Intermestic: Journal of International Studies
Not a member yet
61 research outputs found
Sort by
The Internationalization of Renminbi
Full text linkAfter global financial crisis 2008, the position of the US dollar began to be debated and led to the narrative of the internationalization of renminbi. This literature review discusses how the literatures has evolved regarding internationalization of renminbi. Based on the taxonomy method, this literature review finds three major themes: China’s interest, implementation process, and external reactions. Based on those three themes, this literature review argues that internationalization of renminbi occurs because the character of international relations tends to be competitive due to power relations. This condition triggered the adjustment of Chinese interests according to Chinese characteristics using offshore renminbi centers. Besides using the supply-side approach as the dominant approach, this literature review identifies an increase in discussion after 2009 and also finds approach and empirical gap that use demand-side approach of international actors. This paper contributes to the study of international political economy related to state and market logic.Pascakrisis keuangan global 2008, posisi dolar AS mulai diperdebatkan dan memunculkan narasi internasionalisasi renminbi. Tinjauan literatur ini bertujuan membahas perkembangan literatur mengenai internasionalisasi renminbi. Berdasarkan metode taksonomi, kajian literatur ini menemukan tiga tema besar: (1) kepentingan Cina; (2) proses implementasi; dan (3) reaksi eksternal. Berdasarkan kajian ketiga tema tersebut, kajian literatur ini berpendapat bahwa internasionalisasi renminbi terjadi karena karakter hubungan internasional yang cenderung kompetitif akibat adanya relasi power. Kondisi ini memicu penyesuaian kepentingan Cina, upaya implementasi sesuai karakteristik Cina, dan evaluasi reaksi terhadap offshore renminbi centers. Selain penggunaan pendekatan sisi penawaran sebagai pendekatan dominan, tinjauan literatur ini juga mengidentifikasi peningkatan pembahasan muncul setelah tahun 2009 dan adanya kesenjangan pendekatan maupun kesenjangan empiris pada penggunaan pendekatan sisi permintaan dari aktor internasional. Tulisan ini berkontribusi terhadap kajian ekonomi politik internasional terkait logika dari negara dan pasar
Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia
Full text linkThis article aims to analyze Interpol’s efforts of drug trafficking eradication in Indonesia within cooperation framework. Employing tracing method, the study applied International Regime concept in elaborating the existing regime’s role in shaping Indonesia’s effort in handling drug trafficking cases. This study contributes to the academic discourse of international regime theory by focusing on Krasner’s concept of three main variables of regime, i.e. national interest (egoistic self-interest), political power, as well as norms and principles. The result shows that cooperation under regime framework helps shape and influence Indonesia’s consistent manner of addressing drug trafficking cases in more organized way. This serves as an effort to strengthen cooperation between Indonesia and Interpol, considering that the nature of drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation’s border and demands intergovernmental cooperation.Tulisan ini menganalisis bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan usaha kerja sama. Dengan menggunakan metode tracing, peneliti mengambil konsep Rezim Internasional dalam melihat bagaimana rezim membentuk usaha serta upaya Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan narkoba. Artikel ini berkontribusi pada perluasan dan pendalaman teori rezim internasional dengan memperdalam tiga variabel utama menurut Stephen D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, Kekuatan Politik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel analisis, hasil akhir dari penelitian ini adalah kerja sama dalam rezim membangun dan mempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isu penyelundupan narkoba agar lebih “tertata” dan menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama. Hal ini didorong dengan bentuk murni dari narkoba sebagai salah satu isu kejahatan transnasional yang tidak mementingkan peran perbatasan negara dan menuntut kerja sama antarnegara
Resistensi Terbuka International Freedom Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah
Full text linkThis article aims to find out the resistance of the International Freedom Battalion (IFB) movement against Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) in Syria. Through qualitative research methods with an analytical descriptive approach, and also the conceptual framework of social movements and resistance, can be identified and explained the forms of actions carried out by IFB to resist ISIS domination in Syria. The author found that the existence of IFB resistance to ISIS was motivated by the existence of three dominations carried out by ISIS, namely material domination, status domination, and ideological domination. IFB resistance measures include two elements in it, namely action and opposition. Action from IFB's resistance action in the form of a series of military actions in 2015-2017 against three ISIS dominations. While opposition from IFB's resistance actions included resistance to the occupation of the territory carried out by ISIS, resistance to the stamp of takfiri ISIS, and resistance to the ideology of the new style of ISIS in order to defend the Rojava Revolution.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui resistensi gerakan International Freedom Battalion (IFB) terhadap Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan kerangka konsep gerakan sosial dan resistensi dapat diidentifikasi dan dijelaskan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan IFB terhadap ISIS yang melakukan dominasi di Suriah. Penulis menemukan adanya resistensi IFB terhadap ISIS dilatarbelakangi oleh keberadaan tiga dominasi yang dilakukan ISIS, yaitu dominasi material, dominasi status, dan dominasi ideologi. Tindakan resistensi IFB meliputi dua elemen di dalamnya, yaitu action dan opposition. Action dari tindakan resistensi IFB berupa serangkaian aksi militer pada 2015-2017 terhadap tiga dominasi ISIS. Sementara opposition dari tindakan resistensi IFB meliputi perlawanan terhadap okupasi wilayah yang dilakukan ISIS, perlawanan terhadap cap takfiri ISIS, dan perlawanan terhadap ideologi fasisme gaya baru ISIS demi mempertahankan Revolusi Rojava
Inaccessible Right: The Effect of the Implementation of Reproductive Health Law to the Women of Calbayog City
Full text linkArtikel ini berpendapat bahwa perempuan memiliki semua hak membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan bahwa ia harus memiliki akses informasi mengenai kesehatan reproduksinya dan bagaimana cara merawatnya. Namun, wanita di daerah terpencil memiliki kekhawatiran dalam menggunakan alat kontrasepsi atau tidak tahu apa-apa tentangnya. Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana wanita mengatasi dampak dari kurangnya informasi yang diberikan oleh institusi tentang Hukum Kesehatan Reproduksi. Wawancara kualitatif dilakukan dengan wanita yang tinggal di barangays pinggiran kota Calbayog. Hasil menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini melakukan seminar tetapi kurang menjelaskan rincian penggunaan kontrasepsi dan pentingnya keluarga berencana untuk kesehatan wanita. Buruknya penerapan Responsible Parenthood and Reproductive Health Act tahun 2012 berkontribusi pada situasi sulit bagi perempuan di kota Calbayog.This article argues that women have all the rights to decide for herself and that she should have access to information regarding their reproductive health and how to take care of it. However, women who live in far-flung areas are either anxious to use contraceptives or knows nothing about them. Regarding to these problems, this research examines how women are coping with the effect of the insufficient information given by the institution on the Reproductive Health Law. Qualitative interviews were conducted with women living in outskirt barangays in Calbayog City. Results suggest that these institutions conducted seminars but poorly explained the details of using contraceptives and the importance of family planning to the health of women. The poor implementation of Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 contributed to the difficult situation of women in Calbayog City
Ketimpangan Pemanfaatan Orbit Geostasioner (GSO) dalam Lingkungan Sistem Dunia
Full text linkThis article aims to analyze the inequality of geostationary orbits (GSO) utilization in world-system environment using World-systems Theory through qualitative-descriptive analysis. The high level of difficulty in mastering GSO technologies makes countries that do not have financial capacities and space capabilities inevitably use developed countries’ GSO satellite products. Based on historical and conceptual approach of the World-systems Theory, the results of the analysis show that inequality of the utilization of GSO is caused by and impacts on the persistence as well as revision of relations among countries in a world-system environment. Class struggle is an action taken naturally by semi-peripheral and periphery countries, including Indonesia, to revise the world-system environment through enhancing autonomy and promote more equitable regulations in GSO utilization.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pemanfaatan orbit geostasioner (GSO) dalam lingkungan sistem dunia dengan menggunakan Teori Sistem Dunia secara kualitatif-deskriptif. Tingginya tingkat kesulitan penguasaan teknologi dalam pemanfaatan GSO membuat negara-negara yang tidak memiliki kemampuan finansial dan kapabilitas keantariksaan suka tak suka menggunakan produk-produk satelit GSO dari negara-negara maju. Berdasarkan pendekatan historis dan konseptual dari Teori Sistem Dunia, hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pemanfaatan GSO diakibatkan oleh dan berdampak pada persistensi maupun revisi hubungan antarnegara dalam lingkungan sistem dunia. Perjuangan kelas merupakan tindakan yang dilakukan secara alami oleh negara-negara semi-pinggiran dan pinggiran, termasuk Indonesia, untuk merevisi lingkungan sistem dunia dengan cara meningkatkan kemandirian dan mempromosikan pengaturan yang lebih adil dalam pemanfaatan GSO
Humanitarian Accountability in Post-Haiyan Response in the Philippines
Full text linkStudi ini mengidentifikasi alasan di balik pemanfaatan atau pengabaian pemanfaatan atas berbagai mekanisme akuntabilitas dan menyelidiki bagaimana organisasi non-pemerintah memanfaatkan dan menanggapi umpan balik dan hirauan yang diajukan. Studi kasus ini mengumpulkan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang dianalisis menggunakan analisis konten tematik. Temuan menunjukkan banyak hirauan yang muncul, baik sensitif atau non-sensitif, melalui nomor hotline, konsultasi masyarakat, kunjungan kantor, kotak umpan balik dan poster untuk melaporkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan proyek dan menyatakan hal positif. Tekanan masyarakat, politisasi lokal, ketakutan akan pembalasan dari manajemen, dan lokasi yang jauh di mana mekanisme ini dipasang menghambat penerima manfaat untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Secara umum, mekanisme akuntabilitas ini terbukti bermanfaat dan meningkatkan pelayanan-pengiriman dan implementasi proyek.This study identified the reasons behind the utilization or non-utilization of various accountability mechanisms and probed how these NGOs utilized and responded to the feedback and concerns raised. This case study gathered data through desk research and field works that were analyzed using thematic content analysis. Findings showed numerous concerns rose, either sensitive or non-sensitive, through hotline numbers, community consultation, office visitation, feedback box and posters to report inconsistencies in project implementation and express positive regard. Community pressure, local politicking, fear of reprisal from management, and the distant location in which these mechanisms were posted hindered the beneficiaries from voicing out their concerns. Generally, these accountability mechanisms proved useful and improved service-delivery and project implementation.  
Positive Reaction Toward Trade and Economic Partnership Between Indonesia and Australia Governments in The Jakarta Post
Full text linkThis study explores the representation of social actors, both in the Indonesian and Australian governments on the Trade and Economic Partnership through Critical Discourse Analysis approach. The issue focuses on both governments partnership published in the Jakarta Post during 2014-2018. Using Critical Discourse Analysis as an approach, this article analyses the media exclusion and inclusion strategies of social actors. By applying descriptive qualitative methods, result shows that the dominant strategy is the inclusion strategy. The use of inclusion strategy indicates specifications, individualization and categorization of positive reaction and support of The Jakarta Post towards the Indonesian government on trade and economic partnership between Indonesia and Australia. However, the use of exclusion strategy is aim to hide the social actors in the discourse and to divert reader's attention to the object rather than the subject discourse.Artikel ini mengeksplorasi representasi aktor sosial pada pemerintah Indonesia dan Australia mengenai Kemitraan Perdagangan dan Ekonomi melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Leeuwen. Permasalahan kemitraan yang merupakan fokus kedua pemerintahan selama kurun 2014-2018 terpublikasi dalam media berbahasa Inggris the Jakarta Post. Analisis Wacana Kritis digunakan sebagai pendekatan untuk mengkaji strategi media terkait eksklusi dan inklusi aktor sosial. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil menunjukkan bahwa strategi inklusi lebih dominan dipergunakan. Penggunaan strategi inklusi mengarah kepada spesifikasi, individualisasi dan kategorisasi reaksi positif dan dukungan the Jakarta Post terhadap pemerintah Indonesia dalam masalah kemitraan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Sementara, penggunaan strategi eksklusi bertujuan untuk menyembunyikan aktor sosial dalam pewacanaan dan cenderung mengarahkan perhatian pembaca lebih pada objeknya, daripada subjek pewacanaan
Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat
Full text linkThis article discusses the growing trend of halal tourism in the world, including in Indonesia. By using qualitative method and conceptions of public diplomacy and nation branding, the results of this study show a model of halal tourism applied in West Nusa Tenggara. In this model, there are two indicators: halal certification requirements for tourism products and services as well as emphasizement of community involvement as the main actors of public diplomacy. In its development, this effort managed to attract tourist visits each year, also attract foreign investors to invest in halal tourism. Through the review of the model and its accomplishment, it can be stated that halal tourism is a new form of Indonesia’s public diplomacy.Artikel ini membahas tren pariwisata halal yang tengah berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan konsepsi diplomasi publik serta nation branding, hasil penelitian ini menunjukkan gambaran tentang model pariwisata halal yang diterapkan di Nusa Tenggara Barat. Dalam model ini, terdapat dua indikator yaitu: persyaratan sertifikasi halal untuk produk dan jasa wisata serta penekanan keterlibatan masyarakat dalam aspek sadar wisata sebagai pelaku utama diplomasi publik. Pada perkembangannya, upaya ini berhasil menarik kunjungan wisatawan tiap tahunnya, juga menarik investor asing untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata halal. Melalui penelaahan model dan keberhasilannya, dapat dinyatakan bahwa pariwisata halal merupakan bentuk baru diplomasi publik Indonesia
Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran
Full text linkThis paper aims to explain the influence of British Exit (Brexit) on the UK government's policy on immigrants. The results of the referendum on June 23, 2016, show that more than fifty two percent of Britons choose to leave the EU. The UK's exit from EU membership affects some of the policies of the British government, in particular, the policy on immigrants. However for immigrants, the new policy to be implemented by the British government is considered as a threat. This article uses the theory of policy making and the concept of immigration with qualitative research method in the form of literature study. This paper shows that the impact of Brexit on the UK government's policy on immigrants is the discourse of limiting the number and selection of immigrants that will affect both British and immigrant communities.Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh British Exit (Brexit) terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran. Hasil referendum pada 23 Juni 2016 menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh dua persen penduduk Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintahan Inggris, khususnya kebijakan mengenai imigran. Namun bagi imigran, kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintahan Inggris merupakan suatu ancaman. Artikel ini menggunakan teori pengambilan kebijakan dan konsep imigrasi dengan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh Brexit terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran adalah adanya wacana pembatasan jumlah dan seleksi imigran yang akan berdampak bagi masyarakat Inggris maupun imigran
