Jurnal Kriminologi Indonesia
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
Double Victimization Pada Masyarkat Beretnis Tionghoa
No full textSetiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan berkehidupan bernegara. Selain itu, setiap warga negara juga berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Namun bentuk-bentuk tindakan yang merugikan atau viktimisasi masih saja di alami oleh mereka yang beretnis minoritas seperti halnya etnis Tionghoa. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan menambahkan proses survei terhadap mereka yang beretnis Tionghoa di Kota Jakarta menjelaskan bahwa Double victimization yang dirasakan oleh etnis Tinghoa adalah situasi atau keadaan yang membuat seseorang atau sekelompok orang etnis Tionghoa menjadi korban karena sudah diterima sebelum kejadian kejahatan terjadi. Stereotipe dan prasangka menimbulkan unsur kebencian yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap etnis tersebut sudah tertanam di setiap benak masyarakat umum. Berdasarkan pada klasifikasi korban menurut Schafer maka etnis Tionghoa di katakan sebagai socially weak victims, yaitu kaum minoritas yang memiliki posisi sosial lemah dalam tatanan masyarakat dan memiliki tendensi yang cukup tinggi untuk menjadi korban ataupun dieksploitasi oleh elemen kejahatan. Stigma and Social Identity yang melekat pada mereka yang eretnis Tionghoa sebagai mana dijelaskan oleh Goffman menciptakan sarana untuk mengelompokkan orang dan atribut pelengkap yang dianggap wajar dan alami bagi setiap anggota kelompok yang pada dasarnya merugikan mereka yang beretnis Tionghoa
POLA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOBA DAN PEMBALAKAN LIAR
Full text linkThis research discuss about the distribution and development in money laundering models of drugs trafficking and illegal logging. The distribution in money laundering model of drugs trafficking and illegal logging is divided into three phase, there are placement, layering and integration. The phase includes placing activity of illegal money into finance system, layering them through various finance transaction and integrating the money into legitimate bussines. The trend of that model is based on: first, the techniques of money laundering become more sophisticated because progressive separation between criminal activities and money laundering activities; second, the professional involvement become luster involve more professional launderers such as accountants, lawyers, private bankers; and third, the provision of money laundering services to a wide range of criminals and to more than one criminal organization
Implementasi Sistem Perlindungan Anak dalam Kasus Kenakalan Seksual Anak di Jatinegara, Jakarta Timur
Full text linkPenelitian ini membahas mengenai implementasi sistem perlindungan anak dalam kasus kenakalan seksual anak di Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari kasus kenakalan seksual 7 anak, 6 anak di antaranya berusia di bawah 12 tahun. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ekologi Perkembangan Anak dari Uri Bronfenbrenner. Penelitian ini menganalisa bagaimana implementasi sistem perlindungan anak, yaitu pengaruh lingkungan mikrosistem, mesosistem dan makrosistem anak dalam mencegah dan menangani kasus kenakalan seksual anak di Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini menemukan bahwa sistem perlindungan anak, baik di tingkat mikrosistem, mesosistem dan makrosistem belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kriminologi kesejahteraan sosial. Dalam pendekatan ini menganalisis sistem perlindungan anak untuk dapat melihat permasalahan yang dialami anak yang melakukan kenakalan seksual dari sudut pandang tanggung jawab orangtua dan masyarakat serta kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan data sekunder didapat melalui proses kajian literatur
Analisis Kriminologis Terhadap Keselamtan Penerbangan (Studi Pengendalian Sosial Kejahatan pada Air Traffic Controller)
Full text linkPenelitian ini berangkat dari bagaimana pelayanan jasa transportasi udara begitu popular di Indonesia dan bagaimana faktor keselamatan penerbangan menajadi aspek penting yang perlu diperhitungkan dilihat dari sudut pandang Air Traffic Controller. Profesionalisme seorang Air Traffic Controller menjadi bagian dalam usahanya menjaga keselamatan penerbangan namun tak dipungkiri berbagai problema mungkin saja dapat mempengaruhi menurunnya atau tidak profesionalnya seorang Air Traffic Controller dalam mengemban tugas. Hal ini dapat berasal dari dalam diri seorang Air Traffic Controller itu sendiri atau dapat juga berasal dari luar diri atau keadaan di lingkungan sekitar Air Traffic Controller baik ditempat kerja, tempat tinggalnya atau problema lain yang mungkin berpengaruh strategis dalam pengambilan keputusannya sebagai seorang Air Traffic Controller. Selanjutnya penelitian berlanjut pada faktor-faktor apa saja yang membuat seorang Air Traffic Controller tetap profesional dalam berkerja karena berkontribusi dalam keselamatan penerbangan. Dalam mengidentifikasi pengendalian sosial kejahatan oleh Air Traffic Controller perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam kendala apa yang mereka temui dan bagaimana mereka mengendalikan situasi tetap pada standar operasional prosedur dan mendukung keselamatan penerbangan sehingga terhindar dari kelalaian dan mengakibatkan kecelakaan penerbangan
CLANDESTINE LABORATORY: ANALISIS FAKTOR PENDORONG BERKEMBANGNYA LABORATORIUM GELAP NARKOBA DI INDONESIA DALAM KONTEKS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES (TNOCs)
Full text linkThis research discusses about phenomenon of clandestine laboratory in Indonesia. This study starts from the background problems which found that clandestine laboratory producing ecstasies and methamphetamine in some regions of Indonesia. This issue then makes author interested to discuss deeper about the production of illegal drugs at clandestine laboratory that revealed in Indonesia. This research tries to describe about the pattern of clandestine laboratory in Indonesia and the factors that will encourage the clandestine laboratory’s development in Indonesia. This study also aims to identify the clandestine laboratory activity as one form of transnational organized crime’s spread after globalization. This is a descriptive qualitative research, where the data was collected by using case files, and structured interviews. This research is conducted by analyzing files of clandestine laboratory cases that occurred in Indonesia in last five years. The results of this research answers questions about what factors encourage the development of clandestine laboratory in Indonesia. These factors are, the easiness to obtain chemicals, chemical devices, and also cooperation with foreign syndicates, which often employ drugs designer to produce illegal drugs. This research concludes that the clandestine laboratory can be developed in Indonesia because the perpetrator’s accesses to get basic chemicals drugs maker (precursor) are very easy, the use of controlled legal chemicals are leak frequently and it was used to make drugs, free sales of supporting chemical devices, and involvement of foreign drugs designer to teach how to make drugs.The results of this study tell that clandestine laboratory will continue to increase if the minimization of the perpetrator access to produce the drugs done as early as possible. Certainly, the phenomenon of clandestine laboratory can be minimized, at least to suppress the circulation of drugs in Indonesia itself
KEJAHATAN PERANG OLEH JEPANG (STUDI KASUS TERHADAP JUGUN-IANFU SEBAGAI HEGEMONI KEBUDAYAAN DI INDONESIA PERIODE 1942-1945)
Full text linkAfter Japanese taking over Indonesia from the Dutch, they have built military bases across the country. Every one of it is completed with adjunct comfort station, a place for serving Japanese army's biological needs. Comfort station is filled with Indonesian women called jugun-ianfu. Jugun-ianfu is a form of concentrated systematic rape. Jugun-ianfu is a value system that Japanese brought to Indonesia. And yet, it is a form of crime that Japanese conduct to Indonesian women. It is an ideal value system for Japanese, not Indonesian women. They have tried to impose their culture values over Indonesian women. Culture hegemony is a term that never discussed comprehensively in jugun-ianfu discourse. It was only explain about victim's condition, Indonesian's social condition and jugun-ianfu's related law process. This research's purpose is to discuss how jugun-ianfu could be seen as Japanese culture hegemony over Indonesia. This research utilizes qualitative method in order to yields descriptive data as a result. Thus could represent Japan's social condition before and after their presence in Indonesia, Indonesia's social condition and form of hegemony which Japanese have creates. The data has divided to primary and secondary. Primary data obtained from deep interview with Mr. Mardiyono (late Mrs. Mardiyem's son), Mr. Budi Hartono (late Mrs. Mardiyem's lawyer), and Dwi Mulyatari (Indonesian History tutor staff at Cultural Science Faculty, University of Indonesia). Then the secondary data obtained from literatures and newspaper clipping related to jugun-ianfu. 
PENGARUH TEKNIK NETRALISASI TERHADAP PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA
Full text linkThis research focuses on finding influence of Neutralization Technique element such as Denial of Responsibility, Denial of Injury, Denial of Victim, Condemnation of Condemner, Appeal to a Higher Loyalties, Metaphor of The Ledger, Claim of Normalcy, Denial of Negative Intent, and Claim of Relative Acceptability toward the use of pirated software in collage. These quantitative explanative research use method of survey as its data collecting method. The result of this research show correlation and influence of Denial of Responsibility, Denial of Injury, dan Appeal to a Higher Loyalties toward the use of pirated software in collage. There are correlations but no influence between Condemnation of Condemner dan Denial of Negative Intent toward the use of pirated software. Finally, there are no correlation and influence between Denial of Victim, Metaphor of Ledger, Claim of Normalcy, dan Claim of Relative Acceptability toward the use of pirated sofware in college
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA (SUATU GAMBARAN TENTANG PENGETAHUAN DAN APLIKASI APARAT PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PPATK)
Full text linkDiscrepancy of general knowledge having law enforcement agents on the law model in the criminal justice system in Indonesia, makes the due process of law enforcement officials in applying the Law on Money Laundering (AML) far from optimal. The reviewed knowledge of the law enforcement agents covers investigation process, making indictment, as well as coordination among judiciary institutions, namely the Police as investigators, the Attorney General as prosecutors, and independent institutions for INTRAC (PPATK) as parties involved in providing Consolidated Results Analysis (LHA) of the AML. Due process model with its inhibiting factors ensures the presumption of innocence, thus very carefully promotes the formal process in accordance with the Criminal Procedure Code. As a result, the process has become cumbersome bureaucracy, and slow in dealing with cases of AML. The statistical test conducted using frequency and crosstab shows that due process model emphasizes the Criminal Procedure Code, particularly in terms of implementing investigation and prosecution function. This apparently has created disharmony among officials who perform their respective functions. This disharmony ultimately leads to charges of improper gift in capturing the perpetrators of AML. Attorney General as a party that makes the charges against perpetrators of AML cannot function maximally because it does not interfere the investigation process conducted by the police.Eventually, their knowledge levels of and capabilities to apply AML cases are less than optimal. This problem eventually leads to only 27 cases that utilizing AML Law within period of five years. This study finds that there is a need for law enforcement agents to harmonize the investigation utilizing the Attorney General description of general knowledge and application of AML Law
KERENTANAN KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITIES THEORY
Full text linkVarious corruption cases which occurred in several law enforcement agencies were the background of this research. Those cases had received a wide attention from the public especially the bribing case of Urip Tri Gunawan as the public prosecutor by Artalyta Suryani. This research focused its attention toward the vulnerability of the Attorney General Office toward corruption. The problem analysis using triangle theory which used as analyzing tools has three main element: offender, suitable target and uncapable guardian. This research used a qualitative method which put forth by doing interview, observation and collecting secondary data. The findings was that the Attorney General Office vulnerability toward corruption link with its internal control which in turn caused the Attorney General Office to be a suitable target and also uncapable guardian
KEADILAN RESTORATIF DAN REVITALISASI LEMBAGA ADAT DI INDONESIA
Full text linkThis paper is intended to explored the revitalization of local custom or traditional institutions due to restorative justice concept and its implementation. Depicting several examples from other nations, the writer then describes potential problems within local custom or tradition in Indonesia whilst implementing restorative justice