31 research outputs found
Sea of Knowledge
page, diagrams of metric circles representing rhythmic patterns of sound, folios 16v-17r (left) and 17v-18r (right
Muslih b. `Abd al-Rahman al-Maraqî : Muslikh of Mranggen
MUSLIH b. `ABD AL-RAHMAN AL-MARAQÎ
(KH. Muslikh of Mranggen)
[Indonesia; 1917-1981]
[Dictionnaire biographique des savants et grandes figures du
monde musulman périphérique, du XIXe siècle à nos jours, Fasc.
no 2. Paris: CNRS-EHESS, 1998, p. 23-24]
One of the most influential Javanese teachers of the tarîqa
Qâdiriyya wa Naqshbandiyya and the author of several popular
books concerning this Sufi order
BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH
BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH
Penulis:
Rudi Haryadi
Vira Afriyati
Anwar Musadad
Widya Kartika Sari
Reza Muttaqin
Winda Ade Ariani
Yuyun Nuriyah Muslih
Tania Putri Liati
Hermi Pasmawati
Nurul Jannah
Ardhaneswari Habiba
ISBN: 978-623-89380-5-6
Tebal: viii + 168 hlm, 23 x 15,5 cm
Oktober 2024
Editor : Yuyun Nuriyah Muslih
Penata Letak : Fiana Astika
Penata Sampul : Alwi Viandika
Penerbit:
PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO
Dusun Tegalsari, RT 001/RW 004, Desa Jumoyo, Kec. Salam
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
HP/WA: 08989999951, Email: [email protected]
Website: www.adpraglobalindo.my.i
Mitologi Hijab: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan Simbol Fashion Era Milenial di Indonesia
Multiinterpretations related to the definition and law of wearing hijab for Muslim women among interpreters, have a direct impact on society. Namely, some understand that wearing a hijab is an obligation for every Muslim woman. Some also understand that hijab is not an obligation but only a product of pre-Islamic Arab culture. this difference makes stretching hijab various kinds of motives, especially in the contemporary era like today. In the context of Indonesia's heterogeneous society, with various backgrounds of understanding Islamic teachings that vary in various levels also make the awareness to wear hijab also varied. There are those who are purely understanding the command to cover their genitals with hijab, some are due to follow a modern lifestyle that understands hijab as a fashion trend, and some understand hijab as a means of covering aurat and hijab as a fashion style in the present era. In this article, the author wants to explore how the hijab from the early historical aspects emerged, how from the Islamic Shari'a review, its development to the emergence of the hijab phenomenon in the contemporary era was only a style of dress without a spirituality like its wearer
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDY KASUS DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA )
Perkawinan adalah langkah awal bagi laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat terwujudkan. Masalah perceraian antara hukum Islam dan hukum positif memang agak berbeda, salah satunya dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian hanya perlu dipersaksikan saja. sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) UU No 1 tahun 1974, dan Pasal 115 KHI yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.perceraian di Kecamatan Kerkap adalah perceraian yang sudah memenuhi ketentuan hukum agama dan Undang-Undang, penyusun akan mencari tahu penyebab sebagian masyarakat kerkap memilih bercerai di luar sidang Pengadilan Agama, metode penelitian yang digunakan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan karena faktor ekonomi dan masalah waktu, perceraian di luar Pengadilan mengakibatkan pelaku perceraian tidak mendapatkan akta cerai, untuk melakukan perkawinan selanjutnya. dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya, karena dengan perceraian di luar sidang Pengadilan maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu denggan bercerai di muka sidang Pengadilan
KEDUDUKAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Tujuan dalam penelitian ini,Untuk mengetahui kedudukan Hukum fatwa Majelis
Ulama Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk
mengetahui apakah Majelis Ulama Indonesia mempunyai wewenang
mengeluarkan fatwa terhadap masyarakat, Metode yang digunakan dalam
penelitian ini, Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Hukum secara
normatif, digunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan
menggunakan buku-buku serta pendekatan Historis. Hasil penelitian, kedudukan
hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011
tentang Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 bukan termasuk jenis
hierarki yang mempunyai hukum mengikat, melainkan sebagai sumber hukum
meteril yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Majelis Ulama
Indonesia dalam perspektif tata negara tidak mempunyai wewenang
mengeluarkan fatwa karena lembaga MUI merupakan ormas yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
organisasi kemasyarakatan
Kata kunci: Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Perundang-Undanga
Islamisasi dan Prototipe Institusi - Institusi Pendidikan Islam di Indonesia
This paper seeks to describe the topic of Islamization and embryo of Islamic education institutions in Indonesia by exploring the sources of related literature. On the subject, the author tries to find and construct theories relating to the historical-sociological process of Islamization in Indonesia ?; what is the relationship between Islamization and the growth and development of Islamic institutions, especially Islamic education institutions ?; what is the role of the Islamic kingdom in Islamization and the early development of Islamic education in the archipelago? The development of Islamic education institutions has attracted the attention of experts both from within and outside the country to conduct comprehensive scientific studies. Now there are many research works by experts that inform about the growth and development of educational institutions, especially Islamic education. The aim is to enrich the treasure of Islamic nuances of knowledge as well as a reference and comparison for managers of Islamic education in the following periods
Integrasi Agama dan Sains: Telaah Pemikiran Holmes Rolston
The discourse of religion and science is constantly echoed and continues to be studied mainly by several academics, including several universities. There is nothing but to strengthen the meeting point between religion and science, moreover there are some assumptions which state that religion and science cannot be united. The concept of integration is one of the efforts in the discourse of the dichotomy of religion and science, one of which is the view of Holmes Rolston, one of the philosophers who brings together theology, namely religion and theory, namely science in methodology. Through Holmes Rolston's methodological concept, the integration between religion and science can grow and develop and even complement each other. In this study, the author uses a qualitative approach with the library study method. From the study that the author conducted on Holmes Rolston's view on the integration of religion and science, as a response to the sychotomy of religion and science, the answer is that between theology, namely religion and theory, namely science, can meet in a methodology
