Intermestic: Journal of International Studies
Not a member yet
61 research outputs found
Sort by
Praktik Keamanan Manusia Soka Gakkai International di Indonesia, Filipina, Dan Singapura ketika Pandemi COVID-19
Full text linkIndonesia, Philippines, and Singapore have the largest number of confirmed COVID-19 cases in Southeast Asia. Soka Gakkai International is a Non-Governmental Organization of Nichiren Buddhists with 2 million members spread across 192 countries, including those three countries. They involved in global issues such as human rights and sustainable development. Then, how are the activities carried out by this organization to support human security in Indonesia, the Philippines, and Singapore during the COVID-19 pandemic? This article attempts to answer this question by using the concept of Non-Governmental Organization and human security. The results show various Soka Gakkai International activities in Indonesia, Philippines, and Singapore from March to July 2020 that support the efforts to protect people from the COVID-19 threat. Also, there is pro and contra among scholars regarding the human security practice of SGI during a pandemic. These can be lessons regarding human security practices amid pandemic.Indonesia, Filipina, dan Singapura mempunyai jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi terbesar di Asia Tenggara. Soka Gakkai International adalah Non-Governmental Organization umat Buddha Nichiren dengan 2 juta anggota yang tersebar di 192 negara, termasuk tiga negara tersebut. Mereka terlibat dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Lalu, bagaimana aktivitas yang dilakukan organisasi ini untuk mendukung keamanan manusia di Indonesia, Filipina, dan Singapura ketika pandemi COVID-19? Artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan konsep Non-Governmental Organization dan keamanan manusia. Hasil menunjukan berbagai aktivitas Soka Gakkai International di Indonesia, Filipina, dan Singapura dari bulan Maret hingga Juli 2020 yang mendukung upaya perlindungan manusia dari ancaman COVID-19. Kemudian, ada pro dan kontra di antara pakar mengenai praktik keamanan manusia dari SGI ketika pandemi. Ini dapat menjadi pembelajaran mengenai praktik keamanan manusia ketika pandemi berlangsung
Peran Negara dalam Ekspansi PT Wijaya Karya Tbk ke Afrika: Tinjauan Kapitalisme Negara
Full text linkSelama beberapa tahun ke belakang, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menjadi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang aktif berekspansi ke mancanegara, utamanya ke pasar Afrika. Ekspansi ini dilakukan di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur domestik. Di saat bersamaan, studi mengenai intervensi negara dalam perekonomian global tengah mendapat perhatian bagi peneliti kajian ekonomi politik internasional. Terkait hal ini, tulisan ini mengkaji peran pemerintah dalam ekspansi WIKA ke Afrika dengan sudut pandang state capitalism. Dengan menelisik peran Rezim Presiden Joko Widodo lewat (1) perencanaan tersentral; (2) diplomasi ekonomi untuk membuka pasar; serta (3) bantuan permodalan, tulisan ini berargumen bahwa ekspansi WIKA tidaklah semata-mata dilakukan dalam upaya mencari keuntungan, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan dorongan negara untuk memenuhi kepentingan nasional. WIKA menjadi ujung tombak bagi sektor konstruksi dan infrastruktur yang dianggap sebagai sektor unggulan bagi Rezim Presiden Widodo. Tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian ekonomi politik tentang ekspansi BUMN nasional ke luar negeri.
Kata kunci: BUMN, ekspansi, peran negara, state capitalism, WIKA.In the past few years, publicly-listed construction firm PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) has been actively expanding to the African market amidst the high needs of domestic infrastructure development. At the same time, studies on rising state intervention in the global economy are gaining attention from IPE scholars. Based on these factors, this paper examines the role of the government in WIKA’s expansion to Africa from the perspective of state capitalism. By examining the role of President Joko Widodo's regime through (1) centralized planning; (2) economic diplomacy; and (3) capital assistance, this paper argues that WIKA's expansion is aimed not only at generating profits, but is also influenced by political factors to meet national interests. As a state-owned enterprise (SOE), WIKA is positioned as the national champion in the infrastructure sector, which is deemed as a strategic industry for President Widodo’s regime. This paper is expected to fill the void of political economy research on the expansion of national SOEs abroad.
Keywords: SOEs, state role, state capitalism, overseas expansion, WIKA
Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
Full text linkThis research answers how Indonesia's economic diplomacy strategy is in the G20 global economic forum. This research uses a qualitative approach, literature study and the concept of economic diplomacy to analyze the data. The results show that Indonesia's diplomacy strategy which is implemented through the national strategic plan in the G20 forum forms a pattern of economic diplomacy regarding trade, commerce and finance. The novelty of this research is to prove the character of Indonesia's economic diplomacy in the G20 forum as a country that is in an evolving cluster. External economic management and policies through coordination between ministries; trade promotion which is an integration of political and economic efforts; the Ministry of Foreign Affairs to actively promote investment, particularly through the ambassador and BKPM. The role and diplomacy of Indonesia's economy is a commitment to maintaining national, regional and international economic stability as a form of national and international interests.Penelitian ini menjawab bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia di dalam forum ekonomi global G20. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kepustakaan serta konsep diplomasi ekonomi untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia yang diimplementasikan melalui rencana strategis nasional dalam forum G20 membentuk pola diplomasi ekonomi menyangkut perdagangan, komersial dan finansial. Kebaruan dari penelitian ini adalah membuktikan akan karakter diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20 sebagai negara yang berada dalam kluster evolving. Manajemen ekonomi eksternal dan kebijakan melalui koordinasi antar kementerian; promosi perdagangan yang merupakan integrasi dari upaya politik dan ekonomi; promosi investasi secara aktif oleh Kemlu, khususnya melalui duta besar dan BKPM. Peran dan diplomasi ekonomi Indonesia ini merupakan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, regional dan internasional sebagai bentuk kepentingan nasional dan kepentingan internasional
Does the Single Draft of COC in the South China Sea Matters?
Full text linkThis paper attempts to elaborate on the impact of the Single Draft of CoC in resolving the South China Sea (SCS) dispute. This paper uses the concept of International Dispute Settlement Procedures (IDSPs), where the parties try to resolve problems based on international law. This paper argues that countries in the region have been trying to have CoC mechanisms since the 1990s. Although in 2018, the ASEAN countries and China agreed on a Single Draft of CoC in the SCS, however the settlement of the SCS dispute is far from over. The CoC Single Draft is only a collection of ASEAN and China proposals. The Single Draft weaknesses in terms of legal status are they do not clearly state the obligations of each country to add or withdraw their respective proposals.
Tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi bagaimana dampak Draf Tunggal CoC dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tulisan ini menggunakan konsep International Dispute Settlement Procedures (IDSPs) di mana para pihak berusaha untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum internasional. Tulisan ini memiliki argumen bahwa negara-negara di kawasan telah berupaya untuk memiliki mekanisme tata berperilaku sejak tahun 1990-an. Meskipun tahun 2018 negara-negara ASEAN dan Cina telah menyepakati Draf Tunggal CoC mengenai tata berperilaku di LCS, penyelesaian sengketa LCS masih jauh dari kata selesai. Draf Tunggal CoC hanya merupakan kumpulan usulan ASEAN dan Cina. Kelemahan-kelemahan Draf Tunggal terdiri dari kelemahan dari sisi legal status yang tidak menyebutkan secara jelas kewajiban negara-negara anggota dan cenderung tidak ketat karena tiap negara bisa menambah atau menarik usulan masing-masing
Strategi Global Civil Society di Level Lokal: Kasus Earth Hour Malang
Full text linkThis article examines Earth Hour Malang as a strategy of global civil society at the local level in campaigning green living and encouraging public awareness for the environment. By using global civil society conceptualization, visibility, and audibility strategies, primary data was collected through interviews with Earth Hour Malang activists as well as documentation studies on various Earth Hour Malang’s social media, also supported with secondary data. The results indicates that Earth Hour Malang carries out an active, consistent and continuous visibility and audibility strategy by taking various direct actions (offline) and online through various instruments, such as social media, radio, video, and television. This article contributes to studies related to the existence of global civil society at the local level.Artikel ini mengkaji Earth Hour Malang sebagai strategi global civil society di level lokal dalam mengampanyekan gaya hidup hijau dan mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Dengan menggunakan konseptualisasi global civil society dan strategi visibility dan audibility, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan aktivis Earth Hour Malang dan studi dokumentasi pada berbagai media sosial yang menjadi sarana publikasi Earth Hour Malang, serta didukung dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa Earth Hour Malang melakukan strategi visibility dan audibility secara aktif, konsisten, dan kontinu dengan melakukan berbagai aksi langsung (luring) maupun tidak langsung (daring) melalui berbagai instrumen, baik media sosial, radio, video, maupun televisi. Artikel ini memberikan sumbangsih dalam kajian terkait eksistensi global civil society di level lokal
Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap Cina Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Duterte
No full textThis article aims to identify and describe the Philippine foreign policy making process towards Chinese aggressiveness related to disputes between the two countries in the South China Sea. The Philippine foreign policy in the Duterte era was different from the previous administration. Authors use rational choice model of policy making from Charles Kegley and Shanon Blanton. While the method is qualitative with a descriptive approach and uses secondary data. In the discussion, the writer found that the policy makers, especially Duterte and supported by the Senate, had the motivation to maintain the great economic and security interests of China. Therefore, at the stage of policy making, the Philippines issued a rational policy that is cooperative in dealing with Chinese aggressiveness.Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Filipina terhadap agresivitas Cina terkait sengketa kedua negara di Laut Cina Selatan. Kebijakan luar negeri Filipina pada era pemerintahan Duterte berbeda daripada pemerintahan sebelumnya. Penulis menggunakan teori pembuatan kebijakan rational choice model dari Charles Kegley dan Shanon Blanton. Sementara metodenya adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder. Dalam pembahasan penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan, terutama Duterte dan didukung oleh Senat, memiliki motivasi mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, pada tahap pemilihan kebijakan, Filipina mengeluarkan kebijakan rasional yang bersifat kooperatif di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok
Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan
Full text linkThe article aims to explain two dimensions of political-security in the South China Sea. First, the collective response of ASEAN in an effort to maintain security stability in the South China Sea by looking the belief system of interested parties. Second, the configuration of extra-regional power within the sphere of influence in the disputed area. This article uses perception theory and the concept of security dilemma. The data and information of this article obtained from secondary sources which are interpreted to produce descriptive analytical explanations. The article indicates that some of the South China Sea interested parties which are ASEAN members has different belief systems in perceiving security threats that are increasingly complicated by the configuration of extra-regional power.Artikel ini bertujuan menjelaskan dua aspek politik keamanan di Laut Cina Selatan. Pertama, peran kolektif ASEAN dalam usaha memelihara stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan dengan melihat pada aspek sistem keyakinan masing-masing negara yang berkepentingan. Kedua, konfigurasi kekuatan ekstra-regional dalam lingkup pengaruh pada kawasan yang dipersengketakan. Analisis dalam artikel ini menggunakan konsep Dilema Keamanan dan teori Persepsi. Data dan informasi dalam artikel ini diperoleh melalui telaah literatur dari sumber sekunder yang diinterpretasikan sehingga menghasilkan penjelasan yang bersifat analitis deskriptif. Artikel ini menunjukkan bahwa sebagian negara penuntut Laut Cina Selatan yang tergabung dalam ASEAN memiliki sistem keyakinan yang berbeda dalam mempersepsikan ancaman keamanan yang semakin diperumit oleh konfigurasi kekuatan ekstra-regional