Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung
Not a member yet
37599 research outputs found
Sort by
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE SWOT Studi Pada UMKM Carang Mas Pertapan
No full textSkripsi ini berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Metode SWOT
Studi pada UMKM Carang Mas Pertapan” yang ditulis oleh Afifah, NIM 126406211070,
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bawah bimbingan Bapak Faizal Satria Desitama,
S.S.T.,M.Acc.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, SWOT, UMKM, Carang Mas, Tulungagung.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi pemasaran yang tepat
dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, khususnya di sektor
UMKM. UMKM Carang Mas Pertapan merupakan salah satu usaha camilan tradisional
yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan penjualan dan bersaing di tengah
banyaknya produk sejenis. Untuk itu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki usaha ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis strategi pemasaran
menggunakan metode SWOT pada UMKM Carang Mas Pertapan, 2) Untuk menganalisis
Strategi pemasaran menggunakan metode SWOT pada UMKM Carang Mas Pertapan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan
(field research). Lokasi penelitian yaitu pada UMKM Carangmas Pertapan yang beralamat
di RT.002/RW.003, Tapan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
66229. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dari
pelaku usaha Carang Mas Pertapan di Tulungagung. Teknik analisis data dilakukan dengan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan
Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi pemasaran yang dilakukan
UMKM Carangmas Pertapan dengan mempertahankan kualitas produk yang baik
merupakan hal yang utama yang harus dijaga, agar usaha yang jalalankan akan terus
berkembang. 2) Hasil pemetaan SWOT yang ditunjukkan pada diagram, posisi UMKM
Carang Mas Pertapan berada di Kuadran I. Artinya UMKM Carang Mas Pertapan dalam
kondisi “agresif” atau “growth oriented”. pertumbuhan yang menonjol adalah
bertambahnya target pasar. Semula, UMKM ini hanya melayani pasar lokal di sekitar Desa
Pertapan dan wilayah sekitarnya. Namun, seiring meningkatnya permintaan dan strategi
pemasaran yang lebih adaptif, jangkauan pasar Carangmas kini meluas hingga ke luar kota
bahkan luar provinsi seperti Sumatra dan Kalimantan
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KEBIJAKAN RESTRICTIONS ON TRANSACTIONS DENGAN PENDEKATAN EXTRATERRITORIAL JURISDICTION TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI LINTAS WILAYAH
Full text linkIndonesia mengadopsi paham kerugian keuangan negara sebagai konstruksi utama dalam memaknai tindak pidana korupsi, baik sebagai unsur delik maupun sebagai parameter kerugian publik yang harus dipulihkan melalui mekanisme pemidanaan dan perampasan aset. Namun, perkembangan korupsi modern yang beririsan dengan kejahatan ekonomi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi semata-mata bersumber dari perbuatan administratif atau penyalahgunaan kewenangan konvensional, melainkan melalui pemanfaatan transaksi keuangan yang kompleks dan terfragmentasi yang telah bertransformasi menjadi tool of crime untuk menyamarkan, memindahkan, dan mengamankan hasil kejahatan. Permasalahan hukum utama terletak pada belum terintegrasinya doktrin kerugian keuangan negara dengan sistem klasifikasi dan pembatasan transaksi keuangan, sehingga rezim perampasan aset di Indonesia masih bertumpu pada pembuktian yang bersifat sporadis dan mekanisme pelaporan sukarela. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan struktural yang berulang antara besaran kerugian keuangan negara dan efektivitas pemulihan aset, khususnya dalam perkara korupsi lintas wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis relevansi pendekatan kerugian keuangan negara dengan urgensi pembentukan kerangka hukum pembatasan transaksi sebagai instrumen preventif dan represif dalam pemberantasan korupsi transnasional, serta menilai implikasi normatif pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang menimbulkan dualisme dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis KUHP 2023, UU Tipikor, UU TPPU, UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP Tahun 2023 belum memperkuat pemberantasan korupsi transnasional, melainkan menimbulkan dualisme normatif dengan UU Tipikor sebagai lex specialis yang melemahkan karakter korupsi sebagai extraordinary crime dan mempersempit daya jangkau yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menawarkan desain ideal pengaturan pembatasan transaksi keuangan berbasis extraterritorial jurisdiction sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemulihan aset dan mengharmonisasikan rezim anti-korupsi nasional dengan kewajiban hukum internasional
EKSISTENSI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN, DAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH
Full text linkSkripsi dengan judul “Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, Teori Negara Kesejahteraan, dan Fiqih Siyasah Dusturiyah” ini ditulis oleh Renita Sukma Wicatri, NIM. 1860103221073, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Abdul Khoir Wattimena, M.H.
Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Perundang-undangan, Teori Negara Kesejahteraan, Fiqih Siyasah Dusturiyah, Kesejahteraan Masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai strategi penguatan ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. KDMP dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat berbasis kebersamaan dan kemandirian, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan terkait aspek legalitas kebijakan dan efektivitas peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa..
Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari peraturan perundang-undangan perspektif teori negara kesejahteraan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dan (2) eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan perspektif teori negara kesejahteraan dan fiqih siyasah dusturiyah
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, teori, dan doktrin yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Koperasi Desa Merah Putih memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai perwujudan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi-regulasi lainnya. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, eksistensi KDMP berfungsi sebagai instrumen negara dalam pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, eksistensi KDMP selaras dengan prinsip kemaslahatan umum, keadilan distributif, amanah, dan perlindungan harta masyarakat, sehingga mencerminkan sinergi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan KDMP menjadi representasi sinergi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
Full text linkKata Kunci : UU ITE, SLAPP, Kritik Media Sosial, Transaksi Elektronik.
Di era digital saat ini, kritik pekerja melalui media sosial terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan, seperti pemotongan gaji atau jam kerja berlebihan, sering kali dihadapkan dengan ancaman hukum yang merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan melindungi ruang digital, justru sering disalahgunakan sebagai instrumen Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) oleh korporasi untuk membungkam suara-suara tersebut. Hal ini menimbulkan norma konflik dengan hak konstitusional pekerja, sebagaimana dijamin Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Pasal-pasal seperti Pasal 27A (penyebaran nama baik), Pasal 28 Ayat (2) (penyebaran informasi menghasut), dan Pasal 28 Ayat (3) (penyebaran berita bohong) dalam UU ITE rawan menyimpulkan, karena tidak membedakan secara tegas antara kritik faktual yang sah dan fitnah pribadi, sehingga menciptakan efek gentar yang menghambat partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: 1.) Potensi konflik norma dan perlindungan UU ITE sebagai instrumen SLAPP yang mengancam hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan pendapat; 2.) Peran perspektif Siyasah dalam mereformulasi ketentuan pencemaran nama baik untuk menjamin perlindungan hukum efektif bagi korban SLAPP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik studi pustaka, analisis dokumen, dan studi komparatif, mengintegrasikan teori-teori tentang hak konstitusional, teori disfungsi hukum pidana, serta fiqih Siyasah.
Hasil penelitian mengungkap bahwa UU ITE 2024 sering mengalami disfungsi sebagai alat penekan korporasi, seperti dalam kasus Septia Dwi Pertiwi yang akhirnya dibebaskan setelah berjuang melawan tuduhan berdasarkan Pasal 27A. Dari perspektif Siyasah umum, UU ITE bertentangan dengan prinsip al-‘Adl (keadilan) dan Maslahah Mursalah (kemaslahatan), karena melanggar martabat manusia (karāmah) dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada batasan hukum anti-SLAPP di sektor ketenagakerjaan, berbeda dengan perlindungan eksplisit bagi aktivisme lingkungan. Kesimpulannya menyatakan bahwa 1.) UU ITE perlu direformasi dengan menambahkan klausul anti-SLAPP eksplisit, membedakan kritik faktual dari fitnah, dan mengadopsi model internasional dari Amerika Serikat serta Uni Eropa; 2.) Reformasi ini harus selaras dengan Siyasah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, sehingga melindungi hak pekerja tanpa membungkam partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pemerintah, serikat pekerja, dan akademisi untuk mendorong kebijakan yang adil dalam ruang digital
IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZUL QUR'AN DALAM PEMBINAAN KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN PESERTA DIDIK MTSN 1 TULUNGAGUNG
Full text linkSkripsi dengan judul “Implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam Pembinaan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Peserta Didik MTsN 1 Tulungagung” ditulis oleh Dewi ‘Azuma ‘Izatama, NIM. 1860201221002, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pembimbing: Ikfi Khoulita, M.Pd.I.
Kata kunci: Program Tahfidzul Qur’an, Kualitas Bacaan Al-Qur’an, Makharijul Huruf, Sifatul Huruf, Kaidah Tajwid.
Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Al-Qur’an wajib dibaca dengan kaidah yang benar untuk menjaga kemurnian dan keasliannya. Namun, masih tingginya angka buta huruf Al-Qur’an di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an terkhusus pada kualitas bacaan masih menjadi persoalan serius. Implementasi Program Tahfidzul Qur’an diperlukan dalam upaya membenahi dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur’an khususnya bagi peserta didik dalam sebuah lembaga yang menaungi program tersebut. MTsN 1 Tulungagung mengembangkan program Tahfidzul Qur’an yang tidak hanya berfokus pada kuantitas hafalan tetapi juga kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi program tersebut dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik terkhusus pada penguasaan makharijul huruf, sifatul huruf, dan penerapan kaidah tajwid dalam bacaan Al-Qur’an peserta didik.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penguasaan makharijul huruf. (2) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penguasaan sifatul huruf. (3) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penerapan kaidah tajwid.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menerapkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan penelitian ini adalah ustadzah Program Tahfidzul Qur’an dan peserta didik MTsN 1 Tulungagung. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yakni perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, dan teknik.
Hasil penelitian di MTsN 1 Tulungagung menunjukkan bahwa; Pertama, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penguasaan makharijul huruf menunjukkan bahwa pada banyak temuan peserta didik sudah mampu melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf, khsusunya pada makhraj yang relatif mudah seperti makhraj al-jauf dan as-syafatain. Namun, masih ditemukan kesulitan dalam beberapa makhraj tertentu, seperti makhraj al-halaq, al-lisan, dan al-khaisyum, yang memerlukan latihan berkelanjutan dan pembiasaan yang lebih intensif. Upaya perbaikan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kesalahan bacaan dapat diminimalisasi secara bertahap. Kedua, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penguasaan sifatul huruf menunjukkan bahwa sebagian peserta didik telah memiliki sedikit pemahaman dasar mengenai sifat-sifat huruf. Dalam implementasinya, bacaan peserta didik belum sepenuhnya konsisten. Pada sifat huruf syiddah, rikhwah, dan qalqalah mampu dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Namun demikian, sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menerapkan huruf dengan sifat hams, jahr, dan tafassyi. Upaya perbaikan bacaan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kemampuan peserta didik dalam menerapkan sifatul huruf menunjukkan perkembangan yang positif secara bertahap. Ketiga, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penerapan kaidah tajwid menunjukkan bahwa pada banyak temuan peserta didik telah mengetahui secara teoritis terkait dengan kaidah tajwid. Dalam implementasinya, peserta didik mampu menerapkan dengan baik hukum bacaan Nun mati dan tanwin, namun belum sempurna pada hukum bacaan ikhfa dan iqlab. Kesalahan yang sering ditemukan terdapat pada implementasi hukum bacaan mad, seperti mad thabi’i, mad jaiz munfashil, mad wajib muttashil, dan mad aridh lissukun. Pada hukum bacaan mad ‘iwad peserta didik secara keseluruhan sudah mampu menguasainya. Upaya perbaikan bacaan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kemampuan peserta didik dalam penguasaan dan penerapan kaidah tajwid pada bacaannya berjalan baik secara bertahap
فعالية استخدام الأفلام الكرتونية باللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار
No full textالبحث العلمي تحت العنوان ”فعالية استخدام أفلام الكرتونية باللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار“، كتبته صفيا رحماوتى، رقم القيد 126202211029، قسم التعليم اللغة العربية، كلية التربية والعلوم التعليمية، جامعة السيّد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، تحت المشرف معروف إيكو جاهيونو، الماجستير.
الكلمات الأساسية: أفلام الكرتوني باللغة العربية، إتقان المفردات، تعليم اللغة العربية
هذا البحث مدفوع بحقيقة أن تعلم اللغة العربية التقليدية لا يزال يعتبر صعبًا بالنسبة للطلاب بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار. غالبًا ما تعتبر اللغة العربية صعبة بسبب الاختلافات الملحوظة في القواعد النحوية والمفردات ونظام الكتابة مقارنة باللغة الإندونيسية. نظرًا لأن الطلاب غالبًا ما يجدون صعوبة في تعلم اللغة العربية، هناك حاجة إلى وسائل واستراتيجيات وأساليب وتقنيات متنوعة في تدريس اللغة العربية. إحدى الوسائل التي تجذب الطلاب هي الأفلام الكرتوني. بناءً على هذه الظروف، أجريت هذا البحث العلمي لتحديد فعالية استخدام الأفلام الكرتونية باللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار.
مسائل في هذا البحث هي: 1) كيف استخدام الأفلام الكرتونية بللغة العربية في تعليم اللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار؟، 2) كيف فعالية استخدام الأفلام الكرتونية بللغة العربية في تعليم اللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار؟
وأهداف هذا البحث هي: 1) لمعرفة وشرح كيفية استخدام الأفلام الكرتونية بللغة العربية في تعليم اللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار،2) لمعرفة فعالية استخدام الأفلام الكرتونية بللغة العربية في تعليم اللغة العربية في إتقان المفردات لدى طلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 بليتار.
النهج المستخدم في هذا البحث العلمي هو نهج تجريبي كمي. تصميم البحث الذي اختاره الباحثة هي شبه تجريبي (quasi experiment) أو تجريبي زائف. شكل التصميم شبه التجريبي المستخدم في هذا البحث العلمي هو يصميم مجموع مراقب غير متكافئ (non-equivalent control group design). هذا الشكل مشابه تقريبًا لتصميم مجموعة المراقبة للاختبار القبلي والاختبار البعدي، باستثناء أن المجموعة التجريبية ومجموعة الضابطة في هذا التصميم لم يتم اختيارهما عشوائيًا.
يظهر نتائج هذا البحث العلمي ما يلي: 1) تم تطبيق أفلام الكرتونية العربية في صفين دراسيين، هما الصف السابع(E) كصف تجريبي والصف السابع(B) كصف ضابط. وتألفت أدوات البحث من اختبار قبلي واختبار بعدي. في درجات الاختبار بعدي، كان متوسط درجات الصف التجريبي هو 82,41 أعلى من متوسط درجات الصف الضابط يعني 69,19. وهذا يدل على أن استخدام أفلام الكرتونية باللغة العربية كان له تأثير كبير على إتقان الطلاب للمفردات. 2) كان هناك تأثير على فعالية استخدام أفلام الكرتونية باللغة العربية في تحسين مفردات الطلاب. وقد ظهر ذلك من خلال متوسط درجات اختبار N-Gain للصف التجريبي التي تبلغ 0,56, وتقع في الفئة المتوسطة, في حين أن قيمة الفصل الضابط تبلغ 0.08، وتقع في الفئة المنخفضة. وهذا يشير إلى أن هناك تحسنا أفضل في إتقان المفردات في الفصل الذي يستخدم أفلام الكرتونية باللغة العربية
MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING SEKOLAH (Studi Multikasus di SD Muhammadiyah 1, SDI Al Azhaar, dan MI Modern SAKTI Permatahati Ibu Tulungagung)
No full textDisertasi dengan judul “Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi dalam
Peningkatan Daya Saing Sekolah” ini ditulis oleh Januariani dengan promotor Prof.
Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. dan Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Kata Kunci: Manajemen Layanan, Pendidikan Inklusi, Daya Saing Sekolah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan perubahan zaman
yang semakin kompleks. Perubahan ini perlu diantisipasi agar lembaga pendidikan
dapat terus eksis dan berkembang. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh
lembaga pendidikan agar tetap eksis diantaranya adalah dengan menyediakan
layanan khusus kepada pelanggannya. Layanan khusus ini sebaiknya bersifat unik
dan berbeda dari lembaga pendidikan lainnya sehingga mampu menjadi poin plus
yang dapat meningkatkan daya saing lembaga tersebut. Salah satu layanan yang
diberikan lembaga pendidikan adalah layanan pendidikan inklusi. Pendidikan
inklusi memberikan kesempatan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk
memperoleh pendidikan dalam waktu, lokasi, dan kondisi yang sama dengan siswa
reguler.
Fokus penelitian ini adalah manajemen layanan pendidikan inklusi yang
dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing sekolah. bahasan
mengenai manajemen layanan pendidikan inklusi dalam penelitian ini meliputi
analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam peningkatan
daya saing sekolah. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis temuan dan
membangun proposisi tentang analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi layanan pendidikan inklusi dalam peningkatan daya saing sekolah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat
memberikan pemahaman mendalam pada fokus penelitian. Penelitian ini juga
menggunakan jenis penelitian studi kasus sehingga mampu mengungkapkan kasus
sesuai dengan realitas tanpa ada pengurangan maupun penambahan unsur-unsur
dari kasus tersebut. Penelitian ini cenderung pada penelitian kasus intrinsik yang
meliputi karakteristik, sifat, masalah personel, serta segala aspek yang menjadi
ruang lingkup kasus tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Analisis kebutuhan layanan
pendidikan inklusi dilakukan dengan a) identifikasi pendaftar untuk mengetahui
adanya siswa yang berkebutuhan khusus, b) pengadaan guru inklusi, dan c)
inventarisasi fasilitas sekolah pendukung penyelenggaraan layanan; (2)
Perencanaan layanan pendidikan inklusi dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan
layanan bagi siswa, guru, dan orangtua. Perencanaan layanan bagi siswa dilakukan
dengan melakukan asesmen terhadap siswa yang teridentifikasi memiliki
kekhususan. Hasil asesmen dituangkan dalam bentuk profil siswa ABK yang
menjadi dasar dalam penyusunan Program Pembelajaran Individu (PPI) dan
perencanaan penyediaan fasilitas sekolah. Perencanaan layanan bagi guru
dilakukan dengan merencanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan dan katerampilan guru dalam menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Sementara itu perencanaan layanan bagi orangtua siswa ABK dilakukan
dengan merencanakan kegiatan parenting; (3) Pelaksanaan layanan pendidikan
inklusi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pelaksanaan layanan bagi siswa ABK,
guru inklusi, dan orangtua siswa ABK. Pelaksanaan layanan pendidikan inklusi
bagi siswa ABK dilakukan dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai Program Pembelajaran Individual (PPI) yang memuat akomodasi kurikulum
di kelas inklusi dengan didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Selain
KBM, layanan pendidikan inklusi juga dilaksanakan dalam program unggulan
sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan inovasi, kegiatan terapi, dan layanan
kesehatan. Adapun pelaksanaan layanan pendidikan inklusi bagi guru adalah
melaksanakan pelatihan bagi guru-guru inklusi. Sementara itu, pelaksanaan layanan
pendidikan inklusi bagi orangtua siswa ABK dilakukan melalui kegiatan parenting
secara berkala; (4) Evaluasi layanan pendidikan inklusi dilakukan melalui dua cara,
yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan secara mandiri
dipimpin Kepala Sekolah dan rutin seminggu sekali. Sedangkan evaluasi eksternal
dilakukan secara berkala oleh instansi yang menaungi sekolah atau lembaga lain
yang memiliki MoU dengan pihak sekolah. Hasil evaluasi menjadi dasar tindak
lanjut terhadap program layanan pendidikan inklusi dan menjadi bahan
perencanaan kembali. Tahapan manajemen layanan pendidikan inklusi ini
memerlukan inovasi sehingga terjadi perbaikan layanan dari waktu ke waktu.
Layanan pendidikan inklusi yang semakin baik akan berimplikasi pada prestasi
siswa berkebutuhan khusus. Apabila prestasi siswa ABK ini dipublikasikan maka
akan meningkatkan daya saing sekolah
تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع أ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار
Full text linkالملاخص
فجر هاريماس جوميلار. 2026 م. تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار قسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية وإعداد المعلمين، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أنجونج.
الكلمات الرئيسية: تنفيذ السياسة، منهج اللغة العربية، وزارة الشؤون الدينية، المدرسة المتوسطة الإسلامية التاسعة بليطار.
تُعَدُّ اللغة العربية لغةً ذات مكانةٍ مهمةٍ في التعليم الإسلامي في إندونيسيا. ومن خلال سياسة وزارة الشؤون الدينية، ولا سيما القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2019م، تسعى الحكومة إلى تعزيز منهج اللغة العربية ليتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين التي تُركِّز على تنمية الشخصية، والمهارات القرائية، والكفاءة التواصلية.
هدف هذا البحث هو معرفة كيفية 1ـ تطبيق سياسات وزارة الشؤون الدينية في تطوير منهج اللغة العربية لطلاب الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية التاسعة بليتار.،2ـ والكشف عن العوامل الداعمة والمعيقة لتنفيذها، 3ـ وكذلك بيان أثر هذه السياسة على جودة تعليم اللغة العربية في المدرسة.
أظهرت نتائجُ البحث أن تنفيذَ سياسةِ وزارةِ الشؤونِ الدينيةِ في تطويرِ منهجِ اللغةِ العربيةِ في المدرسةِ المتوسطةِ الإسلاميةِ الحكوميةِ رقم (9) بليتار للصفِّ السابع (أ) قد سار بشكلٍ جيِّدٍ نسبيًّا، ولا سيما في جانبي التخطيطِ والتنفيذِ التعليميَّين المستندين إلى قرارِ وزيرِ الشؤونِ الدينيةِ رقم (183) لسنة 2019. وقد طبَّق المعلِّمون المنهجَ التواصليَّ، واستخدموا طرائقَ ووسائطَ تعليميةً متنوِّعةً لتنميةِ مهاراتِ الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة لدى الطلاب. ومع ذلك، لا يزال تنفيذُ هذه السياسةِ يواجهُ بعضَ المعوِّقات، من بينها محدوديةُ المواردِ البشريةِ ذاتِ الخلفيةِ التعليميةِ في اللغةِ العربية، وعدمُ كفايةِ مرافقِ التدريبِ العملي، إضافةً إلى عدمِ ترسُّخِ ثقافةِ التحدُّثِ باللغةِ العربيةِ بشكلٍ مستمرٍّ في البيئةِ المدرسية
ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)
Full text linkKata Kunci: Konflik Sosial, Pemerintah Daerah, Perguruan Pencak Silat, UU No. 7 Tahun 2012, Fiqh Siyasah.
Fenomena konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dengan adanya aksi anarkis berupa perusakan fasilitas negara, yang menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola konflik yang dipicu oleh fanatisme kelompok di tengah struktur masyarakat yang religius namun rentan terhadap gesekan identitas. Masalah utama yang dikaji adalah kesenjangan antara mandat normatif pemerintah dengan realitas penanganan yang masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara berkelanjutan. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin utama, yaitu: 1.) kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 dengan fakta lapangan di Watulimo 2.) faktor-faktor penyebab ketidakefektifan penanganan akar konflik oleh otoritas setempat; serta 3.) tinjauan Fiqh Siyasah mengenai peran ideal pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan model Iceberg Analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah koordinatif telah dilakukan melalui Bakesbangpol dan pihak kepolisian, implementasinya masih terkendala oleh mekanisme pencegahan yang lemah dan sifat organisasi paguyuban yang non-formal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan penting, yakni: 1.) secara normatif dasar hukum penanganan sudah memadai, namun secara empiris masih terjadi kesenjangan karena kebijakan pemerintah daerah cenderung fragmentaris dan hanya berorientasi jangka pendek; 2.) ketidakefektifan penanganan disebabkan oleh absennya regulasi teknis yang memiliki daya ikat sanksi serta lemahnya pengawasan terhadap anggota di tingkat akar rumput; dan 3.) dalam pandangan Fiqh Siyasah, efektivitas peran pemerintah harus diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip maslahah dan ishlah ke dalam kebijakan yang lebih otoritatif untuk menjamin perdamaian abadi. Kesimpulannya, diperlukan transformasi strategi dari sekadar penghentian konflik menjadi pembinaan mental dan struktural yang menyeluruh bagi seluruh organisasi pencak silat
PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MENANGANI PERILAKU TOXIC PESERTA DIDIK MA HASYIM ASYARI KARANGREJO TULUNGAGUNG
Full text linkSkripsi dengan judul “Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Menangani Perilaku Toxic Peserta Didik MA Hasyim Asy’ari Karangrejo Tulungagung” disusun oleh Abdul Harits Firdausi, NIM. 126201202150, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Mohammad Ja’far As-Shodiq, S.Kom., M.Pd.I.
Kata kunci: Peran Guru Akidah Akhlak, Perilaku Toxic, Pendidikan Akhlak
Perilaku toxic di kalangan peserta didik merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di era digital yang ditandai dengan meningkatnya perilaku saling mengejek, perundungan verbal, dan interaksi sosial yang tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi merusak perkembangan moral, emosional, dan spiritual peserta didik, serta bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Oleh karena itu, peran guru Akidah Akhlak menjadi sangat penting dalam membina dan menangani perilaku toxic peserta didik agar terbentuk kepribadian Islami yang berlandaskan nilai iman dan akhlak mulia.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan peran guru Akidah Akhlak sebagai pembimbing dalam menangani perilaku toxic peserta didik MA Hasyim Asy’ari Karangrejo Tulungagung, (2) untuk mendeskripsikan peran guru Akidah Akhlak sebagai teladan dalam menangani perilaku toxic peserta didik, dan (3) untuk mendeskripsikan peran guru Akidah Akhlak sebagai motivator dalam menangani perilaku toxic peserta didik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran guru Akidah Akhlak sebagai pembimbing diwujudkan melalui bimbingan personal dan kelompok, dialog reflektif, serta pemberian nasihat keagamaan untuk menumbuhkan kesadaran moral peserta didik; (2) peran guru Akidah Akhlak sebagai teladan ditunjukkan melalui sikap, perilaku, dan interaksi sosial guru yang mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah; (3) peran guru Akidah Akhlak sebagai motivator dilakukan melalui pemberian dorongan spiritual, penguatan nilai keimanan, serta pembiasaan perilaku positif guna menekan kecenderungan perilaku toxic peserta didik