Tugas Akhir Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi UM
Not a member yet
345 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PASURUAN
No full textABSTRAK Vajarini, Indyah Natalisa. 2015. Strategi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Puji Handayati, SE, MM, Ak, CA, CMA, CIBA Kata kunci: Strategi Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Reklame Berdasarkan pengamatan penulis melalui penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini penulis lebih tertarik membahas mengenai Strategi Pemungutan Pajak Reklame pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena potensi Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan potensi dan peluang yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dimana penulis berusaha mendeskripsikan data yang diperoleh pada bab pembahasan. Pada DPKD Kabupaten Pasuruan ini sistem pemungutan Pajak Reklame menggunakan Official assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian di DPKD Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa tata cara penghitungan Pajak Reklame tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 peningkatannya cukup besar. Dapat dilihat dari realisasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar, namun pada pertumbuhan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Untuk itu strategi yang perlu dilakukan oleh DPKD Kabupaten Pasuruan yaitu dengan melakukan pendataan/pendaftaran reklame yang belum terdaftar secara resmi, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melanggar, memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha kecil, maupun memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang melanggar. Adapun kendala yang dihadapi oleh DPKD Kabupaten Pasuruan yaitu kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak reklame masih kurang, munculnya pemasangan reklame yang tidak berijin tanpa pemberitahuan dari instansi terkait, masih rendahnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan penurunan reklame yang masa pajaknya telah habis atau telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh DPKD Kabupaten Pasuruan sudah cukup efektif dan hasil dari pemungutan tersebut sudah cukup bisa dirasakan. Terjadinya kendala – kendala tersebut menyebabkan pendapatan yang diterima sedikit berkurang, maka dari itu DPKD Kabupaten pasuruan perlu melakukan pendekatan secara personal kepada Wajib Pajak dan menerapkan sanksi yang tegas kepada aparat yang terbukti melakukan penyimpangan dan bekerjasama dengan wajib pajak
Pemahaman Wajib Pajak Atas Pemanfaatan Teknologi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Tinjauan Berdasarkan Theory of Planned Behavior)
No full textABSTRAK Sari, Eka Ratna. 2015. Pemahaman Wajib Pajak Atas Pemanfaatan Teknologi Sistem Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Tinjauan berdasarkan Theory of Planned Behavior). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Sawitri Dwi Prastiti, S.E., M.Si., Ak. (II) Dr. Puji Handayati S.E., M.M., Ak., CA, CMA. Kata Kunci: Perilaku Wajib Pajak, Theory of Planned Behavior,E-System, Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kepatuhan wajib pajak dengan adanya teknologi e-System berdasarkan kajian Theory of Planned Behavior (TPB). TPB dipilih sebagai dasar untuk menjelaskan keyakinan individu untuk berperilaku ditinjau dari aspek behavioral belief, normatif beliefs,dan control beliefs.Penelitian ini memahami kepatuhan wajib pajak atas keberadaan teknologie-System dengan menggunakan rancangan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara kepada 9 orang subjek penelitian yaitu wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara. Teknik analisis data menggunakan TPB untuk memaknai hasil wawancara subjek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian seluruhnya sudah patuh menjalankan kewajibannya. Akan tetapi sebanyak 6 subjek penelitian baik ditinjau dari aspekbehavioral belief, normatif beliefs,dan control beliefs memahami manfaat teknologi e-System dengan dapat membantu mereka lebih praktis, cepat, mudah dan hemat kertas serta tidak perlu datang ke Kantor Pajak.Sedangkan 3 subjek penelitian mengetahui adanya teknologi e-System akan tetapi ditinjau dari aspek behavioral belief, normatif beliefs,dan control beliefs belum memanfaatkan teknologi tersebut. Ketiga subjek penelitian ini berkeinginan dimasa mendatang mereka dapat pula memanfaatkan teknologi e-System. Sehingga keterbatasan penelitian ini adalah (1) Wawancara hanya dilakukan pada saat subjek penelitian berada di KPP Pratama Malang Utara. (2) Peneliti belum menggali demografi para narasumber untuk memperkaya pembahasan sehingga pembahasan dirasa kurang mendalam.(3) TPB hanya bisa melihat pemahaman dan aspek niat wajib pajak tapi belum mampu menyoroti mengenai pemanfaatan teklonogi perpajakan secara khusus.Adapun saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya melakukan wawancara pada saat narasumber berada di Kantor Pajak. (2) Perlu melakukan demografi mengenai subjek penelitian yang akan di wawancara sehingga dapat memperluas informasi peneliti dalam pembahasan. (3) Diharapkan mengkaji ulang mengenai pemanfaatan teknologi perpajakan dengan teori TAM (Theory of Acceptance Model) atau CAT (Consumer Acceptance Technology) agar nantinya didapatkan hasil yang sesuai karena TPB hanya mampu mengukur niat wajib pajak untuk berperilaku
Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
No full textABSTRAK Sekarwati, Nofita, Setyo. 2015. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Bety Nur Achadiyah, S.Pd., M.Sc. Kata Kunci : Pajak Restoran, Sistem Pemungutan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya mencapai tujuan Negara Indonesia, yaitu memberikan kesejaahteraan serta meningkatkan harkat dan martabat bangsanya, diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber penerimaan utama daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah guna memantabkan otonomi daerah yang nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Penelitian ini berisi tentang Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kota Malang, perkembangan penerimaan Pajak Restoran dan permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut dengan Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari studi perpustakaan dan pengamatan atas dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian. Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai beberapa perbedaan dengan Sistem Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam penerapannya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang masih menemui beberapa kendala terkait dengan Sistem Pemungutan Pajak Restoran. Namun berbeda dari kedua hal diatas, dari sisi perkembangan penerimaan pajak, Pajak Restoran justru semakin baik dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan menyelaraskan sistem pemungutan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait dengan Sistem Pemungutan Pajak Restoran, diharapkan dapat memberbaiki Sistem pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Efektivitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2011–2014 di KPP Pratama Malang Utara
No full textABSTRAK Fanani Kharisma, Arief. 2015 Efektivitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2011–2014 di KPP Pratama Malang Utara, Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Pembimbing: Hj. Yuli Widi Astuti, S.E., M.Si., CA. Kata Kunci : Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak, Penerimaan PPH Pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial untuk membiayai pembangunan nasional karena jumlah penerimaan pajak sangat besar. Penerimaan pajak yang terbesar berasal dari pajak penghasilan, oleh karena itu penerimaan pajak penghasilan perlu dioptimalkan karena akan sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan Dirjen pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.9/2001Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajakmaka ekstensifikasi dan intensifikasi di pandang perlu ditingkatkan. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Untuk mengetahui peran dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maka dilakukan wawancara dengan petugas pajak yang berwenang melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dianalisis mengenai target dan realisasi pajak penghasilan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan Dengan menganalisis target dan realisasi yang dicapai KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2011-2014 diketahui bahwa penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Malang Utara sudah cukup maksimal karena tingkat efektivitasnya masuk dalam kategoriefektif. Namun terjadi penurunan pada tingkat penerimaan pajak dari tahun ke tahun, sehingga perlu ada perbaikan dalam program ekstensifikasi dan intensifikasi agar tidak terjadi penurunan dalam tingkat penerimaan pajak. Untuk itu disarankan pihak KPP Pratama Malang Utara dapat memaksimalkan lagi program baru yaitu PP 46 yang memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajak penghasilan terhutangnya, serta meningkatkan kinerja ekstensifikasi dengan memaksimalkan penjaringan wajib pajak yang bergerak dibidang bisnis online
EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENANGANAN PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MALANG
No full textABSTRAK Nur Kholis, Muhammad. 2015. Evaluasi kinerja perusahaan dalam Penanganan Pengajuan dan Pembayaran Klaim Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed. Kata Kunci: klaim asuransi, jaminan kecelakaan kerja BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu evaluasi kinerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu evaluasi kinerja yang dibutuhkan yaitu mengenai prosedur penanganan pengajuan dan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pengajuan dan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga tingkat kepuasan pelanggan pada BPJS ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode interview dan angket. Sedangkan metode pemecahan masalah menggunakan metode perbandingan dengan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja dan memberikan angket kepada beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil pengamatan Tugas Akhir ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara garis besar prosedur penanganan dan pembayaran klaim JKK yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang sudah baik. Namun masih ada yang perlu diperbaiki yaitu pada aspek sosialisasi dan manfaat tambahan. Berdasarkan hasil pengamatan ini disarankan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang untuk melakukan sosialisasi (datang langsung ke perusahaan, membuat iklan pada televisi, membuat spanduk yang ditempatkan pada perusahaan dan tepi jalan) yang dilaksanakan secara rutin dan bertahap. Selanjutnya melakukan pembagian tugas secukupnya kepada karyawan yang menangani klaim jaminan kecelakaan kerja, serta membuka kantor cabang pembantu di beberapa wilayah area Kota Malang
EVALUASI PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MALANG
No full textABSTRAK Suprapto, Septia Cicis . 2015. Evaluasi Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Eka Ananta S, S.E, M.M.,Ak., CA Kata Kunci: BPJS Kesehatan, klaim rawat inap tingkat pertama BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu evaluasi prosedur pada BPJS Kesehatan. Salah satu evaluasi yang dibutuhkan yaitu mengenai prosedur pengajuan dan pembayaran klaim rawat inap tingkat pertama. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pengajuan dan pembayaran klaim rawat inap tingkat pertama (RITP) pada BPJS kesehatan Cabang Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode interview dan observasi. Sedangkan metode pemecahan masalah menggunakan metode perbandingan dengan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan melakukan interview pada bidang pelayanan. Dari hasil pengamatan Tugas Akhir ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara garis besar prosedur penanganan pengajuan dan pembayaran klaim RITP yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Malang sudah baik. Namun masih ada yang perlu diperbaiki yaitu pada pemberian informasi data pendukung yang diperlukan dan aspek sosialisasi. Berdasarkan hasil pengamatan ini disarankan kepada BPJS Kesehatan Cabang Malang untuk memberikan sosialisasi terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam melampirkan data pendukung klaim. Selanjutnya melakukan pembagian tugas secukupnya kepada karyawan yang menangani klaim rawat inap tingkat pertama
Efektifitas Penerepan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu
No full textABSTRAK Nastiti, Tiara Rahma. 2015. Efektifitas Penerepan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Tugas Akhir. Program Studi Diploma Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Dosen Pembimbing Sulastri S.Pd, MSA. Kata kunci: Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peningkatan penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Badan pada kelas penerimaan rendah sangat kecil yaitu 5% dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar dalam setahun, dikenakan 1% dari peredaran brutonya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, interview, dokumentasi dan metode pustaka. Tugas Akhir ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Batu (2) Untuk mengetahui tingkat efektifitas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data mengenai prosedur pelaksanaan dan menjabarkan data hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Batu. Data pada penelitian ini meninjau keefektifitasan PP 46 tahun 2013 sebelum dan sesudah diterapkan. Upaya pengenalan PP 46 tahun 2013 adalah sosialisasi, pengenalan melalui media elektronik dan media cetak, penyebaran leaflet. Dari ketiga upaya tersebut, terdapat peningkatan penerimaan pajak selama penerapan PP 46 tahun 2013 dilaksanakan. Realisasi penerimaan pajak sesuai dengan PP no 46 Tahun 2013 sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini karena Kota Batu merupakan Kota Pariwisata sehingga sangat mendukung adanya pengaruh penerapan PP no 46 tahun 2013 dengan semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan.
Analisis Sistem Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
No full textABSTRAK Arieska, Nuzul. 2015. Analisis Sistem Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : Hj. Yuli Widi Astuti, S.E, M.Si, CA Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Prosedur Penagihan Pajak Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak atau Tunggakan Pajak. Kegiatan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan diakhiri dengan tindakan Pelelangan. Untuk menciptakan Prosedur Penagihan Pajak yang baik, maka diperlukan sistem yang baik pula dalam proses Penagihan Pajak, dan untuk menciptakan Sistem Penagihan Pajak yang baik, perlu dilakukan Pengendalian Internal terhadap Sistem Penagihan Pajak. Tugas Akhir ini membahas tentang Analisis Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur penagihan pajak dan kendala yang timbul selama penagihan pajak beserta solusinya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam tugas akhir ini yaitu dengan terjun langsung ke lapangan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa prosedur penagihan pajak telah berjalan dengan baik, tetapi perlu diadakan perbaikan terhadap Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak. Pengendalian Internal yang diterapkan pada Sistem Penagihan Pajak sudah diterapkan dengan baik, namun ada satu unsur yang belum diterapkan yaitu Pemeriksaan Mendadak (Surprised), masalah internal lain yang timbul adalah kurangnya tenaga Juru Sita Pajak dan tidak adanya Pelatihan Kepegawaian untuk para pegawai secara berkala. Saran yang diberikan dari Tugas Akhir ini adalah sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak agar lebih jelas, mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, menambah tenaga Juru Sita Pajak atau memaksimalkan Juru Sita yang sudah ada dengan cara melakukan Pelatihan Kepegawaian yang dilaksanakan secara berkala yang berguna untuk menambah wawasan Juru Sita Pajak dan para pegawai di seksi penagihan
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL COOPERATIVE SCRIPT UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI (PADA SISWA KELAS X AK 1 SMK NEGERI 2 BLITAR)
No full textABSTRAK Wulandari, Dita. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif TipeCooperative Script untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Akuntansi (Pada Siswa Kelas X AK 1 SMK Negeri 2 Blitar). Skripsi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.Pembimbing: (1) Prof. Dr. Bambang Sugeng, S.E, M.A, M.M, Ak (II) Dr. Sunaryanto, M.Ed Kata Kunci: Pembelajaran Cooperative Script, Aktivitas, Hasil Belajar, Blitar. Penelitian ini dilaksanakan semester ganjil tahun2014/2015 dengan subjek siswa kelas X AK 1 SMKN 2 Blitar. Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang muncul bahwa selama ini pembelajaran akuntansi dilakukan cenderung menggunakan konsep pembelajaran terpusat pada guru sedangkan siswa menerima pembelajaran secara pasif. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran cooperative script, dimana dalam pembelajaran ini siswa dikelompokkan secara berpasangan untuk saling menjelaskan materi secara bergantian sehingga terjadi adanya ketergantungan positif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Siklus pertama dengan materi Jurnal Umum dan siklus kedua dengan materi Buku Besar. Analisis data yang digunakan secara kualitatif dan kuantitatif diperoleh dari wawancara, tes, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Prosedur penerapan pembelajaran cooperative script ini dimulai dengan membentuk kelompok secara berpasangan. Selanjutnya guru memberikan penjelasan dan siswa secara bergantian mengikhtisarkan kembali secara lisan kepada pasangannya.Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X AK 1 meningkat
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABANSEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG
No full textABSTRAK Prabawa, Ridwan. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.TugasAkhir, JurusanAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeri Malang. Pembimbing:Diana Tien Irafahmi S.pd., M. Ed. Kata Kunci:Akuntansi Pertanggungjawaban, Penilaian Kinerja. Akuntansipertanggungjawabanmerupakansuatusistem yang disusunsedemikianrupadenganmenyesuaikansifatdankegiatanperusahaandengantujuan agar masing–masing unit yang bekerjadapatmempertanggungjawabkanhasilkegiatan unit yang berada di bawahpengawasannya. Dengansistemini, unit-unit yangadadalamorganisasi di bagimenjadipusat-pusatpertanggungjawaban, dankeseluruhanpusatpertanggungjawabanmembentukjenjanghirarkidalamorganisasi. PenelitianlapanganinidilakukanUntukmengetahuipenerapanakuntansipertanggungjawaban Kantor PengawasandanPelayanan Bea danCukaiTipeMadyaCukai Malang. Sertamengetahuifungsilaporanakuntansipertanggungjawabanuntukpenilaiankinerja Kantor PengawasandanPelayanan Bea danCukaiTipeMadyaCukai Malang denganmenggunakan 3E (Efisiensi, Efektivitas, danEkonomis). Analisis yang digunakan adalah prosedur kuantitatif, dimana analisis yang dilakukan atas dasar Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya berdasarkan teori akuntansi pertanggungjawaban dan pemikiran yang logis. Kesimpulandaripenelitianiniadalahpenerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang berdasarkan teori yang saya kemukakan belum sempurna. Pada bagian pengklasifikasian biaya dengan menggunakan kode rekening Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipr Madya Cukai Malang belum menerapkan pengklasifikasian biaya menurut pusat-pusat pertanggungjawaban, tetapi menurut kebijakan kantor yang telah disetujui oleh kepala kantor. Selanjutnya penilaian kinerja menggunakan Laporan Pertanggungjawaban dan Neraca Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipr Madya Cukai Malang menghasilkan hasil yang baik. Agar penerapan akuntansi pertanggungjawabanmenjadisempurnamakapenulismemberikan saran berdasarkanteori yang telahdipelajari. Padabagian pengklasifikasian biayadengankoderekeningsebaiknyamenggunakanpengklasifikasianberdasarkanpusatpertanggungjawaban. Denganbegitupihakmanajemenakancepatmengetahuidandapatcepatmengambilkeputusanjikaterdapatkesalahanataupenyimpangan yang terjadi. Selainitu, penerapanakuntansipertanggungjawabanjugabisaberjalandengansempurna