404 research outputs found
Perancangan Video Advertising Untuk Memperkuat Brand Strengthening Terhadap Channel Youtube Animasi 2d Rizky Riplay
No full textRizky riplay merupakan salah satu channel youtube animasi horror terbesar di Indonesia. Banyaknya kompetitor membuat channel tersebut perlu untuk memperkuat brand strengthening supaya channel ini tetap berkembang. Salah satu cara untuk memperkuat brand strengthening pada channel ini adalah dengan membuat video iklan tersegmen di platform online yang sesuai yaitu Youtube.
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner online tentang bagaimana pendapat audiens terhadap video iklan yang telah dibuat. Pembuatan video tersebut telah didiskusikan oleh para ahli terlebih dahulu, mengenai gaya gambar dan juga naskah cerita.
Luaran dari perancangan ini adalah video iklan animasi 2 dimensi yang sesuai dengan identitas channel rizky riplay. Video yang dibuat sesuai dengan jenis cerita unggulan dari channel rizky riplay, yaitu video horor komedi dan horor misteri. Selain itu, di akhir video juga ditampilkan informasi singkat mengenai fitur membership yang merupakan fitur ekslusif untuk subscriber rizky riplay.
================================================================================================
Rizky Riplay is one of the biggest horror animation YouTube channels in Indonesia. The
number of competitors makes the channel necessary to gain brand strenghtening so that
this channel continues to grow. One way to gain brand strengthening on this channel is to
create segmented advertising videos on the appropriate online platform, namely Youtube.
The method used is a quantitative method by distributing online questionnaires about how
the audience thinks about YouTube advertising that has been made. The making of the
video has been discussed by experts in advance, regarding the style of the image and also
the story script. The author also reads some supporting literacy that is suitable for studying
youtube advertising.
The output of this design is a 2-dimensional animated advertising video that matches the
identity of the Rizky Riplay channel. The videos are made according to the superior story
types from the Rizky Riplay channel, namely comedy horror videos and mystery horror
videos. In addition, at the end of the video, brief information is also displayed about the
membership feature which is an exclusive feature for Rizky Riplay's subscribers. And
also short duration ads on social media Instagram and Facebook
System Dynamics Model for FEW (Food-Energy-Water) Nexus in the Netherlands
No full textThe research aims to inform policy to improve household water-energy-food consumption toward an environmentally sustainable level. Attached here is the System Dynamics model developed in Vensim environment, using data obtained from literature studies and expert opinions
Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia
No full textIndonesia merupakan negara maritim-agraris yang mana kekayaan negeri
ini bersumber dari kekayaan alamnya dan bergantung dengan keadaan
geografisnya. Kalau bukan kekayaan hasil laut Indonesia, ya kekayaan hasil bumi
Indonesia, baik itu sektor tambang, pertanian atau perkebunan. Ketika hasil bumi
di sektor tambang minyak dan gas (migas) semakin langka negeri ini, maka sudah
sepatutnya bagi Indonesia untuk mencari alternatif lain yang dapat kita kelola
bahkan kalau perlu nilainya sama dengan migas. Tuhan memang maha adil, ketika
cadangan minyak negeri ini kian menipis karena terus dieksploitasi, terdapat
sumber minyak lain yang sangat besar, tidak memerlukan proses serumit
pertambangan minyak dan gas bahkan berkelanjutan (sustainable) tidak lain dan
tidak bukan itu adalah kelapa sawit.
Kelapa sawit memberikan semangat baru bagi sendi-sendi perekonomian
Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali dalam hal penanaman modal.
Penanam modal mana yang tidak terpikat dengan kelapa sawit, si sumber minyak
yang berkelanjutan. Namun, dibalik kebahagiaan akan euforia tersebut timbul
pertanyaan di benak penulis dan penulis rumuskan di dalam rumusan masalah
karya ilmiah ini, yang antara lain: 1) Bagaimana pengaturan penanaman modal
dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia?; 2) Apa bentuk
perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan
kelapa sawit di Indonesia? dan 3) Apa akibat hukum bagi penanam modal yang
melakukan aktivitas penanaman modal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan?
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
telah berusaha agar dalam praktek tidak ada lagi perlakuan pembedaan antara
penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Agar orang atau badan mau
menanamkan modalnya maka bermacam cara yang dilakukan pemerintah agar
penanaman modalnya membuahkan hasil atau margin yang diinginkannya, antara
lain melakukan deregulasi dan memberikan insentif bági usaha pionir atau di
daerah tertentu atau terpencil dan kemudahan agar suasana penanaman modal
lebih bergairah atau membuka sektor sektor yang memerlukan modal besar dan
expertise yang tinggi kepada asing. Pemberian Kemudahan dalam hal ini misalnya
penyediaan fasilitas dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendoróng
peningkatan penanaman modal di daerah. Perlindungan hukum preventif sangat
besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah
terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan
pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang
perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga
atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Mencermati peran
penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah
mengherankan jika diberbagai negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal
agar negaranya dapat menjadi tujuan penanaman asing. Dilain pihak, dari sudut
pandang penanam modal adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka
peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Jika dicermati secara seksama apa
yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni
bagaimana mensejahterakan masyarakat. Sarana yang dipakai dalam mencapai
tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan
pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak
sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir
dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri
Republik ini. Untuk itu perlu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal
yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal.
Investasi yang ditanamkan oleh penanam modal mempunyai peranan yang sangat
penting bagi masyarakat lokal kerena penanaman modal tersebut memberikan
pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Undang-Undang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri hanya
difokuskan pada kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia,
sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi masyarakat lokal tidak diatur secara khusus.
Undang-Undang Penanaman Modal setidaknya merupakan produk hukum
yang memberikan kepastian hukum bagi penanam modal untuk menanamkan
modalnya di Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan produk hukum yang
tegas dan tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap pengesahannya, serta
sebaiknya Undang-Undang yang lahir tersebut haruslah menjadikan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya bukan hanya untuk mengejar dana
untuk pergerakan ekonomi semata, tetapi juga memunculkan kesejahteraan umum
di segala aspek masyarakat. Mengenai para penanam modal yang berada dalam
hukum Indonesia, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam
negeri, haruslah patuh terhadap hukum Indonesia, karena dalam penanaman
modal tidak mementingkan penanam modal saja tetapi juga untuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga pihak penanam modal juga harus berperan aktif
dalam pengembangan masyarakat dalam lingkungan pariwisata yang berada
dalam ruang lingkup investasinya, selain itu yang harus dilakukan para penanam
modal agar dapat dilindungi oleh negara adalah penyesuaian investasi dengan
kultur dan hukum Indonesia
ANALISIS TATA RUANG KANTOR PADA PT WANAMITRA PERMAI
Get PDFRizky Nasliza., 2010. 8143108216. Analysis of Office Layout at PT Wanamitra Permai. DIII Studies Program Secretary. Department Of Economy and Administration. Fakulty of Economics. State University of Jakarta. This studi aims to determine Office Layout at PT Wanamitra Permai. In this thesis the writer uses the descriptive analysis by the methods of collecting data thourgh observation and literature study. Based on the observation that the author looks at the office layout at PT Wanamitra Permai is not optimal is evident from the following problems narrowness of the room so as not to add to the file cabinet so that the employees accumulate records on a table or under the table, working table full of Finance Manager files and messy, noise in the office. Therefore, it is recommended that companies make room for storing files that are on the table employees, expand the workspace Finance Manager to impress both guests and attention to building techniques to muffle the sound.
Keyword: Office Layou
EFEKTIVITAS PASAL 13 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 13 TAHUN 2017 (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang)
No full textRizky Arif Firmansyah, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:[email protected]  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Di dalam pelaksanaan efektivitas tersebut, penulis akan melihat bagaimana Badan Pertanahan Nasional melaksanakan salah satu fungsi untuk pencatatan blokir dan sita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis Kata Kunci: Blokir, Efektivitas, Badan Pertanahan Nasional  ABSTRACT This study discusses about the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Seizure. In implementing this effectiveness, the author will look at how the National Land Agency performs one of the functions for blocking and seizureregistry. This study applies an empirical legal research using a descriptive analytical approach Keywords: Blocking, Effectiveness, National Land Agenc
Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Joint Operation Contract Antara Pertamina Dengan Karaha Bodas Company
No full textPengertian dari penanaman modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kasus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai penyelesaian suatu sengketa arbitrase dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Pertamina dengan Karaha Bodas Company yang disebut Joint Operation Contract dimana salah satu pihaknya mengajukan gugatan karena merasa dirugikan sehingga perjanjian ini mengalami pembatalan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah tentang tindakan pembatalan perjanjian Joint Operation Contract secara sepihak sesuai peraturan KUHPerdata, pemberlakuan putusan arbitrase asing di Indonesia, norma hukum dalam penyelesaian sengketa Joint Operation Contract antara Pertamina dengan Karaha Bodas. Tujuan penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami tindakan pembatalan perjanjian Joint Operation Contract secara sepihak merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, mengetahui berlakunya putusan arbitrase asing di Indonesia, mengetahui norma hukum dalam penyelesaian sengketa Joint Operation Contract. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), studi kasus (case study). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non bahan hukum serta analisa bahan hukum.
Tinjauan pustaka merupakan suatu uraian dalam sebuah teori, pengertian, serta dasar yuridis yang relevan yang menjadi dasar bagi penulis dalam menjawab suatu permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi Penanaman Modal,Penyelesaian sengketa, Joint Operation Contract, Pertamina, Karaha Bodas Company.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, adapun jawaban dari rumusan masalah yang dirangkum dalam bab pembahasan ini yaitu, pertama pembatalan suatu perjanjian joint operation contract yang dilakukan pertamina dianggap telah melanggar suatu syarat-syarat pembatalan perjanjian yang mengakibatkan pertamina harus melaksanakan seluruh isi dari putusan arbitrase internasional tersebut dimana pertamina diwajibkan untuk membayar seluruh biaya kerugian yang telah timbul dalam perkara ini. Kedua, pelaksanaan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia jika terdapat surat perintah dari Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1999. Ketiga, terjadinya krisis moneter pada Indonesia mengakibatkan seluruh proyek pembangunan menjadi ditangguhkan. Atas dasar rekomendasi IMF, Indonesia menangguhkan proyek kerjasama antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company yang kemudian proyek ini dapat dilanjutkan kembali jika keadaan ekonomi Indonesia telah stabil. Sehingga hal ini membuat pihak Karaha Bodas Company mengajukan gugatan kepada pengadilan swiss terhadap pertamina dengan tuduhan pertamina tidak menjalankan kewajiban dalam suau perjanjiannya. Sengketa ini berlanjut dengan pertamina yang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta atas dasar menolak putusan arbitrase dengan alasan tidak sesuai dengan ketertiban umum.
Kesimpulan dalam skripsi ini pertama, Para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa Pasal dalam KUHPerdata seperti Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Kedua, Pemberlakuan putusan Arbitrase asing dapat diakui apabila memenuhi syarat syarat yang telah tercantum di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Ketiga, Penangguhan proyek antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company disebabkan karena adanya krisis ekonomi Indonesia. Dengan segala pertimbangan dalam penangguhan proyek ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa telah bertentangan dengan ketertiban umum. Saran dalam skripsi ini adalah pertama, Hendaknya Pemerintah dan penegak hukum seharusnya memeriksa terlebih dahulu mengenai perjanjian yang terkait dengan keputusan yang akan dibuat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah tidak langsung menangguhkan suatu proyek, melainkan Pemerintah harus melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan swasta yaitu G to B.. Kedua, hendaknya majelis arbitrase harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaan suatu arbitrase dimana sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak bahwa dalam menyelesaikan sengketa digunakan choice of law hukum Indonesia. Sehingga majelis arbitrase tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketiga, hendaknya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 perlu menjelaskan penjelasan yang lebih konfrehensif terhadap makna ketertiban umum dalam pengaturan arbitrase sehingga tidak terdapat muatan yang mulitafsir dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa
Modifikasi Alat Pengupas Kulit Dan Pemotong Buah Nanas Tipe Manual
No full textRIZKY ADRIAN RAMADHAN LUBIS: Modification of manual Pineapple Peeler
and cutter, supervised by ACHWIL PUTRA MUNIR and AINUN ROHANAH
Until this time, peeling of pineapple fruit is known only through manual
tools by kitchen knife. However, later on pineapple peeler has begun to be
developed in the form of pineapple peeler manually press by using human
operator. Therefore through this research design, the author tried to ease the
peeling of pineapple peel by designing a pineapple peeler equipment which had a
larger capacity which to be more effective and efficient in pineapple peeling. This
principle of the manual pineapple peeler and cutting was worked by moving the
blades to the pineapple after cutted both of its end, then the cutted pineapple was
place parallel on the pedestal tools with the bladesdirection move by
manuallypressed. The capacity of the pineapple peeler was 139,86 kg/hour,
147,71 kg/hour and 152,67 kg/hour.69 HalamanSkripsi Sarjan
Retraction Notice to €œThe Role of Positive Emotion as A Mediator Between Psychological Capital and Work Engagement†[Journal of Educational, Health and Community Psychology, 2019, 8(2), 85-104]
Get PDFFollowing a rigorous, carefully concerns and considered review of the article publishedin theJournal of Educational, Health and Community Psychology to article entitled “The Role of Positive Emotion as a Mediator between Psychological Capital and Work Engagement†[Journal of Educational, Health and Community Psychology 2019 8 (2) 85 - 104] DOI http://dx.doi.org/10.12928/jehcp.v8i2.12563. This paper has been found to be in violation of the Journal of Educational, Health and Community Psychology Publication principles and has been retracted. This article has been retracted at the request of the Supervisor of the author, Nerinda Rizky Firdaus (Airlangga University Indonesia), because the author didn't communicate with him to publish the research work in this journal and didn't write his name on the article as responsible to teamwork effort. This practice is count as the unethical publication of the Journal of Educational, Health and Community Psychology
Penandatanganan Kerja Sama Rekruitmen Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dengan Maybank
No full textTANGERANG — Universitas Multimedia Nusantara (UMN) meresmikan perjanjian rekrutmen dengan Maybank pada Selasa (04/06).
Penandatangan rekrutmen dihadiri oleh Ir. Andrey Andoko, M.Sc., selaku rektor bidang akademik, Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si., selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn., perwakilan dari Prodi FSD, Kanon Mommsen Wongkar, S.H., M.H., perwakilan dari bisnis, dan Fenina Adline Twince Tobing, S.Kom., M.Kom., perwakilan dari Prodi FTI UMN. Adapula dari tim Maybank yang terlibat yakni Reni Astuti Dewi selaku Head Talent, serta tiga Talent Acquisition Maybank Andini Eka Hapsari, Shinta Ardilawati dan Theresia Agatha
The Multifaceted Perspectives of The Domestic Violence Case of Rizky Billar Towards Lesti Kejora: Sara Mills Critical Discourse Analysis
Get PDFThis paper discusses the discourse on domestic violence that befell Lesti Kejora by her husband, Rizky Billar, in the online media coverage tempo.com on 13 October 2022. This writing aims to describe feminism in the domestic violence coverage of Rizky Billar against Lesti Kejora using Sara Mills’ critical discourse analysis (CDA). The research method used is descriptive qualitative, utilizing the data analysis technique of Sara Mills’ critical discourse analysis, which emphasizes the position of the subject-object, its consequences, and the position of the reader-writer. From the analysis results, it is known that ideological and legal aspects are present through the views of legal experts on domestic violence. The discourse in the object of this research is news that shows the feminist movement in favor of women led by women's rights legal experts. However, the discourse writers tend to side with Billar, who is most likely to be released from custody. At first glance, Lesti's discourse indicates as if she was not a victim is indirectly something that marginalizes women. The author reconstructs facts into a discourse adapted to the intent and purpose. Therefore, the position of the subject-object may differ from the actor in another context
- …
