Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 : STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.02/Pdt.G/2017/PN MAKALE
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah yang sering terjadi di Indonesia. Banyak hal yang dapat menyebabkan kondisi ini, seperti tata kelola pertanahan yang tidak terstruktur, klaim tumpang tindih, dan status kepemilikan yang tidak jelas. Tujuan UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mengatur pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah salah satu undang-undang utama di Indonesia yang mengatur kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif melalui kajian kepustakaan dan analisis peraturan-undangan. Data yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, unsur pemenuhan lebih condong pada kepastian hukum, akan tetapi kurang dalam unsur pemenuhan kemanfaatan. Hakim dalam putusannya haruslah juga mempertimbangkan terhadap dampak sosial dari putusan tersebut dimana dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak. Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusannya, berusaha mencapai hasil yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas
TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN
No full textKebocoran data pribadi menjadi isu krusial dalam era digital, terutama bagi perusahaan teknologi seperti Tokopedia yang mengelola data jutaan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Tokopedia atas insiden kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi pada tahun 2020, dilihat dari perspektif hukum perlindungan data di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan terkait lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi, implementasinya oleh pihak Tokopedia dinilai belum optimal. Tokopedia belum dikenai sanksi tegas karena belum adanya penegakan hukum yang kuat pada saat kejadian. Tanggung jawab hukum perusahaan seharusnya mencakup kewajiban notifikasi kepada pengguna, perbaikan sistem keamanan, dan ganti rugi bila diperlukan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, dan akuntabilitas bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi hak privasi konsumen. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab terhadap data pribadi pengguna
LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
No full textLarangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (ta’bid), perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan, larangan sementara (gairu ta’bid) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian. Yang diperselisihkan adalah zina dan sumpah li’an. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah hasil legislasi hukum normatif (fikih) dan tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, Pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c, dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan ahlul kitab dapat di kawin
IMPLEMENTASI COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT MINIMEX DI DESA TALANG SERDANG KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR PT Minimex di desa Talang Serdang, serta faktor-faktor pendukung terimplementasinya CSR dengan baik.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi Penelitian dilakukan di PT Minimex yang berada di desa Talang Serdang. informan dalam penelitian ini sebanyak 17 (tujuh belas) orang melalui purposive sampling. sumber data dalam penelitian data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. untuk menguji keabsahan data digunakan trianggulasi sumber dan teknik, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR di desa Talang Serdang sudah berjalan dengan baik hal ini di tunjukan dengan program-programnya di susun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Implemetasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat karena didukung oleh beberapa faktor yaitu dari sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mensukseskan program Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Perusahaan merupakan badan usaha yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membuka lapangan kerja dan menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan demikian CSR sebuah perusahaan mempunyai peran penting dalam memeberdayakan masyarakat
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI LUAR KEWENANGANNYA
No full textPenelitian ini mengambil judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap “Perawat” Yang Telah Melakukan Praktek Medis Di Luar Kewenangannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keperawatan menetapkan batasan kewenangan perawat untuk memastikan profesionalisme, namun konflik sering muncul dalam situasi darurat, menimbulkan ketidakjelasan dan risiko hukum yang mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, pertanggungjawaban serta penegakan hukum terhadap perawat yang melakukan praktek yang bukan kewenangannya. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data kepustakaan, dan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Penelitian dilakukan untuk membahas mengenai dasar hukum atau pertanggungjawaban hukum pelanggaran yang terjadi ketika seseorang perawat yang melakukan praktik medis di luar kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hasil penelitian menujukkan kesalahan praktik medis oleh perawat sering terjadi akibat kurangnya pelatihan, tekanan kerja, dan pengawasan. Pertanggungjawaban hukum meliputi sanksi administratif seperti pencabutan izin, sanksi pidana, dan gugatan perdata untuk ganti rugi bagi pihak yang dirugika
TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DARI PERSPEKTIF DEELNEMING
No full textKajian ini bertujuan guna mempelajari bagaimana kebiasaan pencegahan terhadap tawuran antar siswa serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tawuran antar siswa yang mengakibatkan kematian orang lain. Tawuran pelajar, yang sering kali berakhir dengan kematian, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di Indonesia. Kejadian tawuran ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan rasa ketakutan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Dalam hukum pidana, konsep deelneming adalah satu cara untuk melihat fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Penyertaan dalam tindak pidana, juga dikenal sebagai deelneming, mengacu pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta, penghasut, atau pemberi bantuan. Dengan metode yuridis normatif , penelitian ini hendak melihat kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya. Data dikumpulkan dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tawuran antar pelajar, tidak semua pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku utama. Banyak dari mereka dapat diklasifikasikan sebagai pelaku penyerta atau penghasut, tergantung pada peran yang dimainkan dalam tindakan kriminal tersebut. Berdasarkan teori deelneming, peran-peran ini tetap dapat dikenakan sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan tingkat keterlibatanny
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA
No full textPelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan berbagai dampak hukum, termasuk dalam perspektif hukum perdata. Anak-anak sering kali dianggap belum mampu bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, sehingga tanggung jawab hukum beralih kepada orang tua atau wali berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasan. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas oleh anak bisa mengarah pada gugatan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Artikel ini mengkaji bagaimana ketentuan dalam KUHPerdata diterapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak, peran pengawasan orang tua, dan relevansi prinsip tanggung jawab hukum. Selain itu, dibahas pula hubungan antara aspek preventif dan represif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini bertujuan guna membagikan uraian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum awas dalam permasalahan pelanggaran kemudian lintas oleh anak dan implikasinya kepada pihak-pihak terkait
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd
No full textPenelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis putusan hakim terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak pada Putusan PN Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam kasus yang diteliti, Hakim pada putusan pemidanaannya menggunakan teori pemidanaan gabungan dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pelaku anak dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai putusan Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PEMBELIAN PERUMAHAN SECARA SEPIHAK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PERUMAHAN
No full textBerdasarkan hasil peneliitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Surat Pesanan Pembelian Rumah dalam konteks perjanjian jual beli perumahan sering kali diungkapkan dalam format MoU sebagai bagian dari tahap pra-kontrak. Dokumen ini diterbitkan ketika pengembang dan calon pembeli masih dalam proses tawar-menawar dan belum mencapai kesepakatan yang mengikat. Oleh karena itu, SPPR belum sampai pada tahap kontrak seperti PPJB, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengikat semua pihak yang terlibat. Hal ini mengindikasikan bahwa SPPR tidak memiliki daya sah yang memadai untuk ditegakkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Jika calon pembeli memutuskan untuk membatalkan pembelian perumahan dan kawasan permukiman pada tahap Surat Pesanan Pembelian Rumah (SPPR) secara sepihak, meskipun demikian, tindakan pembatalan tersebut diizinkan dan tidak terdapat alasan bagi pengembang untuk menolak untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh calon pembeli. Ini dikarenakan bahwa pada tahap prakontrak seperti SPPR, belum terbentuk perjanjian yang mengikat, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang mengikat pihak-pihak terlibat. Namun, apabila pembatalan dilakukan setelah masuk ke tahap kontrak (PPJB), sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika pengembang tidak setuju dengan pembatalan tersebut, maka ketentuan yang tercantum dalam SPPR masih berlaku, di mana pengembang mungkin tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima dari pembeli
TINJAUAN HUKUM ATAS KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE
No full textPenelitian ini mengkaji keabsahan tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi digital, penting untuk memahami bagaimana regulasi yang ada mengatur validitas serta kekuatan hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, Peraturan Pemerintah, serta membandingkannya dengan regulasi internasional seperti eIDAS dari Uni Eropa dan ESIGN Act yang berlaku di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik, khususnya yang bersertifikasi, telah diakui dan memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal pengakuannya sebagai akta autentik serta perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan dan pemalsuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih menyeluruh, serta penguatan mekanisme pengawasan agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dan validitas dokumen elektronik di berbagai sektor