67 research outputs found
KAFAAH BERBASIS ADAT DALAM LARANGAN PERKAWINAN MLUMAH MUREP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)
No full textMohammad Ihsanul Fikri, 126102213269, Kafaah Berbasis Adat Dalam Larangan Perkawinan Mlumah Murep Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhammad Mufti Al Anam, M.HI.,
Kata Kunci: Kafaah, Adat, Perkawinan, Hukum Islam
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu tradisi masyarakat Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Tradisi tersebut berkaitan dengan larangan perkawinan “mlumah murep” yang masih ditaati oleh masyarakat Desa Salak Kembang. Larangan perkawinan yang dimaksud merupakan tradisi adat dalam melarang perkawinan antara calon pengantin dengan latar belakang keluarga yang telah menikah dengan orang dari daerah yang sama, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan keserasian keluarga. peristiwa ini dipandang sebagai suatu hal yang membawa pengaruh sangat besar terhadap kehidupan sosial sehari-hari.
Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimana perkawinan mlumah murep dalam tradisi masyarakat Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung? 2)Bagaimana pandangan teori kafa’ah tentang larangan perkawinan mlumah murep dalam tradisi masyarakat Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung? 3)Bagaimana analisis ur’f tentang tradisi larangan mlumah murep dalam perkawinan masyarakat di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomonologi. teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan metode induktif serta teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perkawinan “mlumah murep” dalam tradisi masyarakat Salak Kembang merupakan larangan perkawinan antara dua saudara kandung yang sudah menikah dengan seseorang, dimana keluarga atau saudara tersebut sudah menikah dari daerah yang sama dengan calon pengantin tersebut. Dalam prakteknya tradisi “mlumah murep” saat ini masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Salak Kembang. Mereka yang berpegang pada tradisi ini meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan “mlumah murep” ini dapat mendatangkan “jengges” berupa kesialan dan malapetaka. 2. Perkawinan “mlumah murep” yang berpegang pada prinsip ikhtilaf al-qaryah (perbedaan desa antara calon suami atau istri bagi sekelompok saudara atau sudari kandung) dalam perkawinan tidak dikenal dalam konsep kafa’ah, dimana dalam kafa’ah hanya dikenal 4 hal yaitu: al-jamālah (penampilan), al-nasab (keturunan), al-māl (harta), dan al-dīn (agama). 3. Dalam tinjauan ‘urf, praktek tradisi “mlumah murep” yang masih dipegang oleh masyarakat Desa Salak Kembang dapat dikategorikan sebagai ‘urf fāsid karena adanya keyakinan bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan mendatangkan “jengges”
Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syaf’i Hadzami
No full textFatwa is one of the heavy mandates on the shoulders of Moslem scholars. There are some conditions that must be fulflled before the fatwa could be used to solve the problems of the people. Basically, the fatwa replaces the task of the Prophet in conveying the shari’a law, then the scholars did not dare to be reckless in declaring any fatwa. Therefore, being a mufti is not only required by reading the translation of al-Qur’an or Hadith, or by searching on the google, or by copying broadcasts in social media. According to al-Shirazi, the intellectual condition that must be required to be a mufti is deep understanding toward al-Qur’an and Hadith, also understanding sources of speech such as ḥaqîqah-majâz, ‘âmm-khâṣṣ, Arabic language, nâsikh-mansûkh, ijmâ’, ikhtilaf, and tartîb al-adillah. While the moral requirements to be a mufti according to Imam Ahmad bin Hanbal are having pure intention, having broad knowledge, patience, and soul, having strong mentality to fulfl the task, having suffciency of life to avoid being influenced by others, and understanding the condition of society. This paper attempts to examine the fatwas of a mufti from Betawi who had lived in the modern era known as Mu’allim Syaf’i Hadzami. The fatwas were collected in a work entitled Tawḍîḥ al-Adillah. In this article, the author has concluded that Mu’allim uses eight complementary and relevant fatwa methodologies to solve today’s problem
Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris
No full textThis research aims to describe the practice of bilateral inheritance among religious figures in Satreyan Village, Kanigoro Blitar District, then compare it with Hazairin's theory of bilateral inheritance to find out whether there are similarities in the legal explanation. This research is empirical juridical research using a comparative approach. The research results show that although both have the same spirit in efforts to accommodate equal inheritance rights for women and men, there are differences in legal reasoning. Bilateral inheritance among Satreyan religious figures was agreed upon in the heirs forum as an effort to sad dzariah without ignoring faraid. Meanwhile, Hazairin, in his bilateral inheritance, carried out new legal istinbath on inheritance verses and hadiths with different legal reasoning from the classical fuqaha'
عدالة تقسيم معاش موظف حكومي بعد الطلاق: دراسة نظر العلماء بمدينة مالانج
No full textمستخلص البحث
عاقبة الطلاق كما نظّمها الفقه و قانون الزواج 1974 و جمع أحكام الأسرة الإسلاميّة هي وجوب نفقـة العدّة والمتعـة والحضانة على المطلّق. طبّقت هذه الوجوبة حتى انقضت العدّة للمطلّقة وبلغ حدّ البلوغ للولد. والمتعجّب من هذه المسألة كون نظام الحكومة رقم 10 سنة 1983 المجدّد بنظام الحكومة رقم 45 سنة 1990 الذي نظّم على وجوب تقسيم نصف معاش موظّف حكومي المطلّق أو ثلثه للمطلّقة حتى نكحها غيره.
أما أهداف هذا البحث العلمي هي لمعرفة نظر العلماء بمدينة مالانج عن عدالة نظام تقسيم معاش موظّف حكومي وأسباب اخـتلافهمإستخدم هذا البحث العلمي المدخل الحكمي الإجتماعي الذي أسّس على العلم الظاهري والنوع الكيفي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والتوثيقة على مواضع البحث العلماء بمدينة مالانج. أما طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي الوصفي الكيفي.
ونتيجة هذا البحث العلمي تدلّ على أنّ نظر العلماء بمدينة مالانج عن نظام تقسيم معاش موظف حكومي بعد الطلاق للمطلّقة متنوّعة. وقع هذا التنوّع لأنّ لكلّ منهم نظر متفرّق. الأول نظر أنّ هذا النظام غير عدل بإستدلال على النفقة في الإسلام. والثاني رأى بأنّ هذا النظام لم يدل على العدالة كليّة بإستدلال إلي الشركة. تقسّم هذه الأراء المتنوّعة على قسمين واق وإعتدال. كانت أسباب إختلاف طرز أفكارهم عواملا كثيرة منها الأول التربيـة، والثاني القوة في الكتابة وأجناس الكتب المتلوة، والثالث القوة في بحث المسائل الحكمية، والرابع أراء الأشخاص المحبوبين
ABSTRAK
Salah satu akibat perceraian sebagaimana diatur dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dibebankannya kewajiban pemberian nafkah ‘iddah, mut’ah dan h}ad}a>nah kepada mantan suami. Kewajiban ini berlangsung sampai berakhirnya masa ‘iddah dan dewasanya anak. Namun yang menarik adalah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menentukan jika PNS laki-laki menceraikan isterinya, maka dia wajib memberikan separuh atau sepertiga gajinya kepada jandanya sampai ia kawin lagi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang keadilan pembagian gaji PNS pasca perceraian dan latar belakang perbedaan konstruk pemikiran mereka tentang keadilan pembagian gaji PNS pasca perceraian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertumpu pada fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian pakar hukum di Kota Malang. Teknik analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang keadilan pembagian gaji PNS pasca perceraian beragam. Keragaman ini karena masing-masing memiliki argumentasi yang berbeda. Pertama, berpandangan bahwa aturan ini tidak adil dengan mendasarkan pemikiran mereka pada konsep nafkah; Kedua, berpendapat bahwa aturan ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dengan mendasarkan pemikiran mereka pada konsep syirkah. Keragaman pandangan ini diklasifikasikan kedalam dua tipologi, yaitu pandangan konservatif dan moderat. Kemudian perbedaaan konstruk pemikiran ini disebabkan karena beberapa faktor; Pertama, pendidikan yang pernah ditempuh; Kedua, tulisan dan buku-buku bacaan; Ketiga, intensitas dalam mengkaji isu-isu hukum; Keempat, tokoh intelektual yang diidolakan.
ABSTRACT
The legal consequences of divorcement as was reguleted by Islamic Jurisprudence, Law of Marriage no. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law are payment obligation of living wife, mut’a and cost of children care. This obligation has been applied until ending of idda and maturity of child. But the most interest of this problem is presence of government regulation no. 10 of 1983 juncto government regulation no. 45 of 1990 that has been determined salaries distribution to government employeed who divorced his wife until her second marriage.
The purposes of this research are to know the views of jurists at Malang about the justice of salaries distribution of government employees after divorcement and factors that caused their oppinions difference.
This research uses yuridical and sosiological approach that focus at phenomenology with qualitative research. Primary data collection was done by using interviewes and documentations with the jurists at Malang as research subjects, and technical analysis of data uses descriptive and qualitative model.
The results of this study showed that the views of jurists at Malang about the justice of salaries distribution of government employees after divorcement are diverse. This diversity happened because each of them had different argumentations. First, who said that regulation of salaries distribution of government employeed after divorcement was unfair, by using islamic living wife concept as argumentation. Second, whow viewed that regulation of salaries distribution of government employeed after divorcement didn’t show the fairness totality, by using shirkah concept as argumentation. These views diversity of jurists at Malang about the justice of salaries distribution of government employeed after divorcement be classified into two typologys, conservative and moderate. These diversity of jurists views construct were caused by several factors; (1) educational; (2) legal writings and literatures; (3) intention of legal issues study; (4) intelectual figures who idolized
Bukti Korespondensi Jurnal al-Mikraj: Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris
No full textThis research aims to describe the practice of bilateral inheritance among religious figures in Satreyan Village, Kanigoro Blitar District, then compare it with Hazairin's theory of bilateral inheritance to find out whether there are similarities in the legal explanation. This research is empirical juridical research using a comparative approach. The research results show that although both have the same spirit in efforts to accommodate equal inheritance rights for women and men, there are differences in legal reasoning. Bilateral inheritance among Satreyan religious figures was agreed upon in the heirs forum as an effort to sad dzariah without ignoring faraid. Meanwhile, Hazairin, in his bilateral inheritance, carried out new legal istinbath on inheritance verses and hadiths with different legal reasoning from the classical fuqaha
HADONAH IBU NON-MUSLIM MENURUT AL-NAWAWI DAN ABU ZAHROH PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN
No full textABSTRACTJurisprudence emerges from the dialectic of a faqih and his intellectual social environment. Hadonah by a non-Muslim mother according to al-Nawawi is not permitted because of the reasons for the maslahah and the benefits of Islam over other religions. This jurisprudence is influenced by the background of al-Nawawi who is a hadith scholar and a linguist. While Abu Zahroh tends to allow non-Muslim mothers to breastfeed Muslim children because a mother loves children more than a father, even though there are some exceptions. This thought was due to Abu Zahroh's social and intellectual background who tended to study jurisprudence across schools and studied positive law, philosophy, and non-Islam religion.Keywords: Hadonah, non-Muslim, al nawawi, abuzahroh, sociology of knowledg
فن التکرار کمصدر الالھام فی قصائد محمد بلقاسم: Repetition Art as a Source of Inspiration in Poems of Muhammad Belqasem
No full textThis research deals with a topic “Repetition Art as a Source of Inspiration in Poems of Muhammad Belqasem”. Many poets writs about their own lives emotions and expressions using their feeling of a spring board for exeativity. The beauty and complexity of the natural world often serve as powerful inspiration, leading poets to explore themes of life, death, and the passage of time. Although repetition has long existed in classical Arabic poetry, it has emerged as a modern stylistic device of expression because it is considered a phenomenon of recent prominent poetic text structure so that there is in every book of poems. It can have respectful aesthetic and psychological meanings reinforce the semantic and rhythmic movement in the poetic text. It aims at research paper to study the aesthetic of repetition in the poetry of Muhammad Belqasem Khumar, this study explores the nature of the technique, its structure, and aesthetic formulation, as well as the extent to which the poet employed it as a creative tool within his poetic texts
SURAT PERMOHONAN PENGUJI LAPORAN PPL VDR GELOMBANG 1
No full textSURAT PERMOHONAN PENGUJI LAPORAN PPL VDR GELOMBANG 1
Daftar nama
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL VDR Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tahun akademik 2020/2021
Nama
1. Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H.M.Si.
2. Dr. H. Asmawi, M.Ag.
3. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
4. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
5. Indri Hadisiswati, S.H., M.H.
6. Dr. H. M. Darin Arif Mu'alifin, S.H., M.Hum.
7. Ahmad Musonnif, M.H.I..
8. Dr. Zulfatun Nikmah, M.H.
9. Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
10. Abd. Khoir Wattimena, M.H.
11. M. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, S.Ag., M.Pd.I.
12. Lailatul Nikmah, M.Pd.
13. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
14. Khusnul Mufidati, M.Pd.I.
15. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy
16.Ahmadi Abdul Shomad FN, M.H.
17. Amilis Kina, M.E.I
18. Ladin, S.H.I., M.H.
19.Muhamad Sukur, M.Pd.I.
20. Nurush Shobahah, M.H.I.
21.Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.
22. Muhammad Mufti Al Anam, M.H.L
The Relevance Of The Book On Marriage Schedules By The Mufti Of The Kingdom Of Kubu, West Kalimantan To Fikih Subjects At Madrasah Aliyah
No full textThe Book of Marriage Schedules is the great work of Mufti Ismail Mundu, a book full of knowledge, a book that talks about marriage. This article aims to explore and examine the contents of the book Jadual al-Nikāh and its relevance to the jurisprudence curriculum at Madrasah Aliyah. Writing with a qualitative approach, and a philological (History) approach, namely to obtain content information, the form of text presented by the author of the book, and bibliographic methods, with textual data analysis techniques for the Marriage Schedule book by condensing the data, presenting the data and drawing conclusions. This research resulted in an overview of the contents of the Marriage Schedule book on the one hand and the PAI curriculum, especially Mapel Fiqh on the other hand. This research concludes that the relationship between the discussion of marriage jurisprudence in the Marriage Schedule and the Jurisprudence Curriculum has quite high relevance. Thus, it is hoped that this book can be used as a reference as an additional learning resource in the fiqh learning process. Another function is that this book can be used as a learning medium in SKI learning using an Islamic history approach, as a learning medium in learning local content using a historical approach to the development of Islam in West Kalimantan based on local wisdom
منهج المفتي محمد تقي العثماني في استعراض النوازل المالية كتاب البيوع في "صحيح البخاري" نموذجاً = The methodology of Muftī Muhammad Taqi Usmani in presenting unprecedented financial issues: Book of Sale of Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī as a case study = Metodologi kajian Mufti Muhammad Taqi Usmani dalam membincangkan permasalahan baru dalam sistem kewangan: bab di dalam Kitab Jual-Beli Sahih Bukhari sebagai kajian kes
No full textيعتبر كتاب "الجامع الصحيح" للإمام البخاري من المصادر المهمة في المكتبة الإسلامية، وخدمه العلماء بشروح مفصلة أو تعليقات موجزة. ومن العلماء المعاصرين الذين خَدموا هذا الكتاب بالشرح والتعليق المفتي محمد تقي العثماني (مواليد ١٣٦٢ه)، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في الأوساط العلمية والفقهية في العالم الإسلامي، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب مفيدة في التفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ الإسلامي. لقد صدرت للشيخ أمالٍ على "الجامع الصحيح" باسم "إنعام الباري" في ثماني مجلدات. تكمن أهمية هذه الورقة في أنها تدرس منهج المفتي العثماني في كتاب لم يُترجَم بعد إلى العربية. أمَّا الأسلوب المتبع في الورقة فهو البحث النوعي القائم على عرض ما ذكر في "إنعام الباري" وإعداد دراسة خاصة بمنهج المفتي العثماني لتساعد الباحثين وشراح الحديث في المستقبل عند خدمة كتب السنن والمسانيد. تتكون الورقة من ثلاثة مباحث. المبحث الأول: التعريف بالجامع الصحيح ومصنفه وأشهر شروحه، المبحث الثاني: التعريف بالمفتي العثماني ومؤلفاته، المبحث الثالث: منهج المفتي العثماني في النوازل الفقهية والحلول العصرية. استنتجت الورقة أن كتاب "إنعام الباري" يشكل إضافة فريدة في المكتبة الإسلامية كونه يعين طالب العلم والقارئ على ربط أحاديث "الجامع الصحيح" بمنظور عصري مع الاعتماد على التراث الفقهي المذكور في نصوص الحديث الشريف، وهناك اعتبارات عدة يأخذها المفتي العثماني في سبيل تحقيق الاجتهاد الفقهي في النوازل المالية، فمثلاً: تطبيق حكم الجواز في الحديث مع الصورة المعاصرة لتشابه الحال، وعدم سريان الحرمة لاختلاف الصورة أو الاستخدام المنشود، وتغير الأحكام بتغير الزَّمان، وعموم البلوى وفساد الذمم في هذا الزمان، وتطبيق نصِّ الحديث على النازلة، وكذلك فهم الصورة العلمية لاستنباط الحكم المذكور في الحديث الشريف.********************************
Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ by Imām al-Bukhārī is one of the important Islamic sources which had short and detailed commentaries by many scholars. Mufti Muhammad Taqi Usmani (b. 1942) is among the contemporary scholars who contributed to explaining the book. Mufti Usmani has many books in Tafsīr, Ḥadith, Fiqh and Islamic history. His lessons on Bukhārī were published in (8) volume book tilted Inʿām al-Bārī. This paper gains its significance because it is a paper in Arabic to study Mufti Usmani’s methodology in a book which has not been translated to Arabic or English. It follows the qualitative research in presenting Sh. Usmani’s writings in Inʿām al-Bārī, the outcome will help the researchers and commentary-writers in the future while working on references in Ḥadīth. The paper comprises of (3) sections. Firstly, introduction to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, its author and most famous commentary writers. Secondly: introduction to Mufti Usmani and his writings. Thirdly, the approach of Mufti Usmani in contemporary issues and their solutions. Overall the paper concluded that Inʿām al-Bārī represents a significant contribution to the Islamic library since it helps to corelate with contemporary issues based on juristic legacy given in the texts of Ḥadīth. Mufti Usmani makes several considerations while exercising juristic ijtihād on the financial unprecedented matters, for example: applying the permissibility ruling as given in Ḥadīth due to similarlity of cases, non-applicability of prohibition due to variance in the form or intended use, change of rulings based of changing times, spread of practice, degeneration of honesty in these times, applying text of the Ḥadīth on the unprecedented matter, and understanding the practical side to derive the ruling as mentioned in Ḥadīth.*************** Kitab Sahih Bukhari merupakan salah satu sumber rujukan Islam yang penting
dan sentiasa mendapat ulasan terperinci oleh para ulama. Mufti Taqi Usmani (d. 1942) merupakan seorang ulama kontemporari yang mempunyai sumbangan yang besar di dalam memberikan ulasan terhadap kitab ini. Mufti Usmani telah menerbitkan banyak kitab di dalam bidang Tafsir, Hadis, Fekah, dan Sejarah Islam. Penerangan beliau tentang Sahih Bukhari telah dinukilkan melalui kitab yang bertajuk Inʿām al-Bārī yang mempunyai lapan (8) jilid cetakan. Kertas kerja ini yang ditulis di dalam Bahasa Arab mempunyai kepentingan untuk meneliti Metodologi Mufti Usmani yang tidak pernah diterjemahkan kepada Bahasa Arab ataupun Bahasa Inggeris. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dalam membentangkan penulisan Mufti Usmani di dalam Inʿām al-Bārī, dan hasilnya akan membantu para penyelidik pada masa hadapan untuk membuat rujukan di dalam Hadis. Kertas kerja ini terbahagi kepada tiga (3) bahagian. Pertama, pengenalan kepada Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, pengarangnya dan para penulis yang berwibawa di dalam pengajian hadis. Kedua: pengenalan kepada Mufti Usmani dan penulisannya. Ketiga, pendekatan Mufti Usmani dalam isu-isu kontemporari dan kaedah penyelesaiannya. Secara keseluruhan, kertas kerja ini merumuskan bahawa Inʿām al-Bārī merupakan sumbangan yang sangat berharga kepada tamadun Islam kerana ia membantu untuk menghubungkan isu-isu kontemporari bersandarkan kepada hukum yang digariskan di dalam Hadis. Mufti Usmani telah membuat beberapa pertimbangan ketika menjalankan ijtihad-ijtihad hukum di dalam kewangan yang belum pernah terjadi, sebagai contoh: meletakkan hukum Harus ke atas kes-kes yang mempunyai persamaan seperti yang dijelaskan di dalam Hadis, tiada larangan khusus untuk situasi dan keperluan yang berbeza, perubahan hukum dan ijtihad selaras dengan peredaran masa, mengakui amalan dan
praktikal semasa, kurangnya nilai kejujuran pada masa kini, mengaplikasikan maksud hadis terhadap kes-kes baru, dan memahami urusan praktikal sebelum memuktamadkan satu hukum sepertimana yang ditekankan di dalam Hadis
- …
