10 research outputs found
Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari
This study aims to find a network of the phenomenon of the practice of elopement that occurs in the city of Padang. The aim of elopement in this discussion is more intended as an act of institutionalizing elopement in a negative sense, meaning that it violates the rules of religion, the state, and Minangkabau customary provisions which form the cultural locality of West Sumatra Province. The research question that is to be answer are how is the process of forming elopement networks?; what is the service pattern of the practice of elopement?; and what factors trigger the practice of elopement?. Research data obtained from observation, document study and interviews. This study tries to present data and qualitative analysis related to the problem of elopement in the city of Padang, which is the location where the research was conducted. From the research findings, it was concluded that even though it was prohibited by various norms, the existence of elopement services was recognized, the benefits were felt by elements of society, so that it continued to be accepted as a pattern of behavior and action as an alternative to marriage with various variant factors
Menguatkan Minat Siswa Terhadap Pelajaran
Minat tidak dibawa sejak lahir, minat merupakan hasil dari pengalaman belajar. Jenis pelajaran yang melahirkan minat itu akan menentukan seberapa lama minat bertahan dan kepuasan yang diperoleh dari minat. Minat tidak timbul secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang minat dan bagaimana menuatkan minat siswa terhadap pelajaran, sehingga siswa bukan belajar karena disuruh tetapi siswa belajar karena menyukai mata pelajaran tersebut
JARINGAN KAWIN LARI DI KOTA PADANG; Aktor, Pola Kerja, dan Respon Pemerintah
This article describes about the network of “eloping” located in Padang. Eloping is often be an alternativefor some married couples who obstructed due to various factors, such as parent’s disagree, polygamy withoutpermission, or the difficulty of the affairs of marriage because of custom. Padang is a place for some coupleselope. Initial search showed that there are at least two areas that are often targeted, namely Lubuk Buaya andBungus Teluk Kabung. The marriage certificate obtained from this process is the original marriage certificateissued by the Ministry of Religious Affairs. However, KUA address listed in most cases are not in Padang, butin districts located in Kerinci, Jambi. This fact indicates that the network actors are quite strong in Padang.Based on that need to be asked: what kind of elopement network that built up in Padang? Who are the actors?How does it work patterns? And how the government's response to this issue? To answer this question, the datawere collected through interviews, observation and document study. As an initial step, this article presents thedescriptive data and qualitative analysis
Fatayat NU Sumatra Barat dalam Genggaman “Duo Beradik” Husna & Azizah Aziz (1982-1992)
Artikel ini membahas tentang sejarah dan perkembangan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) di Sumatra Barat, khususnya pada masa kepemimpinan Husna Aziz dan Azizah Aziz. Awalnya, Fatayat NU di wilayah ini hadir sebagai perpanjangan sayap NU dalam rangka mendukung perolehan suara menjelang Pemilu 1971. Namun, organisasi ini mengalami kevakuman selama satu dekade akibat kebijakan "monoloyalitas terhadap Partai Golkar". Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap: (1) bagaimana perkenalan Husna dan Azizah Aziz dengan organisasi Fatayat NU, serta (2) bagaimana keduanya memperkenalkan dan mengembangkan organisasi tersebut kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Husna dan Azizah Aziz mengenal Fatayat NU melalui ayah mereka yang merupakan mustasyar PWNU Sumatra Barat pada masa itu. Upaya pengenalan organisasi dilakukan melalui kegiatan PKHA (Pendidikan Kader), pembentukan cabang-cabang di berbagai daerah di Sumatra Barat, serta kegiatan langsung kepada masyarakat seperti lailatul ijtima’, gotong royong bersama, dan pelatihan kader dasar.
Kata kunci: Fatayat NU; Sumatra Barat; Husna Aziz; Azizah Aziz; sejarah loka
Examining a Tuanku's Political Power in West Sumatra
This study examines the authority of a tuanku, a leader of the tarekat (mystical teaching) community in West Sumatra, Indonesia—a charismatic figure with a significant role in the region's socio‐ political landscape. He issues political statements or ‘political fatwa’ regarding a certain issue to help determine choices. As such, political leaders seek to win his favor for an advantage in political contests. Data were collected from in-depth interviews with teachers and congregational members of the tarekat community to examine a tuanku's charismatic authority in the socio-political dynamics. The study reveals that a tuanku’s influence is strong, his understanding of politics is closely related to the religious understanding of the tarekat school, and his charisma impacts the political choices of the tarekat community. This study contributes to the literature by providing evidence of a religious figure's charismatic authority in West Sumatra's socio‐political dynamics
MODERASI TAREKAT PERSPEKTIF SYEKH H. ALI IMRAN HASAN
This article discusses the views of Sheikh H. Ali Imran Hasan regarding tarekat moderation. This paper departs from the development of the tarekat and the attitude of exclusivity in charity, which is often a moderation process in the tarekat. According to Sheikh H. Ali Imran Hasan, knowledge and charity are two important aspects in studying the tarekat as well as monitoring the development of the tarekat. The method used in this research is descriptive qualitative. The conclusions of this study include: (1) the importance of a complete and comprehensive understanding in studying the tarekat (2) a rational and open attitude can eliminate boredom in thinking for students (3) the need to pay attention to public acceptance of the tarekat to avoi
PROBLEMATIKA HAK-HAK PEREMPUAN NIKAH DI BAWAH TANGAN PASCA ISBAT NIKAH: STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ISBATH NIKAH
Studi ini memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah. Nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap aturan perkawinan, baik aturan hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan di bawah tangan praktiknya ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 dan sesudah Tahun 1974 setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama selama perkawinan tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam maka bagaimanakah penyelesaiannya, dan bagaimana hak-hak perempuan sebagai istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Dengan teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Pada praktiknya, Pengadilan Agama Buktitinggi dan Pasaman Barat tentang perkara isbat nikah perkawinan dibawah tangan menetapakan bahwa perkawinan tersebut dapat diproses kepersidangan dan dibenar demi hukum, dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon.
Universalitas Syariat: Nilai-Nilai Transedental Dalam Eksistensi Manusia
This research article describes how the understanding of relation between all elements tis world which reflect of God’s law (sunnatullah). Due if a person begins to realize that he is part of the cosmic world, of course he tries to find the essence of this life in another dimension. It seems that heaven, which is described as a place of pleasure when Allah first created a human named Adam, is on a certain side of that part of the cosmic world. It is assumed that there is a planet that is perfect for supporting human life in other parts of that part of the cosmic world. This is very different from the heaven promised by Allah in the hereafter, giving rise to another interpretation that there is a very perfect planet to support human life. Then the words came down when Allah ordered the Prophet Adam after breaking His command to describe that the location of the promised heaven was above its meaning in the cosmic part itself. Because it is necessary to broaden the horizons of thinking that is more careful in capturing God's messages that are depicted in the qauniyah and qauliyah verses. For the reason, this article shows that many things are not explored in discussing the essence of the creation of Allah's creatures in this world.Artikel penelitian ini menguraikan tentang bagaimana pemahaman tentang hubungan antar seluruh unsur alam semesta yang merupakan refleksi dari hukum Tuhan (sunnatullah). Karena jika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari alam semesta, tentu ia akan berusaha mencari hakikat kehidupan tersebut pada dimensi yang lain. Tampaknya surga yang digambarkan sebagai tempat kenikmatan saat pertama kali Allah menciptakan manusia bernama Adam berada pada sisi tertentu dari bagian alam semesta tersebut. Diduga terdapat planet yang sangat sempurna untuk menopang kehidupan manusia di bagian lain dari bagian alam semesta tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan surga yang dijanjikan Allah di akhirat, sehingga memunculkan penafsiran lain bahwa terdapat planet yang sangat sempurna untuk menopang kehidupan manusia. Kemudian turunlah firman tersebut ketika Allah memerintahkan Nabi Adam setelah berbuka untuk menguraikan bahwa letak surga yang dijanjikan tersebut berada di atas maknanya pada bagian alam semesta itu sendiri. Karena itu perlu adanya perluasan cakrawala berpikir yang lebih cermat dalam menangkap pesan-pesan Tuhan yang tergambar dalam ayat-ayat qauniyah dan qauliyah. Oleh karena itu, tulisan ini menunjukkan bahwa banyak hal yang belum tereksplorasi dalam membahas hakikat penciptaan makhluk Allah di dunia ini
The Models of Nagari Indigenous Governments in West Sumatra
Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for indigenous communities to form indigenous village governments. Nagaris have an established government system, and yet it is getting blurry and dysfunctional institutionally as rules and regulations concerning village governments change. This study aims to explore and rediscover the nagari government models according to the Minangkabau customs. Data were collected with a mixed-method approach, including survey, observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. This study found that, first, there are two nagari government models in the Minangkabau customs, namely the aristocratic model and the democratic model. Second, the cultural identity of the Minangkabau society is reflected in the concept of banagari, as the traditional system and the government system as an autonomous and independent entity. Third, the nagari government system accommodates two systems that are running simultaneously, namely the state government system and the indigenous government system, in the context of banagari life by using a system that divides the government into three branches, namely an executive, a legislature, and a judiciary
