktur dan fungsi madrasah sebagai lembaga sosial dalam masyarakat Islam beberapa, Struktur Madrasah, Fungsi Madrasah sebagai Lembaga Sosial, Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Komunitas. Madrasah sebagai lembaga sosial dalam masyarakat Islam tidak hanya memiliki struktur yang melibatkan pimpinan, pengajar, dan siswa, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mengajarkan dan memperkuat nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam komunitas. Fungsi sosialnya meliputi pembentukan karakter, penguatan keterikatan sosial, penyebaran ilmu, dan sebagai agen perubahan sosial yang mendukung keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berpokus pada Bagaimana madrasah sebagai lembaga social didalam masyarakat islam, yakni Berdasarkan analisis penulis, bahwa apapun perannya dalam madrasah ibtidayah adalah sangat penting dalam pengembangan madrasah tersebut dan sangat berpengaruh pada madrasah ibtidayah tersebut didalam ataupun diluar madrasah dan dalam kontesk lembaga sosial pada masyarakat islampun juga sangat penting dalam perkembangan madrasah. Dan berpokus juga Apa saja fungsi utama madrasah dalam konteks social dan keagamaan dimasyarakat islam, yakni Berdasarkan anlisis penulis, bahwa madrasah ibtidayah (MI), fungsi madrasah tidak hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter saja, akan tetapi madrasah membentuk sebuah mental yang kuat pada individu sendiri dan mencari pengetahuan diluar madrasah, melalui bersosial dengan partisipasi komunitas, yang mana madrasah terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti bakti sosial. Madrasah memiliki peran penting sebagai lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Dalam analisis struktur, madrasah terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung, seperti pimpinan madrasah, tenaga pendidik, kurikulum, serta fasilitas yang ada. Pimpinan madrasah berfungsi sebagai pengarah dan pengelola, sementara para guru dan tenaga pendidik bertugas memberikan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun umum. Fungsi madrasah dalam masyarakat Islam tidak hanya terbatas pada penyebaran pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk karakter dan moralitas peserta didiknya. Madrasah juga memiliki peran sosial yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam, serta mencetak generasi yang memiliki kesadaran sosial, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN CHINA
No full textKorupsi merupakan perbuatan pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri namun memiliki dampak yang merugikan negara. Korupsi sering disebut dengan istilah “Invisible crime” yang berarti sebuah kejahatan yang sulit dalam hal pembuktian proseduralnya, dikarenakan operasionalnya merupakan kegiatan yang sistematis dan bersama-sama. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum dan perbandingan sanksi pidana terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan sehingga memiliki lebih dari satu ketentuan hukum, sedangkan China berfokus pada satu yaitu KUHP RRC (Criminal Law of The People’s Republic of China). Perbandingan hukum antara Indonesia dan China ini telah menemukan persamaan maupun perbedaan dalam ketentuan hukum terhadapan kejahatan tindak pidana korupsi. China memiliki keunggulan dibanding Indonesia, karena hanya mengandalkan KUHP RRC (Criminal Law of The People’s Republic of China) sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG ONLINE YANG CACAT PRODUK
No full textTujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Selain itu, mendeskripsikan tetang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli barang secara online yang cacat produk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian peraturan juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan dan memberikan solusi jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan harapan serta menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penerapan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Diharapkan temuan ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan konsumen di ranah jual beli online
EKSISTENSI HUKUM ACARA PERDATA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK TENTANG UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI INDONESIA
No full textTujuan penelitian adalah ingin mengkaji tentang bagaimana eksistensi hukum acara perdata pada perselisihan upah pekerja tidak tetap dan bagaimana proses penyelesaian perselisihan hak tentang upah pekerja tidak tetap . Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hukum acara perdata berperan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, khususnya terkait upah antara pekerja tidak tetap dan pemberi kerja. Penyelesaian perselisihan hak upah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, menghindari perselisihan lanjutan, serta memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, sehingga tercipta keadilan bagi kedua belah pihak. Prosedur seperti gugatan wanprestasi, mediasi, konsiliasi, atau litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial memastikan perlindungan hak pekerja. Proses yang jelas dan tegas mendukung kesejahteraan pekerja, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan transparan bagi pekerja dan pemberi kerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
No full textTujuan riset ini adalah untuk mengkaji beragam bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan bentuk-bentuk perlindungan tersebut, dan tantangan yang dihadapi korban ketika mencoba mengakses bentuk-bentuk perlindungan tersebut. Riset ini menerapkan hukum normatif dengan mempergunakan metode legislatif dan berbasis kasus. Tinjauan pustaka merupakan metode pengumpulan dokumen hukum; riset ini mempergunakan beragam sumber, termasuk undang-undang dan peraturan, buku, makalah akademis, dan basis data daring. Beragam perlindungan, termasuk akses ke perwakilan hukum, perawatan medis, dan dukungan psikologis, merupakan bagian dari undang-undang yang bermanfaat yang tujuannya untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Variabel regulasi, penegakan hukum, dan masyarakat berperan dalam mempersulit penerapan perlindungan hukum yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan seksual.