1,720,968 research outputs found
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KELOMPOK PETANI LELE MELALUI PROGRAM “PAMAN LELE JEPRET” DI DESA MANARUWI, BANGIL, PASURUAN
Get PDFManauwi Village is one of the villages in district of Bangil, Pasuruan Regency. Manaruwi village has good potential in the field of freshwater fisheries, especially catfish. In order to empower rural communities in the field of fisheries, community assistance was carried out in the "PAMAN LELE JEPRET" program, namely the empowerment of catfish farmers by providing training in making alternative catfish feed from basic fish waste materials. The objective of the mentoring program is to develop innovations in the manufacture of economical alternative catfish feed through assistance in activities: (1) dissemination of production of alternative catfish feeds, (2) Assistance in the production of catfish feed from snap fish, (3) Assistance of catfish cultivation with alternative catfish feeding, and (4) assistance with packing products that are suitable for sale. The result of the mentoring program is that the community succeeded in producing alternative catfish feed from snap fish with economical production costs without reducing the catfish weight compared to the manufacturer's catfish feed. Mentoring activities have also increased the knowledge of group members in their efforts to produce these alternative feeds widely with marketable packing, so as to provide higher income for kele farmer groups in manaruwi villag
Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Infrastruktur Publik (Studi Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Terminal Purabaya)
No full textLatar belakang penelitian ini, peneliti mencoba memahami fenomena kesenjangan
empirik/realitas, teoritik, dan normatif permasalahan kerjasama antar pemerintah daerah
dalam pengelolaan infrastruktur publik, dalam hal ini Terminal Purabaya. Berangkat dari
permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk merumuskan kajian tentang pergeseran
pendekatan kerjasama, pelaksanaan, dan model kerjasama tentang pengelolaan terminal
purabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Landasan teori yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini
diantaranya tentang pendekatan kerjasama antar pemerintah daerah yang dikolaborasikan
dari pendapatnya Smith (1985), Hattingh (1998), dan Roux et.al (1997), yang meliputi
perspektif hukum dan administrasi, perspektif finansial dan perspektif demokratis. Adapun
terkait dengan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah, peneliti menggunakan teori
tentang pelaksanaan kerjasama antara daerah mengacu pada pendapatnya Wright (1974)
yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama terbangun oleh lima unsur. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan empat unsur yang relevan dengan penelitian, yakni hak
dan kewajiban kedua pemerintah daerah, peran kedua pemerintah daerah, interaksi kedua
pemerintah daerah dan keberlanjutan komunikasi. Adapun untuk menganalisi model
kerjasama antar daerah, peneliti menggunakan kolaborasi teori yang disampaikan oleh
Henry (2004), Kurtz (2002), Rosen (1993), dan Yudhoyono (2003).
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bersumber dari instrumen
manusia, peristiwa dan dokumen. Tekni pengumpulan data dengan indepthinterview,
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data
model interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).
Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa, pertama,dalam perspektif hukum dan
administrasi, pendekatan yang dipakai dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya
tetap didasarkan pada regulasi yang lama (Naskah Kerjasama 1982 dan Surat Keputusan
Bersama tahun 1991). Sehingga stagnansi legalstanding di tingkat lokal berimplikasi pada
terjadinya konflik kepentingan antar Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo. Sedangkan dalam perspektif finansial. Pendekatan kerjasama mengalami
pergeseran pada sektor bagi hasil. Adapun pada sektor pembiayaan, baik periode pertama
maupun periode kedua tetap menjadi beban bagi Pemerintah Kota Surabaya, namun
bedanya pada periode pertama ada pinjaman dari APBN pemerintah pusat. Realita ini
menunjukkan dalam perspektif finansial, kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya tidak
merepresentasikan adanya sharingofburdens dan sharingofbenefits secara adil dan
proporsional, sehingga berimplikasi pada munculnya konflik antara Pemerintah Kota
Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam perspektif demokratis,
pendekatan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya mengalami pergeseran. Pada
periode pertama/pra reformasi kedua pemerintah daerah (Surabaya dan Sidoarjo) hanya
melaksanakan teknis kerjasama berdasarkan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Adapun pada periode kedua/pasca reformasi, Pemerintah Kota Surabaya berhak mengatur
dan mengurus sepenuhnya pengelolaan Terminal Purabaya. Sedangkan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo mengatur ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di sekitar Terminal
Purabaya. Realita ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian hak dan
kewajiban antara kedua pihak sehingga berimplikasi pada munculnya konflik antara
Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
x
Kedua, dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, terjadi
ketimpangan pembagian hak dan kewajiban diantara Pemerintah Kota Surabaya dan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hal ini berimplikasi pada peran Pemerintah Kota Surabaya
sangat dominan (pemungutan retribusi, dan mengelola organisasi dan keuangan UPTD
Terminal Purabaya) dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (pemungutan
pajak daerah). selain itu juga terjadi disharmonisasi interaksi antara kedua pemerintah
daerah dalam aspek perilaku, kepercayaan, persepsi, dan preferensi. Bekenaan dengan
keberlanjutan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya
berlangsung secara parsial dan kuratif, yakni hanya sebatas untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul.
Ketiga, secara administrasi dan Kelembagaan, model yang terbangun dalam
kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya baik pada periode pertama maupun periode
kedua lebih mirip dengan model Dominant-Less JointServiceAgreement.Bedanya pada
periode pertama didominasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada periode
kedua didominasi oleh Pemerintah Kota Surabata. Adapun pada aspek pembagian
pembiayaan dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, baik pada periode pertama
maupun periode kedua, model yang terbangun lebih mirip dengan “model pembagian
pembiayaan berdasarkan tingkat nilai partisipasi”.Bedanya pada periode pertama
pembiayaan berasal dari APBD Kota Surabaya dan APBN pemerintah pusat, sedangkan
pada periode kedua pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Kota Surabaya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi
sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
hendaknya melaksanakan koordinasi ulang guna merubahregulasi kerjasama dalam
pengelolaan Terminal Purabaya sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan
prinsip-prinsip kerjasama yang menganut semangat otonomi daerah.Sehingga regulasi baru
yang terbentuk tersebut nanti dapat digunakan sebaga legal standing kerjasama yang
mencerminkan adanya equality in distribution of powers dalam aspek sharing of roles,
sharing of benefits, dan sharing of burdens, serta mampu memberikan nilai manfaat
eksternal yang lebih luas dan merata bagi perkembangan pembangunan dan peningkatan
perekonomian kedua daerah. kedua, Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal
Purabaya, hendaknya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
mampu bersinergi dalam mewujudkan harmonisasi kerjasama dengan mempertegas model
institutionalised Hard Cooperation dengan membentuk Balance in Jointly-Formed
Authorities berupapemembentukan sekretariat bersama kerjasama antar pemerintah daerah
yang dapat menciptakannetworking dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas pengelolaan kerjasama yang telah disepakati.Ketiga, dalam perspektif pembagian
pembiayaan, hendaknya kedua pemerintah daerah menghitung ulang aset di dalam Terminal
Purabaya. Kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga terlibat aktif dalam investasi
aset berupa lahan seluas 6 hektar di sekitar Terminal Purabaya. Sehingga dapat kawasan
tersebut dapat dikembangkan menjadi “Kawasan Terpadu Bungurasih”, yang
merepresentasikan kerjasama antar pemerintah daerah dalam perspektif model pembagian
pembiayaan berdasarkan penggunaan. Diharapkan model Pembagian pembiayaan berdasarkan
penggunaan fasilitas ini mampu meningkatkan PAD masing-masing daerah dari hasil retribusi
“Kawasan Terpadu Bungurasih” kedepannya dan mampu mewujudkan model kerjasama
antar daerah dengan berprinsip pada “equality in distribution of powers”, yang mencakup adanya
sharing of roles, sharing of benefits, dan sharing of burdens secara proporsional dan berkeadilan
PERAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) SEBAGAI “ELECTION MARKETER”: (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan)
Get PDFThe voter turnout 3 last period (1999-2009) has decreased significantly. At 1999 92.6% choseen and 7.3% abstains, at 2004 84.1% choseen and 15.9% abstains, at 2009 70.9% choosen and 29.1% abstains. (www.merdeka.com). These conditions encourage KPURI to form Volunteer Democracy (VD) as an agent that helps the socialization of Election 2014. This study aims to comprehensively assess the role of VD as "Election Marketer" in Principal Agency Theory (PAT) perspective. This study uses qualitative research with case study approach. The results are (1) Relation between KPUD Pasuruan with VD is KPUD Pasuruan (principal) provide delegates to VD (agent) (2). Contract model of VD in two aspects, the type of contract that the contract model is short Term Contracts, and the type of both relationship are relation between government and civil society; (3) In carrying out its role as election marketer, VD fulfill four criteria in PAT perspective. The weakness of the model contract of VD are Short Term Contracts must be solved by entering into a Long Term Contracts to be interwoven communication simultaneously between the government in this case between KPUD Pasuruan with VD as the embodiment of Civil Societies participation is represented by five segments groups of voters.Tingkat partisipasi pemilih 3 periode terakhir (1999-2009) mengalami penurunan sangat signifikan, yakni Pemilu 1999 memilih 92,6% dan Golput 7,3%, Pemilu 2004 memilih 84,1% dan golput 15,9% Pemilu 2009 memilih 70,9% dan golput 29,1%. (www.merdeka.com). Kondisi tersebut mendorong KPURI untuk membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) sebagai agen yang membantu sosialisasi Pemilu 2014. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif tentang peran RELASI sebagai “Election Marketer†dalam perpektif Principal Agency Theory (PAT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan (1) Hubungan RELASI dengan KPUD Kabupaten Pasuruan adalah KPUD Kabupaten Pasuruan (principal) memberikandelegasi kepada RELASI (agent) (2). Model kontrak RELASI teridentifikasi pada dua aspek, yakni dari jenis kontrak bahwa model kontrak RELASI bersifat short Term Contracts, dan jenis hubungan KPUD Kabupaten Pasuruan dengan RELASI mendeskripsikan hubungan antara pemerintah dengan civil society; (3) Dalam menjalankan perannya sebagai election marketer, RELASI memenuhi empat persyaratan dalam perspektif PAT. Kelemahan model kontrak RELASI yang masih bersifat Short Term Contracts harus segera dipecahkan solusinya dengan mengadakan kontrak yang bersifat Long Term Contracts agar dapat terjalin komunikasi yang simultan antara pihak pemerintah dalam hal ini KPUD Kabupaten Pasuruan dengan RELASI sebagai perwujudan dari Civil Societies participation yang terwakili oleh lima segmen kelompok pemilih
Role of Democratic Volunteers as the "Election Marketer"
Get PDFVoter turnout in 1999-2009 has decreased significantly. At 1999 92.6% chosen and 7.3% abstains, at 2004 84.1% chosen and 15.9% abstains, at 2009 70.9% chosen and 29.1% abstains. (www.merdeka.com). These conditions encourage Indonesian Election Commision to form Democratic Volunteer as an agent that helps the socialization of Election 2014. This study aims to comprehensively assess the role of Democratic Volunteer as "Election Marketer" in Principal Agency Theory perspective. This study uses qualitative research with case study approach. The results are (1) Relations between Pasuruan Regency Election Commision as principal with Democratic Volunteerasagent (2) Contract model of Democratic Volunteer in two aspects, the type of contract that contract model is short Term Contracts, and the type of both relationship are relation between government and civil society; (3) In carrying out its role as election marketer, Democratic Volunteer fulfill four criteria in Principal Agency Theory perspective. The weakness of model contract of Democratic Volunteer are Short Term Contracts must be solved by entering into a Long Term Contracts to be interwoven communication simultaneously between the government, in this case between Pasuruan Regency Election Commision with Democratic Volunteer as the embodiment of Civil Societies participation is represented by five segments groups of voters
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TABUNGAN SIMPEDA PADA PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tabungan Simpeda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan tabungan Simpeda pada PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini berorientasi pada implementasi kebijakan tabungan Simpeda dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Informan penelitian ini adalah bagian layanan, bagian teller, dan nasabah. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara yang kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman.Temuan yang diperoleh adalah implementasi kebijakan tabungan Simpeda PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi asas-asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Faktor pendukungnya adalah terdapat sosialisasi, evaluasi, pemberitahuan melalui WAG, bantuan penyelia, sistem informasi yang up to date serta SOP yang jelas sesuai dengan wewenangnya. Faktor penghambatnya adalah jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya kesadaran nasabah untuk memanfaatkan buku tabungan Simpedanya
PENGAWASAN KINERJA APARATUR DAERAH MELALUI AUDIT KINERJA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
Get PDFSebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat memperluas kapasitasnya untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pemerintahan melalui hasil pengawasan. APIP akan dapat menentukan audit kinerja, apakah suatu fungsi, program, atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat biaya. Hal ini pada akhirnya akan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan aspek kinerja seperti aspek efektif, efisien, dan ekonomis (3E). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan studi kasus dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menemukan langkah-langkah dan prosedur dalam Audit Kinerja APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Keputusan Inspektur Daerah Nomor 188/18/K/411.200/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan Audit Kinerja di Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan teori pengukuran sektor publik. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam audit kinerja yaitu: (a)Jadwal Penugasan yang padat (b) Kemampuan APIP belum merata (c) Hambatan dari pihak Auditi. Dampak yang bisa dirasakan setelah dilakukan audit kinerja yaitu: (a) Perbaikan dan peningkatan kinerja (b) Peningkatan Pelayanan Publik (c) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KANTOR KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Nganjuk serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan kerangka teori kualitas pelayanan Parasuraman untuk mengukur kualitas pelayanan dari lima dimensi: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Nganjuk sudah baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada dimensi tangible, sarana prasarana dan penampilan pegawai sudah memadai. Namun, pada dimensi reliability, ketepatan waktu pelayanan masih menjadi kendala. Begitu pula pada dimensi assurance, ketetapan waktu dan biaya pelayanan belum sepenuhnya terjamin. Dimensi empathy juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelayanan. Faktor-faktor pendukung kualitas pelayanan antara lain sarana prasarana yang memadai, kemudahan prosedur, dan sikap ramah pegawai. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah ketepatan waktu pelayanan, kejelasan jangka waktu pelayanan, dan ketidakadilan dalam pelayanan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya peningkatan kualitas pelayanan, seperti meningkatkan ketepatan waktu pelayanan, memberikan kejelasan jangka waktu pelayanan, dan memastikan keadilan dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan
IMPLEMENTASI KEPMEDIKBUDRISTEK RI NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SMPN 1 PACE KABUPATEN NGANJUK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di Kabupaten Nganjuk dan mengidentifikasi faktor pendukung penghambat dalam implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah pada SMPN 1 Pace. Untuk menentukan informan kunci digunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk menetukan banyaknya sumber data digunkan teknik snowball sampling. penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Metode Observasi, Dokumentasi untuk mendapatkan data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans. Berdasarkan hasil penelitian adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk relatif berjalan dengan baik namun masih dijumpai kendala. Faktor Pendukung adalah adanya guru penggerak yang bersertifikasi dengan kepala sekolah yang menguasai wawasan sekolah penggerak membuat proses komunikasi dan impelementasi berjalan dengan lancar. Faktor Penghambatnya adalah banyaknya Guru yang pensiun membuat pelaksanaan program sekolah penggerak berjalan timpang karena kurangnya personil
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
