30 research outputs found
ANALISIS KEGAGALAN LATIHAN KEADAAN DARURAT DI MV. FEDERAL KIBUNE PADA SAAT PORT STATE CONTROL INSPECTION
No full textABSTRAKSI
Bagas Putranto Teguh Sutomo, 2019, NIT : 52155616 N “Analisis kegagalan latihan keadaan darurat di MV. Federal Kibune pada saat port state control inspection”, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing : (1) Capt. Hadi Supriyono, M.M, M.Mar (II) R.A.J Hadi Susilo Wibowo, S.IP., M.M.
Transportasi memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, salah satunya adalah angkutan laut. Angkutan laut tidak terlepas dari keadaan darurat yang mungkin timbul. Hal ini ditanggapi serius oleh IMO dengan menerbitkan peraturan menyangkut latihan keadaan darurat yaitu SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills. Maka dengan dasar ini penyusun telah selesai menyusun skripsi dengan judul “Analisis kegagalan latihan keadaan darurat di MV Federal Kibune pada saat port state control inspection” dengan permasalahan antara lain mengapa terjadi kegagalan latihan keadaan darurat di MV Federal Kibune pada saat Port State Control Inspection dan bagaimanakah cara yang dilakukan crew kapal MV Federal Kibune dalam mengatasi kegagalan latihan keadaan darurat pada saat Port State Control Inspection.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap objek melalui observasi ,serta menggunakan data-data yang berhubungan dengan kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal yang berkaitan dengan Port State Control Inspection.
Berdasarkan hasil penelitian, Penyusun menemukan penyebab terjadinya kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal pada saat Port State Control Inspection dan juga mengenai tindakan untuk mengatasi kegagalan latihan keadaan darurat pada saat Port State Control Inspection sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan latihan keadaan darurat di atas kapal harus sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yakni sesuai SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills dan juga kesadaran dari setiap crew kapal terhadap tugasnya masing-masing serta keseriusan crew kapal saat latihan keadaan darurat mutlak dibutuhkan demi terwujudnya latihan keadaan darurat yang berjalan optimal di atas kapal pada saat Port State Control Inspection sehingga kapal terhindar dari deficiency dan penahanan. Dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan latihan keadaan darurat maka permasalahan dalam kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal pada saat Port State Control Inspection dapat dihindari, sehingga pelaksanaan latihan keadaan darurat berjalan dengan baik dan benar.
ABSTRACT
Bagas Putranto Teguh Sutomo, 2019, NIT : 52155616 N “Analysis of the failure of the emergency training in the MV. Federal Kibune when the port state control inspection”, Merchant marine polytechnic of Semarang. Advisor : (1) Capt. Hadi Supriyono, M.M, M.Mar (II) R.A.J Hadi Susilo Wibowo, S.IP., M.M.
Transportation is an important role in the world economy, one of them is sea transportation. Sea transportation, can not be separated from a state of emergency that might arise. It is taken seriously by the IMO by issuing regulations regarding the exercise of emergency, namely SOLAS 1974 The Chapter III-Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills. So on this basis the author has finished writing his research entitled "The Failure of The Emergency Drills On MV Federal Kibune during Port State Control Inspection" with problems among others, why failure occurs of the emergency drills on MV Federal Kibune at the time of Port State Control Inspection and how do the manner that is done by crew of MV Federal Kibune in addressing the failure of the emergency drills at the time of Port State Control Inspection.
The method used in this study is qualitative method. It produces descriptive data such as written words from the people and observed behavior. In this case the approach to collect data in the form of objects through observation, and use data relating to the failure of emergency drills on board with regard to Port State Control Inspection.
Based on this research, the authors found the cause of the failure of an emergency drills on board at the time of The Port State Control Inspection and also about actions to address the failure of an emergency drills at the time of The Port State Control Inspection so it can be concluded that the implementation of an emergency drills on board must comply with the provisions applicable to the corresponding SOLAS 1974 The Chapter III-Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills and also the consciousness of each ship’s crew against their respective task as well as the seriousness of the ship’s crew during emergency drills required for the attainment of absolute emergency drills which runs optimally on board at the time of The Port State Control Inspection so that ships avoid the deficiency and detention. By the presence of awareness of the responsibility of carrying out of the emergency drills the troubles in the failure of the emergency drills on board at the time of The Port State Control Inspection can be avoided so the implementation of the emergency drills run well and right
PENGOPTIMALAN METODE ANTRIAN MULTI CHANNEL SINGLEPHASE PELAYANAN TRUK PENGAMBILAN BAHAN JADI DI FINISHED GOOD WAREHOUSE PT MAKASSAR TENE/TA 2019
No full textxi+28hlm;21x28c
Kegagalan Latihan Keadaan Darurat di MV. Federal Kibune Pada Saat Port State Control Inspection
No full textAbstraksi, Transportasi memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, salah satunya adalah angkutan laut. Angkutan laut tidak terlepas dari keadaan darurat yang mungkin timbul. Hal ini ditanggapi serius oleh IMO dengan menerbitkan peraturan menyangkut latihan keadaan darurat yaitu SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drills.
Berdasarkan hasil penelitian, Penyusun menemukan penyebab terjadinya kegagalan latihan keadaan darurat di atas kapal pada saat Port State Control Inspection dan juga mengenai tindakan untuk mengatasi kegagalan latihan keadaan darurat pada saat Port State Control Inspection sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan latihan keadaan darurat di atas kapal harus sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yakni sesuai SOLAS 1974 Chapter III- Life Saving Appliances and Arrangements Part B Section I – Passanger Ships And Cargo Ships Regulation 19-Emmergency Training And Drill
Perbuatan Melawan Hukum dalam Penahanan Pengembalian Uang Atas Pembatalan Pembelian Mobil (Studi Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Mdn)
No full textPerbuatan melawan hukum merupakan segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun immaterial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum akibat penahanan pengembalian uang atas pembatalan pembelian mobil dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan ganti kerugian karena penahanan pengembalian uang atas pembelian mobil yang dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Mdn. Metode pendekatan berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyajian data berupa naratif dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Mdn dapat diambil kesimpulan pertama bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Hakim tidak secara tegas mengkualifisir kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat dan melanggar kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain. Selanjutnya, Hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat tetapi tidak mempertimbangkan atau menjelaskan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Penulis, pemberian ganti rugi tersebut sudah tepat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Tergugat. Tergugat telah terbukti memenuhi keempat syarat perbuatan melawan hukum yakni ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG CYBERBULLYING DI KOTA SEMARANG
No full textSeiring dengan kemajuan teknologi, muncul perilaku cyberbullying yaitu mem-bully melalui media sosial di kalangan remaja. Berdasarkan data yang di dapat dari PPT SERUNI selaku klien, perilaku cyberbullying meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Sebagai bentuk pencegahan, PPT SERUNI membutuhkan iklan layanan masyarakat untuk mengkampanyekan hal tersebut. Perancangan iklan layanan masyarakat ini dilakukan melalui penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan analisis framing. Konsep secara umum menggunakan pendekatan emosional dengan memvisualisasikan perilaku cyberbullying pada remaja yang berdampak buruk di kehidupan nyata. Media utama dari iklan layanan masyarakat ini adalah video. Dan media pendukung lainnya seperti poster, stiker, x-banner, pin dan garskin laptop. Dengan adanya perancangan iklan layanan masyarakat ini diharapkan remaja dapat menggunakan media sosial online dengan bijak dan bermanfaat
UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MAHASISWA PENDATANG DI KOTA MALANG (Sudi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota)
No full textDeri Tri Putranto, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya [email protected] ABSTRAK Pengaturan Wajib lapor Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota terkait Pasal 4 Ayat (2) bahwa “Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib lapor kepada Kepala Dinas†sudah dilaksanakan sejak tahun 2010-2011 belum maksimal, dikarenakan banyak yang tidak setuju. Melalui Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan sosiologis, penulis akan berusaha menjawa permasalahan terkait dengan Upaya, Hambatan dan Solusi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait. Adapun Hambatannya yaitu masyarakat banyak yang protes terkait wajib lapor kendaraan bermotor dari luar daerah. Lebih lanjut penulis menyarankan memuat ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut dan perlu adanya pengoperasian zebra kepada kendaraan bermotor dari luar daerah. Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota, Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah, Peraturan Daerah.  ABSTRACT The requirement for incoming students to report their vehicles coming from other regions is governed in Regional Regulation of the Province of East Java Number 9 of 2010 concerning Regional Tax. However, the measures as taken by Technical Implementing Unit of Revenue Department of Malang related to Article 4 Paragraph (2) stating “vehicles from outside regions and used for more than three months have to be reported to the Unit Head†had not been optimally implemented from 2010-2011 since some disagree with the regulation. With empirical juridical method and sociological approach, the author aims to answer the problem regarding the measures, hindrance, and solution in Article 4 Paragraph (2) of Regional Regulation of the Province of East java Number 9 of 2010 concerning Regional Revenue. The research result concludes that the reality is not what the regional regulation tries to manage. Some members of public protest over compulsory report that they have to make about their vehicles from different regions. Moreover, It is essential that provisions of sanction in the Regional Regulation be made, and inspections for vehicles from different regions are required. Keywords: Technical Implementing Unit of Revenue Department Malang, vehicles from outside regions, Regional Regulation
Tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai terhadap objek gadai yang hilang atau rusak akibat kelalaiannya (studi kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)
No full textPT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu badan usaha resmi yang mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan dasar Hukum Gadai. Untuk mendapat pinjaman dana dari Pegadaian sangat mudah dan tidak berbelit-belit, cukup membawa benda bergerak yang akan dijadikan jaminan kemudian terjadi perjanjian gadai antara pemberi gadai dan pemegang gadai yang dicantumkan pada Surat Bukti Kredit. Permasalahan yang diangkat yakni tanggung jawab PT Pegadaian sebagai pemegang gadai terhadap benda jaminan yang hilang, rusak atau susut nilainya dalam pemeliharannya, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi gadai terhadap kerugian yang dialaminya. Dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum positif mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat dan dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, dan faktor yang mempengaruhi. Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini yang menentukan tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang dalam hal terjadi kerugian terhadap pemberi gadai, PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminannya berada dalam penguasaan PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang yang mengalami kerusakan atau hilang yang tidak sebabkan oleh suatu bencana alam (force majeur) yang ditetetapkan oleh pemerintah dan upaya yang dapat dilakukan pemberi gadai terhadap kerugiannya adalah dengan menggugat menggunakan dalil wanprestasi atau dengan menuntut ganti rugi terhadap PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang sesuai dengan isi perjanjian dalam Surat Bukti Kredi
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA
No full textPicta Dhody Putranto, E 0006196. 2010. PERAN BALAI
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK
NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Balai
Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui
kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pembimbingan terhadap anak nakal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian
hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Surakarta dan data sekunder
diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk
teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan
studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan
menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil
kesimpulan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak
hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan
perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu
tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak
nakal, kedua tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak
nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap
pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim.
Kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan peran Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal antara lain
pertama lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, kedua kurangnya koordinasi diantara sesama aparat
penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, ketiga rendahnya kualitas
sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta sehingga dalam
menangani perkara pidana anak, keempat kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak, kelima wilayah
hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks
Karesidenan Surakarta, keenam Keluarga klien anak yang tidak kooperatif,
ketujuh Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Kata kunci : Balai Pemasyarakatan, Tindak Pidana Anak, Anak Nakal.
Picta Dhody Putranto, E0006196. 2010. CENTER ROLE OF BALAI
PEMASYARAKATAN IN COACHING TO JUVENILE DELINQUENTS
ON BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Faculty of Law, Eleven
March University.
The purpose of this study is to investigate the role of Balai
pemasyarakatan in coaching against bad boy, and to identify the constraints faced
by the Balai Pemasyarakatan in the conduct of supervision of juvenile
delinquents.
This research is a sociological law or descriptive empirical legal research,
this study uses qualitative research methods. Data obtained from primary and
secondary data. Primary data obtained from the Balai Pemasyarakatan Surakarta
and secondary data obtained from the literature materials, documents, and reports
related to the problem under study. For data collection technique is to use two
techniques, interview and literature study. Furthermore, to analyze existing data
using qualitative analysis with an interactive model.
Based on the results of research that has been done with the author, it can
be concluded that the Balai Pemasyarakatan Surakarta as one of law enforcement,
particularly in the supervision of juvenile delinquents, in carrying out its role is
carried out through three stages, first stage is pre adjudication stage at the
commencement of the investigation by the police against bad boy, the second
stage is the stage at the time of adjudication of cases involving juvenile
delinquents have entered the trial, the third phase of post adjudication stage at the
time after the case involving juvenile delinquents sentenced by the judge. The
constraints that can hamper the implementation of the role of Balai
Pemasyarakatan Surakarta in supervision of juvenile delinquents, among others,
the first weakness of the rule of law that applies to crimes committed by children,
both the lack of coordination among law enforcement officers in handling
criminal cases of children, the three low quality of the source human resources in
the Balai Pemasyarakatan Surakarta so that in handling criminal cases of children,
the fouth, of the lack of adequate facilities and infrastructure so that in handling
criminal cases of children, the fifth, jurisdictions Balai Pemasyarakatan’s covers a
very broad Surakarta former, the sixth, children Families clients who do not
cooperate, the seventh, budget allocation and funds are minimal to Balai
Pemasyarakatan Surakarta in performing its roles and functions.
Keywords: Balai Pemasyarakatan, Children Crime, Bad Boy
Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective
No full textThis conceptual review examines Female Genital Mutilation (FGM) practice in Indonesia viewed from Feminist Standpoint Theory (FST). The current study uses a literature review to build an argumentative contribution from communication science perspective. FGM is a global phenomenon locally and culturally practiced in more than 29 countries, including Indonesia. Despite many state regulations and international treaties forbidding the practice because of its harmful consequences, FGM practice is persistently maintained by religion, culture, tradition, and other factors. The author proposes FST as a theoretical base to criticize FGM because it does not represent the lived experience of women, marginalizes women further to the brink of ideal democratic participation, and does not contribute towards the positive construction of female selfhood. The author will elaborate on these three objections using the communication science perspective within the Indonesian cultural context. The author proposes more action-oriented theorizing to overcome FST's practical deficiency by providing insights from critical intercultural communication. Women's collective agency based on situated knowledge will empower their communicative skills as enablers of transformation to eradicate FGM
Menggali Metode Berteologi Pastoral dari Pentalogi R. Hardawiryana SJ
No full textAbstrak: Dalam tulisan ini penulis berusaha mencermati karya-karya dari almarhum Pater Robertus Hardawiryana, SJ (1926-2009), salah satu teolog Indonesia yang terkemuka segera seusai Konsili Vatikan II. Berdasarkan karya-karya beliau terakhir yang sudah diterbitkan, yakni Pentalogi, tetapi juga memanfaatkan beberapa manuskrip yang belum diterbitkan, penulis memusatkan diri pada pandangan Hardawiryana tentang metode berteologi sejauh tercermin dalam tulisan-tulisannya. Pada umumnya, pandangan Hardawiryana tentang metode bisa dilihat pada awal karangan-karangannya, di mana tampak bahwa dia sangat sadar akan pentingnya metode dalam berteologi. Dalam hal ini Hardawiryana sejalan dengan arah-arah baru yang dibuka oleh Federasi Konferensi-konferensi Uskup Asia dalam pelbagai dokumennya. Meskipun demikian, sulit diharapkan suatu paparan teoretis yang menyeluruh dan sistematis tentang metode berteologi dari teolog ini, mengingat bahwa minat utamanya lebih tertuju pada pengupayaan suatu arah pastoral yang kuat pada tulisan-tulisan teologi, dan sebaliknya juga, pada pemberian dasar teologis yang kuat pada kebijakan-kebijakan pastoral. Selain itu, penulis juga memandang perlu untuk menilik sejenak pembentukan intelektual Hardawiryana agar lebih menolong untuk memahami kecenderungan-kecenderungannya kelak dalam berteologi.
Kata-kata Kunci: Teologi, metode berteologi, pembinaan teologi, orientasi pastoral, inkulturasi, FABC.
Abstract: In this essay the author attempts to explore the works of the late Fr. Robert Hardawiryana, S.J., (1926-2009), one of prominent Indonesian theologians in the wake of the Second Vatican Council. Based on this theologian’s latest published works, the Pentalogi, but also making use of some yet unpublished manuscripts, the author focuses on Hardawiryana’s view of theological method as reflected in his writings. In most cases, his view on method can be seen from the introduction he provides at the beginning of his articles, as he is highly aware of the importance of method in doing theology. In this way he concurs with the new trends opened up by the Federation of Asian Bishops’ Conference in its various documents. However, one can hardly expect a thorough and systematic theoretical exposition on theological method from this theologian, as his main interest lies elsewhere, namely, to bring a truly responsible pastoral thrust to theological writings, and vice versa, to provide sound theological foundation to pastoral policies. The author also considers that a glimpse at his intellectual formation would be of considerable help to understand Hardawiryana’s future leanings in theology.
Keywords: Theology, method of theology, theological formation, pastoral orientation, inculturation, FABC.</jats:p
