Intermestic: Journal of International Studies
Not a member yet
61 research outputs found
Sort by
Efek Destinasi Pariwisata terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Asia Pasifik
Full text linkPariwisata menjadi sektor penggerak ekonomi dengan performansi baik, bahkan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan. Banyak negara di Asia Pasifik menjadikan pariwisata sebagai prioriotas utama solusi perekonomian mereka, maka daya saing destinasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Untuk melihat keberhasilan destinasi pariwisata, penulis menggunakan 13 indikator daya saing destinasi pariwisata dalam The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dirilis setiap dua tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF) sebagai variabel independen, dengan melihat pengaruhnya terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Asia Pasifik sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai metode analisis. Hasilnya ditemukan bahwa sebesar 97.35% secara bersama-sama variabel independen memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisman, dan secara individual terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu (i) indikator SDM dan lapangan pekerjaan, (ii) kesiapan informasi teknologi, (iii) Sumber daya alam, dan (iv) infrastruktur darat dan laut. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara berbanding lurus dengan pengeluaran jumlah atau devisa pariwisata
Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia
Full text linkThis article presents a question “what are the influences of political factors on the fall of the Evo Morales’ regime in Bolivia?”. This article aims to describe the influence of political factors on the fall of Morales' regime. This qualitative study uses the theory of regime survive and fall developed by Mainwaring and Linan. The findings are that there are three variables namely preferences, policies, and international politics that contributed to the fall of Evo Morales’ regime with the particular condition. Three premises that related to the political opposition offered by Mainwaring and Linan are also valid in this study, however political blunder has also likely contributed to the growing of political opposition.Artikel ini mengajukan pertanyaan “apa pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Evo Morales di Bolivia?”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Morales. Teori yang dipakai adalah teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim dari Mainwaring dan Linan. Temuan artikel ini yaitu tiga variabel yakni preferensi, kebijakan, dan politik internasional memengaruhi runtuhnya rezim Evo Morales dengan kondisi yang berbeda. Tiga premis yang berkaitan dengan oposisi yang ditawarkan Mainwaring dan Linan juga ada dalam artikel ini, namun faktor penguasa salah langkah juga memengaruhi membesarnya oposisi dalam menekan rezim berkuasa
Nigeria-China Bilateral Trade Relations: Is There Market Opportunities in China?
Full text linkThis study used normalized revealed sectoral comparative advantage, import demand share, growth identification and facilitation framework to identify market opportunities for Nigeria in the Chinese markets over the period 1988-2017. Our findings revealed that Nigeria has a steady and long-term comparative advantage in few commodities and there is limited scope for Nigeria to improve on its balance of trade due to limited export potentials. Furthermore, sixteen market opportunities were identified, out of which fourteen are stable and growing markets. Our findings also revealed that these market opportunities can't all be meet by Nigeria, as these commodities were not exportable due to poor competitive position and highly capital-intensive nature of the commodities. These findings are not only relevant to academics but also for policy making.Penelitian ini menggunakan keuntungan komparatif sektoral yang terungkap normalisasi (NRCA), pangsa permintaan impor (IDS), kerangka identifikasi pertumbuhan dan fasilitasi untuk mengidentifikasi peluang pasar bagi Nigeria dalam perekonomian Cina selama periode 1988-2017. Temuan kami mengungkapkan bahwa Nigeria memiliki keunggulan komparatif stabil dan jangka panjang dalam beberapa komoditas dan ada ruang terbatas bagi Nigeria untuk meningkatkan neraca perdagangan karena potensi ekspor yang terbatas. Selanjutnya, enam belas peluang pasar diidentifikasi, di mana empat belas adalah pasar yang stabil dan berkembang. Temuan kami juga mengungkapkan bahwa peluang pasar ini tidak semuanya dapat dipenuhi oleh Nigeria, karena komoditas ini tidak dapat diekspor karena posisi kompetitif yang buruk dan sifat komoditas yang sangat padat modal. Temuan-temuan ini tidak hanya relevan bagi akademisi tetapi juga untuk pembuatan kebijakan
Ebola Virus in West Africa as National Security Threat to the United States of America
Full text linkThis study sought to explain the reasons the United States (US) makes the Ebola virus became pandemic in West Africa as a priority of US national security. This research is shows that the US lowered its troops to 3,000 troops to Liberia. In addition, countries in the West African region in particular Guinea, Sierra Leone and Liberia as countries affected by the Ebola geopolitically located in the Sahel region highly vulnerable to conflict likely to be used by terrorist groups. Through linkages framework of national security and foreign policy, this study will explain the reasons behind the US decision in making the Ebola virus as a national security priority. By using literature and data analysis, this research concluded that the US has Ebola as a national security priority for the United States wants to prevent the use of Ebola virus for bioterrorism events. This is confirmed by the adoption of the US strategy of selective engagement through the use of the countries in West Africa as an instrument for anticipating such bioterrorism.Penelitian ini berusaha untuk menelaah alasan Amerika Serikat (AS) menjadikan virus Ebola yang menjadi pandemi di wilayah Afrika Barat sebagai prioritas keamanan nasional AS. Penelitian ini didasari pada fakta yang menunjukkan bahwa AS menurunkan 3.000 pasukan tentaranya ke Liberia. Selain itu, negara-negara di wilayah Afrika Barat khususnya Guinea, Sierra Leone dan Liberia sebagai negara terdampak Ebola secara geopolitik berada dalam kawasan Sahel yang sangat rentan konflik sehingga besar kemungkinannya untuk dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Melalui kerangka berpikir keterkaitan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, penelitian ini akan menjelaskan alasan dibalik keputusan AS dalam menjadikan virus Ebola sebagai prioritas keamanan nasionalnya. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa AS menjadikan Ebola sebagai prioritas keamanan nasionalnya karena AS ingin mencegah penggunaan virus Ebola untuk kegiatan bioterorisme. Hal ini dipertegas dengan penerapan strategi selective engagement AS melalui penggunaan negara-negara di Afrika Barat sebagai instrumen untuk mengantisipasi bioterorisme tersebut
Globalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia di Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik (2014—2019)
Full text linkEconomic globalization is a critical point for the study of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization of the country's domestic policies which is in this case the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as a tool of analysis, this paper explores the new reasons for prioritizing the development of Indonesia's marine infrastructure which was massively carried out under Joko Widodo's administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of building efficiency and innovation in creating a level of sustainable competitiveness for Indonesia's economic growth. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still more in the planning phase so that it does not significantly reduce logistics costs between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are discrepancy in government rhetoric on achieving maritime infrastructure development with its implementation.
Keywords: Economic Globalization, Maritime Infrastructure, Indonesia’s Development.Globalisasi ekonomi merupakan kritikal poin bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Tulisan ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi terhadap kebijakan domestik negara yang pada kasus ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014—2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, tulisan ini menelusuri alasan baru diprioritaskannya pembangunan infrastruktur laut Indonesia yang secara masif dilaksanakan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas mendasar pada pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan terbangunnya efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat kompetisi yang berkelanjutan (sustainable competitiveness) untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lagi, konteks globalisasi ekonomi juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan adanya investasi luar negeri sebagai pendorong pembangunan infrastruktur tersebut. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang berada pada fase perencanaan sehingga menyebabkan belum menurunnya biaya logistik antara kawasan barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] terdapat perbedaan retorika pemerintah pada pencapaian pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya.
Kata Kunci: Globalisasi Ekonomi, Infrastruktur Maritim, Pembangunan Indonesia
Hibridisasi Heavy Metal dan Islam: Tranformasi Band Metal Sebagai Lahirnya Metal Islam di Indonesia
Full text linkThis paper aims to analyze the hybridition of heavy metal and Islam through Islamic metal in Jakarta, Bandung and several other places in Indonesia, which have changed the metal scene in Indonesia. This paper uses a descriptive discussion with qualitative methods and concepts of hybridization and cosmopolitanism. The results of this study indicate, Islamic metal occurs, because of the low conflict between government, Islam and metal. The presence of Islamic metal in the metal scene changes community patterns, habits and identity in metal, by applying values based on Islam. The existence of Islamic metal as a new sub-genre incites the pros and cons of Islam and the metal scene, because it considers the phenomenon of exclusivity in inclusiveness in metal.Tulisan ini bertujuan menganalisa hibridisasi heavy metal dan Islam melalui band-band metal Islam yang lahir di Jakarta, Bandung dan beberapa tempat lainnya di Indonesia, yang telah mengubah skena metal di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dan kerangka konsep hibridisasi dan kosmopolitanisme. Hasil dari penelitian ini menujukan, kelahiran metal Islam terjadi, sebab rendahnya tendesi atau gesekan antara pemerintah dan Islam dengan metal. Kehadiran metal Islam dalam skena metal mengubah pola komunitas, kebiasaan dan identitas dalam skena metal dengan menerapkan nilai berdasarkan Islam. Keberadan metal Islam sebagai sub genre baru menimbulkan pro dan kontra dari kalangan Islam dan skena metal pada awalnya, karena dianggap menimbulkan fenomena eksklusifitas dalam inklusifitas di metal
Turkey’s Border Security Policy Against Non-State Actors (2016-2019)
Full text linkThis paper aims to explain Turkey's border security policy in dealing with non-state actors in Northern Syria. Turkey's policy was carried out after five years of involvement in the Syrian crisis and one month after a failed coup attempt. This study uses the theory of securitization by Buzan that explains the existence of threat and vulnerability factors faced by the state in anarchic international structures. The research method used in this study is a qualitative method with the type of causality analysis. This paper found that threats and vulnerabilities pushed Turkey to launch a series of military operations as border security policies to rid North Syria of ISIS and PKK/PYD/YPG militias to control the adverse effects caused by the presence of non-state actors such as civilian and military casualties, property damage, as well as instability and disintegration. The border security policy confirms the increasingly important role of Turkey in the region while demonstrating Turkey's consistency in pursuing national security interests even outside its territoryTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan keamanan perbatasan Turki dalam menghadapi aktor non-negara di Suriah Utara. Kebijakan Turki tersebut dilakukan setelah lima tahun keterlibatannya dalam krisis Suriah dan satu bulan setelah upaya kudeta yang gagal. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi oleh Buzan yang menjelaskan tentang adanya faktor ancaman dan kerawanan yang dihadapi negara dalam struktur internasional yang anarki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis analisis kausalitas. Tulisan ini menemukan bahwa ancaman dan kerawanan mendorong Turki melancarkan serangkaian operasi militer sebagai kebijakan keamanan perbatasan untuk membersihkan Suriah Utara dari milisi-milisi ISIS dan PKK/PYD/YPG untuk mengontrol dampak buruk yang disebabkan oleh keberadaan aktor non-negara seperti korban sipil dan militer, kerusakan properti, serta instabilitas dan disintegrasi. Kebijakan keamanan perbatasan tersebut mengkonfirmasi tentang semakin pentingnya peran Turki di kawasan sekaligus menunjukkan konsistensi Turki dalam mengejar kepentingan keamanan nasional walaupun di luar wilayahnya
Rasionalisasi Ekonomi Politik Lingkungan dalam EU-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA)
Full text linkThis research aims to explain the rationale behind the inclusion of “Paris Agreement clause” in the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) which has been in force since 2019. Especially this research will analyze various political economy factors from EU’s perspective which influence the inclusion of such clause. The author uses Environmental Political Economy “Institutionalist” perspective which argues that conflictual relationship between trade and environment issues can be resolved through institutionalism approach which emphasizes the existence of international agreements, regulations, and governances in bilateral, regional, and global levels. Furthermore, this article discovers that such political economy factors can be found from economy benefits potential offered by trade liberalization and EU’s participation in Paris Agreement global climate change governance. These two factors are closely interrelated and together determine EU’s rationale in the inclusion of Paris Agreement clause into this trade agreement with Japan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan rasionalisasi dimasukkannya klausul Paris Agreement ke dalam EU-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) yang telah berlaku sejak 2019 lalu. Secara khusus, penelitian akan menganalisis faktor-faktor ekonomi politik dari perspektif Uni Eropa yang berpengaruh terhadap dimasukkannya klausul tersebut. Dalam tulisan ini penulis menggunakan landasan pemikiran perspektif Ekonomi Politik Lingkungan Institusionalis yang berargumen bahwa hubungan konfliktual di antara isu perdagangan dan lingkungan dapat diselesaikan melalui pendekatan institusionalisme yang menekankan kehadiran perjanjian, regulasi dan tata kelola antar negara baik di tingkat bilateral, regional maupun global. Tulisan ini selanjutnya menemukan bahwa faktor-faktor ekonomi politik ini dapat dilihat dari motif keuntungan ekonomis yang ditawarkan oleh liberalisasi perdagangan serta partisipasi Uni Eropa itu sendiri dalam rezim perubahan iklim global Paris Agreement. Dua faktor ini saling berkaitan erat dan sama-sama menentukan rasionalisasi Uni Eropa dalam mengikutsertakan klausul Paris Agreement ke dalam kesepakatan perdagangan ini dengan Jepang
Analisis Patriarki, Partisipasi Politik, dan Kewarganegaraan Aktif di ASEAN
No full textBy analyzing to what extent does patriarchy hinders women's political participation, this paper discusses the relation of patriarchy and active citizenship for women in ASEAN member states. For the purpose of analysis, this paper uses the theory of patriarchy and the theory of active citizenship related to politics, gender, and citizenship aspects by using qualitative method and literature analysis. This paper finds that patriarchal culture has a significant impact in hindering women's political participation because it has been institutionalized through: (i) political party practices; (ii) tradition, religion, and customary laws; and (iii) gender segregation in the society. Since the political participation is limited, therefore, the “exclusion” of women in the society within ASEAN member states remains. They belong to the marginalized group and are unable to access equal power and resources to act their active citizenship