50 research outputs found
Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Etika Sopan Santun Pelkat Anak di GPIB Tamansari Salatiga
No full textGloria Patry Maria Pellaupessy. 132017040. November 2023. Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Etika Sopan Santun di Pelkat Anak GPIB Tamansari Salatiga. Tugas Akhir. Program studi S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. Pembimbing I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M. Si Pembimbing II Sapto Peran yaitu suatu tingkah laku yang diberikan terhadap seseorang untuk dijalankan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Era globalisasi menciptakan perubahan etika pada lingkungan social anak yang membuat anak bertingkah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.Sehingga dalam tulisan ini penulis ingin melihat sejauh mana peranan orang tua khususnya dalam Pelkat Anak di GPIB Tamansari Salatiga untuk membentuk etika sopan santun anak khususnya dalam hal bersikap, bertutur kata. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan orang tua dalam hal pembentukan etika sopan santun anak?” Tujuan Penelitian adalah “menjelaskan cara orang tua dalam membentuk etika sopan santun anak”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa orang tua sudah perperan aktif, juga berubah dalam hal mendidik anak dengan nilai-nilai etika sopan santunGloria Patry Maria Pellaupessy. 132017040. November 2023. Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Etika Sopan Santun di Pelkat Anak GPIB Tamansari Salatiga. Tugas Akhir. Program studi S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. Pembimbing I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M. Si Pembimbing II Sapto Peran yaitu suatu tingkah laku yang diberikan terhadap seseorang untuk dijalankan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Era globalisasi menciptakan perubahan etika pada lingkungan social anak yang membuat anak bertingkah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.Sehingga dalam tulisan ini penulis ingin melihat sejauh mana peranan orang tua khususnya dalam Pelkat Anak di GPIB Tamansari Salatiga untuk membentuk etika sopan santun anak khususnya dalam hal bersikap, bertutur kata. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan orang tua dalam hal pembentukan etika sopan santun anak?” Tujuan Penelitian adalah “menjelaskan cara orang tua dalam membentuk etika sopan santun anak”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa orang tua sudah perperan aktif, juga berubah dalam hal mendidik anak dengan nilai-nilai etika sopan santun.Gloria Patry Maria Pellaupessy. 132017040. November 2023. The Role of Parents in
Forming Polite Ethics at the GPIB Tamansari Salatiga Children's Center. Thesis. Guidance and Counseling Bachelor's study program. FKIP-UKSW. Supervisor I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M. The Guide II Sapto Role is a behavior given to someone to carry out in life in
society. The era of globalization creates changes in ethics in children's social environment which makes children behave in ways that are not in accordance with the values of politeness. So in this paper the author wants to see to what extent the role of parents, especially in the Children's Training Center at GPIB Tamansari Salatiga, is to shape children's ethics of politeness, especially in terms of behave, speak. The problem formulation of this research is "What is the role of parents in forming children's ethical manners?" The aim of the research is "to explain how parents shape their children's ethical manners". This study used descriptive qualitative method. This research has succeeded in proving that parents have played an active role and have also changed in terms of educating children with the ethical values of good manners
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Abad XXI
No full textPerkembangan industri pariwisata di Indonesia pertumbuhannya membaik. Kondisi ini menuntut Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang profesional dan trampil yang siap bekerja di dunia industri pariwisata. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan tindakan nyata yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata harus segera diwujudkan. Diantaranya: Pertama. Pemerintah dan masyarakat harus aktif untuk turut membantu mengurangi penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah, serta yang tidak bisa bersekolah. Misalnya, pemberian beasiswa-beasiswa harus terus ditingkatkan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, sampai pada Perguruan Tinggi. Abad XXI seperti sekarang, generasi muda yang loyo, tidak berpendidikan, tidak berkualitas dan tidak profesional sangat tidak dibutuhkan dalam sektor jasa, khususnya pariwisata. Kedua, pelaksanaan sistem pendidikan "Link & Match" harus segera diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilakukan dengan On THe Job Training secara bertahap dan mendapatkan sertifikasi keahlian setara Internasional. Ketiga, menambah program S-1 pariwisata, dalam jangka pendek dan jalur program S2-S3 pariwisata dalam jangka panjang, dimana beberapa paket materi pengajaran yang berorientasi global dan beberapa mata kuliah global yang terkait dengan pariwisata. Demikian pula Tri Dharma terpadu dapat dimulai dari dharma penelitian eksploratif tentang sadar wisata masyarakat juga harus digalakkan. Keempat, dengan membentuk organisasi Masyarakat Peduli/Pecinta Pariwisata, Seni dan Budaya. Dengan cara memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman, juga bekal ketrampilan kepada anggota Masyarakat Peduli / Pecinta Pariwisata, Seni dan Budaya. Kelima, berkaitan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka seharusnya Pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan tingkat manajerial pada Kantor Dinas Pariwisata maupun karyawan Hotel, Restoran atau Biro Perjalanan Wisata yang berdomisili di Daerah Tingkat II. Juga memberikan Crash Program pendidikan akademis untuk masing-masing bidang pada dunia kepariwisataan misalnya : Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata dengan memberikan ijasah D III dan S1. Demikian bagi yang sudah lulus Program S1 disarankan untuk mengambil Program S2 yang berkaitan dengan kepariwisataan. Keenam, dengan membentuk standar kompetisi atas setiap pekerjaan oleh industri pariwisata. Kesemuanya harus didukung dengan kualitas mental yang harus dimiliki dengan cara pendalaman pendidikan agama dan penerapan disiplin sejak dini
ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textABSTRAKTindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Bahkan kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Perkembangan kejahatan narkotika yang cukup pesat, harus diikuti oleh perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum bagi penegak hukum dalam menangani kejahatan narkotika. Pelaku kejahatan narkotika diancam dengan hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Dalam praktik, hakim seringkali menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara pengganti denda, apabila terdakwa dipandang tidak mampu membayar nilai denda yang dijatuhkan.ABSTRACTCrimes of narcotics abuse in the community show an increasing tendency. Even narcotics crimes have been transnational in nature which are carried out with high modus operandi and sophisticated technology. The development of narcotics crime which is quite rapid, must be followed by adequate legal instruments as a legal umbrella for law enforcement in dealing with narcotics crimes. Perpetrators of narcotics crimes are threatened with capital punishment, imprisonment, confinement, and fines. In practice, judges often hand out sentences in the form of imprisonment in lieu of fines, if the defendant is deemed unable to pay the value of the fines imposed
PENGARUH KREDIBILITAS MODEL IKLAN DAN KREDIBILITAS PERUSAHAAN TERHADAP SIKAP KONSUMEN PADA IKLAN Survei Pada Pemirsa Televisi Iklanâ€Kuku Bima ENER-G†DiYogyakarta
No full textPenelitian ini mencoba untuk menemukan berapa besar pengaruh dua model kredibilitas dalam mempengaruhi sikap konsumen pada iklan. Karena akhir-akhir ini pemasar banyak menggunakan selebritis untuk model iklannya sedang disisi lain kredibilitas perusahaan merupakan pertimbangan tersendiri bagi konsumen dalam membeli suatu produk. Penelitian inidilakukan di KotaYogyakarta dengan menggunakan 100 responden
PENGUATAN KARAKTER SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN)
No full textABSTRAK Penanggulangan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil, apabila hanya melakukan penegakan hukum secara represif saja, namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan kasus-kasus korupsi. Hal tersebut telah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku. Penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Melalui Perwali tersebut, diharapkan semangat antikorupsi bisa mengakar khususnya pada satuan pendidikan yang ada di Kota Bogor. Kata kunci: karakter, pendidikan, anti korupsi. ABSTRACT Tackling corruption in Indonesia will not succeed if only repressive law enforcement is carried out, but no less important is taking preventive measures to suppress corruption cases. This has been anticipated by the Bogor City Government by issuing Bogor Mayor Regulation Number 28 of 2019 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Education Units. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, anti-corruption education is not only a medium for the transfer of knowledge transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in resisting (psychomotor) behavior deviations. The implementation of Anti-Corruption Education aims to form students who are faithful, honest, caring, independent, disciplined, hard working, brave, responsible, and fair and able to adapt to their environment, broad-minded, and have noble character. Through the Perwali, it is hoped that the spirit of anti-corruption can take root, especially in educational units in the city of Bogor. Keywords: character, education, anti-corruption
PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
No full textAbstrakLembaga pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a s/d Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasaan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.Kata kunci: Terpidana, syarat umum, syarat khusus, pembinaan.AbstractConditional criminal institutions are regulated in Articles 14a to Article 14f of the Indonesian Criminal Code. The emergence of this conditional criminal institution as a reaction from public dissatisfaction with the crime of deprivation of liberty, especially the criminal of deprivation of independence for a short period of time, which in this case is very detrimental both to the perpetrators of criminal acts, and against the community. Conditional offenses must meet general and specific requirements. The purpose of the implementation of conditional crimes is to try to avoid and weaken the negative consequences of the crime of deprivation of liberty that often hinders the correctional efforts of prisoners to return to the midst of society. In decisions that impose a prison sentence, as long as the duration is not more than one year, conditional penalties can be imposed, provided that the Judge does not want to impose a criminal for more than one year. The basis or reasons for conditional criminal offenses are to improve the convict's self so that they can be fostered better and avoid bad environment, and to educate people with good mental and social attitude. Keywords: Convicted, general conditions, special requirements, coaching
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Selisih Pembayaran Harga Di Perusahaan Retail
No full textTujuan penulisan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat terjadi selisih pembayaran harga di perusahaan retail. Dalam praktiknya, pelaku usaha adakalanya melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Misalnya; pelaku usaha menjual produknya secara tidak jujur, menjual barang yang cacat, pengalihan bentuk uang kembalian konsumen dalam bentuk permen, program donasi secara sepihak dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau membulatkan uang kembalian. Disinilah awal terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen berupa selisih harga pembayaran belanja. Padahal hak dan kewajiban konsumen telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya uang kembalian pada saat melakukan transaksi di minimarket, telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pihak pelaku usaha (minimarket) dianggap tidak melaksanakan kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c, sehingga pihak perusahaan retail (pelaku usaha) harus membayarkan ganti kerugian sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS MARIE COLVIN YANG TEWAS DITANGAN PEMERINTAH SURIAH DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
No full textPeristiwa tewasnya Marie Colvin, seorang jurnalis asal Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu bukti nyata lemahnya pelindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di zona konflik dengan fokus pada instrumen hukum yang berlaku dan hambatan dalam penerapannya secara konkret. Melalui pendekatan yuridis normatif, deskriptif analitis dan analisis kasus, penelitian ini menelaah sejumlah instrumen seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Jurnalis secara yuridis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan, namun dalam praktiknya, masih terjadi kekosongan perlindungan ketika negara menjadi pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, keterbatasan yurisdiksi, serta kerumitan dalam proses pembuktian menjadi tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas atas kematian Marie Colvin. Diperlukan penguatan instrumen internasional, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan prosedur yang lebih responsif dalam menangani pelanggaran terhadap jurnalis di wilayah konflik.
Kata kunci: Jurnalis, Konflik Bersenjata, Marie Colvin, Hukum Humaniter Internasional, Suriah
A NOVEL PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY SCHEME UTILIZING SKEW CIRCULANT MATRICES WITH GENERALIZED ALTERNATING FIBONACCI
No full textCirculant and skew circulant matrices play a significant role in various applications, especially in cryptography. Their determinants and inverses can be used in the decryption process. In classical cryptography, the Hill cipher is known to be susceptible to known-plaintext attacks and requires matrix-based key transmission. This study introduces a new public-key cryptography scheme that combines the Hill cipher with the ElGamal technique, utilizing skew circulant matrices with generalized alternating Fibonacci numbers. These numbers provide a pattern that simplifies the explicit formulas of the determinant and inverse of the matrices. The proposed scheme is the first of its kind to use these matrices and numbers for public-key cryptography. Explicit formulas for the determinant and inverse of these matrices are derived using elementary row and column operations. The proposed scheme is resistant to the discrete logarithm problem, known-plaintext, and brute-force attacks and requires only the transmission of key parameters. The implementation of the scheme has been tested using Wolfram Mathematica. In practice, the computational time of the scheme is significantly faster than three other related schemes, with up to 500 times faster in encryption and 17 times faster in decryption
The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia
No full textArticle 49 of the Indonesian Criminal Code regulates acts of "emergency defense" or "forced defense" (Noodweer) for oneself or others, honor, decency or property of themselves or others, because there is an attack or threat of a very close attack. The provision on emergency defense (Noodweer Exces) is a universal principle that the state is not fit to sue its citizens to surrender to let injustice befall them, injustice need not defeat the law. Noodweer Exces is a defense caused by a great mental shock. Not all acts that fulfill all elements of a criminal offense can be convicted of a criminal offense, but the Judge can give an acquittal or acquittal. The possibility of a judge giving a free decision on a criminal offense that has been committed is part of the principle in the criminal justice system in force in Indonesia. The problem is, are there reasons justified by criminal law for a judge to give an acquittal decision or the perpetrator's actions cannot be accounted for a criminal offense committed. The reason referred to is interpreted as a reason for a criminal eraser or a reason for criminal negation
