377 research outputs found
Analisis Struktur Dan Nilai Moral Dalam Seri Cerita Rakyat Riau Karya Maria Rosa Anggraini, S.s.
No full textRakyak story is one of the fictional literary works in which there are elements that build the story and contain values that can be applied in human life. The lack of interest of teenagers today to read a folk tale due to the times, they chose to play gadgets and games. Though there are so many lessons and values in life that can be obtained in folklore. After reading the book collection of the Riau Folklore Series by Maria Rosa Anggraini, S.S. The author discovers the existence of structures and moral values in these literary works. Literary works in this contain the structure of the story that is in the form of themes, flow, background, figure, character and mandate, as well as moral values related to responsibility, conscience and obligation. This is what makes the writer interested in researching the collection of Riau Folklore Series by Maria Rosa Anggraini, S.S. Problems in this study 1) What is the structure contained in the collection of Riau Folklore Series compiled by Maria Rosa Anggraini, S.S.? 2.) What is the moral value contained in the collection of the Riau Folk Story Series compiled by Maria Rosa Anggraini, S.S. the scope of the study of literature, especially literary criticism that examines structure and moral values. The theory used to analyze the problem of this study is Priyatni (2012). Nurgiantoro (2013) and supporting theories such as Suroto (1990). Hamidy (2012). The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The techniques used in this study are documentation techniques and hermeneutical techniques. The data analysis technique is the presentation technique referred to by Hamidy, uu (2003). The results of this study suggest the elements of inter-national and moral values contained in the Riau Folklore Series by Maria Rosa Anggraini, S.S. Interinsic elements include 1) theme, 2) plot, 3) background, 4) character and character, 5) mandate. Whereas moral values include 1) moral values related to responsibility, 2) moral values related to conscience, 3) moral values related to obligations
STRATEGI LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS ANAK MELALUI HASTA KARYA (Studi Kasus di TK Kemala Bhayangkari 87 Mojokerto)
No full textFera Septiani Anggraini NIM 12306193011 “Strategi Layanan Bimbingan Belajar Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Hasta Karya (Studi Kasus di TK Kemala Bhayangkari 87 Mojokerto)” Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen Pembimbing Bapak Dzinnun Hadi, S.Sos.I., M.Pd
Kata Kunci : Strategi Layanan Bimbingan Belajar, Hasta Karya, Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas.
Penelitian ini berdasarkan temuan fenomena yang ada dilapangan yakni strategi layanan bimbingan belajar menggunakan metode demonstrasi, pengembangan kreativitas hasta karya di TK Kemala Bhayangkari 87 Mojokerto yakni origami dan kolase. Penelitian dilakukan sebagai penyebaran informasi strategi layanan bimbingan belajar untuk mengembangkan kreativitas anak melalui hasta karya dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kreativitas anak di TK Kemala Bhayangkari 87 Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada studi kasus, serta menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai 3 responden yakni guru di TK Kemala Bhayangkari Mojokerto. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan kreativitas hasta karya anak di TK Kemala Bhayangkari 87 Mojokerto memenuhi indikator-indikator kreativitas, strategi layanan bimbingan belajar dalam mengembangkan kreativitas hasta karya menggunakan metode demonstrasi dan faktor yang mempengaruhi kreativitas anak yakni waktu, dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, dan hubungan orang tua dengan ana
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ 45 PERIODE FEBRUARI 2015 – AGUSTUS 2015
No full textRIA ANGGRAINI. The Influence of Economic Value Added (EVA) and Market
Value Added (MVA) to Stock Price in Companies that Listed on LQ 45 in term on
February - August 2015. Script, Department Economics and Administration,
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2014.
This study aims at finding out if The Influence of Economic Value Added (EVA)
and Market Value Added (MVA) to Stock Price in Companies that Listed on LQ
45 in term on February - August 2015. The hypothesis of this study is : There is
Influence of Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) to
Stock Price in Companies that Listed on LQ 45 in term on February - August
2015. The method used is the author of the survey method with a quantitative
approach. This study population is the entire companies that listed on LQ 45 in
term on February – August 2015 this sampling technique is simple random
sampling as many 31 samples. Hypothesis states that either simultaneous or
partially independent variable affect the dependent variable of the study. Based
on the finding regression coefficient test simultaneous, the value of (4.338>3.34)
with a sig 0.023 it can be conclude that simultaneous EVA and MVA effect on
stock price. While the finding of the partial regression coefficient test, EVA 0.520
< Ttabel 2.04841and sig. 0.607 can be conclude that EVA no significant effect on
stock price, for MVA 2.910>2.04841 and sig. 0.007 it can be conclude that MVA
significant effect on stock price. Hypothesis states that either simultaneously or
partially one of the independent variable affect the dependent variable of the
study. While one independent variable do not affect dependent variable of the
study
ADVERBIA ZEHI DAN ZETTAI DALAM KALIMAT BAHASA JEPANG 日本語における副詞「是非」と「絶対」
No full textABSTRACT
Widyaningrum, Farizka Anggraini. 2019. “The Adverb Zehi and Zettai in Japanese Sentence”. Undergraduate Thesis, Japanese Language and Culture Department, Faculty of Humanities, Diponegoro University. The Advisor: Lina Rosliana, S.S., M.Hum.
In this writing thesis, the writer discussed ‘The Adverb Zehi and Zettai in Japanese Sentence’. The aim of these research are to describe the structure and the meaning of Japanese adverb such as zehi and zettai.
The writer obtained the data from anime and Japanese website. Those data were collected using note taking technique. Then, to analyze the structure and the meaning of adverb zehi and zettai, distributional methods applied. Whereas to explain the results of data analysis, the author uses informal methods.
Based on data analysis, it can be concluded that adverb zehi and zettai can explain nouns, adjectives, and verbs. But, adverb zehi cannot explain negative form words or sentences. Adverb Zehi has the meaning to show desire; strong intentions, requests, indicating definite meaning, and showing necessity. While zettai adverb has the meaning to show will, command; prohibition, denial, and show strong opinions.
Keywords: adverb, zehi, zetta
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015
No full textdan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelayanan publik ini, membuktikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk memberlakukan pembangunan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan di segala bidang, terutama pada aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia. Adapun pembangunan pada sektor ekonomi ini, secara spesifik harus dilakukan di semua wilayah Indonesia terutama pada wilayah perdesaan. Perekonomian nasional akan terwujud dengan baik apabila pembangunan perekonomian dari desa dilakukan secara maksimal, khususnya pengelolaan BUM Desa. Dengan dimaksimalkannya usaha desa ini, maka sumbangsih ekonomi perdesaan yang kuat, akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, ketika iklim perekonomian ditingkat kabupaten/kota yang baik, akan berdampak terhadap perekonomian ditingkat provinsi dan alhasil ketika tingkat perekonomian di provinsi membaik, maka ekonomi nasional yang diinginkan pemerintah akan terwujud
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
No full textPerimbangan keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan kecentuan-ketentuan
dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tapi yang
lebih penting lagi diimbangi dengan disesuaikannya antara dana dengan kebutuhan
daerah, dengan adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan
perimbangan keuangan dihrapkan pengelolaan keuangan dan pendistribusian
Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan sesuai dengnn yang diharapkan oleh semua
pibak
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU IBU DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT ANAK TERHADAP TINGGI DMF-T ANAK DI SDN KARANGREJO 2
No full textKaries ana
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
No full textPenataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan Retibusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Kabupaten Jember telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik. Retribusi pasar pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada penggunan jasa fasilitas dan prasarana pasar. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu : 1. Apakah pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah?
Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengeloalaan retribusi pasar Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (legal research). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.
pembahasan yang dieperoleh dari permasalahan yang pertama adalah Sistem pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pedagang. Petugas pasar kemudian membuat surat permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian di proses dan benda berharga
dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Porporasi merupakan falidasi benda berharga agar sah diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi kemudian masuk ke unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan retribusi. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang kedua adalah Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retibusi pasar awali dengan pedagang yang telah melakukan pembayaran retribusi, akan mendapatkan bukti tanda pembayaran berupa karcis bagi pedagang lesehan dan kwitansi bagi pedagang yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru tagih akan di setrokan ke bagian bendahara khusus penerima untuk kemudian dilakukan pembukuan rutin. Kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten jember. Sementara uang hasil pemungutan disetorkan ke rekening Dinas Pendadapatan Kabupaten Jember di buktikan dengan bukti penyetoran dari Dinas Pasar.
Kesimpulan yang di peroleh dari rumusan masalah yang pertama adalah pengelolaan penerimaan retribusi pasar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil pengamatan dilapangan. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang kedua, bahwa bentuk pertanggungjawaban penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh juru tagih langsung di berikan kepada bendahara penerima pengganti untuk kemudian di serahkan kepada bendahara penerima di dinas pasar yang selanjutnya akan di setorkan ke rekening Dinas Pendapatan Daerah.
Untuk itu saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pengelolaan retribusi pasar memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan tetapi perlu dilakukan pengkajian ulang terkait besaran retribusi los Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang masih relatif murah dengan melihat tingkat perekonomian pedagang yang semakin meningkat
Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Menuju Kemandirian Ekonomi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
No full textIndonesia merupakan negara dengan wilayah yang terdiri dari
kepulauan sabang sampai merauke dengan keaneka ragaman budaya serta
kekayaan sumber daya alamnya (SDA). Dengan luas dua pertiga dari total
keseluruhan wilayah Indonesia yang merupakan perairan laut yang terdiri
dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Keseluruhannnya adalah bagian
dari perairan teritorial dengan luas sekitar 3,1 juta km2. Pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya laut tersebut merupakan hak yang dimiliki
pemerintah indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu perairan
yang terletak di garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia dari 12-
200 mil. Selain sumber daya peraiaran, Indonesia juga tercatat sebagai
salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau
yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki garis
pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km2. Garis pantai yang begitu
panjang serta pulau–pulau yang berada di Indonesia belum sepenuhnya
dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk di sepanjang
garis pantai dan pulau
Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Melampaui Izin Tinggal di Indonesia
No full textWarga negara asing memilik hak untuk kerja di Indonesia harus memiliki izin KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang di keluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang. KITAS adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk mendapatkan izin tinggal sementara di wilayah tersebut. Ternyata terdapat hambatan-hambatan pihak imigrasi dalam memeriksa izin tinggal khususnya di KITAS kerja warga negara asing. Terdapat beberapa warga negara asing yang kedapatan oleh pihak imigrasi yang izin KITAS tidak sesuai dengan izin berlakunya, dan bahkan sampai masa berlakunya sudah daluarsa (expired) masih tetap tinggal di Indonesia. Seperti halnya terdapat warga negara asing yang bekerja di akan tetapi izin KITAS-nya sudah daluarsa. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Rumusan masalah dalam hal ini, adalah : (1) Apa akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia ? dan (2) Apa sajakah faktorfaktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap masalah izin tinggal warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia bahwa jika orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak membayar maka akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Kedua, Faktor utama terjadinya pelanggaran Kitas daluarsa atau (Overstay) adalah karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi perlu ditingkatkan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi hanyalah pemeriksaan dokumen-dokumen atau Visa terhadap orang asing dan orang asing yang melakukan pelanggaran pelanggaran pelanggaran Kitas daluarsa (Overstay) adalah tidak mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi sehingga merupakan kelalaian oleh orang asing. Agar Indonesia tetap aman dan tenteram diperlukan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Saran yang diberikan bahwa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 masih belum bisa di bilang efektif dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang di alami oleh Kantor Imigrasi seperti halnya minimnya dana dan prasarana yang di miliki oleh Kantor Imigrasi doi beberapa wilayah Indonesia, di tambah luasnya Wilayah kerja Imigrasi sehingga banyak terjadi adanya pelanggaran KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) daluarsa (Overstay) yang sering terjadi di wilayah kerja Imigrasi Kelas I Balikpapan. Selain itu juga Warga Negara Asing belum sepenuhnya mengetahui pentingnya Undangundang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap mereka, dengan semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Balikpapan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran Izin Tinggal. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak terbatas pada tindakan adminsitratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Fungsi pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi radikalisme dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama, koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat
- …
