Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung
Not a member yet
37599 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYURA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)
Full text linkSkripsi dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Syura Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Nandhe Mastunik Efendy, NIM.1860103223263, dengan pembimbing Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M.IP.
Kata kunci: fiqh siyasah, musyawarah desa, pemerintahan desa, syura
Pemerintahan yang baik bertumpu pada prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi Pancasila. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian nilai dengan konsep syura dalam Islam yang menegaskan kewajiban bermusyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Pada level pemerintahan desa, musyawarah menjadi instrumen penting partisipasi masyarakat sekaligus dasar perumusan kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, praktik musyawarah di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, masih menunjukkan adanya keterbatasan partisipasi masyarakat serta lemahnya tindak lanjut atas aspirasi warga, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip-prinsip syura secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip-prinsip syura dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar; dan (2) bagaimana implementasi prinsip-prinsip syura dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang berpijak pada penelitian lapangan (field research) selama kurang lebih dua bulan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait implementasi prinsip-prinsip syura dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga desa. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syura dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron secara prosedural telah berjalan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Prinsip efektivitas telah diterapkan melalui mekanisme musyawarah berjenjang mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Desa (Musdes), meskipun realisasi hasil musyawarah serta pemerataan informasi masih terbatas. Prinsip keadilan (al-‘adl) telah diupayakan melalui pelibatan masyarakat, namun masih ditemukan dominasi perangkat desa serta rendahnya partisipasi perempuan dan warga non-elite. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) tercermin dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa, tetapi manfaat yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi prinsip syura di Desa Maron telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan konsep fiqh siyasah, namun penguatan aspek substansi syura masih diperlukan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, efektivitas, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat desa
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI MTs NEGERI 3 BLITAR
Full text linkSkripsi dengan judul “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar” ini ditulis oleh Zakia Dewi Nurfatimah dengan NIM 1860207222059 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pembimbing Bapak Moh. Mashudi, M.Pd.I.
Kata Kunci : Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Mutu Pembelajaran.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses belajar mengajar di madrasah. Pada MTs Negeri 3 Blitar, sarana dan prasarana pendidikan tergolong lengkap dan dikelola secara terencana serta berkelanjutan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna memahami kontribusi pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 2) Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 3) Bagaimana pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 4) Bagaimana pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, diskusi teman sejawat, serta triangulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. 1) Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan melalui rapat koordinasi awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan madrasah, dengan menetapkan skala prioritas yang dituangkan dalam RKAM dengan pembagian kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. 2) Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai perencanaan awal, menitikberatkan pada penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi seperti proyektor, perangkat komputer, pengembangan laboratorium dengan mekanisme pembelian, pembangunan, hibah, dan perbaikan, sarana yang tidak layak, serta open tender untuk pengadaan berskala besar. 3) Pendayagunaan sarana dan prasarana dilakukan secara terkontrol oleh guru dan siswa untuk mendukung pembelajaran yang variatif dan interaktif dengan pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga berdampak pada meningkatnya keaktifan siswa serta inovasi metode pembelajaran guru. 4) Pengawasan sarana dan prasarana dilaksanakan secara partisipatif dan administratif dari pelaporan kerusakan oleh warga madrasah, pengecekan sarpras secara langsung oleh waka sarana dan prasarana, serta pencatatan inventaris dan pemutakhiran data melalui sistem Dapodik yang dilaporkan secara periodik setiap enam bulan hingga satu tahun sekali sebagai dasar evaluasi dan perencanaan tindak lanjut untuk periode berikutnya
PENGEMBANGAN E-MODUL INTERAKTIF BERBASIS HEYZINE FLIPBOOK MATERI SISTEM GERAK PADA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI DI MAN 3 TULUNGAGUNG
Full text linkSkripsi dengan judul “Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Heyzine Flipbook Materi Sistem Gerak Pada Manusia Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Di MAN 3 Tulungagung”, ditulis oleh Suci Lestari, NIM 126208211039, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dibimbing oleh bapak Muhammad Iqbal Filayani, M.Si.Kata Kunci : Hasil Belajar, Motivasi Belajar, E-Modul,Heyzine Flipbook, Sistem Gerak Manusia.
Proses pembelajaran biologi di MAN 3 Tulungagung masih mengalami tantangan, terutama disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas XI cenderung bergantung pada UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) yang banyak berisi soal latihan, sehingga kurang membantu pemahaman konsep dan membuat siswa harus mencari referensi belajar tambahan. Walaupun perpustakaan sekolah mendukung, minat siswa untuk memanfaatkannya masih minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa metode pengajaran melalui ceramah masih umum, yang mengakibatkan siswa menjadi pasif, kurang bertanya, dan kurang berkonsentrasi. Semua faktor ini mengakibatkan motivasi dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook, yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan produk E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook pada materi sistem gerak kelas XI di MAN 3 Tulungagung (2) Untuk mendeskripsikan kevalidan pengembangan produk E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook pada materi sistem gerak kelas XI di MAN 3 Tulungagung (3) Untuk mendeskripsikan kepraktisan pengembangan produk E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook pada materi sistem gerak kelas XI di MAN 3 Tulungagung (4) Untuk mendeskripsikan keefektifan E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook pada materi sistem gerak dalam meningkatkan motivasi Belajar dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Tulungagung.Model pengembangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah ADDIE, yang terdiri dari lima tahap Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment dengan desain Pretest-Posttest Control Group untuk menilai efektivitas produk. Subjek yang di ujicobakan mencakup ahli materi, ahli media, guru biologi, serta siswa kelas XI dari MAN 3 Tulungagung, yang berfungsi sebagai kelompok kontrol dan eksperimen. Subjek penelitian melibatkan siswa kelas XI yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Instrumen untuk pengumpulan data menggunakan angket, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil pengembangan E-Modul interaktif yang berbasis Heyzine Flipbook dilakukan menggunakan model ADDIE yang mencakup lima tahapan, yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Proses analisis dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan guru serta penyebaran angket kepada siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam media pembelajaran. Desain E-Modul dibuat dengan aplikasi Canva dan kemudian diunggah ke platform Heyzine, dan menghasilkan flipbook digital yang menarik dan interaktif (2) Berdasarkan hasil validasi, kevalidan E-Modul diperoleh melalui penilaian dari ahli media, ahli materi, dan guru biologi. Hasil dari proses validasi menunjukkan skor 88% dari ahli media dalam kategori "Sangat Valid", 98,6% dari ahli materi dalam kategori "Sangat Valid", dan 98,7% dari guru biologi juga dalam kategori "Sangat Valid". Ini membuktikan bahwa E-Modul yang dibuat telah memenuhi standar kelayakan dari segi isi, desain, dan penyajian materi. (3) Kepraktisan E-Modul diuji dengan menggunakan angket kepada siswa setelah penggunaannya dalam pembelajaran. Hasil angket menunjukkan skor rata-rata 84,6% yang termasuk dalam kategori "Sangat Praktis". Ini berarti E-Modul ini mudah digunakan oleh siswa dan dapat diakses dengan fleksibel (4) Keefektifan E-Modul ini terlihat dari hasil analisis statistik yang menunjukkan perbedaan signifikan antara hasil belajar dan motivasi siswa di kelas eksperimen yang menggunakan E-Modul dibandingkan dengan kelas kontrol. Rata-rata nilai post-test pada kelas eksperimen (87) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol (56), dan hasil uji Mann Whitney menunjukkan nilai sig untuk peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa hipotesis a diterima, sementara hipotesis 0 ditolak berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dengan sig 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media E-Modul interaktif berbasis Heyzine Flipbook untuk materi sistem gerak manusia memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap motivasi serta hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Tulungagung
PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PABRIK TAHU DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textListia Choirun Nisa, NIM 126101211043, “Prinsip Keadilan dalam Sistem
Pengupahan Pekerja Pabrik Tahu di Desa Siraman Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(HES), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Agnes Lutfiana Ni’mah, M.H.
Kata kunci: Sistem Pengupahan, Keadilan, Pekerja Pabrik Tahu, Hukum
Islam, Undang-Undang Ketenagakerjaan, John Rawls
Sistem pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan
kerja karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pekerja dan prinsip
keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip
keadilan dalam sistem pengupahan pekerja pabrik tahu di Desa Siraman
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Fokus Penelitian adalah : 1) Bagaimana sistem pengupahan pekerja pabrik
tahu yang diterapkan di pabrik tahu Desa Siraman Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem praktik
pengupahan pekerja pabrik tahu di Desa Siraman Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar?. 3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan No
13 tentang prinsip keadilan terhadap sistem pengupahan pekerja pabrik tahu di
Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi
pemilik pabrik tahu dan beberapa pekerja yang terlibat langsung dalam proses
produksi.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem pengupahan pekerja
pabrik tahu di Desa Siraman diterapkan dalam bentuk upah harian sebesar Rp
45.000 dengan jam kerja sekitar 10 jam per hari dan tanpa pemberian upah
lembur. 2) Ditinjau dari hukum Islam melalui rukun dan syarat ijarah, praktik
pengupahan tersebut telah memenuhi rukun akad, namun belum sepenuhnya
memenuhi syarat keadilan dan kelayakan upah. 3) Ditinjau dari UU
Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, sistem pengupahan tersebut belum sesuai
dengan ketentuan mengenai jam kerja dan upah lembur
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE KASUS KEKERASAN OLEH OKNUM PENCAK SILAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kecamatan Rejotangan)
No full textSkripsi dengan judul “Analisis Peran Kepolisian dalam Restorative justice Kasus Kekerasan oleh Oknum Pencak Silat dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan)” ini ditulis oleh Hekmatyar Musthofa Hikam, NIM 1860103223307, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H.
Kata Kunci: Kepolisian, Restorative justice, Kekerasan, Pencak Silat, Fiqih Siyasah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Studi ini mengungkap kesenjangan antara ideal normatif restorative justice dengan implementasi empiris di tingkat lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan kelompok terorganisir seperti oknum perguruan pencak silat. Dalam praktiknya di Kecamatan Rejotangan, penerapan restorative justice menghadapi tantangan kompleks terkait solidaritas kelompok, tekanan sosial terhadap korban, dan kecenderungan peran kepolisian yang bersifat administratif-pasif, bukan fasilitatif-aktif. Oleh karena itu, perspektif fiqih siyasah digunakan untuk menilai implementasi tersebut melalui konsep sulh (perdamaian), islah (rekonsiliasi), dan maqashid syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran kepolisian dalam penerapan restorative justice pada kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan, dengan menyoroti dampak dinamika kelompok dan tekanan sosial terhadap efektivitas proses; dan (2) menganalisis peran tersebut dalam perspektif fiqih siyasah serta kontribusinya bagi pengembangan model penyelesaian konflik yang lebih kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik pada kasus Alif Bintoro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh kepolisian di Kecamatan Rejotangan telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, namun dalam praktiknya ditemukan kesenjangan dan reduksi makna. Proses cenderung bersifat administratif dan pasif, di mana kepolisian lebih berperan sebagai pencatat hasil kesepakatan dari mediasi informal komunitas daripada sebagai fasilitator aktif. Proses mediasi terfokus pada ganti rugi materiil dan formalitas administratif, serta rentan terhadap tekanan kelompok terhadap korban, sehingga mengabaikan prinsip sukarela dan pemulihan holistik. Perspektif fiqih siyasah mengungkap bahwa implementasi ini belum memenuhi standar ideal sulh dan islah, namun menawarkan kontribusi konstruktif untuk pengembangan model restorative justice yang lebih kontekstual dan transformatif bagi masyarakat Indonesia yang religius
DAMPAK POLA ASUH OTORITER PADA PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL REMAJA DI LINGKUNGAN SOSIAL
No full textSkripsi dengan judul “Dampak Pola Asuh Otoriter Pada Perkembangan Sosial
Emosional Remaja di Lingkungan Sosial” ini ditulis oleh Tiara Cici Lestari, NIM
126308213241, dengan pembimbing Ahmad Fauzan, S.S. M.Pd.I.
Kata Kunci: pola asuh otoriter, remaja, perkembangan sosial emosional, studi
kasus, purposive sampling.
Remaja yang tumbuh dalam pola asuh yang kurang tepat seringkali
menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya,
terutama dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Salah satu pola asuh yang
berdampak signifikan adalah pola asuh otoriter, yaitu gaya pengasuhan yang
menekankan pada aturan mutlak dan kontrol ketat, serta kerap disertai ancaman
sebagai bentuk disiplin. Pola ini sangat bertolak belakang dengan pola asuh
demokratis yang lebih terbuka dan suportif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan sosial emosional
remaja dalam konteks kehidupan sosialnya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah seorang
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang
berasal dari Kota Gresik, namun saat ini menetap di Kabupaten Tulungagung
bersama kedua orang tuanya. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik
purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua
menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan, memicu stres berkepanjangan,
dan menimbulkan kecemasan yang menghambat perkembangan sosial dan
emosional subjek. Kurangnya dukungan emosional dari orang tua juga mendorong
subjek untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Temuan ini menegaskan
pentingnya penerapan pola asuh yang lebih responsif dan empatik dalam
mendukung kesejahteraan emosional remaja
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASYAH (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)
No full textKata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3
Tahun 2021, Infrastruktur Jalan, Fiqih Siyasyah.
Studi ini melihat bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan di Kabupaten Lamongan diterapkan dari sudut
pandang fiqih siyasyah. Latar belakang masalah mencakup kondisi infrastruktur
jalan yang rusak parah di berbagai wilayah dengan tingkat kemantapan hanya 55
59% berdasarkan survei pada tahun 2023. Ini menghambat distribusi hasil panen
petani hingga menurunkan pendapatan 20-30%, menghambat akses ke pendidikan,
kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Filsafat Heidegger menggambarkan konsep
Dasein sebagai keberadaan masyarakat yang “terlempar” Geworfenheit ke dunia
konkret sebagai jalan yang rusak yang menyebabkan ketidaknyamanan eksistensial
Unheimlichkeit. Di sisi lain, dari sudut pandang etika dan fiqih siyasyah, das sollen
menuntut tindakan normatif rasional seperti Program Jamula, yang dimasukkan
dalam RPJMD Lamongan 2021-2026 untuk mengembalikan keadilan sosial dan
kemaslahatan.
Rumusan masalah penelitian meliputi; pertama, bagaimana perencanaan
tata ruang wilayah jalan di Kabupaten Lamongan; kedua, bagaimana implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan;
serta ketiga, bagaimana rencana tersebut dalam perspektif fiqih siyasyah. Tujuan
penelitian secara paralel adalah; pertama, memahami perencanaan tata ruang
wilayah jalan di Lamongan; kedua, menganalisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021; dan ketiga, menelaah rencana tata ruang wilayah jalan melalui tinjauan fiqih
siyasyah.
xx
Studi ini menggunakan teori fiqih siyasyah sebagai dasar untuk menilai
pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Jalan di Kabupaten Lamongan, khususnya Program Jamula. Sebagai cabang fiqih
Islam, ia menekankan prinsip keadilan al-adalah, kemaslahatan umum maslahah
mursalah, transparansi, dan amanah dalam siyasah idariyah, selaras dengan QS. An
Nisa:59 dan An-Nahl:15, untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan untuk mobilitas
ekonomi, keselamatan, dan keseimbangan sosial ekologis yang adil. Teori ini
mengharmoniskan hukum positif dengan syariah dan menuntut pemerintah daerah
untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk
memastikan pembangunan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SOUND HOREG DALAM KARNAVAL ( Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar )
Full text linkABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sound Horeg Dalam Karnaval ( Studi Kasus Di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar )” ini ditulis oleh Yohan Kurniawan, NIM. 1860103223294, Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sound Horeg, Karnaval, Ketertiban Umum
Pemanfaatan sound horeg dalam karnaval menjadi wujud nyata dari kreativitas dan identitas budaya masyarakat yang terus berkembang, termasuk di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Meski kegiatan ini menghadirkan hiburan dan melestarikan tradisi, praktiknya sering menimbulkan masalah hukum, seperti gangguan ketertiban, kebisingan yang berlebihan, pelanggaran perizinan, hingga risiko keselamatan dan kesehatan warga. Hal ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara hak masyarakat untuk berekspresi dan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum sesuai prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait penggunaan sound horeg dalam karnaval menjadi topik yang sangat penting untuk ditelaah secara serius.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Informasi dikumpulkan melalui studi regulasi perundang-undangan, observasi langsung di lapangan, serta wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak pemerintah desa yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan karnaval. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan situasi nyata dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyelenggaraan dan perizinan karnaval budaya yang menggunakan sound horeg di Desa Kedawung, serta menilai bagaimana proses penegakan hukum terhadap praktik tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karnaval sound horeg Desa Kedawung tahun 2025 diselenggarakan secara terbuka dengan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pengaturan waktu dan rute arak-arakan. Sebagian kegiatan sudah mematuhi persyaratan perizinan kepolisian. Namun, diterbitkannya Surat Edaran Bersama dan Fatwa MUI menjelang karnaval menimbulkan penolakan izin dan ketidakpastian hukum bagi panitia. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan preventif dan represif, tetapi menemui kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh tradisi lokal. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sosialisasi hukum dan koordinasi antarinstansi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berimbang dengan pelestarian budaya
TRANSPARANSI SISTEM REKRUTMEN PEKERJA DI CV KUWUT SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Full text linkTingginya tingkat pengangguran yang terus berlanjut, disertai semakin rumitnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, harus dipandang sebagai peringatan serius. Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan ketidakmampuan pasar kerja dalam menampung angkatan kerja, tetapi juga menegaskan rapuhnya peran perlindungan hukum ketenagakerjaan sejak fase awal hubungan kerja. Akibatnya, pencari kerja berada dalam posisi yang lemah, mudah ditekan, dan rawan menjadi korban proses rekrutmen yang tertutup, tidak adil, bahkan eksploitatif, karena mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum.
Di tengah persaingan kerja yang semakin keras, rekrutmen seharusnya menjadi benteng awal perlindungan hukum bagi calon pekerja, bukan justru ruang abu-abu yang membuka peluang penyimpangan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan adanya jarak yang tajam antara aturan hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan praktik nyata yang terjadi (das sein). Ketimpangan ini terlihat jelas dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja di CV Kuwut Sejahtera Kabupaten Blitar, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi, ketidakjelasan pemberian perjanjian kerja tertulis, serta perubahan kebijakan kerja yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur persetujuan yang transparan. Praktik semacam ini tidak hanya merusak prinsip transparansi, tetapi juga berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum dan semakin melemahkan perlindungan hak-hak normatif pekerja sejak tahap pra-hubungan kerja.
Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini secara tegas diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: (1) sejauh mana transparansi sistem rekrutmen pekerja di CV Kuwut Sejahtera Kabupaten Blitar; dan (2) sejauh mana kesesuaian sistem rekrutmen tersebut dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kritis dan objektif mengenai tingkat transparansi proses rekrutmen serta menilai kepatuhannya terhadap norma hukum ketenagakerjaan, sebagai pijakan penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung di lokasi penelitian, serta penelaahan dokumen yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis dengan mengaitkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga diharapkan mampu menghadirkan analisis yang komprehensif, tajam, dan bermakna bagi penguatan sistem rekrutmen yang adil dan transparan
IMPLEMENTASI RACE (RESEARCH, ACTION, COMMUNICATION, EVALUATION) PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR DALAM MEMPROMOSIKAN WISATA SEJARAH
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pasang surutnya kunjungan wisatawan pada destinasi wisata sejarah dan budaya Kota Blitar, khususnya Makam Bung Karno dan Istana Gebang. Pasang surut tersebut terjadi pada rentang tahun 2022 hingga awal 2025. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar naik turunnya jumlah kunjungan tersebut dikarenakan banyaknya wisata baru yang menjadi perhatian masyarakat. Maka, Disbudpar perlu mengevaluasi strategi promosi wisata agar jumlah kunjungan tersebut kembali stabil dan terus meningkat serta memperbaiki citra Kota Blitar sebagai Kota Sejarah. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai implementasi RACE (Research, Action, Communicaton, Evaluation) khususnya pada promosi sektor pariwisata.
Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian yakni Disbudpar Kota Blitar serta dokumen-dokumen instansi. Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam mempromosikan wisata sejarah dan budaya Kota Blitar, Disbudpar menerapkan komponen-komponen RACE seperti melakukan riset terhadap fenomena yang terjadi, kemudian membuat perencanaan strategi promosi. Selanjutnya, Disbudpar melakukan promosi dengan menerapkan pembuatan media cetak berupa leaflet dan media digital seperti website resmi visitblitar dan media sosial instagram serta Tiktok. Tahap terakhir yakni melakukan evaluasi terhadap promosi yang telah dilakukan dengan rentang waktu satu minggu hingga satu bulan sekali.
Kata Kunci: RACE (Research, Action, Communicaton, Evaluation), Pariwisata Sejarah, Strategi Promosi, Kota Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisat