7 research outputs found
Studi Dokumentasi Standard Operating Procedure (SOP) di Bidang Layanan Teknis Pada Perpustakaan Universitas Brawijaya
No full textABSTRAK Pamungkas, Hakim Dwi. 2015. Studi Dokumentasi Standard Operating Procedure (SOP) di Bidang Layanan Teknis Pada Perpustakaan Universitas Brawijaya. Tugas Akhir. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Titik Harsiati, M.Pd, (II) Drs. Darmono, M.Si . Kata Kunci: layanan teknis, SOP, komponen. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi bisa disebut sebagai jantung pendidikan di perguruan tinggi, karena sebagai penunjang pelaksaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan secara optimal kepada pengguna perpustakaan maka perpustakaan perguruan tinggi dipandang perlu membuat aturan yang tertulis. Aturan tertulis tersebut adalah SOP atau manual prosedur. Salah satu bidang layanan yang mempunyai dan menggunakan SOP di perpustakaan Universitas Brawijaya adalah bidang layanan teknis. Tujuan penelitian diantaranya; (1) mendiskripsikan jenis SOP yang ada dalam layanan teknis pada perpustakaan Universitas Brawijaya, (2) mendiskripsikan komponen SOP bidang layanan teknis pada perpustakaan Universitas Brawijaya. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode diskriptif kualitatif. Data dalam tugas akhir ini adalah; (1) jenis SOP bidang layanan teknis pada perpustakaan Universitas Brawijaya, (2) komponen SOP bidang layanan teknis pada perpustakaan Universitas Brawijaya. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah pedoman observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan; (1) reduksi data, (2) pengodean (2) analisis data, (3) menyimpulkan. Hasil penelitian dari tugas akhir ini adalah (1) jenis SOP bidang layanan teknis Universitas Brawijaya terdiri atas; SOP pengadaan bahan pustaka oleh perpustakaan, SOP pengolahan bahan pustaka oleh perpustakaan, SOP perawatan bahan perpustakaan, SOP digitalisasi dan alih media bahan perpustakaan, (2) komponen manual prosedur atau SOP di bidang layanan teknis adalah halaman judul, penjelasaan singkat penggunaan, flowchart atau diagram alir
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/ PUU-XII/ 2014 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN
Full text linkPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Penerapan Putusan Mahkamah Konstisi Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan yang merupakan pokok dari isi putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka menjadi acuan bagi hakim di rana Peradilan untuk menerima gugatan praperadilan dalam hal penetapan tersangka,sebagai contoh:Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg. Nomor Perkara Pemohon praperadilan 04/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST. 2. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka, objek praperadila
Penerapan Goal Questions Metrics Terhadap Aplikasi Monitoring Sales Consultant
Full text linkMonitoring is a process of monitoring and analyzing information based on certain indicators. Every company engaged in distribution and promotion must carry out monitoring activities. Including PT. Single Paint Factory, Djaja Indah, Kediri Branch, which also continuously monitors the sales results of the sales consultants who work in several partner stores. The process of reporting sales results that have been carried out so far is still using conventional methods so that sometimes it interferes with the monitoring process due to delays in sending reports. To make this easier, the author makes a website-based monitoring application to help smooth the monitoring process of Sales Consultant sales results. To produce a quality application, the author uses the goal question metrics method as a method for measuring application quality. Goal Question Metric (GQM) is a method used to define application measurement models. The application of the GQM method in this study was carried out with the initial stage of factor analysis of the application quality model based on the ISO 25010 Quality Model. The next stage was making questionnaire questions regarding application characteristics and calculating the results of the questionnaire with the weighted summattion metric. From the results of measuring the quality of this monitoring application, the average quality value is 3.08, which means that this monitoring application is included in the application with good quality (Medium). The functionality available in the monitoring application is in accordance with the needs of users of the sales consultant monitoring application
USULAN PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN KUALITAS PADA PRODUK FLANGE DESK BERDASARKAN METODE FAILURE, MODE, EFFECTS, AND CRITICALITY ANALYSIS (FMECA) DI CV. SUMBER BARU REKSO
No full textJika membutuhkan abstrak atau isi jurnal silahkan menghubungi author melalui email [email protected], [email protected], [email protected]
Revitalizing flood-prone areas through socio-environmental strategies: A qualitative approach to urban flood management
Full text linkBackground: The Ciliwung River is one of the most important rivers in Tatar Pasundan, especially because it passes through the capital city of DKI Jakarta and often causes annual floods in its downstream areas. The length of this river reaches almost 120 km and passes through several areas, including Bogor Regency, Bogor City, Depok City, and DKI Jakarta Province. High rainfall is one of the factors that often causes flooding in areas around rivers. Methods: This research aims to analyze the management of flood disasters that occur due to the overflow of the Ciliwung River. The analysis carried out by the author used qualitative methods with a literature review. Findings: The results obtained from the literature review of several journals, namely flood management on the Ciliwung River, cannot still be said to be completely successful. This is because several factors trigger floods that have not yet been resolved and appropriate solutions are needed for flood-prone areas so that they can be revitalized so that they can provide direct benefits to the community. Conclusion: The study highlights the persistent challenges in managing flood disasters caused by the overflow of the Ciliwung River. Despite various efforts, flood management in the Ciliwung River Basin has not been entirely successful. Several unresolved factors continue to trigger flooding, indicating the need for more effective and sustainable solutions. The revitalization of flood-prone areas is essential to mitigate the impact and provide direct benefits to the affected communities. Novelty/Originality of the Article: Unlike previous studies that focus on specific technical solutions, this research highlights the need for holistic revitalization of flood-prone areas, considering socio-environmental factors to enhance community resilience and sustainable flood mitigation strategies
Revitalizing flood-prone areas through socio-environmental strategies: A qualitative approach to urban flood management
Full text linkBackground: The Ciliwung River is one of the most important rivers in Tatar Pasundan, especially because it passes through the capital city of DKI Jakarta and often causes annual floods in its downstream areas. The length of this river reaches almost 120 km and passes through several areas, including Bogor Regency, Bogor City, Depok City, and DKI Jakarta Province. High rainfall is one of the factors that often causes flooding in areas around rivers. Methods: This research aims to analyze the management of flood disasters that occur due to the overflow of the Ciliwung River. The analysis carried out by the author used qualitative methods with a literature review. Findings: The results obtained from the literature review of several journals, namely flood management on the Ciliwung River, cannot still be said to be completely successful. This is because several factors trigger floods that have not yet been resolved and appropriate solutions are needed for flood-prone areas so that they can be revitalized so that they can provide direct benefits to the community. Conclusion: The study highlights the persistent challenges in managing flood disasters caused by the overflow of the Ciliwung River. Despite various efforts, flood management in the Ciliwung River Basin has not been entirely successful. Several unresolved factors continue to trigger flooding, indicating the need for more effective and sustainable solutions. The revitalization of flood-prone areas is essential to mitigate the impact and provide direct benefits to the affected communities. Novelty/Originality of the Article: Unlike previous studies that focus on specific technical solutions, this research highlights the need for holistic revitalization of flood-prone areas, considering socio-environmental factors to enhance community resilience and sustainable flood mitigation strategies
