15 research outputs found
ANALYSIS OF THE NORMATIVE LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF INSULTING THE STATE SYMBOL: CASE STUDY OF THE INSULT TO THE STATE COAT OF ARMS BY ZASKIA GOTIK AND HABIB RIZIEQ
Get PDFCases of insulting the national emblem are increasing and attracting attention. A number of cases of allegations of insulting the national emblem have brought up a number of names, from celebrities, religious and community leaders, teenagers and students, to organizations. Two cases that were busy were allegations of insulting the national emblem by Zaskia Gotik and Habib Rizieq, which appeared at a similar period. Various studies regarding the alleged humiliation of the state symbol by Zaskia Gotik and Habib Rizieq have been widely studied. However, most of the studies focused on linguistic and communication perspectives. Unlike previous studies, this paper intends to examine the aspects of criminal law enforcement in both cases. To answer the research problems raised, the author uses important concepts in punishment and also the theory of legal certainty. This study is a normative juridical study with secondary data as material for analysis. This research reveals that law enforcement in cases of alleged insulting the state symbol by Zaskia Gotik and Habib Rizieq provides legal certainty because of the existence of corridors or guidelines in declaring the act guilty or not legally. The corridor refers to Law no. 24 of 2009 which regulates the symbols of the state, one of which is the symbol of the state, both regarding the meaning, prohibition, and threat.KEYWORDS: State Symbol, Actus reus, Mens Rea, Criminal Act, Punishment, Legal Certainty, Law Enforcemen
ANALISIS MAKNA CANTIK WANITA MUSLIMAH DALAM IKLAN (Studi pada Iklan Wardah Inspirasi Make Up Idul Fitri Versi Zakia Sungkar)
Get PDFMelalui iklan kosmetik, kecantikan perempuan digambarkan sebagai sosok yang cendrung memiliki kulit wajah yang mulus, berbadan putih dan langsing yang memperlihatkan lekuk tubuh indah seorang perempuan, dan juga memiliki rambut hitam lurus. Diantara banyaknya iklan produk kosmetik yang bermunculan, Wardah cosmetic hadir ditengah masyarakat dengan menyajikan konsep iklan kosmetik yang sedikit berbeda dari kebanyakan iklan produk lainnya. Diantaranya iklan Wardah yang muncul di media, salah satunya adalah iklan rangkaian produk inspirasi make up yang dibintangi oleh Zaskia Sungkar sebagai model iklannya. Untuk dapat mengetahui makna cantik yang di tampilkan dalam iklan produk Wardah Inspirasi Make Up versi Zaskia Sungkar, peneliti menggunakan pendekatan analisis semiotik menurut Roland Barthes agar dapat melakukan kajian makna yang terdapat dalam iklan tersebut kualitatif. Dari analisis yang telah di lakukan maka dapat disimpulkan maka cantik secara denotatif dalam iklan wardah adalah perempuan putih bersih, bebas jerawat, hidung mancung, mata indah, serta bibir yang tipis. Makna cantik secara konotatif dalam iklan Wardah adalah hijab sebagai bentuk fashion kecantikan modern terbaru, pintar dan juga memiliki aura positif merupakan bentuk kecantikan dari dalam diri. Mitos cantik yang ada di dalam iklan Wardah adalah perempuan cantik yang dapat tampil fashionable, cantik dari luar dan juga dalam
ANALYSIS OF THE NORMATIVE LAW ENFORCEMENT OF THECRIME OF INSULTING THE STATE SYMBOL:CASE STUDY OF THE INSULT TO THE STATE COAT OF ARMS BYZASKIA GOTIK AND HABIB RIZIEQ
Get PDFCases of insulting the national emblem are increasing and attracting attention. A number of cases of allegations of insulting the national emblem have brought up a number of names, from celebrities, religious and community leaders, teenagers and students, to organizations. Two cases that were busy were allegations of insulting the national emblem by Zaskia Gotik and Habib Rizieq, which appeared at a similar period. Various studies regarding the alleged humiliation of the state symbol by Zaskia Gotik and Habib Rizieq have been widely studied. However, most of the studies focused on linguistic and communication perspectives. Unlike previous studies, this paper intends to examine the aspects of criminal law enforcement in both cases. To answer the research problems raised, the author uses important concepts in punishment and also the theory of legal certainty. This study is a normative juridical study with secondary data as material for analysis. This research reveals that law enforcement in cases of alleged insulting the state symbol by Zaskia Gotik and Habib Rizieq provides legal certainty because of the existence of corridors or guidelines in declaring the act guilty or not legally. The corridor refers to Law no. 24 of 2009 which regulates the symbols of the state, one of which is the symbol of the state, both regarding the meaning, prohibition, and threat
PROBLEMATIKA HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI SECARA ELEKTRONIK
No full textPerkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem pembuktian hukum, termasuk dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik di Mahkamah Konstitusi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan batasan terhadap penggunaan bukti elektronik, khususnya yang diperoleh tanpa izin aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerimaanya sebagai alat bukti yang sah. Keputusan ini berimplikasi pada praktek hukum acara, mengingat bukti elektronik seperti rekaman pecakapan atau dokumentasi digital sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik pasca putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum terkait bukti elektronik yang digunakan tanpa izin aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi agar sistem hukum acara Makamah Konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Rekomendasi dari peneltian ini adalah perlunya peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai kedudukan dan prosedur penggunaan bukti elektronik dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.
DALAM DEKAP SERDADU : PERGUNDIKAN DI TANGSI MILITER (1872-1913)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan pergundikan di tangsi militer pada periode 1872-1913. Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang berupa surat kabar sezaman, dokumen, buku, serta artikel yang relevan dengan penelitian. Praktik pergundikan di tangsi militer tidak lepas dari pembentukan suatu pasukan ketentaraan yang bernama Koninklijk Leger pada awal abad ke-19. Praktik ini selalu dikaitkan dengan demoralisasi dan juga diyakini sebagai penyebab munculnya masalah kesehatan di antara para serdadu, serta mendorong lahirnya kelas proletariat kulit putih di tanah koloni yang membuat hubungan antar dua ras berbeda ini tak jarang mengundang banyak pandangan pro dan kontra di masyarakat. Kegaduhan tersebut membuat pemerintah kolonial pada akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya meningkatkan moral militer. Betapapun pergundikan tangsi dianggap menuai banyak dampak merugikan, praktik ini secara tidak langsung turut sebuah golongan masyarakat campuran yang dikenal dengan golongan Indo, dimana kelompok ini nantinya turut mendukung kebudayaan Indis di Hindia Belanda.
This study aims to describe the life of concubines in military camps in the period 1872-1913. In order for the objectives of this research to be carried through, the author applied historical research methods which has five stages consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. By using primary and secondary sources in the form of contemporary newspaper, documents, books, and articles relevant to the research. The practice of concubinage within the military barracks could not be separated from the establishment of an army called Koninklijk Leger in the early 19th century. The practice was used to be associated with demoralization and also believed to be the source of several health issues amongst the soldiers, as well as encouraging the birth of a white proletariat class in the colonies, this leads to mixed opinions regarding the relationship between these two different races. This commotion prompted the colonial government to issue several policies, one of which was to increase military morale. After all, the concubin eof tangsi is considered very detrimental, this practice indirectly joined a mixed society group known as the Indo group, where this group later helped support Indis culture the Dutch East Indies
Dalam dekap serdadu: pergundikan di tangsi militer, 1872-1913
Get PDFThis article aims to highlight the life of concubines in the military world in the Dutch East Indies in the period 1872-1913 and to present various views of the pros and cons that made this practice considered quite controversial at its time. In order for the objectives of this research to be carried through, the author applied historical research method which has five stages consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. By using primary and secondary sources in the form of contemporary newspapers, documents, books, and articles relevant to the research theme. The practice of concubinage within the military barracks could not be separated from the establishment of an army under the name of Koninklijk Leger in the early 19th century. This practice was used to be associated with demoralization and also believed to be the source of several health issues amongst the soldiers, as well as encouraging the birth of a white proletariat class in the colonies, this leads to mixed opinions regarding the relationship between these two different races. This commotion prompted the colonial government to issue several policies, one of which was to increase military morale. After all, the concubine of tangsi is considered very detrimental, this practice indirectly joined a mixed society group known as the Indo group, where this group later helped support Indis culture in the Dutch East Indies. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menyoroti kehidupan pergundikan dalam dunia militer di Hindia Belanda pada periode 1872-1913 serta menampilkan berbagai pandangan pro dan kontra yang membuat praktik ini dianggap cukup kontroversial pada masanya. Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang berupa surat kabar sezaman, dokumen, buku, serta artikel yang relevan dengan tema penelitian. Praktik pergundikan tangsi tidak lepas dari pembentukan suatu pasukan ketentaraan yang bernama Koninklijk Leger pada awal abad ke-19. Praktik ini selalu dikaitkan dengan demoralisasi dan juga diyakini sebagai penyebab munculnya masalah kesehatan di antara para serdadu, serta mendorong lahirnya kelas proletariat kulit putih di tanah koloni yang membuat hubungan antar dua ras berbeda ini tidak jarang mengundang perdebatan di masyarakat. Kegaduhan tersebut membuat pemerintah kolonial pada akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya meningkatkan moral militer. Betapa pun pergundikan tangsi dianggap menuai banyak dampak merugikan, praktik ini secara tidak langsung turut sebuah golongan masyarakat campuran yang dikenal dengan golongan Indo, di mana kelompok ini nantinya turut mendukung kebudayaan Indis di Hindia Belanda.
Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finiri Oportet dalam Perkara Pidana
Get PDFBasically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of the convicted person, not the interests of the state or the victim in order to seek material truth. Further developments, the Panel of Judges of the Constitutional Court stated that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, is contrary to the 1945 Constitution because it limits PK by the defendant only once. The Supreme Court as one of the highest judicial institutions in Indonesia determined its position by issuing SEMA No. 7 of 2014. One of the considerations of the Supreme Court in issuing the SEMA is related to one of the principles of criminal law, namely the principle of litis finiri oportet, namely that every case must be ultimately related to legal certainty. With the decision of the Constitutional Court, PK efforts can be done more than once, and will make the trial process that is not finished and not in accordance with the principle of opportunistic litis finiri. The purpose of this study was to describe the legal rules governing the process of review (PK) based on the Criminal Procedure Code and to explain the implications of the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies more than once in criminal procedural law. In this study the author uses normative legal research methods that are carried out by examining library materials (library research), which is a legal research conducted by examining library material or secondary data or called library law research
ANALYSIS OF PRO-POOR GROWTH ON POVERTY IN SOUTH SUMATRA
No full textPoverty plays a critical role in shaping the economic development of a region, as it directly affects income distribution and access to resources. In South Sumatra, for example, while poverty declined from 2017 to 2022, the region’s economic growth showed signs of stagnation. The Gini coefficient, which measures income inequality, remained largely unchanged during this period, raising concerns about the inclusivity of the growth. This paradox prompted the author to conduct a study to explore the relationship between economic growth and poverty alleviation in South Sumatra and to determine whether the region's growth could be classified as "Pro-Poor." Specifically, the study aimed to assess the Pro-Poor Growth (PPG) level in South Sumatra’s economy from 2017 to 2022, while also testing classical assumptions related to poverty reduction. Panel data from 17 districts in South Sumatra were collected and analyzed over the five-year period. The findings revealed that the impact of economic growth on poverty reduction was less significant than anticipated. The Pro-Poor Growth indicator (IGP) largely showed insignificant results, indicating that economic growth during this period did not translate effectively into poverty alleviation. These findings highlight the need for more targeted policies to ensure that growth benefits reach the poorer segments of society and address the structural challenges preventing more inclusive growth in South Sumatra.
 
Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini Sebagai Panduan Bagi Orang Tua
Get PDFParenting patterns that make children achieve learning. Therefore this strategy becomes a guide for parents to educate their children. The method used is qualitative. With the method used by the author, at least making several references, with data referred to from books or journals. The strategy used to make parents aware of the behavior of their children. Some of the theories that have been described can be used as information. A guide for parents of children that makes their development maximized in a good wa
Recommended from our members
Performing Gender to Dangdut’s Drum: Place, Space, and Infrastructure in Indonesian Popular Music
Get PDFFew genres of popular music around the world are more infamous for objectification of women’s bodies than dangdut, a popular dance music of Indonesia, which has thrived among audiences of lower classes for more than forty years. In Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia’s Most Popular Music, Andrew Weintraub credits dangdut’s popularity in part to its easy danceability. The steps are simple: back and forth, in duple meter, a basic step anyone can join or elaborate upon. But not all choreographies of dangdut are so simple to perform. Dangdut artists try to make a living as musicians in an industry that sees them as expendable and devalues their skills. They innovate new dances, deliberately sexualize themselves, and sensationalize their acts to draw crowds and get the attention of record companies and television stations. In the rare case that they attract industry attention, however, the tastes of the middle-class and national laws regarding television require them to clean up, to de-sexualize, to reframe their identities. For women aspiring to careers as dangdut performers, the choreography is complex, coded, and competitive, and involves a careful balance of perceived femininity, sexuality, and morality. Focusing on three case studies of singers signed to the Indonesian recording label Nagaswara, Indonesia’s largest producer of dangdut, I follow the steps dangdut singers take to craft their public identities in the face of fierce competition. I begin by analyzing the constructions of gender demonstrated in two music videos by singer Devy Berlian, a dangdut performer with a K-pop background now famous for incorporating hip-hop elements. Next, I will discuss Fitri Carlina, a musician from East Java who, through the use of Instagram and Twitter accounts, distances herself from her sexual musical videos and her controversial past to present a conservative, Islamic, persona. Finally, I will examine public responses to Zaskia Gotik, a highly popular and successful dangdut musician who belittled the Indonesian creed Pancasila on a gameshow and as a result was interrogated by Indonesian police, threatened with a prison sentence, and publically shamed on social media
