24 research outputs found
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT
No full textIndonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil, sehingga dari perbedaan tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan perbandingan (komparasii) lebih lanjut lagi tentang kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas
The climbing tower crane for construction of a high rise building / Muhammad Zaid Rusli
No full textIn summarization, the report explained on the climbing tower crane system that used to transport all the construction material whether parallel or vertical. The use of tower crane has been an impact to the engineering industry commonly in construction. This technology makes the building design increase in height. The objective, of usage of tower crane will be increase in time, because building nowadays were built in great height because the government or the owner want to save up space of land for another usage. From the research on site that the author made, climbing tower crane construction is not an easy job to do. It needs a serious care from the builder. It is not as easy as some people think. In this practical report, it will briefly explain about theoretically research about climbing tower crane in construction industry. Furthermore, the practical report will also explain about the component that makes the tower crane complete. Then, this practical report will explained about the construction of climbing tower crane from early of construction until the completion of the tower crane. For every construction site, there will be a problem that came out as the builder commencing the construction. So the ability to cope with the problem is important and it needs to have in every person that involved in construction industry. This practical report has enlisted all the problem and way to encounter the problem about the construction of climbing tower crane. Lastly, the author hopes that all the reader that read this practical report book can understand more about the tower crane clearly
Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)
No full textSejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)
No full textSejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Pemberian Bantuan Hukum Struktural (Studi Kasus Pendirian Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang).
No full textBantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara terhadap warga negaranya baik individu maupun kelompok. Sebagai perwujudan negara hukum, Indonesia harus mampu menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia salah satunya adalah persamaan perlakuan di hadapan hukum. Bantuan hukum hadir untuk melindungi orang miskin maupun kelompok orang miskin yang tidak dapat mengakses keadilan dan selalu mendapatkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum adalah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur bantuan hukum tetapi didasarkan pada standard Oprational Prosedure (SOP) LBH Semarang serta pemberian bantuan hukum struktural terhadap masyarakat di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi konflik yang sedang dihadapi sebagai tujuan dari bantuan hukum struktural. Pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan merupakan dampak positif dari program-program bantuan hukum struktural yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang
PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING PASCA RUNTUHNYA KEKUASAN KHMER MERAH DI KAMBOJA
No full textPenegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai “Year Zero” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan hukum nasional dan tidak terlalu menerapkan hukum internasional
PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR
No full textInvestigation of criminal case through the criminal justice system must to base on the appropriate processes and procedure that can be accounted. One of the important procedures to investigation is the right to get legal protection. Legal protection is one of the fundamental rights that every human being possesses, one form of legal protection is right to obtain legal aid in every steps of investigation process. The legal aid has an important meaning for someone who dealing with legal issues. This research is discussed about application of legal aid in the process of police investigation. This research also specializes in the approach using the rule of national law (legislation) to be able to know the application of legal aid with the principle of accusatoir. The result of this research is Legal aid can reduce the number of violence in the process of investigation of suspects by the police (investigation) in order to protect the human rights of the suspect, the role of legal aid is needed, the number of investigation of suspects not accompanied by advocate it cause torture of the suspect, because the investigator considers the suspect to be an object of inspection instead of placing the suspect as the subject of the investigation.Keywords: The criminal justice system, Investigation, legal aid, accusatoir principl
PERAN SMILE PHOTOGRAPH (FOTO TERSENYUM) DALAM PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK
No full textIdentifikasi forensik terhadap korban tidak dikenal wajib untuk dilakukan. Dalam hal terjadinya kerusakan berat terhadap jaringan lunak jenazah maka proses identifikasi hanya dapat dilakukan dengan metode odontologi forensik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi forensik dengan metode odontologi forensik dapat dilakukan dengan menganalisis struktur dan karakter gigi yang terlihat dalam foto korban saat sedang tersenyum (smile photograph). Pada umumnya analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber data antemortem. Namun dalam hal tidak ditemukannya rekam medis korban, foto korban saat sedang tersenyum lebar yang menampilkan struktur gigi korban dapat digunakan sebagai pengganti darurat dari rekam medis
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA
No full textPenggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGIDAP MASALAH GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan kategori temporary insanity dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa temporary insanity dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Namun, jika merujuk pada ilmu hukum pidana, terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, Hakim dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk menjatuhkan putusan Mati terhadap Terdakwa
