1,720,972 research outputs found
The Role of Women in the Reformulation of Indonesia's Foreign Policy in the Era of Minister Retno Marsudi to Achieve World Peace
No full textAlthough international relations have experienced many rapid developments, especially since the end of the Cold War and increasing interdependence as a result of globalization, it cannot be denied that the issue of peace and security remains a central issue. So, it is natural that developments on this issue continue to get significant recognition from every country, including Indonesia which continues to prove its desire to be able to contribute better. This is in line with one of the three objectives of the Ministry of Foreign Affairs, namely Indonesia's leadership and role in influential international cooperation and can be demonstrated among them through the role of initiator, mediator and facilitator. Indonesia's contribution to peace and security issues concretely can be seen from Indonesia's success in becoming a non-permanent member of the UN Security Council for 2019-2020. Under the leadership of Foreign Minister Retno Marsudi since 2014 until now, there is an interesting aspect to be discussed but still in the same context, that is Indonesia's initiative to consistently initiate the promotion of the role of women in the issue of world peace and security
ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait
Full text linkAbstract
This paper will explain the consequences of Indonesia's geopolitical location, namely in the Malacca Strait as an international trade route. The Malacca Strait is a crossing route for foreign ships to distribute goods to various regions. However, the strategic channel not only attracts sympathy from international entrepreneurs but also attracts these criminals and hijackers to obtain economic results from this activity. The Malacca Strait strategically makes pirates and pirates criminalize passing ships. On the other hand, the consequences of state legal matters are maintaining security and safety, and the comfort of crossings in the Malacca Strait. With a number of problems, both defense, governance and management infrastructure that cannot be seen in a fixed manner. In addition, its position borders on three countries, namely Indonesia, Malaysia and Singapore. With a qualitative descriptive analysis method, this paper explains the need for bilateral, trilateral and regional multi-level diplomacy approaches to solve problems. And the purpose of this article is that piracy occurred in the Straits of Malacca because of its strategic geopolitical structure and weak Indonesian defense. So, collaboration is needed, coordination through diplomacy and military projections as an effort to safeguard the sea area, sea control and military defense articulation. Thus, the authors hope that this article can add knowledge to the study of international relations, especially in marine studies.
Keywords: Geopolitics, Maritime State, Malacca Strait, Piracy, Multilevel Diplomacy
Abstrak
Paper ini akan menjelaskan konsekuensi dari lokasi geopolitik Indonesia, yaitu di Selat Malaka sebagai rute perdagangan internasional. Selat Malaka adalah rute penyeberangan bagi kapal-kapal asing untuk mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Namun, saluran strategis tidak hanya menarik simpati dari pengusaha internasional tetapi juga menarik para pelaku kejahatan dan pembajak ini untuk mendapatkan hasil ekonomi dari kegiatan ini. Selat Malaka yang strategis membuat perompak dan pembajak mengkriminalkan kapal yang lewat. Sisi lain, konsekuensi dari urusan hukum negara adalah menjaga keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan di Selat Malaka. Dengan sejumlah masalah baik pertahanan, tata kelola, infrastruktur manajemen yang tidak bisa dilihat secara secara terpisa. Selain itu posisinya berbatasan dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, makalah ini menjelaskan perlunya pendekatan diplomasi multi-level bilateral, trilateral dan regional untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari artikel ini bahwa pembajakan terjadi di Selat Malaka karena struktur geopolitik yang strategis dan pertahanan Indonesia yang lemah. Jadi, diperlukan kolaborasi, koordinasi melalui diplomasi dan proyeksi militer sebagai upaya untuk menjaga wilayah laut, kontrol laut dan artikulasi pertahanan militer. Dengan demikian, penulis berharap bahwa artikel ini dapat menambah pengetahuan untuk studi hubungan internasional khususnya dalam studi kelautan.
Kata kunci: Diplomasi Multilevel, Geopolitik, Negara Maritim, Pembajakan, Selat Malak
Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2000- 2010, Pendekatan Fenomenologi
Full text linkThis article aims to explore the tragedy of terrorism in Indonesia from 2000-2010 as a threat to the evolution of global security. This paper uses a qualitative paradigm with a phenomenological method. The secondary data source used data collection techniques by means of interview transcripts between Ali Imron and ILC TV One. The results obtained are, based on the narrative of Ali Imron, it is stated that the incidents of terrorism in Indonesia are affiliated with two terrorist organizations, namely Al Qaeda and ISIS. In general, the purpose of terrorist acts is because a) as a form of creating an Islamic State and can only be carried out by the method of jihad and b) the obligations of the Shari’a, namely as a mujahid which resulted in martyrdom. As for the actions that occurred from 2000-2010 for reasons a) jihad b) revenge. In addition, ideology is divided into takfiri and fasikun ideologies. Therefore, the solution must use a collaborative and coordinating method involving all stakeholders
Peran Regioalisme ASEAN dalam Menanggulangi Drug Trafficing (Peredaran Narkoba Gelap) dan Eketifatsnya di Indonesia
No full textFenomen Globalisasi membawa dunia seolah tanpa batas kedaulatan menjadikan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional.Ketidak mampuan Negara untuk berdiri sendiri dalam melihat komplkesnya masalah dalam negerinya di butuhkan sebuah intergrasi rule driven untuk menekan semakin masifnya isu kejahatan lintas Negara. Usaha Negara-negara dalam membentuk rule driven dalam bentuk kerjasama internasional inilah yang disebut global governance. Global governance berisi sejumlah norma, prinsip, aturan hukum, konvensi yang disepakati oleh sejumlah aktor baik Negara maunpun non Negara. Dalam aplikasi dari sejumlah norma dan prinsip atau rule driven tersebut salah satunya dalm bentuk integrasi regionalism kawasan. Adanya integrasi regionalism kawasan merupakan usaha membentuk sebuah kesamaan sikap politik, hukum, ekonomi, sosial budaya untuk mencapai tujuan bersama.ASEAN sebagai sebuah hasil dari integrasi regionalism kawasan Negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menanggulangi sejumlah masalah yang melingkupi kawasanya tersebut. Kejahatan Lintas Negara seperti drug trafficking( peredaran narkoba gelap) merupakan masalah yang kompleks yang di alami di kawasan region ASEAN. Adanya sejumlah konvensi yang telah di sahkan oleh Negara-negara ASEAN merupakan rule driven untuk menekan secara massif peredaran narkoba gelap.Namun, relaitasnya peredaran narkoba gelap di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apakah kondisi ini menjadi bukti bahwa konvensi bukan menjadi first track yang ampuh untuk memberantas peredaran narkoba secara gelap terkhusus di Indonesia.
Sharing Knowledge melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik di Propinsi Sulawesi Tenggara
Full text linkThis paper writes about the management of plastic waste in Southeast Sulawesi Province, a case study in Muna and Buton Regencies. This activity is in the form of sharing the author's knowledge with the Indonesian City Diplomacy Community partners in 2020-2021. This activity uses observation, socialization and interview methods to build the community's mindset. The author found that plastic waste management activities in Muna and Buton have been maximized. This is done because the community upholds the value of morality as a form of social responsibility. Cultural values ​​as the foundation of society in protecting the sea. This means that the authors in sharing knowledge only confirm community activities and provide little knowledge to the community. The community is very aware of protecting the sea as part of their identity, branding, and representation of toughness. The sea is the ancestral medium of the community that must be preserved as a form of appreciation. Because the sea is the source of the local community's economy. So, if the nature is damaged, it will damage the economy of the surrounding community. Dissemination and sharing of knowledge are effective because the community does not need to be equipped with much in protecting the sea. Cultural experience and moral principles guide them to be able to make the sea an asset of the future. The sea is the way humans relate to nature, natural resources.Paper ini menulsikan tentang pengelolaan sampah plastic di Propinsi Sulawesi Tenggara studi kasus di Kabupaten Muna dan Buton. Kegiatan ini berbentuk sharing knowledge penulis Bersama mitra Komunitas Diplomasi Kota Indonesia pada tahun 2020 -2021. Kegiatan ini menggunakan metode observasi, sosialisasi dan wawancara dalam membangun mindset masyarakat. Penulis menemukan bahwa kegiatan pengelolaan sampah plastic di Muna dan Buton sudah maksimal. Hal ini dilakukan karean masyarakat menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai bentuk tanggung jawab social. Nilai kebudayaan sebagai fondasi masyaraakat dalam menjaga laut. Artinya penulis dalam sharng knowledge hanya mengkonfirmasi aktifitas masyarakat dan sedikit memberi pengetahuan kepada masyaraakat. Masyarakat sudah sangat paham dalam menjaga laut sebagai bagian dari identitas, branding, representasi ketangguhan. Laut adalah media leluhur maysrakat yang harus dilestarikan sebagai bentuk apresiasi. Karena laut menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat. Sehingga, jika dirusak alamnya maka akan merusak ekonomi masyarakat sekitar. Sosialisasi dan sharing knowledge berjalan efektif karena masyarakat tidak perlu dibekali banyak dalam menjaga laut. Pengalaman kebudayaan dan prinsip moral menuntun mereka agar bisa menjadikan laut sebagai asset masa depan. Laut adalah cara manusia berhubungan dengan alam, sumber daya alam
KEBIJAKAN IDEOSINKRETIK (WHOLISTIC) JOKO WIDODO (JOKOWI) DALAM KONPERENSI ASIA AFRIKA TAHUN 2015
Full text linkPaper ini akan mennganalisis transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Transformasi itu terlihat ketika pergantian kepemimpinan di Indonesia. Perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia terjadi sesuai dengan tujuan dan situasi dalam kondisi kebutuhan internal dan eksternal. Sejak Soekarno memimpin Indonesia sampai era Jokowi menunjukan transformasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jokowi yang menjadi presiden sejak 2014 membuat orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada pengelolaan asset maritime sebagai tujuan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui internasionalisasi kebijakan poros maritim dalam berbagai konferensi internasional. Salah satu yang menjadi model analisi wholistic Jokowi adalah ketika orientasi tersebut di internasionalisasi dalam Konperensi Asia Afrika Di Indonesia. Dengan bekal sebagai tuan rumah Indonesia semakin leluasa menyebarkan visi tersebut dalam marketing politik. Tujuannya adalah agar setiap peserta konferensi mengetahui dan terpengaruh bahwa Indonesia sebagai negara maritim dan sudah fokus mengelola aset maritim. Sehingga, diperlukan kerjsamaa internasional baik tingkat nasional, regional dan global
Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
Full text linkThis research answers how Indonesia's economic diplomacy strategy is in the G20 global economic forum. This research uses a qualitative approach, literature study and the concept of economic diplomacy to analyze the data. The results show that Indonesia's diplomacy strategy which is implemented through the national strategic plan in the G20 forum forms a pattern of economic diplomacy regarding trade, commerce and finance. The novelty of this research is to prove the character of Indonesia's economic diplomacy in the G20 forum as a country that is in an evolving cluster. External economic management and policies through coordination between ministries; trade promotion which is an integration of political and economic efforts; the Ministry of Foreign Affairs to actively promote investment, particularly through the ambassador and BKPM. The role and diplomacy of Indonesia's economy is a commitment to maintaining national, regional and international economic stability as a form of national and international interests.Penelitian ini menjawab bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia di dalam forum ekonomi global G20. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kepustakaan serta konsep diplomasi ekonomi untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia yang diimplementasikan melalui rencana strategis nasional dalam forum G20 membentuk pola diplomasi ekonomi menyangkut perdagangan, komersial dan finansial. Kebaruan dari penelitian ini adalah membuktikan akan karakter diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20 sebagai negara yang berada dalam kluster evolving. Manajemen ekonomi eksternal dan kebijakan melalui koordinasi antar kementerian; promosi perdagangan yang merupakan integrasi dari upaya politik dan ekonomi; promosi investasi secara aktif oleh Kemlu, khususnya melalui duta besar dan BKPM. Peran dan diplomasi ekonomi Indonesia ini merupakan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, regional dan internasional sebagai bentuk kepentingan nasional dan kepentingan internasional
PROTEKSIONISMESENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL:PENDEKATAN NEGOSIASISTUDI KASUS: PROTEKSIONISMEAS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA
Full text linkThis paper will explain the problem of dispute in international trade and the role of the World Trade Organization (WTO) as a mediator in the dispute. Economic globalization andinternational trade relations through free market has positive and negative impact. Theyare the consequences of countries becomingmembers of the WTO. Trade protectionism is an unfair form of anti-free market policy in the international market. This policy is to protect a country’s domestic market but on the other hand it reducedthe spirit of the free market. Protection is often done by complicating administrative documents, quota, product certification, health aspect, labor protection. Aprotectionist policy has been made by the United States in the caseof importing meat from Canada where WTO as a mediator and international trade regime becomes the dominant actor in the negotiation process. As a result, the United States cannot prove the state's allegation against Canadian meat imports after a special panel was conducted in a session at the Dispute Settlement Body (DSB). Therefore the protectionist policy must be rational and accountable so that no country will be harmed by its impact either in the micro scale (consumer) or the macro scale (country
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA – INGGRIS DALAM KERANGKA MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME 3 (MFP 3) TERHADAP PENINGKATAN PRODUK KAYU INDONESIA
No full textThis study discusses the Implementation of Indonesian and British Cooperation in the Elite Cooperation of Multistakeholders Forestry Program. In this collaboration Indonesia and the UK have rules regarding the existence of illegal logging in Indonesia. Indonesia\u27s policy is Certification of Timber Legality Verification. The United Kingdom or the European Union has a policy that is Law Enforcement and Forest Law Governance (FLEGT). This research was conducted on the Implementation of MFP 3 on Indonesian wood products. The Thinking Framework of this model uses the theory of International Cooperation, the Concept of Sustainable Development. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The collaboration between Indonesia and the UK produces several impacts on Illegal Logging and timber production and forest management in Indonesia in 2014-2016
- …
