1,720,958 research outputs found
MODEL PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
Get PDFABSTRAK SUNARNO DANUSASTRO. T310907007. MODEL PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan apakah secara konsepsional Komisi Yudisial dapat memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung; mengapa Komisi Yudisial belum dapat optimal mengawasi hakim-hakim pada umumnya dan hakim Ad Hoc; dan bagaimanakah Model Pengawasan Komisi Yudisial ditinjau dari perspektif Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan Non Doktrinal yang kualitatif‟ yang bertujuan untuk mengajukan Model Pengawasan Komisi Yudisial ditinjau dari Perspektif Kekuasaan Kehakiman. Sedang jenis datanya data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaandan dan kancah. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan metode analisis normative kualitatif. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 005/PUU-IV/2006 Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai wewenang mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi, namun masih tetap mempunyai wewenang mengawasi Hakim Mahkamah Agung. Komisi Yudisial belum bisa optimal dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim karena sanksi yang diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik baru bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan yang berwenang menjatuhkan sangsi adalah Mahkamah Agung. Model Pengawasan Komisi Yudisial yang direkomendasikan adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia menjadi penyeimbang kekuasaan kehakiman yang independen untuk menjamin akuntabilaitas kekuasaan kehakiman, karena akuntabilitas badan peradilan sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kinerja badan peradilan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Komisi Yudisial yang direkomendasikan tersebut harus memiliki kedudukan sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman dan sebagai pengawas aparat penegak hukum yang selanjutnya disebut Mahkamah Yudisial. Komisi Yudisial sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang seleksi dan pengangkatan hakim, promosi dan mutasi hakim, pembinaan hakim (peningkatan pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan), manajemen organisasi dan administrasi badan peradilan, pengelolaan keuangan badan peradilan, pengelolaan data dan informasi publik, pengawasan terhadap kinerja badan peradilan dan hakim, serta pengambilan kebijakan badan peradilan kecuali mengenai teknis peradilan. Komisi Yudisial sebagai pengawas aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang meliputi hakim dan Panitera. Dengan demikian keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan mutlak bagi negara Indonesia. Kata Kunci : Model Pengawasan, Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakima
Recommended from our members
Himpunan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan produk-produk hukum daerah ::khususnya yang berlaku di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah /
No full textCompilation of central government regulations & Jawa Tengah local regulations on bill drafting
Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif
Get PDFThis research studies and answers the problem concerning the development of participatory Local Legislation Program. In addition it also aims to find out the role of Local Government in developing a participatory Local Legislation Program.This study was a non-doctrinal or empirical law research that was exploratory in nature. The research was taken place in Surakarta. The types of data used were primary and secondary data. The primary data source was obtained from the result of interview with the Meeting and Legislation Division of Surakarta City’s Local Legislative Assembly, Law and Human Right Division of Surakarta City Government, Non Government Organization, and Political Parties related to the development of participatory Local Legislation Program. The secondary data source derived from the law materials involving primary, secondary, and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were interview and library study from the books, legislations, documents, and etc. The data analysis was done using an interactive model of qualitative analysis starting with data collection, then data reduction, data display, and finally conclusion drawing.To make a description and perception on the problem, the local government, local legislation, and democratic theories. From the discussion of research result, the following conclusion could be drawn: Democracy is a part of constitutional state of Indonesia characterized by among other community participation in the government as the form of people sovereignty. In the process of developing Local Regulation, the participatory Local Legislation Program occupies a very important position because it can become the reference concerning the scale of Local Regulation draft development priority for 1-year period corresponding to the mandate of Act Number 12 of 2011 about the Legislation Development. For that reason, the local government, in this case Municipal Government and Local Legislative Assembly as the holder of authority of developing Local Legislation Program should pass through the participatory mechanism by involving the people and stakeholders such as Non Government Organization so that the Local Legislation Program yielded was the aspiratory and participatory proposals of Local Regulation Draft and in practice, such the proposals of Local Regulation Draft was developed in planned, integrated and systematic manner
Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif
Get PDFPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyusunan
Program Legislasi Daerah yang partisipatif. Selain itu juga untuk mengetahui
peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah yang
partisipatif
Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang
bersifat eksploratif . Lokasi penelitian di Surakarta. Jenis data yang dipergunakan
meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil
wawancara Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan DPRD Kota Surakarta, Bagian
Hukum dan HAM Pemerintah Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
Partai Politik yang berkaitan dengan penyusunan Program Legislasi daerah yang
partisipatif di Surakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum
yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan
data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan
sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif
yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data yang digunakan.
setelah itu menyajikan data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Untuk menyusun deskripsi dan pemahaman permasalahan digunakan teori
pemerintahan daerah, teori legislasi daerah, teori Demokrasi. Dari pembahasan
hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Demokrasi merupakan
bagian dari negara hukum Indonesia yang ditandai salah satunya denga
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif (Studi Kasus Penyusunan PROLEGDA di DPRD Kota Surakarta Tahun 2010-2011)
Get PDFPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif. Selain itu juga untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif
Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang bersifat eksploratif . Lokasi penelitian di Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan DPRD Kota Surakarta, Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Partai Politik yang berkaitan dengan penyusunan Program Legislasi daerah yang partisipatif di Surakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data yang digunakan, setelah itu menyajikan data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Untuk menyusun deskripsi dan pemahaman permasalahan digunakan teori pemerintahan daerah, teori legislasi daerah, teori Demokrasi. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Demokrasi merupakan bagian dari negara hukum Indonesia yang ditandai salah satunya dengan partsipasi masyarakat dalam pemerintahan sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, Program Legislasi Daerah yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah selama 1 tahun periode sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRD sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif dan partisipatif dan dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis
- …
