Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung
Not a member yet
37599 research outputs found
Sort by
DISHARMONISASI REGULASI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN DALAM PENGATURAN ORBIT GEOSTASIONER
Full text linkDisharmoni pengaturan orbit geostasioner berakar pada perbedaan orientasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Pada tingkat internasional, International Telecommunication Union mengatur orbit geostasioner melalui prinsip first-come, first-served serta ketentuan bringing into use yang menekankan mekanisme teknis dan penerapan yang seragam. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan memposisikan orbit geostasioner sebagai sumber daya strategis yang berada dalam kewenangan penguasaan negara dan diarahkan bagi kepentingan nasional. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut membentuk ketidaksesuaian normatif yang berimplikasi pada belum optimalnya ruang kebijakan nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan orbit geostasioner.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) bentuk disharmoni antara regulasi yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dalam pengaturan orbit geostasioner; dan (2) merumuskan upaya harmonisasi antara regulasi International Telecommunication Union dan hukum nasional Indonesia guna mengatasi disharmoni dalam pengelolaan orbit geostasioner.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap regulasi sektoral seperti: International Telecommunication Union, International Telecommunication Union Convention, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan regulasi lain yang relevan. Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan antara ketentuan yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan secara nyata membatasi ruang pengaturan negara dalam pemanfaatan orbit geostasioner. Disharmoni tersebut terutama muncul akibat perbedaan orientasi antara mekanisme internasional yang bersifat teknis dan seragam dengan pengaturan nasional yang menempatkan orbit geostasioner sebagai sumber daya strategis di bawah kewenangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada ketidaksesuaian ruang keberlakuan norma internasional dan nasional dalam praktik pengelolaan orbit geostasioner.
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya titik temu pengaturan antara hukum internasional dan hukum nasional, khususnya pada pengakuan terhadap orbit geostasioner sebagai sumber daya terbatas yang memerlukan pengelolaan tertib dan berkelanjutan. Dalam perspektif fiqh, kondisi ini dipahami melalui metode al-jam‘u wa al-taufīq, dengan menghimpun dan menyesuaikan norma yang berlaku tanpa meniadakan keberlakuan masing-masing, sehingga kewenangan negara atas orbit geostasioner dimaknai sebagai kewenangan fungsional yang dibatasi oleh kemaslahatan umum. Dengan demikian, harmonisasi regulasi diarahkan pada penataan normatif yang memperjelas batas pengaturan antara hukum internasional dan hukum nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan strategis nasional dan komitmen internasional yang mengikat
KESADARAN CALON PENGANTIN TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH
Full text linkABSTRAK
Karmila Widyasari NIM. 1860102221015, “Kesadaran Calon Pengantin Terhadap
Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten
Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih”, Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
2026, Pembimbing: Dr. Eko Siswanto, MH.I
Kata Kunci: Kesadaran, Perjanjian Pranikah, Kaidah Fikih
Perjanjian pranikah juga merupakan pencatatan mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban seorang suami maupun seorang istri. Maka dari itu kesadaran
akan pentingya perjanjian pranikah menjadi suatu hal yang penting dipahami oleh
setiap masyarakat, terkhusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan
suatu pernikahan. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap perjanjian pranikah
merupakan suatu hal penting dan telah dianjurkan dalam ketentuan al-Qur’an atau
kaidah fikih, namun, pentingnya perjanjian belum menjadi perhatian bagi calon
pengantin di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tahun
2025. Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mengambil judul “Kesadaran
Calon Pengantin Terhadap Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo
Kabupaten Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih”.
Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana
kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten
Tulungagung terhadap perjanjian pranikah perspektif kaidah fikih? 2) Faktor apa
saja yang mempengaruhi kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan
Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi
hukum. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dilakukan
oleh peneliti kepada kepala KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung
5 calon pengantin dan pasangan yang telah membuat perjanjian pranikah di
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yakni 1) Lemahnya kesadaran calon pengatin di
KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah
menunjukkan belum optimalnya upaya pencegahan potensi kemudharatan dalam
pernikahan. Perjanjian pranikah memiliki peranan penting yaitu sebagai instrument
hukum yang bertujuan untuk melindungi hak suami istri serta dapat meminimalisir
adanya konflik dikemudian hari. Kurangnya Tingkat pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku calon pengantin terhadap
perjanjian pranikah, menyebabkan kemashlahatan tersebut belum tercapai secara
maksimal. 2) Kesadaran calon pengantin di KUA Kecamatan Pagerwojo
Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu kurangnya pengetahuan mengenai perjanjian pranikah, adanya stigma
negatif terhadap perjanjian pranikah, serta latar belakang pendidikan dan kondisi
ekonomi calon pengantin. Berbagai faktor tersebut berdampak pada minimnya
pemahaman dan penerimaan calon pengantin terhadap perjanjian pranikah sebagai
instrumen perlindungan hukum dalam suatu pernikahan
تنفيذ أنشطة المحاضرة في تحسين مهارة الكلام للطالبات في معهد الأنوار الحديثة فاجيتان للعام 2025\2026
Full text linkالبحث العلمى بالعنوان "تطبيق أنشطة المحاضرات في تحسين مهارات التحدث لدى الطالبات في المعهد الأنوار الحديثة" كتبته بديعة المسلوحة، رقم القيد 126202213078، من قسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية والعلوم التعليمية ، بجامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية في تولونج أجونج، تحت إشراف الدكتور محمد خبير سراج الماجستير
الكلمات المفتاحية: محاضرة، مهارة الكلام
المحاضرة هي إحدى الأنشطة الروتينية التي تُجرى عادةً في المدارس الإسلامية الداخلية أو المدارس الأخرى ذات الطابع الإسلامي. عادةً ما تُجرى المحاضرة في المدارس الإسلامية الداخلية مرة واحدة في الأسبوع، باللغة العربية أو الإنجليزية، وتُجرى عادةً وفقًا للمجموعات التي يشكلها المسؤولون الإداريون. أحد أهداف إجراء المهادرة هو تحسين مهارة الكلام لدى الطلاب، وكذلك بناء ثقتهم في التحدث أمام الجمهور
مسائل البحث : 1) كيف يتم مواءمة تنفيذ أنشطة المحاضرة مع احتياجات مهارة الكلام عند الطالبات ؟.2) ما هي عوامل الداعمة والمثبطة لتنفيذ أنشطة المحاضرة مهارة الكلام في معهد الأنوار فاجيتان؟
منهجية البحث: هذا البحث هو بحث الكيفى و الوصفى وقد أجري البحث في مدرسة الأنوار فاجيتان الحديثة. وشملت تقنيات جمع البيانات إجراء المقابلات والملاحظة والتوثيق. واستخدم تحليل البيانات تقنيات اختزال البيانات وعرضها أو شرحها واستخلاص النتائج. وتم التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث.
نتائج البحث: 1) تم تكييف محاضراة في المعهد مع احتياجات الطلاب من مهارات الكلام من خلال تعديل المواد والأساليب وممارسات التنفيذ. تم تجميع مواد المحاضرة مع مواضيع ذات صلة بحياة المعهد، مثل القيادة والأخلاق والوعظ والأنشطة اليومية للطلاب، مما يسهل على الطلاب فهم اللغة وتطبيقها في الحياة الواقعية. 2) أنشطة المحاضرة في بمعهد الأنوار فاجيتان مدعومة بنظام معهد يركز على ممارسة اللغة، و أنشطة منتظم، وتوجيه وتقييم من المعلمين والإداريين، مما يحسن مهارة الكلام لدى الطلاب. تشمل العوامل المعيقة الاختلافات في القدرة اللغوية بين الطلاب، ومحدودية المفردات، والتوتر، وانعدام الثقة عند التكلم أمام الجمهور، مما أدى إلى تحسن غير متكافئ في مهاراة الكلام بين جميع الطلاب
ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK MANDIRI KANTOR CABANG TULUNGAGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999
Full text linkImaniyar Nur Aziza, 126101212134, Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit
Usaha Rakyat Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau dari
Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Dosen Pembimbing: Dr.
Abd Khoir Wattimena, M.H.
Kata Kunci : Kredit Macet, Wanprestasi, Undang-Undang Fidusia No. 42
Tahun 1999
Penelitian itu dilatar belakangi oleh meningkatnya penyaluran Kredit Usaha
Rakyat oleh perbankan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun Kredit Usaha
Rakyat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam
praktiknya tidak sedikit debitur yang melakukan kredit macet atau kredit
bermasalah, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran maupun tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut
menimbulkan risiko kerugian bagi bank, sehingga diperlukan mekanisme
penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya
Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur
pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri
Kantor Cabang Tulungagung? (2) Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian
wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung
ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999? Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi Kredit
Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung serta menilai
kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
Yuridis-empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian (1) Penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada
Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung dilakukan secara persuasif dan
bertahap, dimulai dari penagihan melalui komunikasi langsung kepada debitur,
pemberian surat peringatan secara bertahap hingga somasi, sebelum akhirnya
dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur tetap tidak
memenuhi kewajibannya. (2) Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42
Tahun 1999, penyelesaian wanprestasi tersebut pada prinsipnya telah sesuai.
Penerapan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya Bank Mandiri
tetap menempuh jalur pengadilan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk
memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 29, eksekusi jaminan dilakukan
melalui pelelangan apabila debitur cidera janji. Selanjutnya, sesuai Pasal 36,
pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
bank dikenakan sanksi pidana, yang dalam praktik di Bank Mandiri diperlakukan
sebagai tindak penggelapan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian
PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG UMKM TERHADAP PEREDARAN UANG RUSAK PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO. 21/10/PBI/2019 TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH DAN PRINSIP AL-ADL (Studi Kasus Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung)
No full textSkripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pedagang UMKM Terhadap Peredaran
Uang Rusak Perspektif Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 Tentang
Pengelolaan Uang Rupiah dan Prinsip Al-Adl (Studi Kasus Toko Asrama AlMumtazah Tulungagung)” ini ditulis oleh Siti Faizatun Nisa, NIM.
1860101223288, dengan pembimbing Agnes Lutfiana Ni’mah, M.H.
Kata kunci: uang rusak, perlindungan hukum, UMKM, Peraturan Bank Indonesia
No. 21/10/PBI/2019, prinsip al-adl, hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran uang rupiah rusak
pada transaksi tunai di tingkat pedagang kecil, khususnya di Toko Asrama AlMumtazah Tulungagung, yang mengakibatkan kerugian finansial bertahap bagi
pedagang UMKM karena harus menanggung risiko penerimaan uang tidak layak
edar dan keterbatasan akses terhadap mekanisme penukaran resmi di bank.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis praktik peredaran uang rusak
di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung. (2) menganalisis bentuk perlindungan
hukum pedagang UMKM terhadap peredaran uang rusak perspektif Peraturan
Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. (3)
menganalisis perlindungan hukum pedagang UMKM terhadap peredaran uang
rusak prinsip al-adl dalam ekonomi syariah.
Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris dengan
pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam
dengan pedagang dan konsumen, serta dokumentasi, kemudian dianalisis melalui
tahapan analisis data, penyajian data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pedagang UMKM cenderung
menerima uang rusak karena mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan
dan keterbatasan waktu untuk memeriksa uang, sehingga uang rusak berputar
kembali dalam transaksi sampai akhirnya terakumulasi sebagai kerugian bagi
pedagang; (2) secara normatif PBI 21/10/PBI/2019 telah menyediakan mekanisme
penukaran uang rusak tanpa biaya, tetapi dalam praktiknya perlindungan tersebut
belum efektif karena jauhnya jarak ke bank, sehingga pedagang terpaksa
menukarkan ke lembaga informal dengan potongan 40–60% dari nilai nominal
karena akses yang sulit. (3) dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini
bertentangan dengan prinsip al-adl karena beban kerugian terkonsentrasi pada
pedagang kecil yang secara struktural lemah, sementara sistem belum memberikan
akses perlindungan yang adil dan proporsional
ANALISIS FRAMING BERITA “PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI PADA KASUS PRADA LUCKY” DALAM MEDIA ONLINE SUARA.CO DAN JAWA POS
No full textABSTRAK
Skripsi dengan judul Analisis Framing Pemberitaan “Penganiayaan Oleh Anggota TNI Pada Kasus Prada Lucky” Dalam Media Online Suara.co Dan Jawa Pos ini ditulis oleh Mohamad Ashar Amirul, NIM 126304202098, dengan dosen pembimbing Fionna Christabella, S. Sn.M.A.
Kata Kunci: TNI, Penganiayaan, Prada Lucky, Framing
Kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terjadi. Pada bulan Agustus 2025 terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI dan menyebabkan hilangnya nyawa seorang prajurit muda (Prada Lucky). Hal tersebut menunjukan indikasi kegagalan sistemik pada suatu institusi.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendektan analisis framing Robert N. Entman dengan keempat elemennya: Defines problems, Diagnose Causes, Make a Moral Judgement dan Treatment Recommendation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing yang digunakan kedua media dalam beritanya yang mengangkat isu kekerasan oleh anggota TNI serta mengetahui kontruksi sosial yang dibuat oleh media. Penelitian ini relevan dengan keadaan sekarang di mana terdapat banyak kasus kekerasan oleh aparatur sipil negara.
Hasil penelitian ini adalah Suara.co dalam beritanya lebih menyoroti tragedy dan fakta,serta penanganan kasus. Sedangkan Jawa Pos menonjolkan langkah hukum dan koordinasi pemerintah. Kontruksi sosial ini mencakup empat aspek: agenda setting, yang menunjukkan pemberitaan mampu memengaruhi publik; stereotip, yang menggambarkan anggota TNI sebagai kelompok yang keras dan kental akan budaya senioritas; representasi dan ideologi, yang berbeda di tiap media; serta kekuatan dan kekuasaan, yang mencerminkan pengaruh media dalam membentuk persepsi publi
ANALISIS RESEPSI AUDIENS TALKSHOW WARUNG KOPI PLUS-PLUS TENTANG AKSI DEMO DI TULUNGAGUNG
No full textAzka Jibra Mahardhika Syar, 126304212141, 2025. Analisis Resepsi Audiens Talkshow Warung Kopi Plus-Plus tentang Aksi Demo di Tulungagung. Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing: Fionna Christabella, S.Sn., M.A. Kata Kunci: Analisis Resepsi, Talkshow Warung Kopi Plus-Plus, Aksi
Demonstrasi, David Morley
Fenomena atau wacana aksi demonstrasi di Kabupaten Tulungagung memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai motif sebenarnya di balik gerakan tersebut; apakah murni demi kepentingan rakyat atau ditumpangi kepentingan transaksional. Talkshow Warung Kopi Plus-Plus (WKPP) di Radio Perkasa FM hadir sebagai ruang publik yang mengangkat wacana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasumber mengonstruksi pesan (encoding)
mengenai motivasi aksi demo dan bagaimana audiens dari berbagai latar belakang memaknai (decoding) pesan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Resepsi Encoding-Decoding serta analisis faktor sosiokultural David Morley. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber (aktivis, akademisi, birokrat) dan audiens, serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam proses encoding, narasumber, WKPP mengonstruksi makna dominan (preferred reading) bahwa aksi demo di Tulungagung adalah gerakan moral yang murni demi kepentingan rakyat sekaligus
menjadi sarana kontrol sosial yang sesungguhnya. (2) Dalam proses decoding, resepsi audiens terbagi ke dalam tiga posisi interpretasi. Posisi Dominan-Hegemonik ditempati oleh masyarakat umum dengan latar belakang pekerja sektor informal dan pekerja lepas (freelancer) yang menerima penuh narasi kemurnian aksi karena merasa terwakili. Posisi Negosiasi ditempati oleh kalangan birokrat (PNS) yang menerima legitimasi demo namun bersikap kritis terhadap detail motif dan cara penyampaian mengenai kasus tertentu yang dianggap mendramatisir. Posisi Oposisional ditempati oleh mahasiswa aktivis yang menolak klaim kemurnian aksi demo dan meyakini adanya kepentingan transaksional/politik
praktis di balik aksi. Perbedaan pemaknaan ini dilatarbelakangi oleh faktor profesi, kelas sosial, pengalaman empiris, serta relasi kelompok yang dinaungi audiens
STRATEGI PONDOK PESANTREN SALAF DALAM MENCIPTAKAN CITRA LEMBAGA (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung)
No full textTesis dengan judul “Strategi Pondok Pesantren Salaf dalam Menciptakan Citra Lembaga (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung)” ditulis oleh Muhammad As’ad Al Faidl, NIM 1880501220033, dosen pembimbing: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. dan Prof. Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.
Kata Kunci: manajemen, strategi, pesantren, citra lembaga,
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persaingan lembaga pendidikan yang semakin ketat dan menuntut lembaga pendidikan untuk bersaing menjadi lebih kompetitif untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga mendapatkan citra yang baik dari masyarakat. Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Kaliwungu Ngunut Tulungagung sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan non formal mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini tidak terlepas dari Strategi dalam menciptaka citra tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji terkait Strategi pendidikan yang diterapkan di dua pesantren tersebut dalam meningkatkan citra lembaga.
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana formulasi strategi pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung? (2) Bagaimana implementasi strategi pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung? (3) Bagaimana evaluasi strategi hasil dari implementasi formulasi yang sudah dirancang pondok pesantren salaf dalam menciptakan citra lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung?
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis studi lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data adalah dan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data,
display data, serta verifikasi data untuk analisis situs tunggal, serta analisis lintas situs.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Formulasi strategi pondok pesantren salaf Sunan Gunung Jati dan Pondok pesantren Sunan Kalijaga dalam menciptakan citra lembaga dilakukan dengan analisis kebutuhan masyarakat, kolaborasi dengan visi dan misi pesantren serta kondisi lembaga. Program- program yang telah dilakukan merupakan hasil pemikiran dewan pengasuh selanjutnya dimusyawarahkan bersama para pimpinan lembaga dan pengurus harian pondok pesantren, serta membentuk rencana strategi dalam mempublikasikan lembaga supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. (2) Implementasi strategi pondok pesantren dalam menciptakan menciptakan citra lembaga di dua lembaga tersebut adalah dengan sistem kerja sama antar pelaksana program. Pimpinan lembaga sebagai penanggung jawab utama proses jalannya seluruh elemen yang ada, utamanya para tenaga pendidik di setiap lembaga masing-masing, serta dengan mempublikasikan kepada ke masyarakat dan dengan memanfaatkan multimedia (3) Evaluasi strategi yang di lakukan oleh kedua lembaga adalah dengan melakukan evaluasi secara rutin, terus menerus, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun oleh pimpinan kepada pihak-pihak yang membawahi program-program yang telah disepakati bersama. Hasil dari penilaian program yang telah diimplementasikan dapat diajukan sebagai acuan dalam perancangan strategi ataupun program di masa yang akan datang
THE USE OF SLANG AND CODE-MIXING AMONG YOUTH ON X SOCIAL MEDIA PLATFORM
Full text linkJannah, Nur Lailatul. 1880510230017. 2025. “The Use of Slang and Code Mixing
among Youth on X Social Media Platform”. Thesis. English Language
Education Department. Graduate Study Program. State Islamic University
of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. The 1st Advisor: Dr. Nurul
Chojimah, M.Pd, and the 2nd advisor: Dr. Susanto, S.S., M.Pd.
Keywords: slang, code-mixing, social media, sociolinguistic
The rapid development of technology and social media has significantly
influenced the younger generation's communication. Several social media
platforms, especially X (formerly Twitter), have become active in
language development. The phenomenon that occurs on social media X is
the use of mixed English and Indonesian, followed by the use of slang
vocabulary in both languages. This phenomenon reflects language
creativity and is related to social identity, group familiarity, and the
growing trends in digital or online communities. Then, there is a reason
behind using slang and code mixing in communicating on platforms X
related to sociolinguistics.
The formulation of the problem are: 1) what types of slang are used by
users of platform X, and what do they mean? 2) What types of codemixing appear in user uploads? 3) What are the reasons behind using slang
and code-mixing in everyday communication on social media?
This study uses a qualitative approach with a content analysis method.
The subjects of the study were active users of the X platform aged 18–25
years who used slang and code-mixing in their posts. The data collected
were screenshots of posts containing slang and code-mixing, and the
results of interviews with several users. Data collection techniques were
carried out through documentation and interviews via messages (DM) on
the X platform. The data analysis technique used the thematic model from
Braun & Clarke (2008) with stages such as identification, coding, theme
search, review, and reporting.
The study results showed that the slang used by users was divided into
five types: fresh and creative, flippant, abbreviation, imitative, and
clipping. Meanwhile, three types of code mixing were found: insertion,
alternation, and congruent lexicalization. The reasons behind the use of
slang and code mixing are to show identity, follow trends on social media,
facilitate communication with other users, adjust to the topics discussed,
and as a form of self-expression. This finding shows that the choice of language in social media is not only a language style but also reflects
social functions and group interactions, as well as the formation of identity
in digital or online spaces
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET (Kajian Terhadap Insentif, Efisiensi, dan Efektivitas Penegakan Hukum)
Full text linkLintang Mendung Kembang Jagad, 1860103221017, Economic Analysis of LawTerhadap RUU Perampasan Aset: Kajian Terhadap Insentif, Efisiensi, Efektivitas Penegakan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing: Muksin, M.H.Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, NCB Asset Forfeiture, Economic Analysis of LawPenelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana korupsi yang semakin masif dan kian agresif di Indonesia. Selain itu penyelesaian hukum menggunakan metode konvensional seringkali gagal terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Situasi ini kemudian menuntut sebuah reformasi hukum berupa pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset. Dengan demikian dapat dirumuskan dalam rumusan masalah; 1.) Bagaimana konstruksi normatif RUU Perampasan Aset dalam perspektif Economic Analysis of Lawmampu mencegah tindak pidana korupsi?; 2.) Bagaimana pengaruh RUU Perampasan Aset terhadap aspek Insentif, Efisiensi, dan Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif Economic Analysis of Law?. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konstruksi normatif RUU Perampasan Aset terhadap penegakan hukum yang kemudian diklasifikasikan dalam tiga aspek yaitu insentif, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum serta mengujinya menggunakan prinsip Economic Analysis of Law.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang ditemukan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori ekonomi mikro dalam hukum untuk membedah rasionalitas di balik norma ataupun metode yang diusulkan. Hal ini ditujukan guna mendapatkan alternatif sebagai solusi utama dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan mengenai metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai konstruksi normatif utama RUU Perampasan Aset, sehingga didapatkan hasil berupa; 1.) Aspek Insentif, yaitu munculnya rent-seekingoleh aparat penegak hukum selaku lembaga penegak hukum; 2.) Aspek Efisiensi, yaitu memunculkan nilai efisien dalam pengimplementasian RUU Perampasan aset, baik efisien waktu, efisien pengembalian kerugian keuangan negara, maupun efisien dalam pembentukan sanksi; 3.) Aspek Efektivitas, membenturkan kedua aspek sebelumnya yang kemudian didapatkan hasil berupa ke-efektivitasan penerapan RUU Perampasan Aset apabila disertai penyediaan ruang bagi publik dalam fungsi pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum sebagai penekanan terhadap aspek insentif penegakan hukum. Selain penekanan terhadap objek tindak pidana korupsi, diperlukan juga ketentuan terhadap pemberian sanksi terhadap subjek tindak pidana