15 research outputs found
Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta: Kritik Nalar ‘Best Practices’ dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Get PDFThis paper attempts to describe two fundamental ideas about best practices. Firstly, criticism of the notion of "best practices" that is very agent-centric. It asserts that the discourse "best practices" should not be separated from socio political structures. In the case of Surakarta, the agency perspective that put Jokowi as the center of innovation was apparently failed to understand the overall dynamics of governance practices and tend to be misleading. Secondly, this paper tries to restore the meaning of participation as a form of politicization, not merely procedural- managerial affairs. Thus, participation is not only a mobilization to encourage the dreams of innovation, rather, participation is a matter of negotiation in which the contestation of interests between people, nations, and the market becomes the main case
Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro
Get PDFArtikel ini menyoroti bagaimana dinamika gerakan aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus. Lokus dari percaturan politik ini adalah seputar perebutan posisi ketua di organisasi intrakampus, baik organisasi kerohanian maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dengan mengandalkan pada metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data dari aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi politik kampus, seperti aktivis dakwah, aktivis mahasiswa sekuler, dan pihak representasi perguruan tinggi. Temuannya menunjukkan bahwa kuatnya dominasi KAMMI sebagai representasi kelompok Tarbiyah dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di organisasi intrakampus bukan terjadi karena kelompok keislaman lain yang meredup dan meninggalkan aktivitas dakwahnya. Sebaliknya, kelompok aktivis dakwah non-Tarbiyah juga terbukti aktif dalam berbagai aktivitas dakwah, mulai dari kaderisasi, forum pengajian, bahkan diskusi seputar politik kontemporer di kampus. Kesimpulannya, posisi dominasi status quo yang disandang KAMMI bukan sekadar karena mereka aktif meramaikan masjid dan mengelola organisasi kerohanian, namun juga karena politik eksklusi yang mereka lakukan kepada kelompok lain, baik eksklusi secara kultural maupun struktural
Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral
Get PDFArtikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parpol dan kandidat. Dengan meminjam cara pandang Pierre Bourdieu tentang kuasa simbolik dan teoritisasi Herbert E. Alexander tentang pendanaan politik, maka kuasa uang dalam parpol akan dibedah lebih jauh. Menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mendudukan lebih cermat apa resikonya jika uang mengendalikan parpol dalam mekanisme representasi. Parpol bisa mengebiri prinsip salus populi suprema lex, yakni kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Untuk itu, ada tiga lokus pengaturan keuangan parpol dan kandidat yang harus diperhatikan lebih serius, yakni kejelasan mekanisme audit keuangan, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol dan kandidat. Ketiga lokus ini menjadi prasyarat dasar untuk memperbaiki kualitas representasi politik warga pemberi suara, bukan representasi pemberi uang atau pemodal
KRITIK PEMBANGUNAN DESA DARI LUAR: DESA DAN PROYEK PERTAMBANGAN SKALA BESAR
Get PDF“Pembangunan dari luar” yang ditawarkan dalam skala besar tidak selalu bisa membantu masyarakat pedesaan untuk lebih sejahtera. Pasalnya, pembangunan dari luar sebagaimana dalam bentuk pendirian pabrik semen cukup beresiko karena mengandung beberapa bias. Adapun bias tersebut bisa berupa bias keruangan, bias kelompok sasaran, bias proyek, bias kawasan pertanian, bias diplomatis, dan bias profesional. Untuk itu, tulisan ini menekankan ide “pembangunan dari dalam” menjadi penting. Tulisan ini meneliti praktik pembangunan di Rembang dan Pati dalam kasus pendirian industri semen dengan melihat bagaimana bias pembangunan berlangsung dalam sebuah proyek skala besar. Penelitian ini dikerjakan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam pada 2017 dan 2018. Tulisan ini berargumen bahwa bias-bias pembangunan dapat mendatangkan resiko bergesernya tujuan pembangunan, yang semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi sekadar eksploitasi sumber daya alam di desa. Ini menegaskan bahwa inisiatif pembangunan dari dalam menjadi penting untuk dipertimbangkan
Protocol for a Systematic Literature Review: Productive or Destructive? The Conditional Consequences of Intra-Executive Conflict
No full textThis project hosts the protocol and materials for a systematic literature review on intra-executive conflict (in political field), especially about its consequences
Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana seorang kandidat dari kelompok minoritas, bisa memenangkan pemilu, padahal lawan yang dihadapinya adalah calon petahana (imcumbent). Guna memenuhi tujuan itu, artikel ini berangkat dari penelitian studi kasus tentang kemenangan Budhi Sarwono sebagai kandidat Tionghoa (Muslim) saat Pilkada 2017 silam. Dalam penggalian data, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap kandidat, para petinggi partai di tingkat lokal, serta warga yang mengetahui dinamika politik saat itu. Temuannya adalah keberhasilan Budhi Sarwono dalam Pilkada 2017 adalah hasil dari equivalensi antara habitus warga yang marah karena infrastruktur jalan di kawasan dataran tinggi banyak yang rusak; kemudian bertemu dengan ranah politik vis-a-vis petahana; dan injeksi modal kandidat (modal sosial-kultural, ekonomi, politik) yang dikapitalisasi untuk meraih suara warga. Kesimpulannya, strategi politik akan berjalan efektif jika mempertimbangkan bagaimana komposisi ranah, habitus, dan modal kandidat agar bisa saling terjahit secara koheren.
Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara
Get PDFArtikel ini bermaksud menelusuri jejak praktik kuasa pengetahuan dalam industri mebel di Jepara dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik melalui teori kuasa pengetahuan dan rantai nilai global. Dalam rantai nilai pada industri mebel, ada beragam aktor dan kepentingan yang saling berkelindan mulai dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dimana relasi antar aktor tersebut selalu ada praktik kuasa, khususnya melalui instrumen ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan berfokus pada praktik kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui wacana tentang Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan hak cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni sebuah metode untuk memahami sebuah kasus yang ditelaah secara intensif dan mendalam. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kepentingan Uni Eropa tercermin dari upaya membangun kuasa pengetahuan melalui wacana politik yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan berimplikasi pada dinamika industri lokal di Jepara. Adapun kesimpulannya memperlihatkan kuasa pengetahuan melalui instrumen SVLK dan hak cipta menjadikan rantai nilai industri mabel hanya menguntungkan para pelaku ekspor-import (pedagang global) dan meminggirkan posisi pengrajin dan pengusaha mebel berskala kecil
Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario
No full textArtikel ini bertujuan memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Disebut skenario karena cara analisisnya bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Argumen artikel ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak terhindarkan, mengingat luasan wilayah yang terlampau besar menjadi penghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan
Pelatihan Dakwah Digital Bagi Santri Mahasiswa
Get PDFDakwah adalah hal yang penting dan mulia dalam mengembangkan ajaran agama serta kebaikan-kebaikan bagi alam semesta. Namun dalam perkembangannya dakwah mengalami beberapa masalah berkaitan dengan distorsi informasi maupun pemahaman agama yang kurang tepat sehingga mengakibatkan konsekuensi tindakan yang merugikan dan kontraproduktif. Dakwah menggunakan platform digital merupakan sebuah keniscayaan pada era disrupsi teknologi informasi sehingga sangat tepat untuk menerapkannya pada santri mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan santri mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan dakwah berbasis digital dan dapat berkontribusi dalam menciptakan konten dakwah digital yang bermanfaat. Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan medium dakwah digital kepada mahasiswa melalui channel You Tube berkaitan dengan proses pembuatan dan pengelolaan dakwah digital. Dengan model belajar sambil melakukan dibimbing oleh dosen yang telah berpengalaman, konten dakwah digital dapat terwujud dan memeroleh tanggapan positif dari publik. Hasil pengabdian ini memberikan proses pembelajaran ketrampilan kepada santri mahasiswa untuk terlibat dan bertanggung jawab melakukan dakwah menggunakan platform digital
Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya : Sebuah Etnografi Prostitusi Di Bandungan
No full textThis article aims to look at the ambivalence of state governmentality in governing prostitution, as well as to see how the prostitution community is self-ruled to protect itself. This article was carried out through ethnographic work, which lasted for approximately one year, by observing, documenting, and interviewing various parties, from prostitute business networks to state officials. The findings of this article show that state governmentality is ineffective and create new problems that complicate the lives of prostitutes. On the other hand, because the state cannot be expected to protect the interests and needs of prostitutes, the prostitute community develops its way to rule and manage itself. The conclusion is that the state from the start only wanted to keep the public transcripts, not really want to appease or empower prostitutes. On the contrary, sex workers develop hidden transcripts to reject the state governmentality and create self-ruled to protect themselves
