186 research outputs found
Injury status among secondary school rugby players / Muhamad Fakhrul Hakim Azis
No full textThe purpose of this study is to investigate the overall injury status among secondary school
rugby players in Malaysia. There were 150 rugby players aged between 13-18 years old who
were selected and they were categorized based on their playing positions in rugby namely
forward (n=75) and backline position (n=75). The specific aims of this study are to
determine the frequency the nature of injury among forward and backline positions, to report
the common incidence sites of injury and the aetiology of injury among secondary school
rugby players in Malaysia and Chi-Square Test has been utilized to interpret the data in order
to meet the objectives of this study. The results showed there is no association (p>O.05)
on frequency of nature of injury based on playing position. Meanwhile, the region
with highest injury rate from this finding was lower body with the value of 84.7%
(n=127) and for the mechanism of injury, there were significantly more injuries
occurred in youth rugby player during contact 96.7% (n=145) compared with noncontact
64.7% (n=97) and climate 9.3% (n=14)
ASPEK MORAL DALAM CERPEN “BOLA, MATA” KARYA MAHFUD IKHWAN (Tinjauan Sosiologi Sastra)
No full textFirdaus, Azis Ahmad Hakim, 2019. “The Moral Aspect in Short Story “Bola, Mata” by Mahfud Ikhwan (Sociology of Literary Review)”. Essay, Department of Indonesia Literature, Undergraduate Program, Faculty of Humanities, Diponegoro University, Semarang. Mentors: Drs. M. Hermintoyo, M.Pd. as mentor (I) and Khothibul Umam, S.S., M.Hum. as mentor (II).
The material object of this study is the "Bola, Mata" short story found in a collection of short stories on Belajar Mencintai Kambing (2016). This study examines the moral aspects contained in the short story "Bola, Mata". The method used in this study uses data collection methods to obtain data to be analyzed. Data analysis is used to explain and provide descriptions with clear words. In data collection there are two data sources, namely primary and secondary sources. This data is examined using sequence theory, fiction structure theory, literary sociology and moral theory.
The results showed: the main character of the short story "Bola, Mata" was Slamet Sudarmanto. Nurhasanah and Hendro Sandi Hermansyah are additional figures. The moral aspect of the short story "Bola, Mata" includes the relationship between man and himself, the relationship between humans and other human beings in the social sphere, and the relationship between man and God. The relationship between man and himself is the unyielding attitude of Slamet Sudarmanto when he gets a disaster, the relationship between humans and other human beings in the social sphere, namely affection Hendro to Slamet Sudarmanto, the relationship between humans and God, namely Slamet Sudarmanto's devotion to his mother.
Keywords: Short Story, Moral Aspects, Sociology of Literature
METODE PEMBAYARAN TAMU DI FRONT OFFICE DEPARTMENT HOTEL ARIA CENTRA SURABAYA
No full textThe goal to be achieved from the preparation of this final project is to find
out the payment methods available at the Aria Centra Surabaya hotel. The author
made observations at the Front Office Department Hotel Aria Centra Surabaya.
The author concludes that the payment methods that can be used by Hotel Aria
Centra Surabaya are cash payments, debit card and credit card payments, travel
agent vouchers, complimentary vouchers, and guarantee letters
Searching for Equitable Energy Pricing Reform for Indonesia
No full textIn 2005, the Indonesian government implemented a massive fuel price increase. While the benefits of the reform on efficiency grounds have been widely acknowledged, there is still debate about whether the reform was equitable.., That question is answered in this paper using a Computable General Equilibrium (CGE) model with disaggregated households that allows for a rich and accurate distributional story. Analysis of various counter-factual scenarios analysis of the reform is carried out. It suggests that the reform could have been progressive if it increased only vehicle fuel prices. However, it tends to increase inequality especially in urban area when the price of domestic fuel (kerosene) is also increased. Proper and effective compensation is important in mitigating the distributional cost or poverty impact of the reform. A uniform cash transfer to poor households that disregards poor households’ heterogeneity tends to over-compensate the rural poor but under-compensate the urban poor.FUel pricing reform, Distribution, CGE, Indonesia
Cerai Gugat Karena Suami Mendapat Hukuman Penjara (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.JS
No full textCERAI GUGAT KARENA SUAMI MENDAPAT HUKUMAN PENJARA (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.JS) Oleh : IING ABDUL AZIS E1A016084 ABSTRAK
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, dalam perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya, melalui pengadilan, untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari
ikatan perkawinan dengan disertai atau tanpa ‘iwadh (pengganti) berupa uang atau
barang kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena suami mendapat hukuman penjara pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.JS, dan akibat hukum dari perceraian terhadap hak asuh anak pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan agama jakarta selatan berwenang
memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat 2 UU No. 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus mendasar pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Menurut peneliti sebaik pertimbangan hukum hakim dapat menambahkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hakim dalam memutuskan hak asuh anak mendasarkan pada Pasal 105 huruf c jo pasal 156 huruf d KHI Kata Kunci : Perceraian, Cerai Guga
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang pembuatan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami
isteri sebagai pengganti akta nikah dalam syarat pembuatan akta kelahiran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan
Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri
Nomor 9 tahun 2016.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu
dengan melakukan penggalian data kepada informan. Data dari penelitian ini
digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung kemudian
data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.
Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan
yaitu: Terkait dengan tujuan terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ketiga
Hakim Pengadilan Agama Negara dalam hal ini memandang cukup baik karena
mengaju pada perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum seorang anak
dan hal ini sejalan dengan metode kemaslahatan. Namun, berkaitan dengan Pasal
4 ayat (2) Permendagri tersebut, ketiga hakim dengan tegas berdasarkan
pandangan hukum mereka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasal tersebut
karena bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam terkait pencatatan perkawinan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( Studi Kasus Putusan No. 256/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks )
No full text2014Junaedi Azis (B111 10 346), ???Analisis Yuridis terhadap Percobaan \ud
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan??? (studi kasus Putusan No. \ud
256/Pid.B/2013/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak Syamsuddin Muchtar \ud
selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku pembimbing II. \ud
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana \ud
terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta \ud
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak \ud
pidana pencurian dengan kekerasan. \ud
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan \ud
berdasarkan pada data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara \ud
yakni mengadakan wawancara langsung dengan hakim dan data sekunder \ud
yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi yakni penelusuran berkas \ud
perkara, buku-buku, internet, dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya \ud
yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam \ud
penulisan skripsi ini. \ud
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) Penerapan hukum \ud
pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. \ud
Penerapan hukum pidana pada perkara ini adalah tepat. Berdasarkan proses \ud
pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang \ud
bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta \ud
yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi percobaan \ud
pencurian dengan kekerasan (fakta peristiwa) dimana perbuatan terdakwa \ud
telah memenuhi setiap unsur tindak pidana (fakta yuridis) yang didakwakan \ud
terhadapnya. Mengenai unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa \ud
dianggap sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan \ud
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga \ud
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2) Pertimbangan \ud
hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak pidana pencurian \ud
dengan kekerasan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini \ud
telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal \ud
184 KUHAP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP \ud
tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, vonis pidana \ud
penjara selama 4 (bulan) dalam perkara ini sangatlah ringan padahal (1) \ud
tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tergolong \ud
memberatkan, (2) terdakwa adalah residivis, (3) hal-hal yang meringankan \ud
terdakwa hanya karena terdakwa berprilaku sopan dan berterus terang dalam \ud
persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar. Seharusnya \ud
hakim lebih berat lagi dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara ini karena \ud
menurut penulis ringan beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar \ud
terhadap pemberian efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (preveny \ud
effect) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHASUT UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks)
No full text2014Siska Amryani Azis B 111 10 331, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak \ud
Pidana Menghasut untuk Melakukan Kekerasan terhadap Aparat \ud
Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2011/PN.Mks). Dibimbing \ud
oleh Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing 1 dan Ibu Dara Indrawati \ud
selaku pembimbing II. \ud
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum \ud
pidana materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan \ud
kekerasan terhadap aparat kepolisian dan pertimbangan hukum hakim \ud
dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks. \ud
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian \ud
dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan \ud
pendetakan perundang-undangan (statute approach) yang dilengkapi \ud
dengan pendekatan kasus (case approach). Penulis berusaha menelaah \ud
bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku dan literature, termasuk \ud
Putusan Hakim, Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jakas serta bahan \ud
non-hukum yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dalam bentuk \ud
Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam \ud
hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar. \ud
Temuan yang diperoleh adalah: 1) Penerapan hukum pidana \ud
materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan \ud
terhadap aparat kepolisian yaitu Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 \ud
KUHP dan Pasal 170 KUHP sudah sesuai mengingat surat dakwaan yang \ud
disusun secara kumulatif oleh Jaksa penuntut umum dan perbuatan yang \ud
dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. 2) \ud
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada \ud
putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan \ud
pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa \ud
keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk \ud
serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang \ud
dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari \ud
ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) tahun penjara, dimana \ud
dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan \ud
menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan tidak akan \ud
menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan \ud
yang sama
KLASTERISASI KEMAMPUAN TAHFIDZ SISWA SMK LUQMAN AL HAKIM KUDUS MENGGUNAKAN METODE K-MEANS
No full textPendidikan berkualitas merupakan manifestasi dari perwujudan cita-cita bangsa. SMK Luqman Al Hakim Kudus adalah salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis pondok pesantren di kabupaten Kudus yang memiliki kompetensi kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan program unggulan Tahfidzul Qur’an. Sistem pembelajaran tahfidz hampir sama dengan kegiatan belajar di kelas, tetapi pembelajaran dilakukan dengan sistem kelompok. Terkadang siswa dengan kemampuan tahfidz rendah merasa kurang percaya diri apabila berada dengan sekelompok siswa yang memiliki kemampuan tahfidz yang tinggi. Hal ini bisa saja berdampak pada menurunnya semangat siswa dalam belajar tahfidz. Dalam mengatasi masalah tersebut maka akan dilakukan klasterisasi kemampuan tahfidz menggunakan Data Mining. Pada penelitian ini menggunakan metode Clustering algoritma K-Means. Data yang digunakan yaitu 70 data kemampuan tahfidz siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan 4 atribut, yaitu kecepatan menghafal, makhorijul huruf, tajwid, dan kelancaran membaca Al Qur’an. Hasil yang diperoleh yaitu terbentuknya 4 cluster, dimana cluster 1 terdapat 19 siswa. Kebanyakan siswa memiliki kemampuan tahfidz yang sangat baik. Pada cluster 2 terdapat 36 siswa. Kebanyakan siswa tersebut memiliki kemampuan tahfidz dengan kriteria baik. Pada cluster 3 hanya terdapat 1 siswa. siswa memiliki kemampuan tahfidz yang cukup baik baik. Pada cluster 4 terdapat 14 siswa. Kebanyakan siswa memiliki kemampuan tahfidz dengan kriteria cukup baik tetapi jumlahnya lebih dari cluster 3. Diharapkan dengan terbentuknya cluster kemampuan tahfidz siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus, maka pihak sekolah dapat menggunakan informasi tersebut untuk membentuk kelompok tahfidz yang lebih baik. Sehingga siswa merasa berada di kelompok tahfidz yang tepat, tidak merasa kurang percaya diri dengan teman teman satu kelompok yang memiliki kemampuan tahfidz sangat baik
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 784/Pid/2018/Pt Mdn
No full textPenodaan agama diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP jo Undang-UndangNo. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.Adanya peraturan tentang penodaan agama untuk melindungi semua agama yangdianut di Indonesia. Mayoritas agama penduduk Indonesia merupakan islam. Apabilaseseorang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama islam dapatdikenai pasal ini. Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penodaan agamaharus memiliki penafsirannya sendiri, apakah kasus tersebut termasuk kedalampenodaan agama atau bukan. Agar tidak salah menginterprestasikan. Metodepenelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif denganmetode pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundangundangan.Spesifikasipenelitianadalahdekriptifanalitis.Penelitianinimenggunakansumberdata berupa data primer dan sekunder. Analisis data berdasarkan normativekualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa alat bukti petunjukdalam tindak pidana penodaan agama pada putusan Pengadilan Nomor784/Pid/2018/PT Mdn dapat dikatakan sah, karena setelah dikualifikasikan denganalat bukti yang lainnya, terdapat kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alatbukti lainnya. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor784/Pid/2018/PT Md
- …
