38 research outputs found
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK
Get PDFTujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Charles O. Jones implementasi kebijakan mencakup Aktivitas Organisasi, Interprestasi, dan Aplikasi/Penerapan. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Informan yaitu Camat Muruk Rian, Kepala Desa dan staf desa Rian dan Desa Kapuak. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi/Catatan Lapangan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak dari aspek aktivitas organisasi belum berjalan dengan maksimal disebabkan pembagian tugas tidak merata dan tidak disertai dengan petnjuk teknis yang jelas pada staf desa Rian dan Desa Kapuak. Dari aspek aktivitas interprestasi yaitu pemahaman staf desa mengelola administasi umum masih kurang, kepatuhan staf desa belum berjalan dengan baik, kesadaran staf desa mengurus administrasi umum sudah baik, tanggung jawab dan loyalitas belum maksimal. Dari aspek Aplikasi/Penerapan, desa Rian dan Desa Kapuak sudah memiliki SOP. Sedangkan ketelitian dan ketertiban kerjasama belum berjalan dengan baik. Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak yaitu (1) faktor pendukung: (a) adanya pelatihan dari kecamatan, (b) peran kepala desa sebagai motivator, (c adanya dana desa, (d) adanya sarana dan prasarana. (2) Faktor penghambat yaitu (a) Kemampuan aparatur desa masih terbatas, (b) jumlah aparatur desa yang masih kurang, (c) tanggung jawab aparatur desa kurang. Rekomendasi yaitu perlu peningkatan SDM secara kualitas dan kuantitas, pembinaan berkala dan perlu penerapan displiner
Impact of an Infrastructure Development Policy on Health, Poverty & Crime Actions in Indonesia (Case Study in Majalengka District)
Get PDFWith the construction of toll roads, the welfare of the people in the area has also changed. Toll road infrastructure plays a very important role in supporting the economy, social, culture, unity, and dynamics of community life. Majalengka Regency is one of the areas affected by the construction of the Cipali Toll Road (Cikampek-Palimanan). The results showed that in 2014, the life expectancy at birth in Majalengka Regency was only 68.66 years, and in 2019 it had reached 69.97 years. 85.43 percent of households live in their own houses, the remaining 14.57 percent of households live in houses that are not their own. When viewed at a glance, the percentage of own homeownership status in the 2018-2019 period, it can be seen that the percentage of the population who live in their own homes has increased by around 7 percent. The poor population in Majalengka Regency in total showed a downward trend during the 2015-2019 period (a condition in March). In 2015, the number of poor people was 167.50 thousand people or 14.19 percent of the total population of Majalengka Regency. In the 2019 period, the population who became victims of crime continued to experience a decline by 0.72 points to 0.88 percent compared to 2018 which reached 1.60
Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di kabupaten Bulungan
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan terhadap enam faktor teori van meter dan van horn yaitu : (1). Standard dan Tujuan Kebijakan, (2). Sumber Daya, (3 Komunikasi antar Organisasi, (4). Karakteristik Agen Pelaksana, (5). Lingkungan ekonomi, sosialisasi dan politik, (6). Sikap para pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan purposive sampling melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Data dianalisa dengan menggunakan reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan Hasil pembahasan dan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan yang di anlisis melalui enam faktor berdasarkan teori Van Meter dan Van Hurm pada umumnya sudah berjalan efektif narnun ada dua faktor yang masih kurang maksimal dikarenakan belum sepenuhnya pengajuan kegiatan mengacuh kepada visi misi daerah tentang pengembangan wisata, seni, budaya, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana sangat kurang, namun ada empat faktor yang sudah berjalan dengan baik dan mendukung. Karena itu disarankan agar lebih banyak melakukan evaluasi dan revisi terhadap sasaran dan target program di sesuaikan
dengan visi misi daerah dan kondisi anggaran, mempertahankan faktor-faktor yang sudah beijalan dengan baik dan mengavaluasi mekanisme penganggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas dan proposional dalam mengalokasikan belanja untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB): STUDI PADA KECAMATAN PEKALIPAN, KOTA CIREBON
Get PDFStunting menjadi permasalahan kesehatan yang memengaruhi kualitas penduduk di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan dalam pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pejabat DP3APPKB, Tim Pendamping Keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di Kecamatan Pekalipan telah mencakup upaya penciptaan lingkungan yang mendukung melalui sosialisasi dan penyuluhan. Namun, penguatan kapasitas masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga. Kesimpulannya, upaya pencegahan stunting oleh DP3APPKB di Kecamatan Pekalipan telah memenuhi tahapan enabling dan empowering, namun tahapan protecting belum optimal. Stunting is a health problem that affects the quality of the population in Cirebon City. This study aims to analyze empowerment efforts in stunting prevention carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) in Pekalipan District, Cirebon City. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected from various stakeholders, namely DP3APPKB officials, the Family Assistance Team, and the local community. The results show that empowerment efforts in Pekalipan Sub-district have included efforts to create an enabling environment through socialization and counseling. However, capacity building still faces challenges, such as the lack of training for the Family Facilitator Team. In conclusion, stunting prevention efforts by DP3APPKB in Pekalipan Sub-district have fulfilled the enabling and empowering stages, but the protecting stage has not been optimal
Public Perception Analysis of Digital Population Identity Policy in Pontianak City Using Technology Acceptance Model (TAM) Approach
Get PDFThis study aims to analyze public awareness, perception, and acceptance of the implementation of the Digital Population Identity (DIC) policy in Pontianak City. Using a theoretical framework that integrates the technology acceptance model (TAM), the theory of risk and negative consequences, and the theory of organizational trust, this study explores factors such as usefulness, ease of use, user experience, social influence, facilitating conditions, awareness, perception, and public acceptance of DIC. A questionnaire-based survey was applied to the Pontianak City community selected through a stratified random sampling method. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics to identify relationships between variables and evaluate factors that influence DIC adoption. The findings of this study are expected to provide relevant information for policymakers to develop strategies for implementing more adaptive and inclusive DIC policies. In addition, this study also identifies local challenges in implementing DIC, including data security and technology access, which can be a basis for developing digital policies in the future
The Effect of Service Quality and Facilities on Inpatient Satisfaction at Malinau Regional General Hospital
Get PDFThis study aims to analyze how and to what extent the quality of service and facilities influence the satisfaction of inpatients at Malinau Hospital on the satisfaction of inpatients at Malinau Hospital, partially and simultaneously. The type of research used is a quantitative approach with a cross sectional study design with the aim of describing and analyzing whether there is a relationship between the independent variable and the dependent variable. The population in this study, the number of inpatient visits from June to October 2023 was 1,152, with a research sample of 92 respondents. Data collection techniques used questionnaires, interviews and documentation studies. The data analysis technique uses SPSS version 25. The results of the research obtained a multiple linear regression equation Y = 5.119 + 0.064 significant impact on the satisfaction of inpatients at Malinau District Hospital. The simultaneous test (F test) shows that the quality of services and facilities have a significant effect on the satisfaction of inpatients at Malinau Hospital simultaneously. The partial coefficient of determination (R2) shows that the variables (X1), (X2) are able to explain the variable (Y) by 55.0%. Meanwhile, the remaining 45.0% is explained by other variables not identified in this study
Determinan pelembagaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam pembangunan desa :: Suatu analisis mengenai faktor kepemimpinan, program dari komunikasi pengaruhnya terhadap derajat pelembagaan LKMD di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten DT.II Cianjur, Jawa Barat
No full textImplementation of the Teacher Certification Allowance Policy in Nunukan District, Nunukan Regency
Get PDFThe background of this research is that the utilization of teacher certification allowances has not been maximized, has not been able to improve teacher competence, and has not seen the impact of certification on improving learning. This study aims to analyze the implementation of teacher certification allowance policies in Nunukan Regency; including knowing the inhibiting factors and strategies to overcome these obstacles. The theory of policy implementation used is from Van Meter van Horn (1975), which consists of Policy standards and targets; Resources Communication between organizations, Characteristics of implementing agencies; Social, economic and political conditions. The research approach is qualitative using case studies. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants in this study were the Head of the Education Office, the Head of the GTK Department of Education, the Principal, and each school operator. The results showed that the implementation of the teacher certification allowance policy in Nunukan Regency was carried out well, this can be seen from the policy standards and targets that are used as a reference in its implementation, the adequacy of adequate human resources, facilities, and finances. Communication is also carried out well between the education office and the school. The characteristics of implementing agents, social, economic, and political conditions, and dispositions are also going well. The inhibiting factor for the implementation of this policy is that there are still teachers in schools who are unable to fulfill the teaching load 24 hours per week due to limited classes in each school and the additional duties of the teacher, namely as a homeroom teacher, OSIS coach, and extracurricular guidance
KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMANFAATAN POTENSI DESA DI DESA BAYONGBONG KABUPATEN GARUT
Get PDFBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga skala desa yang didirikan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah, dan pemanfaatan potensi. Pada proses pengelolaannya, seringkali ditemukan tantangan seperti pengaturan organisasi, menemukan dan mengembangkan potensi desa, serta promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan BUMDes dalam pemanfaatkan potensi desa di Desa Bayongbong Kabupaten Garut. Fokus penelitian ini mengacu pada komponen yang dikemukakan oleh Horton (2003), bahwa kapasitas organisasi dapat dinilai melalui dua komponen, yaitu: Komponen Resources yang terdiri dari staff members dan infrastructure, technology, and financial resources serta Komponen Management yang terdiri dari strategic leadership, program and process management, dan networking and linkages. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi obervasi, analisis dokumen, dan wawancara kepada Pemerintah Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat Desa Bayongbong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas BUMDes Karya Mekar dalam memanfaatkan potensi desa masih belum optimal. Penilaian sumber daya menunjukkan keterbatasan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan manajemen program usaha. Selain itu, kemampuan pengelolaan BUMDes juga perlu ditingkatkan terutama pada bidang perencanaan, pelaksanaan program, dan manajemen risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya konkrit untuk meningkatkan kapasitas BUMDes agar mampu berjalan secara optimal, khususnya dalam pemanfaatan potensi desa
PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR
Get PDFDengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesr
