52 research outputs found
peranan kartu ATM sebagai kartu mahasiswa dalam menunjang dunia pendidikan
No full textABSTRAK Trisna, Atika. 2010. Peranan Kartu ATM sebagai Kartu Mahasiswa dalam Menunjang Dunia Pendidikan Pada PT. BNI 46 (persero) Tbk Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Makaryanawati , SE.,Msi,. Ak. Kata Kunci: Kartu ATM sebagai Kartu Mahasiswa Kebutuhan masyarakat pada saat ini terus meningkat sehingga menuntut bank untuk dapat menyediakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank adalah mahasiswa. Pada waktu melakukan pembayaran SPP atau biaya pendidikan lainnya, mahasiswa harus melakukan proses yang panjang dan lama. Untuk itu mahasiswa membutuhkan produk dan jasa perbankan yang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah dalam pelaksanaannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan produk dan jasa perbankan yang dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Untuk itu, Bank Negara Indonesia (BNI) mengeluarkan produk berupa kartu mahasiswa. Produk ini dikeluarkan untuk menyempurnakan sistem pembayaran yang ada serta untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan ATM. Kartu Mahasiswa ini selain dapat digunakan untuk tujuan berbagai aktivitas akademis di lingkungan kampus, juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan dan pengambilan uang tunai di seluruh ATM BNI dan sebagai cashing card untuk penarikan uang tunai di seluruh cabang online dari BNI. Selain itu penulisan ini juga untuk memberikan gambaran mengenai peranan perbankan dalam dunia pendidikan. Dari hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kartu ATM-KTM ini, mahasiswa dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam hal melakukan pembayaran SPP atau biaya pendidikan lainnya. Mahasiswa tidak perlu mengantri dan menunggu proses yang panjang dan lama, karena transaksi atau pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan di mesin ATM BNI manapun. Selain itu Perbankan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Saat ini peran perbankan lebih dikembangkan lagi. Terbukti dengan adanya campur tangan perbankan, pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju melalui pemberian kredit untuk biaya pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya.
An Analysis Of Ronggeng Dukuh Paruk Novel By Using Biographical Critism
Full text linkTrisna Hardiningrum; ‘’An Analysis of Ronggeng Dukuh Paruk Novel by
Using Biographical Critism’’. Skripsi: English Department of Teacher
Training and Education Muhammadiyah University of North Sumatera
2017.
This research showed that the biography of the author indirectly attached and
gave an overview of the actual content of the novel. The relationship between
Ahmad Tohari as a author with his work entitled Ronggeng Dukuh Paruk was a
major topic of discussion. The objectives of this research were to find out the
theme of the novel and relationship between Ronggeng Dukuh Paruk novel with
Ahmad Tohari’s biography. Descriptive qualitative method was carried out to
analyze the data. The source of the data was taken from the novel Ronggeng
Dukuh Paruk by Ahmad Tohari. In collecting the data, some references related to
biographical critism were applied. The data were analyzed by reading the novel,
underlining statement of Ronggeng Dukuh Paruk novel that related to Ahmad
Tohari’s biography, analyzing and describing the relationship between Ronggeng
Dukuh Paruk novel with Ahmad Tohari’s biography. It was concluded that the
theme was the complexity of ronggeng dancer’s life, they included social, human
trafficking, character assassination and politic theme and there was the
relationship between the biography of Ahmad Tohari to the content of the
Ronggeng Dukuh Paruk novel
Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Menggunakan Hierarchical Clustering dan Non-Hierarchical Clustering
Full text linkKriminalitas menurut bahasa adalah suatu perkara kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Adapun pengertian kriminali-tas menurut istilah adalah suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (Hukum yang berlaku dalam suatu negara). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara setiap tahunnya kasus kejahatan di Sumatera Utara mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 45.985 kasus kejahatan sehingga Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan kasus kejahatan tertinggi di Indonesia. Kasus kejahatan yang tergolong tinggi ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kejahatan di Sumatera Utara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan adalah dengan memahami karakteristik setiap kabupaten/kota melalui analisis klaster. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelompokkan kabupaten/kota di Sumatera Utara berdasarkan faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Metode pengelompokkan yang digunakan adalah metode Hierarchical Clustering dan Non-Hierarchical Clustering. Kriteria pemilihan metode terbaik dilakukan dengan uji Silhouette Coefficient Index (SC). Berdasarkan uji Silhouette Coefficient Index, diperoleh bahwa metode K-Means sebagai metode terbaik dengan jumlah klaster optimum yang terbentuk adalah 3 klaster. Kata Kunci :K-Means, Hierarchical, Kriminalitas, Non-Hierarchica
Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs)
Full text linkThe use of chemicals in the form of hazardous substances which are added to food
additives such as formalin and borax, clearly endangers the safety of the consumers, so
that the actions of the perpetrators deserve serious criminal sanctions, but in the
District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/ PN Lgs. Establish MISWARDI Bin
USMAN as a suspect by producing food for distribution by deliberately using materials
that are prohibited in food, based on evidence and evidence of the Defendant's actions
proven to have violated Article 136 in conjunction with Article 75 which according to
the rules has exceeded the usage dose, but in the Judge's Decision, the Judge in impose
too light a penalty. So that the researchers drew the formulation of the problem
including: How to Regulate Law, Criminal Liability Against Offenders Using Chemicals
and Prohibition on the Use of Chemicals, and Application of Criminal Law Against
Judges' Decisions in Crimes where the problem is that the researcher conducted a
juridical analysis on District Court Decision Number 100/ Pid.B/2022/PN Lgs.
The research method used is a normative legal research method. normative
research by collecting data is carried out by library research, namely legal research
carried out by examining library materials or secondary data in Decision Number
100/Pid.B/2022/PN Lgs.
The results of the study show that seen from the aspect of legal justice, especially
the sense of justice towards the defendant in the Decision of the Langsa District Court
Number 100/Pid.B/2022/Pn Lgs is not quite right. As the responsibility that must be
carried out by the Defendant in Article 136 of the Law on Food with Elements, whoever,
produces food for distribution, intentionally uses materials that are prohibited from
being used as food additives. Based on the verdict in this case, the author concludes
that, the judge as a law enforcement officer in charge of giving a verdict on the
defendant still provides sanctions that are too light, so according to the author, the
verdict given by the panel of judges does not and/or does not yet reflect law
enforcement as Indonesia is a rule of law. which is based on Article 1 paragraph (3) of
the 1945 Constitution.160 HalamanTesis Magiste
Disparity in Sentencing in Judicial Decisions on Premeditated Murder Cases Based on Decision No.796/PID.B/2022/PN JKT.SEL & Decision NO.798/PD.B/2022/PN JKT. SEL
No full textDisparity in sentencing is one of the legal phenomena where individuals proven to have committed similar offenses and facing similar punishments may receive different verdicts. Disparity in sentencing can occur, of course, accompanied by various considerations by the judge. The factors considered by the judge are certainly under scrutiny; if someone is proven guilty, their punishment should be the same as that of others who commit similar crimes. If this is not well articulated, it will inevitably lead to jealousy among other offenders. The formulation of the problem in this writing is: How is the Legal Regulation in Indonesia Regarding Disparity in Sentencing in Judicial Decisions? How is the Legal Perspective in Indonesia on Premeditated Murder? How is the Implementation of the Principle of Judicial Independence in the South Jakarta District Court Decision No. 796/Pid. B/2022/Jkt. Sel and the South Jakarta District Court Decision No. 798/Pid. B/2022/Jkt. Sel? The type of research used in this study is normative or doctrinal legal research, which is conducted based on library materials, examining theoretical aspects related to legal principles, legal concepts, legal views and doctrines, regulations, and legal systems by using norms in laws and other regulations, studying books, laws, and other documents closely related to the research. Indonesia, as a rule of law state, certainly guarantees the principle of an independent judiciary, meaning that the judiciary is free from any other powers (Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). Judges are one of the actors in the judicial power (Article 19 of Law number 48 of 2009 on judicial power). The law grants judges, as state judicial officials, the authority to adjudicate (Article 1 point 8 of the Criminal Procedure Code). The judicial power law states that in examining, adjudicating, and rendering decisions, a judge has significant power and freedom.The fulfillment of the elements of the premeditated murder offense in accordance with Article 340 of the Criminal Code, as carried out by the judges in Decision No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel & Decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel, has been done well. After analyzing the existing legal facts, the author believes that the fulfillment of the elements has been carried out correctly. The implementation of the principle of judicial independence in the Verdict, based on analysis results supported by expert opinions stating that public pressure influenced the judges in deciding this case, has provided sufficient evidence that the principle of judicial independence was not well upheld, leading to disparities in the judges' verdicts.146 PagesSkripsi Sarjan
Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN/Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/Pid/2017
Full text link67 HalamanKejahatan Begal (Pembegalan) merupakan salah satu tindak kejahatan yang
sedang marak / ramai terjadi di indonesia terkhususnya di kota medan ialah
kejahatan pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan
menyebakan luka berat atau kematian pada korban, yang lebih dikenal dengan
Pembegalan atau “BEGAL”. Untuk hukuman atau sanksi terhadap kasus kejahatan
Pembegalan atau Begal ini sudah diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada pasal 365 ayat (4) dan bagi pelaku diancam
hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan
Begal dan selanjutnya akan menjelaskan apa yang menjadi dasar hakim
Memberikan Putusan Bebas pada kasus Pembegalan. Tujuan dari Penelitian
Putusan Kasus Begal yang diangkat penulis agar dapat mengetahui pertimbangan
hakim dalam menerapkan sanksi yang tepat dengan memperhatikan faktor
penyebab dan akibat dari Kejahatan Begal tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bersumber dari
perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Analisis data kualitatif adalah
upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mencari dan menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
pada orang lain. Sehingga memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga
menjawab permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini.
Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang tertuang didalam karya ilmiah ini
merupakan sudut pandang dari penulis dalam melakukan penelitian terhadap Studi
Kasus Putusan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kasus
Pembegalan (Begal). Spoliator Crime (Spoliation) is one of the crimes that is rife / lively
happening in Indonesia, especially in Medan city is a crime of theft that is preceded
by violence with the intention of facilitating and causing serious injuries or death
to victims, better known as Spoliation or "Spoliator". For penalties or sanctions in
the case of the Legality or Spoliator crime, it has been regulated in the Criminal
Code (KUHP), which is contained in article 365 paragraph (4) and the perpetrators
are threatened with capital punishment or life imprisonment for a certain period of
time or a maximum of twenty years.
As for the formulation of the problem in this research, how are judges'
considerations in giving free decisions against perpetrators of crimes in Spoilatorl
and will further explain what is the basis for judges to give free decisions in cases
of fraud. The purpose of the Spoilator Case Decision Research which was appointed
by the author was to find out the judge's consideration in applying the right
sanctions by taking into account the causes and consequences of the Spoilatorl
Crime.
This type of research used in answering problems in scientific research is
using normative legal research methods. Normative legal research is legal research
that comes from libraries by examining document studies, namely using various
secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can
be in the form of opinions of scholars. Qualitative data analysis is the effort made
by working with data, searching for and discovering what is important and what is
learned, and deciding what to tell others. So as to get clarity of problem solving,
then general conclusions are drawn towards things that are specific in nature so as
to answer the problems examined in this study.
Research results and conclusions contained in this scientific paper are the
point of view of the author in conducting research on Case Studies of Judges'
Decisions in Giving Free Decisions against Perpetrators of Spoilator Criminal
Cases (Spoilation)
AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGES USED IN COELHOS’S NOVEL ENTITLED “ALCHEMIST”
Full text linkThe title of this study is, “An Analysis of Figurative Languages Used in Paulo Coelho’s novel Entitled “The Alchemist”. The objectives of the study are to describe the types of the figurative language found in the book and to identify the contextual meaning of the figurative language. The method used in collecting the data related to the subject of this research is documentation method because the researcher collected the data from novel. This study was conducted by collecting any relevant data and information about the topic or problem of the study from novels and internet that are available for the analysis. The data collection used the following steps: reading the novel, and then selecting the data that used the types of figurative language. While the steps to analyze the data are identifying the types of figurative language according to Leech, identifying the contextual meaning of the figurative language, and the last is interpreting the data.The result shows that there are 70 sentences that have figurative language. From all the sentences, there are 30 items or 42.9% of simile, 27 items or 38.6% of personification, 12 items or 17.1% of metaphor, and 1 item or 1.4% of hyperbole. It can be indicated that the dominant type of figurative language in the novel is simile. The author uses simile to explain circumstances, to describe the characters, to express emotion of the characters, and to make his writing more vivid and entertaining. It can be concluded that figurative language has important roles in this novel. That‘s why the author used so many sentences that have figurative language in this novel. Using figurative language makes the novel more interesting to read, and helps the readers to imagine the story, the character based on the illustration that the author has already given in the story.</jats:p
Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs)
Full text linkThe use of chemicals in the form of hazardous substances which are added to food
additives such as formalin and borax, clearly endangers the safety of the consumers, so
that the actions of the perpetrators deserve serious criminal sanctions, but in the
District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/ PN Lgs. Establish MISWARDI Bin
USMAN as a suspect by producing food for distribution by deliberately using materials
that are prohibited in food, based on evidence and evidence of the Defendant's actions
proven to have violated Article 136 in conjunction with Article 75 which according to
the rules has exceeded the usage dose, but in the Judge's Decision, the Judge in impose
too light a penalty. So that the researchers drew the formulation of the problem
including: How to Regulate Law, Criminal Liability Against Offenders Using Chemicals
and Prohibition on the Use of Chemicals, and Application of Criminal Law Against
Judges' Decisions in Crimes where the problem is that the researcher conducted a
juridical analysis on District Court Decision Number 100/ Pid.B/2022/PN Lgs.
The research method used is a normative legal research method. normative
research by collecting data is carried out by library research, namely legal research
carried out by examining library materials or secondary data in Decision Number
100/Pid.B/2022/PN Lgs.
The results of the study show that seen from the aspect of legal justice, especially
the sense of justice towards the defendant in the Decision of the Langsa District Court
Number 100/Pid.B/2022/Pn Lgs is not quite right. As the responsibility that must be
carried out by the Defendant in Article 136 of the Law on Food with Elements, whoever,
produces food for distribution, intentionally uses materials that are prohibited from
being used as food additives. Based on the verdict in this case, the author concludes
that, the judge as a law enforcement officer in charge of giving a verdict on the
defendant still provides sanctions that are too light, so according to the author, the
verdict given by the panel of judges does not and/or does not yet reflect law
enforcement as Indonesia is a rule of law. which is based on Article 1 paragraph (3) of
the 1945 Constitution.160 HalamanTesis Magiste
Law Enforcement Against Corruption in the Provision of Goods and Services (Case Study Decision No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)
No full text64 HalamanTindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah berada pada titik nadir dan
mengakar, termasuk didalam penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah.
Adapun isu ini menjadi penting diteliti karena merugikan negara, menghambat kinerja
pemerintah, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana
kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri medan No.3/Pid.Sus.Tpk/2019Pn.
Mdn. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan 3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. Danbagaimana
hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan
pengadilan negeri medan No. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn. Metode penelitian yang
digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data dan studi
kerpustakaan Berdasarkan pembahasan maka dapat ditemukan bahwa ada beberapa hal
yang terlibat dalam proses penegakan hukum, faktor hukumnya sendir, faktor aparat
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitasi, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Dan adapun hambatan dalam pemberatasan korupsi dapat diklarifikasikan sebagai
berikut Hambatan secara sistemis, hambatan kebudayaan, dan hambatan fungsional. goods and services within the government. This issue is important to study because it is
detrimental to the state, the implementation of the government, and provides a deterrent
effect to perpetrators of corruption. How are the cases that have been decided by the Me
dan District Court No.3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn. Mdn. The problem formulated is how is
law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in decision
3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. And how is law enforcement against perpetrators of
corruption based on the decision of the district court no. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn.
The research method used by the author is normative juridical by collecting data and
literature studies. Based on the discussion, it can be found that there are several things
involved in the law enforcement process, the legal factors themselves, law enforcement
officials factors, facilities and facilitation factors, community factors and cultural
factors. And the obstacles in eradicating corruption can be clarified as follows: Systemic
barriers, cultural barriers, and functional barriers
Proof of Criminal Acts of Illegal Building Ownership Resulting in Losses from the Perspective of the Causality Doctrine (Study of District Court Decision Number 1833/Pid.B/2021/PN Lbp and Supreme Court Decision Number 1010 K/Pid/2022)
No full textThe crime that is currently rampant is the crime of illegal building ownership that
causes losses. The proof of the crime of illegal building ownership that causes
loss requires the application of the doctrine of causality, which aims to find
answers to legal problems or events by searching for and determining the
existence or non-existence of a causal relationship between the act and the
resulting consequence. However, in practice, legal practitioners, especially
judges, often do not apply the doctrine of causality in decision-making. This thesis
contains several problem formulations as follows: 1) How is the relationship
between the proof of criminal elements and the form of the judge's decision
according to Indonesian criminal procedural law?; 2) What is the doctrine of
causality in criminal law?; 3) How do judges consider the proof of the crime of
illegal building ownership that causes loss from the perspective of the doctrine of
causality in the decision of the District Court Number 1833/Pid.B/2021/PN Lbp
and the Supreme Court Decision Number 1010 K/Pid/2022? The research method
used by the author in this study is normative juridical legal research, which
involves using secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary
legal materials. The proof of criminal elements must be based on existing
evidence and legal facts to serve as a guideline for the Panel of Judges in
delivering a verdict to the defendant, which can be a sentence, acquittal, or
release. The doctrine of causality in criminal law is used to determine which of a
series of actions is considered the cause of the emergence of the prohibited
consequence, and to determine whether the defendant's actions constitute a
prohibited act punishable under applicable regulations. In the decision of the
District Court Number 1833/Pid.B/2021/PN Lbp, the judge acquitted the
defendant, and in the decision of the Supreme Court Number 1010 K/Pid/2022,
the judge sentenced the defendant to 3 (three) months in prison. The difference in
the verdicts was based on the differing considerations of the judges, where in the
District Court, the elements charged by the Public Prosecutor were not proven,
and to prove the allegations as stated by the prosecutor, the judge required
testimony from a building expert witness. Meanwhile, in the Supreme Court, the
judge stated that the elements of the public prosecutor's charges had been proven,
without requiring proof of the connection between the illegal building and the
losses caused by the illegal building. Which should have led the Supreme Court
judges to uphold the decision of the first-instance judge.127 PagesSkripsi Sarjan
- …
