98 research outputs found
Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)
No full textUpaya pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh penghargaan
Adipura, maka kerjasama sangat diperlukan disebabkan untuk meraih adipura
tidak bisa satu instansi saja yang menanganinya, diperlukan kerjasama dengan
instansi terkait yang sama-sama menangani yang terkait Adipura agar tercapainya
tujuan atau keuntungan bersama. permasalahan dalam penelitian ini adalah
tentagn bagaimana prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang
dan bagaimana efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat di
kabupaten Deli Serdang serta dampak piala Adipura terhadap masyarakat
kabupaten Deli Serdang.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan
wawancara dengan pihak yang berkompeten di Dinas Lingkungan hidup dan
kehutanan kabupaten Deli Serdang. Data sekunder dengan mengolah data dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Prosedur penilaian piala
Adipura di kabupaten Deli Serdang, dilakukan dalam beberapa kegiatan dan
tahapan, yaitu: Pengusulan program Adipura oleh Bupati/Walikota kepada menteri
melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat provinsi; Penyeleksian atau
verifikasi perserta Adipura yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura; Pemantauan
terhadap kinerja pemerintah daerah; Pemeringkatan kabupaten atau penilaian
(scorsing); Pengrekomendasian dan penetapan kabupaten/kota oleh Dewan
Pertimbangan Adipura; Pemeringkatan akhir peserta program Adipura oleh Tim
Teknis; Penetapan Peraih Penghargaan Adipura oleh Menteri. Piala adipura cukup
efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Deli Serdang,
khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam untuk ikut berpartipasi dalam
penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan terpenuhi indikator pengelolaan
sampah penghargaan Adipura sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adipura. Penghargaan atau piala Adipura berdampak positif
terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan
Lubuk Pakam, yaitu terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan
sampah. Selain itu, juga terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang bersih dan
sehat
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATLANTAS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KEBIASAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Satlantas Polresta Padang)
No full textDalam mewujudkan tata tertib dan keadilan dalam berlalu lintas, dibutuhkan
aparat penegak hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menegakkan dan
mengawasi agar fungsi hukum itu dapat terlaksana.Sosok aparat penegak hukum
yang berwibawa, bermental tangguh dan profesional, menjadi syarat mutlak
seorang aparat penegak hukum agar dapat dihormati dan menjadi panutan oleh
masyarakat.5khususnya para penegak hukum yang berperan dalam mengatur dan
menertibkan lalu lintas.
Berdasarkan uraian diatas dan ketidaksesuaiaan realisasi antara peraturan
perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dengan implementasinya di lapangan, serta adanya pelanggaran terhadap
hukum positif karena suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ketika
pelaksanaan kegiatan adat dan juga agama, maka penulis memilih Kota Padang
sebagai tempat penelitian tentang penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Padang
dan mengkajinya lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul
“PENEGAKAN HUKUMOLEH SATLANTAS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KEBIASAAN
MASYARAKAT (Studi Kasus Satlantas Polresta Padang
KONSEP UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA UNTUK TERWUJUDNYA CORPORATE SUSTAINABILITY
No full textThe presence of multinational corporations as one subjects of international economic law has had a significant influence in international economic relations. A corporation certainly can give a big contribution in social, economic, and cultural progress. But, on the other side, we are also faced by many processes which bring adverse impact to societies, loss the sources of the society life or at more serious level is the violations of human rights in the sector of corporate activity. This article aims to see how the international community’s effort in issues related to the company in the business filed when dealing with human rights. One of efforts undertaken by the international community was made an initiative name with United Nations Global Compact. Author use juridical-normative research method with literature studies. According to the result of studies, can be seen that the ultimate goal of initiative is to create a sustainable world economy. By the presence of this initiative, we hope that businesses which run a multinational company may enforce the values and principles that have been established in United Nations Global Compact, on of which is the respect of human rights
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK BANGUNAN DENGAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA
No full textDevelopments in the globalization era of business world engaged in the growing trade in Indonesia. This is the occurrence of agreements between interested parties and in the field of trade. In this case in Lampung Province licensing from PT. Indomarco Prismatama to Indomaret. In life in society, especially in business world, we see there are some Building Owner who do cooperation with Indomaret as license holder of PT. Indomarco Prismatama. This basic issue encourages the author to examine the lease agreement between the owners of the building with PT. Indomarco Prismatama. The problem in this research is “How is the settlement if one of the parties makes a default in the lease agreement between the owner of the building and PT. Indomarco Prismatama?”. Based on the results of the study it can be concluded that if the Second Party neglects to not fulfill its obligation to the agreed lease period of the compensation arrangement, then the Second Party is now also on time, i.e. in the event that the Second Party neglects its obligation to vacate the Building at the time of the Agreement The Lease Rents expire, then the Second Party hereby authorizes Substitution on the First Party now and for later
Reconstructing the Concept of Digital-Based Accountability for International Corporations for Unlawful Acts to Achieve Justice from an Indonesian Perspective within the Context of National Legal System Reform
No full textThis research focuses on reconstructing the concept of digital-based accountability for international corporations regarding unlawful acts to achieve justice in Indonesia, particularly within the context of national legal system reform. The rapid development of digital technology has introduced new challenges to Indonesia’s legal system, especially concerning activities of international social media corporations often involving legal violations such as misuse of personal data, illegal content, and privacy breaches. This research adopts a constructivist approach, emphasizing that law is a social construct that must continuously adapt to societal dynamics, including technological advances. The analysis includes a review of relevant national and international regulations and identifies existing legal gaps. The findings reveal the need for updated national regulations that can encompass digital-based international corporations and highlight the importance of enhancing the capacity of law enforcement to understand digital issues. Furthermore, this research recommends international cooperation, increased public digital literacy, and the adoption of business and human rights principles as strategic steps to ensure accountability of international digital corporations in delivering justice for the Indonesian public
PERSEPSI MAHASISWA MANAJEMEN DAKWAH TERHADAP SYIAR DAKWAH GUS MIFTAH
No full textPokok permasalahan dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa manajemen
dakwah terhadap syiar dakwah Gus Miftah, penelitian ini berusaha untuk
mengungkapkan persepsi mahasiswa manajemen dakwah terhadap syiar dakwah
Gus Miftah di tempat lokalisasi dan café Yogyakarta. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder.
Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
untuk tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pandangan mahasiswa manajemen
dakwah terhadap syiar dakwah yang disampaikan Gus Miftah Hasil penelitian ini
bahwa mahasiswa manajemen dakwah berpendapat bahwasanya mereka
menyukai cara dakwah Gus Miftah yang terkesan tidak menyinggung atau
merendahkan orang lain walaupun mereka bekerja di tempat yang tidak lazim,
tetapi ada juga mahasiswa yang tidak menyukai tempat Gus Miftah berdakwah
menurutnya tempat tersebut penuh dengan maksiat dan tidak pantas dijadikan
tempat berdakwah.
Kata Kunci: persepsi, mahasiswa, manajemen dakwah, syiar dakwa
PROBLEMATIKA DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
No full textDalam Pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT harus memiliki dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, PPAT telah memiliki peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang PPAT, mulai dari syarat, tugas, kewajiban, larangan, akta yang dibuat, wilayah kerja PPAT dan lain-lain. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PPAT maupun bagi masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 24), dengan diterbitkannya PP 24 tersebut. Ada beberapa perubahan, salah satunya tentang daerah kerja PPAT, dari Kabupaten/Kota menjadi Satuan Wilayah Provinsi akan tetapi saat ini dalam praktiknya terkait daerah kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut mengapa PP 24 Terkait Daerah Kerja PPAT tidak dilaksanakan dan bagaimana Peran IPPAT terkait PP 24 tersebut. Metode Penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder lalu di kelola dan di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Pasal 12 ayat (1) dalam PP 24 belum dapat dilaksanakan karena PPAT sendiri maunya tetap kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yaitu Kabupaten/Kota masih banyak yang perlu dipersiapkan serta peran IPPAT sejauh ini dalam pembentukan PP 24 yaitu IPPAT memberikan masukan tentang permasalahan dalam praktik yang dilakukan oleh PPAT kepada Kementerian ATR/BPN RI
PEMBUATAN PETA KONTUR UNTUK PERENCANAAN AREA WADUK JATIGEDE KAB. SUMEDANG
No full textLaporan ini berdasarkan hasil kegiatan selama mengikuti Program Latihan Akademik (PLA), dimana setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLA wajib menyusun dan membuat sebuah karya tulis dalam bentuk laporan sesuai dengan apa yang dilakukan mahasiswa selama kegiatan PLA berlangsung. Penulis mengikuti kegiatan PLA ini di PT. Geocal.
Salah satu kegiatan PLA yang penulis tuangkan dalam pelaporan ini yaitu pengukuran dan pemetaan untuk perencanaan area waduk Jatigede di kabupaten Sumedang. Pengukuran dan pemetaan ini dilakukan pengambilan data secara lngsung di lapangan sehingga sampai pada proses pengolahan data.
Pada proses pengukuran dan pemetaan topografi ini penulis proses pengmbilan data mulai dari tahap persiapan sampai pada pengolahan data, metode pengukuran yang dipakai dan alat-alat yang digunakan.
Tujuan akhir dari pengukuran ini adalah mendapatkan kontur daerah untuk mendapatkan level genangan waduk
Pengaruh Shock Suhu Terhadap Perubahan Eritrosit, Hematokrit, Hemoglobin Dan Kelangsungan Hidup Pada Ikan Patin (Pangasius sp) Sebagai Respon Stres
No full textIkan Patin (Pangasius sp) merupakan spesies ikan air tawar dari jenis Pangasidae yang memiliki ciri-ciri umum tidak bersisik, tidak memiliki banyak duri, kecepatan tumbuhnya relatif cepat, fekunditas dan sintasannya tinggi, dapat diproduksi secara massal dan memiliki peluang pengembangan skala industri. Rendahnya nilai kelangsungan hidup disebabkan karena ikan patin mudah mengalami stres. Perubahan suhu di lingkungan media pemeliharaan dapat mempengaruhi kehidupan ikan bahkan dapat menyebabkan stres. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan oksigen terlarut menurun dan mengurangi selera makan ikan. Meskipun ikan dapat beraklimatisasi pada suhu yang relatif tinggi, tetapi pada suatu derajat tertentu, kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian ikan. Perubahan drastis suhu sampai mencapai 5oC dapat menyebabkan stres pada ikan atau membunuhnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh shock suhu terhadap perubahan eritrosit (sel darah merah), hematokrit, hemoglobin, dan kelangsungan hidup pada Ikan Patin (Pangasius sp). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan tiga kali ulangan. Adapun perlakuannya yaitu suhu A: 26-27°C; B: 23-24°C; dan C: 20-21°C, sedangkan untuk kontrol 29-30°C. Tingkat stres ikan patin (Pangasius sp) dapat dilihat ketika diberi perlakuan shock suhu pada suhu 24°C dan 21°C. Perubahan suhu pemeliharaan dengan suhu perairan asal ikan mengakibatkan penurunan jumlah kadar eritrosit, hematokrit, hemoglobin dan kelangsungan hidup. Pada kadar Eritrosit didapat nilai tertinggi pada perlakuan (K) pada suhu 29-300C yaitu 42,93 (10 5 sel/ ml ), sedangkan kadar eritrosit terendah didapat pada perlakuan (C) yaitu 18.47 (10 5 sel/ ml ). Kadar hematokrit ikan patin menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan (K) suhu 29-300 C sebesar 25,33% dan terendah didapat pada perlakuan (C) suhu 20-21°C sebesar 10,33%. Kadar hemoglobin ikan patin menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan (K) suhu 29-30°C sebesar 7,87 g/% dan terendah didapat pada perlakuan (C) suhu 20-21°C sebesar 4.67 g/%. kelangsungan hidup ikan patin menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan (K) suhu 30°C, dan terendah didapat pada perlakuan (C) suhu 21°C. Perbedaan suhu pemeliharaan dengan suhu perairan asal ikan mengakibatkan terjadinya perbedaan kadar eritrosit, hematokrit, hemoglobin, dan kelangsungan hidup ikan patin. Suhu optimal ikan patin berkisar 27°C - 30°C
Pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah, risiko pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah
No full textمستخلص البحث
مع التطور السريع للوالمعتقد في المصارف الإسلامية تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية، ومبدأ تقاسم هو السمة المميزة للمصارف الإسلامية، ولكن المنتج من العقد لنتائج لديهم خطر أعلى، ينشأ تمويل المخاطر عندما يقوم العملاء ليست قادرة على سداد القرض للبنك في غضون الوقت المحدد.
هذا البحث هو تقييم المخاطر تتناول كمية من التمويل و مشاركة مخاطر التمويل وتأثيرها على ربحية المصارف الإسلامية. في قياس نسبة مستوى التمويل هو البحث إشكالية باستخدام الجبهة الوطنية التقدمية (غير المنتظمة المالية) ونسبة العائد على الأصول (ROA) لقياس ربحية المصرفية الإسلامية. المستخدمة في هذا البحث هو بيان مالي الفترة المصارف الإسلامية 2010-2015 التي تم نشرها من قبل سلطة الخدمات المالية OJK)). أداة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي الانحدار المتعدد.
وأظهرت النتائج أن خطر تمويل المضاربة وتمويل المخاطر المشاركة لا تأثير قوي على ربحية المصارف الإسلامية. وسبب ذلك عن عدة عوامل بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في عام 2014 ، ومعدل التضخم وعوامل أخرى.
ABSTRACT
With the rapid development and trust of sharia banks that apply sharia principles, the profit sharing principle is the hallmark of sharia banks, but the product of profit sharing contract has a higher risk. Financing risk arises when the customer is unable to pay off the loan to the bank within the specified time period
This research is quantitative by discussing the measurement of mudharabah financing risk and the risk of musyarakah financing and its effect on the profitability of sharia banking. In measuring the ratio of financing rates problematic Research using NPF (non-performing finance) and return on asset ratio (ROA) to measure the profitability of sharia banking. Data used in this study is the financial statements of Islamic banks period 2010-2015 which has been published by the financial services authority (OJK). The analysis tool used in this research is multiple regression
The results showed that the risk of mudharabah financing and the risk of musyarakah financing did not have a strong effect on the profitability of sharia banking. this is caused by several factors including the presidential election in 2014, the rate of inflation and other factors.
ABSTRAK
Dengan pesatnya perkembangan dan kepercayaan akan bank syariah yang menerapkan prinsip syariah,prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, Namun produk akad bagi hasil mempunyai risiko yang lebih tinggi, Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan membahas tentang pengukuran risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Dalam mengukur rasio tingkat pembiayaan yang bermasalah Penelitian menggunakan NPF (non performing finance) dan rasio retur on asset (ROA)untuk mengukur profitabilitas perbankan syariah.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank syariah periode tahun 2010-2015 yang telah di publikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh kuat terhadap profitabilitas perbankan syariah. ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014 , laju inflasi dan faktor-faktor yang lain
- …
