1,226 research outputs found
E-enterprise : business models, architecture, and components / Faisal Hoque.
No full textIncludes bibliographical references (p. [265]-271) and index.xx, 284 pages ;E-commerce is still a volatile industry, but each day a new enterprise pops up promising to be the next big thing. The real challenge is to understand what is involved in using the Internet as a means to building a successful business. Rather than coming up with marketing hooks and product innovations, e-Enterprise: Business Models, Architecture, and Components demystifies e-commerce and describes how a business should determine its own future by taking the next step and becoming an agile 'e-enterprise'. Faisal Hoque introduces the concept of high-level abstraction of business processes and application functionality that result in reusable business and technology components. He provides a methodology that is critical for all business leaders and technologists trying to build an enterprise on the internet
Perbandingan Pemilihan Presiden Indonesia dan Mesir (Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dustur Jumhuriat Misr Alearabiat 2014 [Konstitusi Republik Arab Mesir Tahun 2014])
No full textSetiap negara di dunia memiliki berbagai cara yang berbeda-beda dalam memilih kepala negaranya tidak terkecuali Indonesia dan Mesir. Indonesia dan Mesir adalah negara demokrasi yang menempatkan masyarakat untuk turut andil dalam jalannya pemerintahan. Turut berpartisipasinya rakyat di kedua negara ini tidak terjadi begitu saja melainkan ada latar belakang sejarah yang terjadi karena ketidakadilan rezim pemerintah yang berkuasa lama sehingga munculnya gerakan yang menginginkan perubahan untuk mengarahkan ke arah demokrasi yang sesungguhnya termasuk dalam pembaruan cara pemilihan presiden.Pemilihan presiden Indonesia dan Mesir akhirnya melibatkan masyarakat secara langsung namun kedua negara memiliki ketentuannya masing-masing dalam melaksanakan pemilihan presiden tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dan Mesir, bagaimana ketentuan pemilihan presiden Indonesia dan Mesir dan bagaimana perbedaan dan persamaan pemilihan presiden Indonesia dan Mesir. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kepustakaan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari naskah konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel di berbagai website dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Mesir mempunyai sistem pemerintahan yang tidak sama, Indonesia menganut sistem presidensial sementara Mesir menganut sistem semi presidensial. Indonesia dan Mesirpernah mengalami pemerintahan rezim otoriter yang berkuasa lama.Ketentuan pemilihan presiden terkait syarat pencalonan presiden, Mesir memperbolehkan kandidat mencalonkan diri dengan jalur independen sementara Indonesia harus melalui partai politik. Kedua terkait lembaga pemilu, Indonesia memiliki tiga lembaga pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP yang independen sementara Mesir hanya memiliki satu lembaga pemilu yaitu Sultat Alaintikhabat Alwatania (Otoritas Pemilihan Nasional) yang terdiri dari hakim-hakim pengadilan. Ketiga terkait peran partai politik, Partai Politik Mesir dapat melakukan pencalonan kandidat presiden namun hanya lewat keterwakilan anggota-anggotanya di Maglis al-Nowwab (Dewan Perwakilan Rakyat) sementara Indonesia harus melalui partai politik. Persamaan dalam pemilihan presiden Indonesia dan Mesir ialah sama-sama menggunakan sistem pemilu dengan urutan mekanisme yangsama dimulai dari pendaftaran bakal calon presiden sampai pada pelantikan presiden.130 HalamanSkripsi Sarjan
Author highlights social media’s dominant role in today’s world at book launch
No full textThis article covers the launching of Dr Aasim Sajjad Akhtar’s book ‘The Struggle for Hegemony in Pakistan: Fear, Desire and Revolutionary Horizons’ at IBA City camus. IBA Executive Director Dr S Akbar Zaidi, visiting faculty at IBA Abira Ashfaq, and lawyer Faisal Siddiqui, and the author all talked at the book launching panel discussion
APPENDIX. Continued in A new species in the Hipposideros bicolor group (Chiroptera: Hipposideridae) from Peninsular Malaysia
No full textAPPENDIX. ContinuedPublished as part of Murray, Susan W., Khan, Faisal A. A., Kingston, Tigga, Zubaid, Akbar & Campbell, Polly, 2018, A new species in the Hipposideros bicolor group (Chiroptera: Hipposideridae) from Peninsular Malaysia, pp. 1-29 in Acta Chiropterologica 20 (1) on page 27, DOI: 10.3161/15081109ACC2018.20.1.001, http://zenodo.org/record/394484
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
No full textThe President of the Republic of Indonesia in the presidential system of government domiciled as the head of state and head of Government, article 4 paragraph (1) of the Constitution 1945 confirms the President holds government authority. As head of government power of the great president. The president in Indonesia, wielding government power, in addition the President holds the power in forming legislation. The amendment of Article 5 paragraph (1) of the Constitution 1945 and the amendment of Article 20 paragraph (1) of the Basic Law is a package of changes of the Constitution which is very basic in our constitutional system. The change was made to re-arrange the authority of the original legislation that the president turned into the authority of the House of Representatives.
This research aims to be able to know what the relationship between the House of Representatives and the President before or after the change of Constitution 1945, and to be able to know how the establishment of legislation is good and how The President's authority to form legislation. This research is the amendment of Article 5 paragraph (1) of the Constitution 1945 and the amendment of Article 20 paragraph (1) of the Constitution is a package of changes of constitutional constitutions that is very basic in our constitutional system. Peelitian is normative juridical, which is research conducted by reviewing the regulations per-law – invitations that apply or applied to a particular legal problem. Normative research is often referred to by doctrinal research, i.e. research that is the study object is a per-law regulatory document – Invitation and library Research.
In the formation of legislation, post-amendment of the President's authority in the establishment of legislation is no longer dominant when we compare with the president's authority in the establishment of legislation before changes are made, President's power is so dominant. After the amendment of the Constitution 1945, it was seen that legislative power was under the authority of the Representative Council and the President acted as legislators who had the right of initiative to submit a bill to the House of Representatives.Presiden Republik Indonesia dalam system pemerintahan Presidensial berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) undang-undang dasar 1945 menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan kekuasaan Presiden besar. Presiden di Indonesia, memegang kekuasaan pemerintahan, di sampingitu Presiden memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Perubahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar merupakan satu paket perubahan konstitusi yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengatur ulang kewenangan pembentukan undang-undang yang semula ada pada diri Presiden beralih menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui seperti apa hubungan antara dewan perwakilan rakyat dan presiden sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945, serta untuk dapat mengetahui bagaimana pembentukan undang-undang yang baik dilakukan dan bagaimana besarnya kewenangan Presiden dalam membentuk undang-undang. Penelitian ini bersifat Perubahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar merupakan satu paket perubahan konstitusi yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan per – undang – undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hokum tertentu. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan per- undang – undangan dan bahan pustaka (Library Research).
Dalam pembentukan undang-undang, pasca perubahan terlihat kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak lagi dominan apabila kita bandingkan dengan kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebelum dilakukan perubahan, dimana kekuasaan Presiden begitu dominan. Pasca perubahan UUD 1945, terlihat bahwa kekuasaan legislatif berada dibawah kekuasaan Dewan Perwakian Rakyat dan Presiden bertindak sebagai Co Legislator yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.133 HalamanTesis Magiste
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
No full textThe President of the Republic of Indonesia in the presidential system of government domiciled as the head of state and head of Government, article 4 paragraph (1) of the Constitution 1945 confirms the President holds government authority. As head of government power of the great president. The president in Indonesia, wielding government power, in addition the President holds the power in forming legislation. The amendment of Article 5 paragraph (1) of the Constitution 1945 and the amendment of Article 20 paragraph (1) of the Basic Law is a package of changes of the Constitution which is very basic in our constitutional system. The change was made to re-arrange the authority of the original legislation that the president turned into the authority of the House of Representatives.
This research aims to be able to know what the relationship between the House of Representatives and the President before or after the change of Constitution 1945, and to be able to know how the establishment of legislation is good and how The President's authority to form legislation. This research is the amendment of Article 5 paragraph (1) of the Constitution 1945 and the amendment of Article 20 paragraph (1) of the Constitution is a package of changes of constitutional constitutions that is very basic in our constitutional system. Peelitian is normative juridical, which is research conducted by reviewing the regulations per-law – invitations that apply or applied to a particular legal problem. Normative research is often referred to by doctrinal research, i.e. research that is the study object is a per-law regulatory document – Invitation and library Research.
In the formation of legislation, post-amendment of the President's authority in the establishment of legislation is no longer dominant when we compare with the president's authority in the establishment of legislation before changes are made, President's power is so dominant. After the amendment of the Constitution 1945, it was seen that legislative power was under the authority of the Representative Council and the President acted as legislators who had the right of initiative to submit a bill to the House of Representatives.Presiden Republik Indonesia dalam system pemerintahan Presidensial berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) undang-undang dasar 1945 menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan kekuasaan Presiden besar. Presiden di Indonesia, memegang kekuasaan pemerintahan, di sampingitu Presiden memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Perubahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar merupakan satu paket perubahan konstitusi yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengatur ulang kewenangan pembentukan undang-undang yang semula ada pada diri Presiden beralih menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui seperti apa hubungan antara dewan perwakilan rakyat dan presiden sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945, serta untuk dapat mengetahui bagaimana pembentukan undang-undang yang baik dilakukan dan bagaimana besarnya kewenangan Presiden dalam membentuk undang-undang. Penelitian ini bersifat Perubahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar merupakan satu paket perubahan konstitusi yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan per – undang – undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hokum tertentu. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan per- undang – undangan dan bahan pustaka (Library Research).
Dalam pembentukan undang-undang, pasca perubahan terlihat kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak lagi dominan apabila kita bandingkan dengan kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebelum dilakukan perubahan, dimana kekuasaan Presiden begitu dominan. Pasca perubahan UUD 1945, terlihat bahwa kekuasaan legislatif berada dibawah kekuasaan Dewan Perwakian Rakyat dan Presiden bertindak sebagai Co Legislator yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.133 HalamanTesis Magiste
KONSUMSI GULA MENURUT TINGKAT PENDAPATAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)
Get PDFFaisal Akbar "Konsumsi Gula Menurut Tingkat Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)". Di bawah bimbingan Bapak Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A sebagai pembimbing utama dan lbu Dr. Ir. Safrida, M.Si sebagai pembimbing kedua.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi gula di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi gula di Kola Banda Aceh. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi gula di Kola Banda Aceh dan apakah tingkat pendapatan pada rumah tangga mempengaruhi konsumsi gula di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah "Metode survey" dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (Stratified Sampling). Jumlah keluarga sampel yang ditetapkan sebesar 30 kepala keluarga dari jumlah populasi sebanyak 1140 kepala keluarga. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa gula pasir dan gula merah dikonsumsi pada setiap tingkat pendapatan sedangkan gula tropicanaslim hanya dikonsumsi pada pendapatan tinggi dan menengah serta pada responden berpendapatan tinggi mengeluarkan biaya tertinggi untuk mengkonsumsi gula setiap bulannya yaitu sebesar Rp 99.580,- sedangkan responden berpendapatan menengah mengeluarkan biaya terendah yaitu sebesar Rp 80.795,- dan responden berpendapatan rendah mengeluarkan biaya sebesar Rp 82.000,-.Dari hasil analisis secara serempak nilai Significant F adalah 0.00 berpengaruh nyata pada 20 persen dengan koefisien determinasi R2= 99,6 persen sedangkan hasil analisis secara parsial menunjukkan harga gula pasir (X1), harga gula tropicanslim (X2), pendidikan (X5), berpengaruh nyata terhadap permintaan gula pasir sedangkan tingkat pendapatan (X3), jumlah tangungan (X4) dan kesehatan (X6) tidak berpengaruh terhadap permintaan gula pasir di Kota Band
PENGARUH POLA TANAM TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR
Get PDFFaisal Akbar dengan judul skripsi " Pengaruh Pola tanam terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar " dengan pembimbing utama ibu Agustina Arida. S.P. M.Si, dan pembimbing kedua bapak Ir, Kadir JailaniPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani padidi Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pola tanam terhadap pendapatan usahatani padi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah usahatani padi - kedelai dapat mcmberikan pendapatan yang layak kepada petani. Apakah faktor pola tanam berpengaruh terhadap pendapatan petani padi.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupeten Aceh Besar yang terdiri dari 18 desa. Dengan objek penelitian ini adalah petani yang yang menerapkan pola tanam padi - padi dan petani yang menerapkan pola tanam padi - kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel random sampling dengan sampel sebanyak IO orang.Pendapatan rata - rata per hektar per tahun pada pola tanam padi -padi yaitu sebesar Rp. 5.663.320,-per Ha, Pendapatan rata - rata per hektar per tahun pada pola tanam padi -kedelai yaitu sebesar Rp. 6.3125.799,-per Ha, dan biaya produksi rata -rata per hektar per tahun pada pola tanarn padi - padi yaitu Rp,1.165.840,-per tahun dan biaya produksi rata rata per hektar per tahun pada pola tanarn padi - kedelai pada tanaman kedelai yaitu Rp, 639.757,-per tahun dan biaya produksi rata rata per hektar per tahun pada pola tanam padi - kedelai pada tanaman padi yaitu Rp, 822.844.-per tahun, sehingga dengan demikian diperoleh t cari = 2,83 dan t tabel 0.05 = 1.86 yang menunjukkakan perbedaan yang nyata dimana t cari > t tabel. Berarti petani yang menerapkan pola tanam padi kedelai lebih menguntungkan dari pada petani yang menerapkan pola tanam padi - padi.Dianjurkan kepada petani untuk dapat meningkatkan pendapatan usahataninya dengan menerapkan pola tanam padi -kedelai dimana penerapan pola ini tidak memerlukan perluasan lahan. dan pengunaan tenaga kerjanya dalam keluarga sehingga petani tidak mengeluarkan biaya untuk pembayaran upah tenaga kerja
Idols, Commodities and Islam, by Faisal Devji
No full textIdols, Commodities and Islam. Conference given by Faisal Devji, held at the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 7 May 2019. Faisal Devji is professor of history at the university of Oxford. and Zaheer Kazmi, He is the author of Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity (Hurst, 2005), The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics (Hurst, 2009), The Impossible India: Gandhi and the Temptation of Violence (Harvard Universit..
PENGARUH KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN USAHA : Survei pada Pengusaha di Industri Genteng Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
Get PDFABSTRAK
Faisal Khoirul Akbar (0900990), “Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha (Survei pada Pengusaha di Industri Genteng Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)”. Di bawah bimbingan Dr. B Lena Nuryanti, M.Pd.
Sektor industri merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Keberhasilan usaha suatu industri dapat dinilai ketika suatu perusahaan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan organisasi. Sebagian besar keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki pengusaha karena kompetensi kewirausahaan berkaitan erat dengan kemampuan pengusaha mempertahankan usahanya untuk mencapai keberhasilan.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) memperoleh temuan mengenai kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pengusaha, 2) memperoleh temuan mengenai keberhasilan usaha yang dicapai oleh perusahaan, 3) memperoleh temuan mengenai seberapa besar kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pengusaha dapat mempengaruhi keberhasilan usaha baik secara simultan maupun parsial. Objek penelitian ini adalah pengusaha di Industri Genteng Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha sebagai variabel tidak bebas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, verifikatif, dan metode yang digunakan adalah explanatory survey dengan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel 72 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah path analysis dengan alat bantu software komputer SPSS 21.0. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menyatakan bahwa kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha sebesar 72,4%. Dari hasil penelitian terhadap pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kompetensi kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan usaha.
Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis jalur terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha dalam penelitian ini bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial.
Kata kunci: kompetensi kewirausahaan, keberhasilan usaha
ABSTRACT
Faisal Khoirul Akbar (0900990), "Effect of Entrepreneurship Competencies for Business Success (Survey on Employers in the Tile Industry Jatiwangi Majalengka District)”. Under the guidance of Dr. B Lena Nuryanti, M.Pd.
The industrial sector is a sector that has a major contribution to improving the economy of a region. The success of the business of an industry can be assessed when a company successfully achieve the goals or objectives set an organization. Most of the success of the business is determined by the competence of entrepreneurs as entrepreneurial competencies related to the ability to maintain business entrepreneurs to achieve success.
This study aims to 1) obtain findings on entrepreneurial competencies owned by entrepreneurs, 2) obtain discovery regarding business success achieved by the company, 3) obtain discovery regarding how much entrepreneurial competencies owned by entrepreneur can affect the success of the business either simultaneously or partially. Object of this study is a businessman in the Tile Industry Jatiwangi Majalengka District. The independent variable in this study is the entrepreneurial competence to business success as the dependent variable. This type of research is descriptive, verification, and the method used is explanatory survey with random sampling techniques, with a sample of 72 respondents. Data analysis technique used is the tool path analysis with SPSS 21.0 computer software. The results obtained in the study stated that the effect on the success of the entrepreneurial competencies of business 72.4 %. From the results of the study to test the hypothesis can be seen that entrepreneurial competence has a positive influence on the success of the business.
Based on the results of research through path analysis found a significant effect of entrepreneurial competencies to business success in this study that these two variables have a significant effect either simultaneously or partially.
Keywords : entrepreneurial competencies , business succes
- …
