63 research outputs found
Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional
No full textThe main problem of this article is to identify the type of pathology experienced by the Cimahi city land office, as well as what strategies can be applied in order to minimize the pathology manifested in dysfunctional or negative behaviors. The results of research at Cimahi urban land office in serving the public still suffer from the type of bureaucratic pathology manifested in bureaucratic behavior that is dysfunctional or negative, such as: no discipline, pretending to be busy, abetting and cooperating with brokers, arrogance. Some strategies that can be done in minimizing this type of pathology is the transparency of time and costs in administering the certificate by strengthening the administration, strengthening the bureaucracy itself both individually by improving the quality of human resources and organizational with a structural approach, technological approach, approach that focuses on Performance and approach of people religiously, psychologically and kesisteman by using one-stop service system or one stop service.
Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif. Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan, secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service
PENGARSIPAN DOKUMEN PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN AGRARIA TATA RUANG (BPN/ATR) KABUPATEN BUNGO
No full textKata kunci:
Pengarsipan Dokumen, BPN- ATR, Kabupaten Bungo
Dalam suatu organisasi tentu adanya hubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Tentunya dalam perkantoran juga sangat penting sistem administrasi.
Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik penggumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta analisis yang digunakan dengan trianggulasi dengan informan sebanyak 7 orang. HasilPenelitian Pengarsipan
Corresponding Author: Hamirul M, E-mail: [email protected]
DOI : 10.5281/zenodo.5229084
dokumen pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui proses pemeriksaan, pengindeksian, pemberian tanda, penyortiran dan penyimpanan, Namun, pada pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini karena proses pengindekskan sebagian besar dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi sehingga masih terdapat nomor dokumen ganda pada berkas yang akan diarsipkan, masih terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengarsipan sehingga terjadi kesalahan petugas dalam memberikan kode pada dokumen arsip. Selain itu, proses penyortiran juga membutuhkan waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan pada saat proses pengindekskan arsip serta sarana dan prasarana pendukung penyimpanan arsip seperti ruangan dan lemari penyimpanan yang belum memadai dan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengawasi arsip masih tebatas
Students' perceptions toward smoking / Mohd Hamirul Mat Noh and Mohd Huzaimie Ismaili
No full textMany studies have indicated that the young adults (18-24 years) were not fully aware of health consequences of cigarette smoking. The objective of the study is to determine the perception of students towards smoking and their awareness to the effects of smoking to smoker and non-smoker. This study will also examine the factors that influence smoker to smoke. A study was carried out in UiTM Samarahan targeting on the degree students from different courses. This study comprises 200 students from several faculties and courses of UiTM Samarahan. The anonymous question contains information on demographic characteristics, smoking habits and smoking related risk perception. Data was analysed by both descriptive and inferential statistics including the help of SPSS software. The study reveals that the smokers and non-smokers students are aware of the risks of cigarette smoking and its health consequences. From this study also, researchers able to find several factors that influence smoker to smoke. Thus there is a need to promote more effective anti-smoking message focusing effects of each cigarette they smoke since they are aware but not take it serious on the effects
PENATAAN PASAR TRADISIONAL DIMUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO
No full textArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penataan pasar tradisional yang ada di Muko-muko Bathin VII kabupaten Bungo, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 15 orang. Hasil penelitian ini Pemerintah Kecamatan hanya melakukan pembinaan saja terhadap Pasar Tradisional yang ada Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, dan langsung di urus atau dikelola dusun masing-masing, penataan pasar tradisional masih kurang rapi karena kekurangan los dan lokasi untuk pembangunan los baru dan sarana pendukung lainnya.
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun dalam Penataan Pasar Tradisional adalah di sebabkan terbatasnya lahan untuk pembangunan los dan sarana pendukung lain, pemahaman tentang administrasi, dan tidak memahami dalam pengelolaan dan manfaat dari pasar tradisional terhadap pentingnya administrasi dalam tata kelola dan penataan pasar yang rapi.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun dalam mengatasi hambatan yang di temui adalah meningkatkan kemampuan pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, membangun los dan sarana lain yang dilakukan pemerintah dusun, dan meningkatkan pengawasan.This article aims to find out the traditional market arrangement in Muko-muko Bathin VII Bungo district, using a descriptive method with a Qualitative approach. Data collection techniques used were interviews with 15 informants. The results of this study are only the District Government fostering traditional markets in Muko-Muko Sub-District VII Bathin, and directly managed or managed by each hamlet, traditional market arrangement is still not neat because of the lack of stalls and locations for the construction of new stalls and facilities other supporters.
The obstacles faced by the Hamlet Government in the Structuring of Traditional Markets are caused by the limited land for the construction of stalls and other supporting facilities, understanding of administration, and not understanding the management and benefits of traditional markets on the importance of neat governance and market arrangement.
The efforts made by the Hamlet Government in overcoming the obstacles encountered were to increase the ability of the administrators of the Traditional Market in Muko-Muko Bathin VII Subdistrict, to build stalls and other facilities carried out by the hamlet government, and to improve supervision
Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Pemerintah (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi)
No full textGovernment functions in service are always criticized by various groups including the community and bureaucratic disease causes negative images for the government in terms of service, using descriptive methods with concurrent concurrent mixed method triangulation. The results of the research found in pathology which is the result of internal situations within the government environment are inadequate rewards and the following are some therapies that can be given at the Cimahi city BPN office, among others: To minimize the bureaucratic pathology in the Cimahi city BPN office is to create social conditions good, creating intelligent emotional, intellectual good intellectuals, creating good character and creating good spirituality; Officials in the BPN city of Cimahi should report on their wealth starting from the first position, and given ethical awareness, awareness of morality, increasing faith, feasibility of life, through social interaction, through openness, through education and training, through informal and formal groups.Fungsi pemerintah dalam pelayanan selalu mendapat kritikan dari berbagai kalangan termasuk di masyarakat dan penyakit birokrasi menyebabkan citra negative bagi pemerintah dalam hal pelayanan, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekan mixed method trianggulasi konkuren. Hasil penelitian yang ditemukan dalam patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam lingkungan pemerintahan adalah imbalan yang tidak memadai dan Berikut beberapa terapi yang bisa diberikan di kantor BPN kota Cimahi antara lain:Untuk meminimalisir patologi birokrasi yang ada di kantor BPN kota Cimahi adalah menciptakan kondisi sosial yang baik, menciptakan emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptkan karakter yang baik serta menciptakan spiritualitas yang baik; Para pejabat di lingkungan BPN kota Cimahi hendaknya melaporkan kekayaan yang dimiliki dimulai dari pertama menjabat, serta diberikan Penyadaran etika, penyadaran moralitas, peningkatan keimanan, kelayakan hidup, melalui interaksi sosial, melalui keterbukaan, melalui pendidikan dan latihan, melalui kelompok informal dan formal
Potret Patologi Birokrasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi
No full textThe problem of bureaucracy has become a national problem, not least in the city of Cimahi, BPN / ATR as one of the institutions serving the community has always been in the spotlight because of the many complaints felt by the community and in this paper the researcher wants to know the types of bureaucratic pathology that violate legal norms and laws. invitations that apply and what strategies can be done to overcome the problem. The method used is a mixed method with descriptive analysis, data collection techniques used are structured interviews and questionnaires. Pathology suffered by the BPN / ATR city of Cimahi; Receive a bribe, Corruption. The strategy carried out is the strategy of strengthening the role of individual bureaucracy related to the quality of human resources, the strategy of strengthening the role of the bureaucracy in an organization, and the Strengthening Strategy of the role of the bureaucracy in a systematic manner. Permasalahan Birokrasi sudah menjadi masalah nasional, tidak terkecuali di kota Cimahi, BPN/ATR sebagai salah satu lembaga yang melayani masyarakat selalu menjadi sorotan kerena banyaknya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan dalam tulisan ini peneliti ingin mengetahui jenis patologi birokrasi yang melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan angket. Patologi yang di derita oleh BPN/ATR kota Cimahi; Menerima sogok, Korupsi. Strategi yang dilakukan adalah stretegi penguatan peran birokrasi secara individu terkait dengan kualitas SDM, Strategi penguatan peran birokrasi secara organisasi, dan Strategi Penguatan peran birokrasi secara kesisteman.
PENGEMBANGAN KEAHLIAN PEMBUATAN MEUBEL KAYU DI KERAJINAN MEUBEL KAYU SRI PASAR LUBUK LANDAI KABUPATEN BUNGO
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan keahlian pembuatan furniture kayu pada Mebel Kayu Sri Pasar Lubuk Landai. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan 12 orang serta dengan triangulasi analisis dan diperoleh hasil penelitian. Pengembangan keahlian pembuatan furniture kayu di Sri Pasar Lubuk Landai Wood Furniture telah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pengrajin melalui program alih kerja dengan penempatan pengrajin. Dalam usaha muebel yang sudah lebih maju, sedangkan untuk pendidikan belum banyak dilakukan karena keterbatasan biaya untuk mengikutsertakan pengrajin pada pendidikan formal dalam seni pembuatan seni muebel, proses pengembangan keterampilan juga dilakukan dengan mengorganisir dan membina pengrajin sebagai sub sistem organisasi melalui perencanaan dan program penilaian kerja serta melakukan perencanaan sebelum memproduksi muebel, setelah itu memberikan penilaian kepada masing-masing pengrajin untuk memastikan bahwa pengrajin ditempatkan pada bidang keahlian yang dimilikinya dan untuk merekrut pengrajin dengan menyediakan persyaratan khusus untuk setiap pelamar yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang seni membuat furniture
PERSEPSI AKADEMISI MENGENAI PENGANGURAN TERBUKA2016 DI JAWA BARAT SERTA KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENANGGULANGINYA
No full textPenelitian ini dilatar belakangi oleh berita yang isinya menyatakan bahwa Pengganguran Terbuka di Jawa Barat meningkat dari 2015 yakni 8,72 persen menjadi 2016 8,89 persen dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akademi mengenai terjadinya peningkatan Pengangguran Terbuka dan Kebijakan apa saja yang dapat menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode penggambilan data FGD yang meliputi 11 orang ordinary informan dan 1 orang key informan.Kesimpulan dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pengganguran terbuka adalah : Pengganguran disebabkan oleh industri yang padat modal bukan padat karya, Banyak tenaga kerja yang memilih dalam bekerja dan meminta gaji yang besar, Adanya investasi, namun tidak adanya lapangan kerja baru dan maraknya tenaga kerja dari cina mengganti karyawan lokal, Dulu konsentrasi Jabar kearah Industri, namun sekarang ke perdagangan. Mahalnya biaya tenaga kerja sehingga banyak pabrik yang tutup, Kurangnya Skill yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Sedangkan cara mengatasi pengganguran terbuka adalah: Dengan memberdayakan masyarakat desa, Menciptakan lapangan kerja, Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelatihan (skill) yang dibutuhkan pasar kerja, Mewajibkan pemodal untuk lebih mengutamakan kebijakan padat karya ketimbang padat modal, Mendistribusikan sumber daya yang secara adil untuk setiap daerah, Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa serta link mengenai dana dan pemasaran. Keyword: Persepsi Akademisi, Pengganguran, Jawa Barat 2016
Peningkatan Kemampuan Aparat Dusun Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan
No full textThe best service that should be provided by the government through its apparatus or in this case bureaucracy, but in each service should be supported by the ability of qualified personnel in administrative matters, using descriptive methods and qualitative approaches with interview data collection techniques and informants used by 11 people . The results of the research on the Implementation of Village Government Administration Tasks in Teluk Panjang Hamlet have not been maximally implemented, yet the maximum implementation has had an impact on the low recommendations / perceived work results. Efforts to increase the capacity of Village Officials in Teluk Panjang Hamlet were hampered because the conditions for implementing village government duties were caused by several factors surrounding the village officials. The factors in question are the lack of skills / abilities of each hamlet apparatus in connection with these tasks, the low level of work discipline in terms of work results, the lack of guidance to the apparatus, supervision and ineffective control, and unfavorable working conditions. Efforts to improve the capacity of village officials in Teluk Panjang Hamlet in carrying out government administrative duties, especially village government administration which includes, apparatus discipline development, education and training, work motivation and career development.Pelayanan yang terbaik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya atau dalam hal ini birokrasi, namun dalam setiap pelayanan seharusnyalah didudukung oleh kemampuan aparat yang mumpuni dalam hal administrasi, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara serta informan yang digunakan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Dusun Teluk Panjang belum maksimal dilaksanakan, belum maksimalnya pelaksanan tersebut berdampak kepada rendahnya rekomendasi/hasil kerja yang dirasakan.
Upaya peningkatan kemampuan Aparat Desa di Dusun Teluk Panjang terhambat dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi aparat Dusun. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap Aparat Dusun sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari hasil kerja, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.
Upaya peningkatan kemampuan aparat desa di Dusun Teluk Panjang dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususrnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi, pembinaan disiplin aparat, pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan pengembangan karir.
Kata Kunci: Peningkatan, Kemampuan, ASN, Pelaksanaan Tugas, Administrasi Pemerintahan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUNGO DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUNGO DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
No full text- …
