1,720,961 research outputs found
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Full text linkIt should be recognized the draft Penal Code or the Criminal Code applied in Indonesia was a legacy of Netherland colonialism and imperialism regime which had colonized this country for 350 years. Badly, the book which is used as criminal law guidelines is still applicable in Indonesia, although the life and traditions of society are far different from those in the Netherlands. Even though, there are a few additions and subtractions to the Criminal Code provisions, but the nature of imperialism and capitalism remains rooted in the Penal Code. Therefore, in order to revise the Penal Code voiced intensively by various elements of society lately, it is highly recommended inserting appropriate norms to the values of Pancasila as the implementation of national ideology which is complex and civilized into the criminal law system in Indonesia.
http://dx.doi.org/10.17977/um019v1i12016p02
Sistem Pengupahan pada Pengrajin Mebel Kayu Hikmah di Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai Selatan Perspektif Ekonomi Islam
Full text linkPenelitian ini berawal dari usaha di Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai
Selatan yang melibatkan sejumlah pengrajin dalam pembuatan mebel kayu yang
dikenal sebagai Mebel Hikmah. Pentingnya upah yang adil dan tepat waktu
dalam menentuan upah sangat ditekankan, karena pengupahan yang sesuai dengan
usaha yang diberikan dan pembayarannya yang tepat waktu dapat meningkatkan
motivasi dan kinerja pengrajin. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk
memahami sistem pengupahan yang diterapkan Mebel Hikmah serta menganalisis
perpekstif ekonomi Islam terkait sistem pengupahan yang dijalankan oleh Mebel
HIkmah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama berasal dari data primer yang
diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mebel Hikmah menerapkan sistem
pengupahan borongan dengan bayaran mingguan pada hari Kamis. Besar upah
bervariasi sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Namun, sistem pengupahan
Mebel Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga
Kerja yang tertulis dalam Undang-Undang pasal 88 Ayat (3) Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat
diimplementasikan, hingga saat ini tidak terdapat hambatan atau dampak pada
para pekerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, Mebel Hikmah sudah mengadopsi
konsep keadilan, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam konsep kelayakan
menetapkan upah berdasarkan tiga kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan
Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Ki Hadjar Dewantara
No full textTafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif
Full text linkUntuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diberikan waktu maksimal 21 hari kerja. Meskipun demikian ada perbedaan penerapan terhadap upaya administratif tersebut antara hakim judex facti dengan hakim judex juris. Hakim judex facti melalui putusan nomor 21/G/2020/PTUN dan 76/B/2021/PT.TUN JKT menerapkan upaya administratif adalah hal yang wajib diterapkan, putusan ini dikuatkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh hakim judex juris (tingkat Mahkamah Agung) melalui putusan nomor 420 K/TUN/2021. Dasar judex juris melakukan pembatalan terhadap putusan judex facti didasarkan pada frasa “dapat” yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga upaya administratif melalui keberatan maupun banding administratif merupakan suatu pilihan bukan wajib. Upaya administratif merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip Pancasila ke dalam penyelesaian permasalahan administrasi, yakni dalam penyelesaian permasalahan administrasi supaya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa menemukan titik perdamaian maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.To administrative effort in the form of an objection, a maximum time of 21 working days is given. However, there are differences in the application of these administrative efforts between judex facti judges and judex juris judges. Judex facti judges through decisions number 21/G/2020/PTUN and 76/B/2021/PT.TUN JKT implementing administrative measures are mandatory, this decision was upheld by judges at the State Administrative High Court. However, the decision was annulled by the judge judex juris (Supreme Court level) through decision number 420 K/TUN/2021. The basis for the judex juris to cancel the judex facti decision is based on the phrase "can" as stated in Article 75 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. So that administrative efforts through objections or administrative appeals are an option, not mandatory. Administrative efforts are efforts to realize the principles of Pancasila into the settlement of administrative problems, namely in the resolution of administrative problems so that they are first resolved through deliberation and consensus. If consensus deliberation cannot find a point of peace, it can be resolved through the State Administrative Cour
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO ANIMASI DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MTS DDI WALIMPONG
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran video animasi dalam mata pelajaran SKI, motivasi belajar siswa pada proses pembelajaran SKI, dan kontribusi media pembelajaran video animasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MTs DDI Walimpong Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan sebanyak dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan instrumen pedoman observasi, wawancara, dokumentasi dan kusioner. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan media video animasi pada siklus I dan II. Hasil observasi dan kuesioner mengenai motivasi belajar dengan indikator ketekunan belajar, minat dan perhatian siswa dan mandiri dalam belajar mengalami peningkatan sampai dengan 90%. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kontribusi dari penggunaan media pembelajaran video animasi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di kelas VIII MTs DDI Walimpong.Keywords: Media Pembelajaran, Motivasi, Vidio Animas
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANGAN UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS
Full text linkTransportation of subsidized fuel oil (BBM) is a crucial element in the distribution of national energy that aims to provide affordable energy for the community. However, the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Uu Migas) only regulates the transportation of fuel from upstream to downstream through the pipeline, without including the distribution of the Public Fuel Filling Station (SPBU) to small businesses and end consumers. The vacancy of this norm raises a vulnerable legal gap of being misused, inhibiting the achievement of subsidized fuel distribution that is on target. This study aims to examine the legal regulation of subsidized fuel transportation from gas stations to final consumers according to the Oil and Gas Law and assess the implementation of law enforcement in the field. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrine, and secondary legal material. The results showed that the Oil and Gas Law has not provided a clear regulation on the last transportation stage of subsidized BBM, which has an impact on the weakness of supervision and the rise of distribution deviations. Also found involvement of unscrupulous officials in illegal practices that aggravate the situation. Thus, more comprehensive regulation updates are needed and consistent law enforcement so that subsidized fuel distribution can run fairly, transparently, and in accordance with national energy policy objectives
حكم قبول خطبة الفاسق في الفقه الإسلامي وأثره في الحياة الزوجية
Full text linkإن هذا البحث يتكلم في مسألة الزواج وهي عن حكم قبول خطبة الفاسق في الفقه الإسلامي وأثره في الحياة الزوجية وهو يدور على المشكلتين الرئيسيتين، وهما:1) ما حكم قبول خطبة الفاسق؟، و 2) ما أثر قبول خطبة الفاسق في الحياة الزوجية؟ وقد سلك الباحث في كتابة هذا البحث مسلك الدراسة المكتبية على مرحلتين في إعداده. أما المرحلة الأولى فهي جمع المواد المتعلقة به من كتب العلماء والمقالات والأوراق العلمية التي تكلمت في الموضوع. وأما المرحلة الثانية فهي تنظيم المواد بطريقة نقل الكلام وترتيبه بعد المطالعة والاستقراء في مناسبته بموضوع البحث.ونتيجة البحث هي: 1) أن حكم قبول خطبة الفاسق متعلق بمدى فسق الخاطب؛ الأول: جواز قبول خطبة الفاسق إذا كان فسقه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، والثاني: تحريم قبول خطبة الفاسق إذا كان فسقه يخرجه عن دائرة الإسلام. 2) أن الفسق له أثر سيئ في الحياة الزوجية وأنه قد يسبب شقاء الحياة بين الزوجين بل قد يؤدي إلى تفريق الزوجين.الكلمة الأساسية: القبول، الخطبة، الفاسق، الحياة الزوجية. Penelitian ini berbicara tentang masalah perkawinan, yaitu tentang putusan tentang menerima pertunangan pernikahan dalam yurisprudensi Islam dan dampaknya terhadap kehidupan pernikahan, yang berkisar pada dua masalah utama, yaitu: 1) Apa hukum tentang menerima pinangan seorang fasiq, dan 2) Apa dampak dari menerima pinangan seorang fasiq dalam kehidupan berumahtangga. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jalur penelitian pustaka dalam dua tahap pada penyusunannya. Tahap pertama adalah mengumpulkan data-data terkait dari buku-buku karya para ulama, artikel dan makalah ilmiah yang berbicara tentang masalah ini. Tahap kedua adalah menyusun data-data yang ada dengan cara menyalin dan mengaturnya setelah membaca dan meneliti kesesuaiannya dengan subjek penelitian. Hasil penelitian adalah: 1) Hukum tentang menerima pinangan seorang fasiq tergantung pada sejauh mana kefasiqan sang peminang; yang pertama: diperbolehkannya menerima pinangan seorang fasiq jika kefasiqannya tidak membawanya keluar dari lingkaran Islam, dan yang kedua: Diharamkan menerima pinangan seorang fasiq jika kefasiqannya membawanya keluar dari lingkaran Islam. 2) Kefasiqan memiliki dampak buruk pada kehidupan berumahtangga dan dapat menyebabkan kesengsaraan dalam hidup di antara pasangan suami-istri dan bahkan dapat menyebabkan perceraian antara pasangan suami-istri.Kata Kunci: Penerimaan, Pinangan, Fasiq, Kehidupan Berumahtangga
- …
