Tugas Akhir Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi UM
Not a member yet
345 research outputs found
Sort by
Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Berbasis SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Kelurahan Bumiayu Kota Malang Tahun 2014-2015
No full textABSTRACT Anugrah, Sonny. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Berbasis SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Kelurahan Bumiayu Kota Malang 2014-2015. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. H. Puji Handayati S.E. Ak, M.M., CA, CMAKata Kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi dalam Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan Kinerja Keuangan yang baik. Metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah analisis rasio. Dari hasil analisis rasio ini akan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR.Penulisan karya tulis ini bertujuan mengetahui: (1) Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Rasio Likuiditas ditinjau dari Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio. (2) Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Rasio Solvabilitas ditinjau dari Total Asset to Debt Ratio dan Net Worth to Debt Ratio. (3) Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Berdasarkan Rasio Rentabilitas ditinjau dari Rentabilitas Modal Sendiri dan Return On Asset (ROA). (4) Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR Berdasarkan Rasio Aktivitas ditinjau dari Tingkat perputaran piutang, tingkat umur piutang dan perputaran harta.Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah Analisis Rasio yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akuntansi yang memungkinkan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu entintas Data yang digunakan adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi Koperasi Simpan Pinjam AYU MAKMUR. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara obeservasi, studi kepustakaan , studi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Current ratio tahun 2014-2015 sebesar 810.96 %, 756.05 %, kriteria tidak baik. (2) Quick ratio tahun 2014-2015 sebesar 828.31 %, 774.82 % ,kriteria tidak baik. (3) Cash ratio tahun 2014-2015 sebesar 3.16 %, 30.07 %, kriteria tidak baik. (4) Net worth to debt ratio tahun 2014-2015 sebesar 14.07%, 15.24%, kriteria baik. (5) Total asset to debt ratio tahun 2014-2015 sebesar 12.07 %, 13.22 %, kriteria baik. (6) Rentabilitas modal sendiri tahun 2014-2015 sebesar 12,74%, 14,43%, kriteria baik sekali. (7) ROA tahun 2014-2015 sebesar 9,45%, 18.29%, 19.48%, kriteria baik sekali.(8) Tingkat Perputaran piutang sebesar 12x, 17x dengan kriteria sangat Efisien. (9) Rasio Umur piutang 30.41 hari, 21.47 hari dengan kriteria sangat efisien (10) Rasio Perpuratan Harta sebesar 1.16x, 2.10x dengan kriteria sangat baik. ABSTRACT Anugrah, Sonny. 2016. Analysis of Financial Performance Cooperative Based SAK ETAP on AYU MAKMUR savings and loans cooperative Kelurahan Bumiayu of Malang City 2014-2015. Final Assignment, Accounting Diploma III Program Study, Faculty of Economics, State University of Malang. Advisor: Dr. H. Puji Handayati S.E. Ak, M.M., CA, CMAKeywords: Analysis, Financial Performance, Savings and Loans CooperativeCooperative in Constituision no. 25 1992 be used for increase income and welfare of people. For those purpose, cooperative must have to a good Financial performance. The methods for valuation of Finacial Performance is Ratio Analysis. From Ratio Analysis result’s, we can evaluation for AYU MAKMUR Savings and Loans Cooperative’s director. Writing this paper aims to determine: (1) The Cooperative Financial Performance AYU MAKMUR Savings and Loans Cooperative based Liquidity Ratio in term of Ratio Current Ratio, Quick Ratio and Cash Ratio. (2) The Cooperative Financial Performance AYU MAKMUR Savings and Loans Cooperative terms of the Solvability, Ratio Total Debt to Asset Ratio and Total Debt to Net Worth Ratio. (3) The Cooperative Financial Performance AYU MAKMUR Savings and Loans Cooperative based Rentabilitas Ratios in term of rentability of own capital and Return on Assets (ROA). (4) The Cooperative Financial Performance AYU MAKMUR Savings and Loans Cooperative based Activity Ratio in terms of receivables turnover, rate of aging receivables and Asset Turnover.The methods be used are ratio analysis which shows the relationship between the two accounting elements that allow to analyze the financial performance of a entintas data used is the Balance Sheet and the Income Statement of AYU MAKMUR savings and loans Cooperative . Technique Data collection is by interview observation, literature studies, field studies and documentation. The results of this study provide the following conclusions: (1) Current ratio in 2014-2015 amounted to 810.96%, 756.05%, the criterion is not good. (2) Quick ratio in 2014-2015 amounted to 828.31%, 774.82%, the criterion is not good. (3) Cash ratio in 2014-2015 amounted 3:16%, 30.07%, is not a good criterion. (4) Net worth to debt ratio of 14.07% in 2014 to 2015, 15:24%, both criteria is very good. (5) Total asset to debt ratio of 12:07% in 2014 to 2015, 13:22%, both criteria very good. (6) Rentability of own capital from 2014 to 2015 year amounted to 12.74%, 14.43%, criteria very well. (7) ROA year by 9.45% from 2014 to 2015, 18:29%, 19:48%, criteria very well.(8) Receivables turnover rate of 12x, 17x with highly Efficient criteria. (9) Ratio of Age receivables 30.41 times , 21.47 times with a highly efficient criteria (10) Turnover Ratio 1.16 times and 2.10 times in 2014-2015 with the very well criteria
PROSES PENAGIHAN PIUTANG PASIEN JAMKESMAS RAWAT JALAN DI RSUD PAMEKASAN
No full textAbstrak Varika, Sista. 2015. Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan Di RSUD Pamekasan, Tugas Akhir, Jurusan Diplomat III Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Pembimbing Dr. Dodik Juliardi, S.E.AK.,M.M. Kata Kunci: Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Laporan tugas akhir berjudul Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUD PAMEKASAN, bertujuan untuk mengetahui : Proses penagihan piutang pasien jamkesmas. Masalah yang di hadapi dalam Proses Penagihan Piutang dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk proses penagihan piutang pasien jamkesmas di RSUD PAMEKASAN. Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencangkup observasi dan wawancar. Hasil laporan menunjukan bahwa: Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas dilakukan mulai daripersyaratan pasien dalam penagihan piutang kemudian mengkording data tersebut supaya tarif keluar di INA CBG’S (tarif dari pemerintah) data ini akan di entry ke proses bxt berdasarkan poli dan tindakannya, berdasarkan data-data tersebut berkas di verifikasi yang hasilnya akan dikirim ke Rekap.klaim dan P2JK KEMENKES untuk bahan pencairan dana. Hambatan yang terjadi dalam penagihan piutang : SKP tidak ada, nama dan tanda tangan dokter tidak ada, diagnose atau status pasien tidak ada, persyaratan obat mahal termasuk resep dan billing obat, program software yang selalu ganti-ganti. Upaya yang dilakukan pihak rumah sakit : mengkoordinasikan dan mengembalikan berkas-berkas yang masih kurang dengan pihak-pihak yang terkait dalam bagian yang bermasalah. Saran untuk program software : harus ada ketetapan terhadap software yang akan digunakan dalam pemograman agar dalam mengentri data tidak berubah-ubah programnya
Mekanisme Pengnajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya.
No full textABSTRACT Arimi, Shinta, Dwi, Chatarina. 2016. Mekanisme Pengnajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Bety Nur Achadiyah, S.pd., M.Sc.Tugas akhir ini membahas tentang “Mekanisme Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya.” Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran prosedur pengajuan dan pertanggunjawaban uang muka. Penulisan ini menggunakan metodelogi penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan penulisan yang mengambarkan suatu objek yang diteliti sebagaimana adanya sesuai dengan keadaan sekarang. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif melalui proses wawancara dan observasi yang didukung dengan dokumentasi.Hasil penulisan menunjukan, prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka sudah dibuat secara runtundan terperinci. Namun, masih ditemukan ketimpangan antara prosedur dengan realisasi. Ketimpangan terhadap prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka berupa ketidaktepatan waktu dalam mempertanggungjawabkan uang muka. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja dalam merealisasikan prosedur yang berlaku. Penulis menyarankan agar ketimpangan yang ada diperbaiki dengan penegasan kembali aturan dasar verifikasi misalnya memberikan pelatihan atau kuliah umum terhadap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan yang sama terutama tentang aturan pemungutan pajak dan kelengkapan NPP, PPA, dan dokumen pendukung lainnya yang berpengaruh pada kemunduran batas waktu penyampaian PJUM akibat proses revisi. Kata Kunci : Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka, Ketimpangan
Analisis Akuntansi Aset Tetap Sebagai Wujud Akuntabilitas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
No full textABSTRAK Standar akuntansi telah lama dipersyaratkan sebagai pedoman pertanggung jawaban (accountability) keuangan pemerintah. Standar tersebut baru terealisasi dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual ke arah akuntansi berbasis akrual penuh, salah satu lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki aset tetap yang nilainya sangat material sehingga KPP Pratama Malang Utara sebagai entitas akuntansi berkewajiban melaksanakan prosedur akuntansi yang berlaku sebagai salah satu wujud akuntabilitas terhadap otoritas tertinggi dan kepada publik. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penilaian aset tetap di KPP Pratama Malang Utara dengan kesesuaiannya bedasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian aset tetap di KPP Pratama Malang Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, sehingga penilaian aset tetap di KPP Pratama Malang Utara yang tercantum di dalam laporan keungan sudah memenuhi tujuan dan fungsi akuntabilitas publik. Hal ini tampak dari aspek perlakuan akuntansi penilaian aset tetap di KPP Pratama Malang Utara yaitu 1) pengakuan aset sudah bersifat andal karena adanya bukti kepemilikan dan penguasaan aset secara sah dan hukum, 2) pengukuran dan penilaian aset tetap bedasarkan harga perolehan beserta biaya-biaya yang diatribusi, 3) penyusutan telah dilakukan pada tahun anggaran 2013 dengan metode garis lurus, dan 4) penghentian dan pelepasan aset di KPP Pratama Malang Utara dilakukan apabila aset tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional KPP Pratama Malang Utara. Namun, terdapat tiga poin yang kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu masalah tentang 1) pengklasifikasian pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan, 2) akuntansi penyusutan aset tetap KPP Pratama Malang Utara, dan 3) penghapusan aset tetap KPP Pratama Malang Utara
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DALAM PENCAIRAN PIUTANG PAJAK PADA TAHUN 2012-2014 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA
No full textABSTRAK Andriyan, Sonny. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Piutang Pajak Pada Tahun 2012-2014 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Hj. Yuli Widi Astuti, S.E, M.Si, CA Kata kunci: Penagihan Pajak, Piutang Pajak, Prosedur Penagihan Pajak, Efektivitas Penagihan Pajak Penagihan Pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara untuk menagih piutang pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan dengan cara penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Sita, dan Lelang, semua saling berkelanjutan. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak seperti tidak segera mungkin menerbitkan Surat Teguran dan terdapatnya prioritas dalam penagihan pajak. Tugas Akhir ini membahas kasus penagihan pajak selama tahun 2012–2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terhadap pencairan piutang pajak. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan prosedur penagihan pajak dan efektivitas penagihan pajak pada tahun 2012–2014 yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini yaitu dengan terjun langsung ke lapangan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil Tugas Akhir ini menunjukan bahwa efektivitas penagihan pajak pada tahun 2012 sebesar 63,28% kemudian menurun drastis pada tahun 2013 menjadi 4,86% dan meningkat menjadi sebesar 5,55% pada tahun 2014. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penagihan pajak pada tahun 2012–2014 tidak efektif. Saran dari Tugas Akhir ini adalah sebaiknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengusulkan penambahan tenaga Juru Sita ataupun dengan memperbantukan mahasiswa atau siswa SMK yang melakukan magang atau PKL di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara untuk mengoptimalkan tindakan penagihan pajak sehingga mendapatkan hasil yang efektif. Selain itu seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebaiknya memanfaatkan media massa untuk memberikan sosialisasi tentang sanksi terhadap Wajib Pajak yang terutang supaya Wajib Pajak tersebut ketakutan
Sistem Pengendalian Internal Persediaan Benda Materai pada Kantor Pos Blitar
No full textABSTRAK Pristiarini, Sandra. 2015. Sistem Pengendalian Internal Persediaan Benda Materai pada Kantor Pos Blitar. Tugas Akhir, Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Uiversitas Negeri Malang. Pembimbing: Nujmatul Laily, S.Pd., M.SA Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Persediaan Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Namun, peran terpenting dari pengendalian internal adalah untuk melindungi sumber daya perusahaan dari segala tindakan kecurangan atau penggelapan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Model Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Kantor Pos Blitar yang menarik untuk dikaji dalam penulisan tugas akhir ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) Mekanisme pengelolaan persediaan benda materai pada Kantor Pos Blitar dan (2) Bagaimana sistem pengendalian internal persediaan benda materai di Kantor Pos Blitar Berdasarkan hasil analisis data maka: (1) Mekanisme pengelolaan persediaan benda materai pada Kantor Pos Blitar meliputi beberapa proses yaitu penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, penyetoran kas harian serta pelaporan yang secara keseluruhan ditangani oleh Manajer BPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sistem Pengendalian internal persediaan benda materai pada Kantor Pos Blitar, a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, Manajer BPM memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahapan suatu transaksi. b) Kepala Kantor memberikan tugas dan wewenang pada bagian BPM untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan persediaan benda materai, namun kesalahan potensial yang mungkin terjadi adalah kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam membuat laporan bulanan. Selain itu akan terjadi kemungkinan manipulasi data oleh Manajer BPM. c) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi,setiap karyawan, secara periodik diadakan pencocokan fisik antara kekayaan dengan catatanya.d) karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, untuk mendapatkan karyawan yang mutunya sesuai, maka perusahaan melakukan penyeleksian terhadap calon karyawan. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah: 1) Membuat laporan bulanan penjualan dan persediaan rangkap dua. Salah satu dari laporan tersebut akan diserahkan kepada Kepala Kantor Pos untuk dilakukan internal check terhadap pencatatan dan perhitumngan persediaan oleh Manajer BPM. 2) Kepala Kantor Pos melakukan sidak secara teratur, sidak tersebut dapat dilakukan setiap satu bulan sekali. Hal tersebut dilakukan untuk menigkatkan kualitas kerja Manajer BPM
Pengendalian Internal Atas Sistem Akuntansi Penerimaan Kas di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Madiun
No full textABSTRAK Pramitanika, Granista Cindy. 2015. Pengendalian Internal Atas Sistem Akuntansi Penerimaan Kas di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Madiun. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Sawitri Dwi Prastiti, S.E., M.Si., Ak. Kata kunci: Pengelolaan kas receipt,Pengendalian internal PT. PLN (Persero) Area Madiun memberlakukan sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahanpencatatan transaksi oleh karyawan dankecurangan yang dilakukan oleh salah satu pejabat perusahaan, maka perlu adanya pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Sehingga tujuan penulisan tugas akhir ini bermaksud menjelaskan prinsip pengendalian internal pemisahan fungsi dan praktik yang sehat atas pengelolaan kas receipt.Langkah-langkah dari metode pemecahan masalah untuk menjelaskan tujuan dari tugas akhir adalah mengevaluasi prinsip pengendalian internal. Pertama, mengevaluasisistem pengendalian internal pemisahan fungsi kas receipt. Kedua, mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam praktik kas receiptyang sehat. Sistem pengendalian internal pemisahan fungsi kas receipt perlu untuk dilakukan penambahan dua orang karyawan guna untuk menyelesaikan suatu transaksi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kas receipt. Pengendalian internal prinsip praktek yang sehat perlu untukmemberlakukan sistem pengendalian internal praktik yang sehat yaitumemberlakukan pemeriksaan mendadak secara rutin satu tahun sekali. Kedua, memberlakukanperputaran jabatan secara rutin untuk mencegah pencurian, karena mereka tidak akan bisa menyembunyikan tindakan tersebut
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN
No full textABSTRAK Juanda, Weni Marshalia. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.Pembimbing: Dr. Hj. Puji Handayati, SE, MM, Ak, CA, CMA, CIBA Kata Kunci :Efektivitas, pemungutan retribusi pasar Pelaksanaan otonomi daerah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, yaitu untuk pembangunan di daerah-daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Diantara Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah adalah salah satu sumber alternatif yang dapat diandalkan. Karena hasil penerimaan retribusi pasar memberikan andil yang cukup besar terhadap penerimaan retribusi daerah, hal inilah yang melatar belakangi perlunya penanganan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya mengoptimalisasi potensi salah satu retribusi yang ada di daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pencapaian dalam peningkatan retribusi pasar secara optimal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah kontribusi yang diberikan secara efektif pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui retribusi pasar mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Untuk mendapatkan jawaban, maka diperlukan data pendapatan retribusi pasar yang telah dicapai melalui target dan realisasi serta kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pemecahan masalah yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan didasarkan pada obyek retribusi yang keseluruhan penggunaan tempat berjualan dalam lokasi pasar yang digunakan oleh para pedagang. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilaksanakan dengan cara petugas setiap hari melakukan pemungutan kepada pedagang atau yang menggunakan fasilitas pasar yaitu dengan menyerahkan selembar karcis sesuai dengan retribusi yang wajib dibayar. Hasil penghitungan yang telah dilakukan, efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan diukur dengan menggunakan perbandingan antara target dan realisasi retribusi pasar selama 3 tahun, yaitu mulai tahun 2012 sampai dengan 2014. Mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 realisasi penerimaan telah melampaui target, yaitu pada tahun 2012 sebesar 100,26 % dan tahun 2013 sebesar 108,01 %. Sedangakan pada tahun 2014 realisasi penerimaan kurang dari target yang telah ditentukan atau menurun menjadi 14,17 %. Hal ini disebabkan adanya pembangunan pasar – pasar yang membutuhkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, yang semula berlantai satu menjadi berlantai dua. Dalam proses pembangunan tersebut, para pedagang ditempatkan pada bangunan sementara sehingga banyak pedagang yang kurang bisa berjualan dengan maksimal, maka dari itu penerimaan realisasi pada tahun berikutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan semakin ditingkatkan supaya realisasi penerimaan retribusi pasar terealisasi
EVALUASI PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KESEHATAN UNTUK PEKERJA PENERIMA UPAH BADAN USAHA DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG MALANG
No full textABSTRAK Wahyudi, Sigit. 2015. Evaluasi Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Untuk Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. H. Eka Ananta Sidharta. SE., M.M.,Ak.C.A Kata Kunci: Asuransi Kesehatan, Premi, Hambatan Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Premi BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat asuransi kesehatan, peserta asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan harus membayar premi asuransi setiap bulannya. Peserta asuransi kesehatan dapat membayar premi asuransi kesehatan melalui alternatif-alternatif pembayaran yang disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan. Pembayaran yang dinilai mudah ini diharapkan dapat menjadikan nasabah menjadi lebih nyaman, efektif, dan efisien. Akan tetapi pada prakteknya, BPJS Kesehatan mengalami banyak hambatan pada pelaksanaan pembayaran premi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembayaran premi asuransi kesehatan dari peserta badan usaha, dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pembayaran premi di BPJS Kesehatan cabang Malang. Untuk mengevaluasi dilakukan observasi guna pengumpulan data dan pengkajian beberapa literature yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada pihak yang terkait pada pelaksanaan pembayaran premi asuransi kesehatan tersebut. Pelaksanaan pembayaran premi asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan cabang Malang secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Akan tetapi, masih terdapat hambatan yang terjadi pada alternatif pembayaran premi yang paling banyak dipakai oleh peserta badan usaha. Untuk mengatasi hambatan terjadi, perlu adanya perbaikan teknis program aplikasi yang dipakai dalam prosedur pembayaran premi dan menambahkan alternatif baru pembayaran premi secara tunai ke BPJS Kesehatan cabang Malang
KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN MALANG
No full textABSTRAK Khumaira, Fabella. 2015. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Puji Handayati, S.E, M.M., Ak. CA, C.MA. Kata Kunci: Pajak Reklame, Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, mempunyai potensi yang baik dan bisa dianandalkan sebagai sumber penerimaan yang dapat memperkuat posisi keuangan daerah dengan melihat Laporan Pendapatan Asli Daerah pada tiap tahunnya. Perkembangan ekonomi yang semakin baik sekarang ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pajak reklame. Terbukti untuk memajukan usaha para pengusaha agar menarik pasar adalah menempuh jalan dengan memasang reklame. Karena atas usaha tersebut maka pemerintah mendapat pemasukan yaitu berupa tarif pajak reklame atas pemasangan reklmae baik yang bersifat tetap maupun insidentil. Pendapatan asli daerah yang berupa pajak reklame setiap tahunnya menunjukkan perolehan penerimaan yang berbeda, maka dari itu perlu dilakukannya analisa: (1) Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, (2) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2009 s/d 2014. Metode yang digunakan untuk pemecahan masalah ini adalah dengan membandingkan kontribusi dari pajak reklame sehubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 s/d 2014. Hasil penulisan ini adalah: (1) perolehan PAD Kabupaten Malang selama tahun anggaran 2009 s/d 2014 secara keseluruhan dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan prosentase 120,9% per tahun, (2) Kontribusi Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama tahun anggaran 209 s/d 2014 adalah sebesar 1,2% Dari uraian diatas dapat disarankan: (1) agar pihak yang bersangkutan khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang harus tetap berupaya meningkatkan penerimaan perolehannya, (2) untuk lenih meningkatkan kinerjanya dan dapat memberi kemudahan dalam prosedur administrasi agar wajib pajak tidak kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, perlu juga untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi pajak reklame