1,720,997 research outputs found
INOVASI “NEW SAKPOLE†SEBAGAI STRATEGI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT UNTUK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TENGAH
Get PDFThe problem raised in this study is how the innovation of "New Sakpole" as an e-government-based public service strategy for motor vehicle tax payments in Central Java. Based on the formulation of the problem, this study aims to describe the "New Sakpole" innovation as an e-government-based public service strategy for the payment of motor vehicle taxes by the Central Java Government. The theory used in this research is the theory of public policy and innovation. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data analysis technique used is qualitative analysis (data reduction, presentation and conclusion). The results of the study indicate that "New Sakpole" is an innovation of the Central Java government's public policy in terms of encouraging people to be obedient and disciplined in paying motor vehicle taxes. This policy is very effective because it can cut people's time and energy, and does not cause crowds of people. The public policy of "New Sakpole" as one of the innovations of the Central Java government is a breakthrough that has never been done by other governments. This policy can be imitated by other governments in order to boost the income of the tax sector, especially the motor vehicle tax sector
EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH (ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA) DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA
Get PDFThe Government's commitment to empowering the Autonomous Region to eradicatepoverty today is very beneficial to the development of a region, but the commitment mustbe coupled with the willingness of the local government concerned and appropriatepolicies. The policy of the Red Grass Village Program in the form of providing capital tothe community in the form of farmer groups in Lamboya Sub-district is a form ofgovernment commitment to eradicate poverty in the area. The problem that occurred inthe policy of Red Mandiri Anggur Village Program is that the policy does not reduce thepoverty rate, does not encourage the empowerment of village institutions, and the absenceof new entrepreneurs. The purpose of this study is to evaluate the success of the red winevillage self-service program policy by looking at Willyam Dunn's evaluation indicatorsof effectiveness, responsiveness, and accuracy. And to analyze the factors inhibiting thesuccess of Dedy Mulyadi policy that is the content of policies, implementers, andenvironment. This research uses a qualitative approach with a purposive technique todetermine key informant. The results of the evaluation indicate that the policy of MandiriAnggur Merah Village Program in Lamboya Sub-district of West Sumba Regency has notsucceeded in reducing the poverty level after the policy, unsuccessful to encourage theempowerment of village institutions and the creation of new entrepreneurs. While theobstacles to the success of the policy are the lack of clear policy content such asorganizing, the implementation of less socialized programs to the community and the lackof support from the community and government
Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan : Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah
Get PDFPerubahan kebijakan birokrasi tentang Aparatur Sipil Negara menuntut perubahan manajemen SDM Aparatur berbasis merit system khususnya dalam pengisian Jabatan Pelaksana di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan merit system dalam proses pengisian dan penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui arsip dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian dan penempatan SDM Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari seleksi CPNS tahun 2014 dan tahun 2018 sudah sesuai dengan prinsip merit system, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan. Masih terdapat penempatan PNS yang belum sesuai dengan kebutuhan jabatan yaitu kualifikasi dan pangkat yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan tersebut (job spesification). Perlu diketahui juga bahwa dalam penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan, kedisiplinan dan kehadiran fingerprint yang berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).  Teridentifikasi juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengisian dan penempatan pejabat pelaksana, yaitu komitmen pimpinan, sumberdaya manusia dan regulasi
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat Kabupaten Demak
Get PDFLahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi, melahirkan eksistensi Desa dalam bentuk otonomi yang lebih luas, disisi lain perluasan kewenangan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat desa. Salah satu dampaknya adalah muncul persoalan-persoalan dibidang pengelolaan keuangan desa, baik bersifat administrative maupun dugaan tindak pidana korupsi. Inspektorat menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Studi ini dimaksudkan untuk meneliti peran Inspektorat dalam (1) pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pemantauan tindaklanjut hasil konsultasi, (3) pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat, dan (4) pemantauan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Hasilnya antara lain menunjukan (1) Inspektorat telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan pengaduan yang terencana dan didukung ketersediaan personil yang berpengalaman, (2) memberikan kewenangan kepada tim pemeriksa untuk secara mandiri menyusun tujuan dan strategi pemeriksaan, dan (3) menyederhanakan prosedur pengawasan melalui aplikasi Desawaskita. Namun demikian, Inspektorat masih mengalami kendala, antara lain terkait (1) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil konsultasi, pembinaan dan pengawasan yang tidak terdokumentasi, sehingga tidak dapat dipantau, (2) keterbatasan jumlah personil auditor dibanding banyaknya entitas yang diperiksa, dan (3) kelemahan aplikasi yang belum menampilkan informasi yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut didentifikasi menggunakan faktor pendukung dan penghambat, meliputi (1) komunikasi, (2) kecenderungan, (3) sumber-sumber, dan (4) struktur birokrasi. Disimpulkan antara lain bahwa implementasi kebijakan pengawasan oleh Inspektorat (1) berjalan pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat, namun (2) belum optimal berfungsi pada pemantauan tindaklanjut hasil konsultasi, pembinaan dan pengawasan. Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan antara lain agar (1) dilakukan sinkronisasi regulasi yang mengatur tentang tupoksi personil Inspektorat untuk mendukung tugas Inspektorat dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2018, (2) dikembangkan konsultasi, pembinaan dan pengawasan yang terdokumentasi untuk kemudian dipantau tindaklanjutnya, (3) pemilihan desa yang diperiksa berdasarkan basis risiko dan mekanisme diseminasi hasil pemeriksaan sebagai sarana pembelajaran pada entitas desa yang tidak diperiksa, (4) pengembangan aplikasi Desawaskita untuk dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif
Collaboration of Districts in Fulfilling Rajangan Madura Tobacco National Production
Get PDFThis study aims to analyze the concept of collaboration between districts in fulfilling the national production of Rajangan Madura tobacco national and to know the factors causing the decline in Rajangan Madura tobacco production. The problems are focused on the decline in tobacco production and the area of agricultural land in each district, and the instability of the price of tobacco which causes anxiety for farmers. The production and area of Madura tobacco farming land has decreased since 2013 with the production produced is only 3.5 tons with an area of 8.4 ha. If the accumulated decline in production and the area of tobacco farming land per year has decreased by 15%of the total normal production per year as much as 29 thousand tons from a land area of 32 hectares in each district.To approach this problem, Wright's theoretical reference was used, there were five key elements in the implementation of intergovernmental relations, namely 1) the roles of government, 2) the interactions of public officials, 3) sustainability communication, 4) the roles administrators, and 5) focus attentions on the policy. The data were collected through observation and literature study and analyzed qualitatively and descriptively. This study concluded that collaboration between districts has shown good cooperation by dividing the roles and tasks of each region. The interaction of public officials had shown cooperation in behavior, beliefs, perceptions and preferences. With regard to the communication that was built from the four regions, looking for ways and solutions to increase Madura tobacco production and prevent instability in the price of Madurese tobacco in the harvest season. This collaboration had a target of achieving the fulfillment of Rajangan Madura tobacco production to increase by thirty percent, namely the production of Madura tobacco in each year was targeted at eighty tons. Three factors caused the decline in Rajangan Madura tobacco production, namely, first, the decline in tobacco prices was a major factor for farmers in producing tobacco. Second, climatic factors also influenced the maturation process of tobacco until it wasready for harvest. Third, the reduction of land owned by the government and the community due to the fulfillment of development in the infrastructure sector.Â
Implementation of Assistance Program For Micro Enterprises (BPUM) in Central Java
Get PDFThis study is motivated by the impact of the covid pandemic on micro, small and medium enterprises (UMKM). Closing of markets, closing of malls have significant impact on the ability of micro-entrepreneurs to conduct their business. One of the government's efforts to recover the economy matters and help micro-enterprises is with issue Assistance for micro-enterpreneurs (BPUM) program. 905,328 micro-entrepreneurs in Central Java were recorded to have received that government assistance program. However, the large number of BPUM recipients has not been able to fill the needs of UMKM in Central Java. It can be seen from the large number of requests and complaints for BPUM registration, both those posted through the governor's report channel, email, or other social media. This study aims to analyze and describe the implementation of BPUM program in Central Java and also to analyze and describe the supporting and inhibiting factors based on the Van Meter and Van Horne’s policy implementation model. The type of this study is descriptive method with qualitative research approach. The results of this study showed that the implementation of the program needs to be improved due to the lack of communication and limited resources.Keywords: implementation, micro-entrepreneurs, BPUM, Covid-19 pandemic
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, serta menidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas. Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study pustaka dan study lapangan berupa observasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, Perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dukungan dari masyarakat juga sangat baik terhadap program ini. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masuk delineasi kumuh, masih terdapat kondisi area yang seharusnya masuk delineasi namun tidak masuk dalam delineasi. Selain itu ada juga beberapa area yang masuk delineasi namun merupakan area yang masih menjadi sengketa dengan PT.KAI. Selain itu ada juga sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang masuk dalam program Nasional Kampung Bahari, sehingga program Kotaku tidak bisa di implementasikan di daerah tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Kawasan Kumuh, Program Kotak
IMPLIKASI PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA BAGI PENGEMBANGAN WILAYAH (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Musi Rawas)
Get PDFLocal autonomy as an application of decentralization is needed to place public service close to the people in cities and regencies. The split up of one local government (regency, city) into two local governments is a common practice in this local government era, which is said as part of an effort for the betterment of public service delivery to the people. In practice, this split up cause some negative impacts because both the government and the people are usually have not ready yet in terms of social, cultural and economic aspects. Among the impacts of the split up of Musi Rawas Regency is the emergence of conflict quarrelling for local potencies. This is because Musi Rawas Regency as the mother-regency does not want to loose asset it has long developed and constitute as its important local revenue sources. Therefore, in the split up area local indigenous wisdom of elite and bureaucracy is badly needed
HUBUNGAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PERSEPSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Get PDFUniversitas Diponegoro
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
2018
ABSTRAK
MUHAMMAD IQBAL
Hubungan Perilaku Masyarakat Terhadap Persepsi Pelaksanaan Kebijakan
Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kecamatan
Tembalang Kota Semarang
xix + 111 halaman + 41 tabel + 14 gambar + 12 lampiran
Angka IR (Incidence Rate) dari kasus demam berdarah (DBD) di Jawa
Tengah pada tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukan kecenderungan
mengalami kenaikan tiap tahunnya, walaupun menurun pada tahun 2014 akan
tetapi langsung melonjak naik di tahun 2015 bahkan lebih tinggi dibandingkan
pada tahun 2013. Jumlah kasus DBD dalam 5 tahun terakhir di Kota Semarang
mengalami fluktuasi, Insidence Rate dan jumlahnya tergolong masih tinggi
walaupun pada tahun 2016 sudah mengalami penurunan kasus yang cukup
banyak, akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran mutlak bahwa kasus
DBD di Kota Semarang sudah sepenuhnya teratasi. Kecamatan Tembalang
memiliki jumlah presentase penderita DBD tertinggi se-Kota Semarang dari tahun
2011 hingga 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan DBD
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian
adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Tembalang sebanyak 159.066 orang.
Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan probability sampling dengan
teknik proportionate random sampling, dan didapatkan responden sebanyak 270
orang melalui tabel Issac dan Michael. Variabel independen adalah pengetahuan
masyarakat, sikap masyarakat, sumber daya manusia, fasilitas, dukungan tokoh
masyarakat dan dukungan petugas kesehatan dengan variabel dependen adalah
persepsi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan DBD. Pengujian yang
dilakukan dengan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen dengan tingkat kemaknaan p-value ≤ 0,05.
Bedasarkan hasil uji Chi-Square semua variabel independen berhubungan secara
signifikan terhadap variabel dependen: pengetahuan masyarakat (p= 0,018), sikap
masyarakat (p= 0,022), ketersediaan SDM (p= 0,025), ketersediaan fasilitas (p=
0,002), dukungan tokoh masyarakat (p= 0,044) dan dukungan petugas kesehatan
(p= 0,034). Variabel fasilitas adalah variabel yang memiliki hubungan paling
dominan dalam persepsi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan DBD,
dengan OR = 2,644, variabel kedua yang dominan adalah tersedianya sumber
daya manusia dengan OR = 2,078 dan yang ketiga adalah petugas kesehatan
dengan OR = 1,881.
Kata Kunci
: Demam Berdarah Dengue, Kebijakan Publik, Perilaku Masyarakat
Kepustakaan : 5
- …
