1,720,965 research outputs found
Juridical Analysis Of Credit Agreements With Shopee Paylater
Full text linkTechnological developments have an impact on today's business world. Shopee is an online buying and selling application with payment methods made online, namely through the shopee paylater feature or what can be called an online credit agreement. However, there are several cases of default on credit agreements made through the shopee paylater feature. The purpose of this study is to analyze the form and legitimacy of the shopee paylater and settlement of default cases that occur in credit agreements through the shopee paylater. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the form of the shopee paylater credit agreement is a standard form of agreement and has legal validity based on the Civil Code. Then the standard agreement is also an implementation of the principle of contractual freedom. If there is a default case in the credit agreement through the shopee paylater, it can be resolved through litigation and non-litigation.
Keywords: Credit, Agreement, ShopeePerkembangan teknologi berdampak pada dunia bisnis saat ini. Shopee adalah aplikasi jual beli online dengan metode pembayaran yang dilakukan secara online yaitu melalui fitur shopee paylater atau yang bisa disebut perjanjian kredit online. Namun, ada beberapa kasus wanprestasi atas perjanjian kredit yang dilakukan melalui fitur shopee paylater. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan legitimasi shopee paylater dan penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit melalui shopee paylater. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian kredit shopee paylater merupakan bentuk perjanjian baku dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan KUH Perdata. Kemudian perjanjian baku juga merupakan implementasi dari prinsip kebebasan berkontrak. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui shopee paylater, dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
 
Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja
Full text linkBanyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut.Banyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut
TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA : TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
No full textIndonesia is a state of law. This is due to the existence of a fundamental judicial power that adheres to the principles of the administration of judicial power. One of the principles is the principle of simple, fast and low cost. This is manifested in the settlement of a simple lawsuit. The purpose of this study is to analyze the challenges of settling a simple lawsuit. The research method used is normative juridical and uses juridical and theoretical foundations in analyzing this research. The theory used is the Theory of Legal Certainty by Gustav and Theory of Legal Systems by Lawrence. The results of the study, it was found that Indonesia has provided legal certainty in the settlement of simple lawsuits by stipulating this in PERMA Number 4 of 2019. However, its application still varies based on obstacles caused by legal culture.Indonesia is a state of law. This is due to the existence of a fundamental judicial power that adheres to the principles of the administration of judicial power. One of the principles is the principle of simple, fast and low cost. This is manifested in the settlement of a simple lawsuit. The purpose of this study is to analyze the challenges of settling a simple lawsuit. The research method used is normative juridical and uses juridical and theoretical foundations in analyzing this research. The theory used is the Theory of Legal Certainty by Gustav and Theory of Legal Systems by Lawrence. The results of the study, it was found that Indonesia has provided legal certainty in the settlement of simple lawsuits by stipulating this in PERMA Number 4 of 2019. However, its application still varies based on obstacles caused by legal culture
PENGIKATAN KREDIT TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DALAM PROSES TURUN WARIS DI KOTA BATAM
Full text linkDi masa modern saat ini, teknologi mulai semakin maju, dan usaha ekonomi kreatif mulai bermunculan. Namun dengan keterbatasan ekonomi apakah memungkinkan para debitur yang hendak mengajukan pinjaman kredit menjadikan tanah warisan sebagai jaminan pinjaman kredit kepada perbankan. Syarat untuk mengajukan kredit kepada bank untuk objek hak atas tanah yang masih menjadi harta warisan harus dibalik nama terlebih dahulu. Tanah Warisan yang dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan adalah tanah warisan yang telah melalui prosedur turun waris. Masyarakat belum mengetahui bahwasannya objek warisan hak atas tanah harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dijadikan jaminan atas kredit. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang proses pencairan kredit terhadap jaminan yang akan dijadikan sebagai objek dari kredit tresebut. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari undang-undang, karya ilmiah, dan hasil. Dari hasil observasi, para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan untuk didaftarkan berkasnya di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para ahli warisdalam sertipikat tanah, setelah selesai proses turun waris, maka akan dilanjutkan dengan pembebanan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 19, yang berbunyi untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertipikat hak atas tanah harus didaftarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3 dijelaskan terkait tujuan pendaftaran
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia
Full text linkMoney laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legal/legal activities. Data obtained based on the Anti-Money Laundering and Terrorism Statistical Bulletin by the Center for Financial Transactions and Analysis Services in June 2019, there were 459,951 Suspicious Financial Transaction Reports during the period January 2003 to June 2019 received by PPATK. Types of research used in the study This is a normative juridical research that is used to review the legislation. It is useful for academic purposes which is used for academic purposes and can be used to compose academic works. With the new provisions, the implementation of regulations for KUPVA BB operators and Payment System Service Providers (PJSP) has been integrated. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Legal Analysis Regarding Donation Fraud Through Online Media
Full text linkIndonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is that this research discusses current issues where fraud is carried out using sophisticated technology, namely through cyberspace, even fraud can also be carried out for the reason of a good cause, namely making a donation. The purpose of this study is first, to analyze the laws governing online donation fraud. Second, to identify cases or phenomena regarding fraud that occur online and resolve these cases. then through this research can produce a recommendation or legal solution will be found in overcoming the online fraud case. The method in this study is normative juridical which uses a statutory approach consisting of laws, namely Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection. Then the data collection technique is through literature studies and studies through fraud cases that have occurred. Based on the results of the research, it was found that online donation fraud cases are currently being tried using the criminal law code and the law on information and electronic transactions. However, the two regulations have different elements of fraud and sanctions. Even though Indonesia has a regulation that specifically regulates the collection of donations, however, these two regulations do not regulate the forms of donations that can be made online.Indonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is that this research discusses current issues where fraud is carried out using sophisticated technology, namely through cyberspace, even fraud can also be carried out for the reason of a good cause, namely making a donation. The purpose of this study is first, to analyze the laws governing online donation fraud. Second, to identify cases or phenomena regarding fraud that occur online and resolve these cases. then through this research can produce a recommendation or legal solution will be found in overcoming the online fraud case. The method in this study is normative juridical which uses a statutory approach consisting of laws, namely Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection. Then the data collection technique is through literature studies and studies through fraud cases that have occurred. Based on the results of the research, it was found that online donation fraud cases are currently being tried using the criminal law code and the law on information and electronic transactions. However, the two regulations have different elements of fraud and sanctions. Even though Indonesia has a regulation that specifically regulates the collection of donations, however, these two regulations do not regulate the forms of donations that can be made online
- …
