41 research outputs found
PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH
No full textPembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam. Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisikesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modaldari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usahaproduktif dan keutungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepadapemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan Asas kehati-hatian (Prudential Banking Principle) terhadap proteksi pengamanan dana Bank
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN PENAWARAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 492/PID.B/2021 PN SMG)
Get PDFTindak pidana penipuan sering terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana
penipuan penawaran kerja. Mengingat bahwa sulitnya dalam memperoleh
pekerjaan, masyarakat yang kurang berhati-hati berpotensi menjadi korban
penipuan. Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Kasus
Tindak Pidana Penawaran Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 492/Pid.B/2021 PN
SMG)”, bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
Putusan terhadap tindak pidana penipuan penawaran kerja pada Putusan Nomor
492/Pid.B/2021 PN SMG dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam
kasus tindak pidana penipuan penawaran kerja kerja pada Putusan Nomor
492/Pid.B/2021 PN SMG.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penulisan
deskriptif analisis. Jenis data yang diperoleh berasal dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim dan
data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berasal dari buku, jurnal,
literatur peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain sebagai berikut: (1) pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana penipuan penawaran
kerja berdasarkan putusan nomor 492/pid.b/2021 pn smg terdiri dari pertimbangan
fakta, pertimbangan hukum dan faktor lain yang menjadi tambahan pertimbangan
hakim. Pertimbangan fakta meliputi alat bukti, barang bukti, keadaan yang
memberatkan, keadaan yang meringankan. Pertimbangan hukum berupa penafsiran
pasal yang terkait dengan tindak pidana penipuan penawaran kerja. Faktor lain yang
menjadi tambahan pertimbangan hakim berupa latar belakang ekonomi dan motif
perbuatan. (2) penerapan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yuniati st binti
bajuri (alm) berupa putusan hakim yang menyatakan hukuman pidana penjara
selama satu tahun empat bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani
terdakwa.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi pelaku tindak pidana
penipuan hendaklah jangan melakukan penipuan untuk menyelesaikan masalah
pribadi dan untuk kepentingannya sendiri karena dapat mengakibatkan kerugian
materiil para korbannya dan bagi masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam
menerima penawaran kerja yang diberikan, harus memastikan terlebih dahulu
bahwa informasi penawaran pekerjaan yang ditawarkan benar adanya.
Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja, Pertimbangan
Haki
MODEL HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA PALEMBANG
No full textKebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya
WInDI: a Warp-Induced Dust Instability in protoplanetary discs
No full textInternational audienceWe identify a new dust instability that occurs in warped discs. The instability is caused by the oscillatory gas motions induced by the warp in the bending wave regime. We first demonstrate the instability using a local 1D (vertical) toy model based on the warped shearing box coordinates and investigate the effects of the warp magnitude and dust Stokes number on the growth of the instability. We then run 3D SPH simulations and show that the instability is manifested globally by producing unique dust structures that do not correspond to gas pressure maxima. The 1D and SPH analysis suggest that the instability grows on dynamical timescales and hence is potentially significant for planet formation
Legal Ideas Related to Protecting The Rights of Indonesian Migrant Workers with Morality and Dignity
Get PDFIndonesian migrant workers face various challenges related to the protection of their human rights, both in their countries of origin and destination. Protection of their rights is often ignored or violated, leading to inhumane and degrading treatment. Through a normative research method with a statutory and conceptual approach, this article analyzes the applicable national and international legal framework, including the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the Indonesian Migrant Workers Protection Act.The results show that despite the existence of various legal instruments designed to protect migrant workers, their implementation is often hampered by various factors, such as a lack of inter-agency coordination, weak law enforcement, and migrant workers\u27 limited access to justice. This article proposes several recommendations, including the need for increased awareness and legal education for migrant workers, strengthening the role of the state in protecting their rights, as well as the establishment of a specialized institution responsible for ensuring that the protection of migrant workers\u27 rights is implemented with morality and respect for their dignity as human beings
Tinjauan Terhadap Angka Perceraian Akibat Dampak Dari Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Get PDFIn 2020 the divorce rate in Indonesia has increased, including in the Pekanbaru Religious Court, especially during the Covid-19 pandemic. This study argues that the government's policy regarding PSBB during the COVID-19 pandemic which aims to maintain family health has turned out to be a factor in increasing divorce in the Religious Courts. The formulation of the problem is what factors are the cause of the increase in the divorce rate in the city of Pekanbaru during the COVID- 19 period in 2020. Does the PSBB policy have anything to do with the number of divorces that occurred at the Pekanbaru City Religious Court during the Covid-19 period in 2020 This type of research is the type of research that will be used by the author is normative research. The applicable normative law is applied to concrete events in order to achieve the stated goals. The nature of this research is descriptive. Descriptive research is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables without making comparisons, or connecting one variable to another. The results showed that the reason for the increase in divorce lawsuits that occurred in the Pekanbaru City Religious Court was motivated by economic factors. Many breadwinners have been laid off due to the PSBB policy. As a result, this causes continuous quarrels between husband and wife because the husband is unable to support his family because he does not have a job and it is difficult to get a new job. The second highest reason for the occurrence of divorce cases is due to infidelity or the presence of a third party. This often happens to couples who work outside the city
KARAKTERISASI TOKOH DALAM ROMAN DER FÜRST SPRICHT KARYA JAN PETER BREMER
Get PDFLiterature is a form of creativity idea from the author. One of the forms is roman. There are characters in a roman. In the source of the data which was used is written data of Der Fürst spricht roman by Jan Peter. In this research selected roman Der Fürst spricht of Jan Peter Bremer as research objects. Roman Der Fürst spricht tells about der Fürst and his servants, if it is associated with a sense of romance, there is also the linkages between der Fürst and his servants. Therefore, need to know these linkages to understand the story well. Then, there are figures in a roman. For making the figures live, the author needs the characterization.. According to Minderop, characterization is character description.
The research question of this research is: How the characterization of the characters in Der Fürst spricht roman by Jan Peter Bremer?. The purpose of this research is finding the characterization of the figures in Der Fürst spricht roman by Jan Peter Bremer. This research included into descriptive qualitative research. For analyzing the research problem, the research used a theory about indirectly characterization from Albertine Minderop and Enneagram theory from Oscar Ichazo dan Claudio Naranjo .
The result of analysis showed that the roman of Der Fürst spricht by Jan Peter Bremer had, 1 figure tempered leader, 1 figure tempered wicked, 1 figure tempered liar, 3 characters tempered friendly, 1 figure tempered rescuer, 1 figure tempered romantic, 1 figure tempered generalist, 3 figures tempered faithful, 1 figure tempered careful, and 1 figure cruel character. Once found the character it can be seen that in the roman Der Fürst spricht more inclined to depictions through sociological terms, because the author depicts characters through figures interaction in the environment. Where all the figures in the roman Der Fürst spricht interact with each other in environment so it appears the character of each figure.
Keywords : Roman, characterization, figure
PROSEDUR PEMBAYARAN PIUTANG DAGANG LOKAL DI PT DAKAI IMPEX SURABAYA
Get PDFProcedure is an important part in a company. If a company doesn’t have a procedure, it will make that company disorder. So procedure help a company to manage daily job like which one the important job and which one job that could be pending. Procedure also can help the directors to monitor what their employee do. Every department from that company should have a procedure and it still relate to other department. Like Warehouse department which have procedure to load , Import department which have procedure to import, and accounting which have procedure
of payment and more. So this thesis is made by author to observe procedure payments of account receivable in PT Dakai Impex by cash, clearing check, and transfer
Formulation and physicochemical characterization of composite flour from yam (Dioscorea alata) and lima beans (Phaseolus lunatus)
No full textHak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia di Malaysia
Get PDFBerdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh migran masih diposisikan sebagai 'komoditas' yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia yang dilindungi?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan futuristis (futuristic approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional buruh migran dalam UUD 1945 pasca Perubahan antara lain : hak atas kerja dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperjuangkan hak, hak atas kepastian hukum dan keadilan, dan hak atas kerja dan penghidupan yang layak, yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Buruh Migran, Hak Konstitusiona
