1,721,133 research outputs found
Accountant’s Perspective In Employment Aspects
Get PDFAbstrak: Penelitian ini memberikan penelitian pendahuluan tentang perspektif dalam aspek tenaga kerja di Indonesia sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pentingnya perspektif akuntan terhadap satu aspek Sustainability Development Goals (SDGs) yaitu tenaga kerja. Sampel dalam penelitan ini ditujukan untuk memperoleh perspektif akuntan terhadap isu tenaga kerja, salah satu aspek dari SDG yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini.
Data dikumpulkan dari kuisioner yang ditujukan kepada akuntan Indonesia yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai akuntan. Terdapat 52 kuisioner yang telah disebar dan diisi dalam semua jawaban. Responden terdiri dari 2 akuntan publik, 6 akuntan manajemen, 30 akuntan pendidik, 4 akuntan pajak dan 10 akuntan pemerintah. Terdapat 11 pertanyaan dalam kuisioner, satu pertanyaan tentang perspektif akuntansi dan pemahaman akuntan terhadap tenaga kerja secara umum, dan pertanyaan lainnya terkait dengan tenaga kerja yang tertuang dalam SDG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan cukup memahami terhadap aspek tanaga kerja sesuai dengan SDG dan akuntan Indonesia menyadari bahwa tenaga kerja penting dalam perspektif mereka. Masalah keberlanjutan yang diatur dalam panduan global SDG harus menjadi pembahasan penting yang dapat dipahami oleh setiap anggota dari profesi akuntan Indonesia untuk meningkatkan cakupan bidang akuntansi bukan hanya dalam area penelitian saja namun juga harus termasuk dalam dunia praktis profesi akuntan.
Kata kunci: pespektif akuntan, tenaga kerja, sustainability development goals.
Abstract: This study provides a preliminary research of accountant’s perspective in employment aspect in Indonesia as a part of Sustainability Developments Goals (SDGs). The discussion was subject to importance accountant’s perspective related to one aspect of SDGs namely employment. This study was aimed to obtain accountant’s perspective on employment issues, one aspect of SDGs. The data were collected from questionnaires addressed to Indonesian accountants who have work experience at least 5 years in that field as an accountant. There were 52 questionnaires which were spread and filled in all the answers. The respondens consisted of 2 public accountants, 6 management accountans, 30 education accountants, 4 tax accountants and 10 government accountants. There are 11 questions in the questionnaire, one question is about accountant’s perception of importance and understanding on employment in general, and the others are related to employment contents in SDGs.The study suggested that Indonesian Accountants consider to understand on employment aspect in line with SDGs and Indonesian Accountants consider that employment was important in their perspective. Sustainability issues regulated in a global guide SDGs should be an important discussion that could be understood by every member of the Indonesia Accounting Profession for improving accounting field not only in research areas but also have to reach on the accounting profession areas practically.
.
Keywords: accountant’s perspective, employment, sustainability development goal
Optimalisasi SIMAN dan SIMAK-BMN: Solusi Teknologi untuk Transparansi dan Efisiensi BMN di Indonesia
Get PDFPenelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana SIMAN dan SIMAK-BMN berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset negara, serta mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini telah meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pencatatan BMN yang lebih akurat dan dapat diakses secara real-time oleh berbagai instansi. Namun, akuntabilitas masih menghadapi tantangan, terutama karena rendahnya tingkat adopsi teknologi di beberapa lembaga dan keterbatasan pelatihan teknis bagi pegawai. Kendala lain seperti ketidakmerataan infrastruktur teknologi, kurangnya integrasi data antar lembaga, serta penguasaan aset negara oleh pihak ketiga secara ilegal masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang tata kelola aset negara dan penerapan teknologi dalam sektor publik
PENGARUH GREEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN ORGANISASI TERHADAP GREEN ORGANIZATIONAL IDENTITY DAN DAMPAKNYA TERHADAP GREEN COMPETITIVE ADVANTAGE
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green intellectual capital dan manajemen lingkungan organisasi terhadap green organizational identity dan dampaiknya terhadap green competitive advantage. Green intellectual merupakan total cadangan seluruh aktiva tidak berwujud, pengetahuan, kemampuan dan hubungan terkait dengan perlindungan lingkungan dan green innovation baik tingkat individu maupun tingkat organisasi dalam sebuah perusahaan, sementara itu manajamen lingkungan organisasi adalah aktivitas manajerial, proses, pendekatan atau konsep yang dapat membantu perusahaan memperoleh tujuan lingkungan mereka, taat terhadap kebijakan lingkungan, mengantisipasi dampak lingkungan dari operasi mereka, mengambil ukuran untuk menurunkan limbah dan polusi sebelum adanya regulasi atau mencari cara positif untuk mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis, sedangkan green organizational identity adalah skema interpretasi tentang manajemen lingungan dan perlindungan yang anggotanya secara bersama-sama membangun untuk memberikan arti kepada perilaku mereka. Sementara itu, green competitive advantage tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.Dalam penelitian ini, green intellectual capital diwakili oleh green human capital, green structural capital dan green relational capital. Sedangkan manajemen lingkungan organisasi diwakili oleh budaya organisasi yang berorientas lingkungan, kepemimpinan yang berorientasi lingkungan dan kemampuan yang berorientasi lingkungan environmental capability. Penelitian ini menerapkan survei dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden yang memiliki jabatan fungsional (dosen) dan kepada responden yang memiliki jabatan manajerial sebanyak 70. Adapun pemilihan sampel untuk fungsional adalah responden memiliki pengaruh dan pengalaman di dalam organisasi dimana respoden bekerja. Jumlah kuisioner yang berhasil dikembalikan dari responden sebanyak 46, sedangkan yang terisi penuh dan dinyatakan valid sebanyak 38 kuisioner yang terdiri dari 22 responden fungsional dan 16 responden yang bekerja dalam level manajerial.Dari hasil penguji hipotesis diketahui bahwa green human capital dan budaya berorientasi lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap identitas organisasional hijau, sementara itu green structural capital, green relational capital, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan tidak berpengaruh terhadap identitas organisasional hijau. Green structural capital, green relational capital berpengaruh signifikan positif terhadap keunggulan bersaing hijau, sedangkan green human capital, budaya berorientasi lingkungan berpengaruh, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan, identitas organisasional hijau tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing hijau.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green intellectual capital dan manajemen lingkungan organisasi terhadap green organizational identity dan dampaiknya terhadap green competitive advantage. Green intellectual merupakan total cadangan seluruh aktiva tidak berwujud, pengetahuan, kemampuan dan hubungan terkait dengan perlindungan lingkungan dan green innovation baik tingkat individu maupun tingkat organisasi dalam sebuah perusahaan, sementara itu manajamen lingkungan organisasi adalah aktivitas manajerial, proses, pendekatan atau konsep yang dapat membantu perusahaan memperoleh tujuan lingkungan mereka, taat terhadap kebijakan lingkungan, mengantisipasi dampak lingkungan dari operasi mereka, mengambil ukuran untuk menurunkan limbah dan polusi sebelum adanya regulasi atau mencari cara positif untuk mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis, sedangkan green organizational identity adalah skema interpretasi tentang manajemen lingungan dan perlindungan yang anggotanya secara bersama-sama membangun untuk memberikan arti kepada perilaku mereka. Sementara itu, green competitive advantage tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutanDalam penelitian ini, green intellectual capital diwakili oleh green human capital, green structural capital dan green relational capital. Sedangkan manajemen lingkungan organisasi diwakili oleh budaya organisasi yang berorientas lingkungan, kepemimpinan yang berorientasi lingkungan dan kemampuan yang berorientasi lingkungan environmental capability. Penelitian ini menerapkan survei dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden yang memiliki jabatan fungsional (dosen) dan kepada responden yang memiliki jabatan manajerial sebanyak 70. Adapun pemilihan sampel untuk fungsional adalah responden memiliki pengaruh dan pengalaman di dalam organisasi dimana respoden bekerja. Jumlah kuisioner yang berhasil dikembalikan dari responden sebanyak 46, sedangkan yang terisi penuh dan dinyatakan valid sebanyak 38 kuisioner yang terdiri dari 22 responden fungsional dan 16 responden yang bekerja dalam level manajerial.Dari hasil penguji hipotesis diketahui bahwa green human capital dan budaya berorientasi lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap identitas organisasional hijau, sementara itu green structural capital, green relational capital, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan tidak berpengaruh terhadap identitas organisasional hijau. Green structural capital, green relational capital berpengaruh signifikan positif terhadap keunggulan bersaing hijau, sedangkan green human capital, budaya berorientasi lingkungan berpengaruh, kepemimpinan berorientasi lingkungan, dan kemampuan berorientasi lingkungan, identitas organisasional hijau tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing hijau
PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Get PDFThis study aims to review the practice of ijarah accounting implementation in sharia banking in Indonesia. Ijarah is a lease transaction of an item and / or service between the owner of the lease object, including the ownership of use rights to the lease object with the lessee to obtain reward for the leased asset. This research uses the object of Ijarah iB Siaga Pendidikan product of Bank Bukopin Syariah.The research method used in this study using qualitative methods. The study was conducted during the period of February-June 2018. Interviews with the informants were conducted in the third week of May 2018. The selection of informants was based on employees of Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta who mastered the accounting procedures of ijara. This research concludes that the implementation of ijarah / lease contract in iB Siaga Pendidikan financing by Bank Bukopin Syariah Branch of Yogyakarta has been in accordance with the principles of application of ijarah applicable in Indonesia. Furthermore, Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta has outlined the ijarah accounting practice of Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta in accordance with PSAK 107. However, the policy of Bank Bukopin Syariah in the initial lease of ijarah assets to be leased is not fully in accordance with the provisions in PSAK 107
Pemetaan Kesiapan Implementasi Akuntansi Sampah pada Pemerintah Indonesia: Sebuah Scoping Review
Get PDFThis study assesses the readiness of the Indonesian public sector to implement municipal waste accounting using a scoping review approach. From an initial set of 24 documents, including national regulations, government accounting frameworks, waste data systems, financing guidelines, institutional studies, and international technical standards, 11 documents met the PRISMA-ScR inclusion criteria for detailed analysis. Findings indicate that although national regulations designate municipal waste management as a mandatory governmental function, they still lack technical guidance for cost measurement and material flow reporting required in waste accounting. The Government Accounting Standards (SAP) also do not include environmental accounting provisions, resulting in aggregated rather than process-based cost records. The National Waste Management Information System (SIPSN) provides physical waste data but does not integrate it with cost information essential for applying waste accounting methods. Institutional limitations remain, including weak inter-agency coordination, inconsistent reporting practices, and the absence of a standardized service cost structure. Meanwhile, international frameworks such as full cost accounting, material flow cost accounting, and World Bank cost guidelines offer compatible methodologies. Overall, significant structural challenges persist, but the potential for development remains substantialPenelitian ini bertujuan memetakan kesiapan implementasi akuntansi sampah dalam kerangka akuntansi limbah (waste accounting) pada pemerintah Indonesia melalui pendekatan scoping review. Sebanyak 24 dokumen awal yang mencakup regulasi nasional, kerangka akuntansi pemerintahan, sistem data sampah, pedoman pembiayaan, kajian kelembagaan, serta standar teknis internasional diseleksi menggunakan pedoman PRISMA-ScR. Proses penyaringan menghasilkan 11 dokumen yang memenuhi kriteria relevansi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi nasional telah menempatkan sampah sebagai urusan wajib pemerintah, namun belum menyediakan pedoman teknis mengenai pengukuran biaya dan pelaporan aliran material sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik waste accounting. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum memuat ketentuan terkait akuntansi lingkungan, sehingga pencatatan biaya pengelolaan sampah masih bersifat agregat dan belum berbasis proses. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) telah menyediakan data fisik seperti timbulan, komposisi, dan cakupan layanan, tetapi belum mengintegrasikannya dengan data biaya yang diperlukan untuk penerapan metode waste accounting. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah menunjukkan keterbatasan koordinasi lintas instansi, variasi pencatatan operasional fasilitas pengolahan, serta belum tersedianya struktur biaya layanan yang terstandar. Di sisi lain, kerangka internasional seperti full cost accounting, material flow cost accounting, dan pedoman biaya Bank Dunia menawarkan metodologi yang secara konseptual kompatibel untuk mendukung pengembangan akuntansi sampah dalam sektor publik Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan waste accounting di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural pada aspek regulasi, data, dan kelembagaan, namun memiliki potensi penguatan apabila fondasi sistem pendukungnya disiapkan secara bertahap dan terintegrasi
Analisis Yuridis penghindaran pajak oleh korporasi melalui mekanisne Transfer Pricing : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 372/B/PK/PJK/2017 / Amrie Firmansyah
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait dengan perpajakan atas korporasi yang melakukan transfer pricing dalam transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang relevan. Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan masalah dunia internasional terkait dengan penghindaran pajak dengan mengalihkan pajak ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau negara yang memiliki tariff pajak 0%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, sinkronisasi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan di Indonesia maupun OECD Guidelines. Sementara itu, badan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum media cetak dan elektornik). Selain itu, penelitian ini melakukan wawancara kepada 2 narasumber yang ahli di bidang pajak internasional dan transfer pricing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas dalam mengatur pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berdampak terhadap pajak yang dipungut oleh Pemerintah. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang didukung dengan OECD Guidelines memandang transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional harus menggunakan arm length principle. Selanjutnya, PT Kraft Indonesia sebenarnya sudah menerapkan kebijakan tinggi dalam penerapan kepatuhan (compliance) pajak karena PT Kraft Indonesia telah mematuhi semua aspek-aspek ketentuan dan Undang-Undang Pajak maupun ketentuan internasional yang berkaitan dengan prinsip Transfer Pricing dan ketentuan terkait (seperti OECD Guidelines Transfer pricing Guidelines for Multinasional Enterprises and Tax Administrations) dan telah melakukan analisa terperinci untuk memastikan bahwa Transfer Pricing sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku
Pengaruh Income Smoothing dan Real Earnings Management Terhadap Keinformatifan Laba
Get PDFAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh income smoothing dan real earnings management, terhadap Keinformatifan Laba yang diproksikan dengan Future Earnings Response Coefficient (FERC). Scott (2015) menyatakan bahwa earnings response coefficient (ERC) merupakan koefisien sensitivitas perubahan harga saham terhadap perubahan laba akuntansi. Sedangkan Tucker dan Zarowin (2006) menyatakan bahwa FERC merupakan informasi yang memungkinkan perusahaan memiliki pengetahuan tertentu mengenai future earnings pada saat perusahaan mengetahui current stock price, sehingga harga saham dapat merupakan sinyal terhadap future earnings. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 74 perusahaan non-financial dengan kriteria perusahaan non-financial yang telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 dan perusahaan memiliki laporan keuangan lengkap dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai periode 1 Januari 2008 sampai dengan dengan 31 Desember 2013. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian diketahui bahwa income smoothing tidak berpengaruh terhadap keinformatifan laba. Investor tidak merespon bahwa tindakan income smoothing merupakan good news atau bad news dalam menilai laba di masa depan. Sementara itu, real earnings management berpengaruh signifikan positif terhadap keinformatifan laba. Investor menganggap bahwa tindakan real earnings management merupakan tindakan positif yang dapat menjelaskan laba masa depan.
Kata kunci: income smoothing, real earnings management, keinformatifan laba
Abstract: This study is aimed to examine the effect of income smoothing and real earnings management on earnings informativeness which is proxyed by Future Earnings Response Coefficient (FERC). Scott (2015) states that earnings response coefficient (ERC) is the coefficient of sensitivity of stock price changes to accounting earnings changes. While Tucker and Zarowin (2006) states that FERC is an information that allows an entity to have certain knowledge about future earnings when the entity knows the current stock price, so that stock price can be a signal to future earnings. The sample used in this research consists of 74 non-financial companies with criteria of non-financial companies that have registered their shares on the Indonesia Stock Exchange in the period January 1, 2008 until December 31, 2013 and the company has complete financial statements and other information required in research starting from January 1, 2008 until December 31, 2013. Hypothesis testing method is conducted by using multiple regression analysis. The result shows that income smoothing is not assocciated with earnings informativeness. Investors do not respond that the income smoothing conducted by management is a good news or a bad news in assessing future earnings. Meanwhile, real earnings management has a significant positive effect on profit informativeness. Investors assume that real earnings management action is a positive action that can explain future earnings.
Keywords: income smoothing, real earnings management, earnings informativene
Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Oleh Korporasi Melalui Mekanisme Transfer Pricing (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 372/B/PK/PJK/2017)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait dengan perpajakan atas korporasi yang melakukan transfer pricing dalam transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan masalah dunia internasional terkait dengan penghindaran pajak dengan mengalihkan pajak ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau negara yang memiliki tariff pajak 0%.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, sinkronisasi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan di Indonesia maupun OECD Guidelines. Sementara itu, badan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum media cetak dan elektornik). Selain itu, penelitian ini melakukan wawancara kepada 2 narasumber yang ahli di bidang pajak internasional dan transfer pricing.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas dalam mengatur pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berdampak terhadap pajak yang dipungut oleh Pemerintah. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang didukung dengan OECD Guidelines memandang transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional harus menggunakan arm length principle. Selanjutnya, PT Kraft Indonesia sebenarnya sudah menerapkan kebijakan tinggi dalam penerapan kepatuhan (compliance) pajak karena PT Kraft Indonesia telah mematuhi semua aspek-aspek ketentuan dan Undang-Undang Pajak maupun ketentuan internasional yang berkaitan dengan prinsip Transfer Pricing dan ketentuan terkait (seperti OECD Guidelines Transfer pricing Guidelines for Multinasional Enterprises and Tax Administrations) dan telah melakukan analisa terperinci untuk memastikan bahwa Transfer Pricing sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Sengketa Pajak, Transfer Pricing
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
