Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung
Not a member yet
37599 research outputs found
Sort by
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN TERHADAP SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA DENGAN PERBUATAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)
Full text linkFarah Fadhilatur Rahman, 1860103223261 “Penerapan Sanksi Administratif Bagi
Perangkat Desa yang Melakukan Tindakan Meresahkan Terhadap
Sekelompok Masyarakat Desa dengan Perbuatan Asusila dalam Perspektif
Hukum dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel
Kabupaten Tulungagung)”. Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing : Muhammad
Amiril A’la, M.H.
Kata Kunci : Sanksi Administratif, Perangkat Desa, Fiqih Siyasah
Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki
kewajiban menjaga norma sosial dan etika jabatan. Namun, fenomena pelanggaran
moral berupa perbuatan asusila oleh perangkat desa di Desa Gesikan telah
menimbulkan keresahan masyarakat dan krisis kepercayaan terhadap integritas
pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah
desa dalam menegakkan sanksi, serta meninjau penerapan sanksi administratif
tersebut dari perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.
Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana peran
pemerintah desa (kepala desa) dalam menegakkan sanksi administratif terhadap
perangkat desa pelaku asusila sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, integritas,
dan legitimasi pemerintahan desa? (2) Bagaimana penerapan sanksi administratif
bagi perangkat desa yang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Hukum? (3)
Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan
Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila
dalam perspektif Fiqih Siyasah? Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : (1)
Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam menegakkan
sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melakukan perbuatan asusila
sebagai bentuk upaya memperkuat akuntabilitas, integritas, dan legitimasi
pemerintahan desa. (2) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan
penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan
meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam
perspektif Hukum Positif Indonesia. (3) Untuk mengetahui, menganalisis, dan
menjelaskan penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan
tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam
perspektif Fiqih Siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan
studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel,
Kabupaten Tulungagung. Sumber data diperoleh melalui data primer (wawancara
mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan BPD) serta
data sekunder (dokumentasi hukum). Teknik analisis data menggunakan model
Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Desa Gesikan
dalam menangani kasus ini bertindak sebagai mediator dan fasilitator dengan
mengedepankan proses tabayyun (klarifikasi), musyawarah mufakat untuk
meredam konflik sosial, serta pelaporan berjenjang kepada Camat dan Inspektorat
(2) Sanksi administratif yang diterapkan berupa teguran lisan dan pendekatan
"subterapi" (pembinaan mental-spiritual), namun belum sampai pada
pemberhentian tetap dikarenakan kendala pembuktian formal sesuai UU No. 6
Tahun 2014 dan Perda Tulungagung No. 4 Tahun 2017 (3) Dalam perspektif Fiqih
Siyasah, tindakan pemerintah desa telah sejalan dengan prinsip Amar Ma’ruf Nahi
Munkar, pencegahan Mafsadah (kerusakan), dan prinsip Tadarruj (bertahap) dalam
memberikan hukuman (ta’zir) yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan
pemulihan akhlak pejabat publik
IMPLEMENTASI KECERDASAN PSIKOMOTORIK MELALUI MEDIA MIND MAPPING PADA PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DI MIN 5 TULUNGAGUNG
No full textSkripsi dengan judul “Implementasi Kecerdasan Psikomotorik Melalui
Media Mind Mapping Pada Peserta Didik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam di MIN 5 Tulungagung” yang ditulis oleh Adelia Kusuma Anggraita, NIM
126205213194, Tahun 2025, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Dosen Pemimbing Hafidz Rosyidina, M.Pd.
Kata Kunci: Media Mind Mapping, Kecerdasan Psikomotorik
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pembelajaran pada
dunia pendidikan yang semakin modern, sehingga semua dituntut untuk selalu
mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Dalam proses kegiatan
belajar mengajar setiap anak memiliki daya serap yang berbeda-beda sehingga
membutuhkan strategi yang inovatif. Disinilah kemudian konsep Mind Mapping
menjadi salah satu alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan retensi
pada siswa.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui
bagaimana perencanaan media Mind Mapping pada mata pelajaran IPA dalam
melatih kecerdasan psikomotorik di MIN 5 Tulungagung, 2) Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan media Mind Mapping dalam melatih kecerdasan
psikomotorik peserta didik, 3) Untuk mengetahui kendala dan solusi seperti apa
yang harus pendidik berikan pada peserta didik yang kurang mengetahui
penggunaan media pembelajaran Mind Mapping.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif. Lokasi
penelitian ini adalah di MIN 5 Tulunggung. Metode pengumpulan data dengan
menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi
dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan
data dengan cara keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perencanaan media Mind
Mapping pada mata pelajaran IPA dalam melatih kecerdasan psikomotorik adalah
dengan melakukan dimulai dari melakukan rapat, menentukan tujuan, dan
pelatihan dalam menggunakan media pembelajaran diikuti oleh semua pendidik,
maupun staf yang berada di lembega madrasah 2) Pelaksanaan media Mind
Mapping pada mata pelajaran IPA dalam melatih kecerdasan psikomotorik adalah
memberi kejelasan materi, kemudian penggunaan media dapat dilakukan. 3)
Evaluasi media Mind Mapping pada mata pelajaran IPA dalam melatih kecerdasan
psikomotorik bahwa, dalam proses implementasi media pembelajaran bahwa,
terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran
dengan media mind mapping, peserta didik tidak semua dapat aktif dan
menuangkan ide-ide kreatifitas dalam mengerjakan tugas yang diberikan
PROSES KREATIF FILM DOKUMENTER EPISODE RESOLUSI JIHAD PROGRAM JEJAK ISLAM DI TVRI JAWA TIMUR
No full textSkripsi dengan judul “Proses Kreatif Film Dokumenter Episode Resolusi Jihad Program Jejak Islam di TVRI Jawa Timur” ini ditulis oleh Candra Agus Setyawan, NIM. 126304213177, dengan pembimbing/promotor Agus Widodo, M.Si.
Kata Kunci: Proses kreatif, film dokumenter, Graham Wallas, produksi film, TVRI Jawa Timur.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengungkap proses kreatif di balik produksi film dokumenter sejarah yang diproduksi oleh TVRI Jawa Timur dalam program Jejak Islam, khususnya episode Resolusi Jihad. Produksi film dokumenter tidak hanya merupakan kegiatan teknis, tetapi juga melibatkan proses kreatif yang kompleks mulai dari perencanaan ide, pelaksanaan produksi, hingga tahap penyelesaian akhir. Namun, proses kreatif tersebut seringkali tidak terlihat oleh publik sehingga perlu dikaji secara ilmiah untuk memahami bagaimana ide dan konsep sejarah diwujudkan menjadi sebuah tayangan dokumenter yang utuh dan bermakna.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan proses kreatif produksi film dokumenter episode Resolusi Jihad pada tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi; (2) Menganalisis proses kreatif tersebut berdasarkan teori kreativitas Graham Wallas yang meliputi tahap preparation, incubation, illumination, dan verification.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan produser, sutradara, editor, dan kameramen yang terlibat langsung dalam produksi, serta dokumentasi dan studi kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kreatif produksi film dokumenter episode Resolusi Jihad berlangsung secara bertahap dan dinamis. Tahap preparation terlihat dalam proses riset sejarah, penentuan konsep, serta perencanaan teknis produksi. Tahap incubation terjadi melalui pengendapan ide dan refleksi terhadap data yang diperoleh sebelum pengambilan gambar dilakukan. Tahap illumination ditandai dengan munculnya keputusan kreatif mengenai sudut pandang cerita dan pendekatan visual yang digunakan. Sementara itu, tahap verification diwujudkan dalam proses shooting, editing, penambahan musik, serta evaluasi akhir sebelum penayangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori kreativitas Graham Wallas relevan dalam menjelaskan dinamika proses kreatif produksi film dokumenter sejarah di TVRI Jawa Timur
KRITERIA IDEAL CALON PASANGAN HIDUP GENERASI Z (Studi Kasus Pada Perempuan Dewasa Awal di Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Tulungagung)
No full textABSTRAK
Skripsi dengan judul “Kriteria Ideal Calon Pasangan Hidup Generasi Z(Studi Kasus Pada Perempuan Dewasa Awal Tahun Di Desa Banaran, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Reti Ardania Adis Suryantini, NIM 126306212089, dengan dosen Pembimbing Dr. Muhammad Sholihuddin Zuhdi, M.Pd
Kata Kunci: Pasangan hidup, Generasi Z, Kriteria ideal
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengetauhi lebih lanjut terkait kriteria ideal calon pasangan hidup menurut perspektif perempuan generasi Z yang ada di Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Generasi Z pada penelitian ini adalah generasi Z dengan kelahiran 2001, mereka merupakan individu yang tubuh era generasi digital serta memiliki pandangan yang unik dan modern terkait pandangan hubungan interpersonal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara langsung kepada subjek untuk mencari sumber data terhadap 3 pasrtisipan yang merupakan seorang perempuan belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pasangan ideal di kalangan generasi Z ini mencakup aspek, komunikasi, tanggungjawab, kesetaraan kestabilan emosi padangan patriaki, perilaku timbal balik dan realistis ekonomi. Temuan ini mencerminkan perbedaan pandangan terkait pasangan hidup dari tradisional ke modern. Peneitian ini di harapkan dapat menjadi acuan terkait hubungan interpersonal serta menjadi acuan seorang konselor dalam memahami dinamika relasi pada Generasi Z
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS ARTICULATE STORYLINE PADA MATERI ARITMATIKA SOSIAL KELAS VII MTs NEGERI 5 TULUNGAGUNG
No full textMua’ziroh, Puji Ayu Fatimatul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif
Berbasis Articulate Storyline Pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII MTs
Negeri 5 Tulungagung. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Skripsi: Dra. Umy Zahroh, M.Kes.,
Ph.D.
Kata Kunci: Articulate Storyline, Aritmatika Sosial, Media Pembelajaran
Interaktif, Pengembangan Media.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peserta didik yang kesulitan atau kurang
memahami materi aritmatika sosial dikarenakan proses pembelajaran yang masih
menggunakan model pembelejaran konvensional. Media pembelajaran interaktif
dapat membuat peserta didik terlibat secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
Bedasarkan hal tersebut, dibutuhkan inovasi dalam penggunaan media
pembelajaran sehingga dapat membantu guru dalam menyampaikan materi
pembelajajaran.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui proses
pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada
materi Aritmatika Sosial kelas VII di MTs Negeri 5 Tulungagung (2) mengetahui
kevalidan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi
Aritmatika Sosial kelas VII di MTs Negeri 5 Tulungagung (3) mengetahui
kepraktisan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi
Aritmatika Sosial kelas VII di MTs Negeri 5 Tulungagung (4) mengetahui
keefektivan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi
Aritmatika Sosial kelas VII di MTs Negeri 5 Tulungagung
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengembangan (Research and Development) yang mengacu pada model
pengembangan ADDIE, yang meliputi lima tahapan, yaitu: Analyze, Design,
Develop, Implement, dan Evaluate. Pengumpulan data dilakukan melalui angket
validasi (untuk mengukur kevalidan), angket respon guru (untuk mengukur
kepraktisan) dan angket respon peserta didik (untuk mengukur keefektifan), serta
tes hasil belajar (untuk mengukur keefektifan). Subjek penelitian terdiri dari ahli
media, ahli materi, guru mata pelajaran, serta peserta didik kelas VII sebagai
pengguna media. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) media pembelajaran interaktif
didesain menggunakan Articulate Storyline telah berhasil dikembangkan
menggunakan model pengembangan ADDIE dengan tahapan Analisis (Analyze),
Desain (Design), Pengembangan (Develop), Implementasi (Implementation), dan
Evaluasi (Evaluate). (2) Hasil validasi oleh ahli media berada pada kategori “sangat
valid” dengan presentase 95% dan validasi ahli materi pada kategori “sangat valid”
dengan persentase kelayakan 95%. (3) Uji kepraktisan berdasarkan respon guruxvii
menunjukkan kategori “sangat baik”dengan presentas 92,85% (4) Uji keefektifan
berdasarkan perbandingan hasil post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol
menunjukkan bahwa adanya beda signifikan terhadap peningkatan hasil belajar
siswa, yang dibuktikan melalui analisis statistik non-parametrik (uji MannWhitney) dan didukung oleh respon peserta didik berada pada kategori “sangat
baik” dengan presentase 92,98%
KONSEKUENSI HUTANG PIUTANG PADA PINJAMAN ONLINE PASCA KEMATIAN DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
No full textRegan Desta Syaputra, NIM 126101211072, “Konsekuensi Hutang Piutang Pada
Pinjaman Online Pasca Kematian Debitur Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard dan KUHPerdata Pasal 833
ayat (1)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum (FASIH) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
Pembimbing: Yusuf Mardani, M.H.
Kata Kunci: Hutang Piutang, Pinjaman Online, Kematian Debitur, Hukum
Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Ahli Waris
Penelitian ini membahas konsekuensi hukum hutang piutang pada
pinjaman online pasca kematian debitur ditinjau dari perspektif hukum positif dan
hukum ekonomi syariah. Pinjaman online sebagai bentuk layanan keuangan
berbasis teknologi informasi telah berkembang pesat dan digunakan secara luas
oleh masyarakat karena kemudahan akses dan kecepatan prosesnya. Dalam
praktiknya, pinjaman online dilandasi oleh perjanjian hutang piutang yang
menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Kematian debitur
sebelum pelunasan utang menimbulkan persoalan hukum mengenai kelanjutan
perikatan, kedudukan utang dalam harta warisan, serta tanggung jawab ahli waris
terhadap kewajiban tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh ketiadaan ketentuan yang
jelas dan eksplisit dalam banyak aplikasi pinjaman online yang mengatur
mengenai akibat hukum kematian debitur.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber
bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan
pembiayaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari
buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hutang piutang, hukum waris,
dan hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, hutang
pinjaman online yang ditinggalkan oleh debitur menjadi bagian dari harta warisan
dan penyelesaiannya dibebankan pada harta peninggalan pewaris sebelum
dilakukan pembagian kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat
(1) KUH Perdata. Tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan utang bersifat
terbatas pada nilai harta warisan yang diterima. Dalam perspektif hukum ekonomi
syariah, hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan karena berkaitan
dengan hak sesama manusia, sehingga pelunasannya diprioritaskan dari harta
peninggalan pewaris sebelum pembagian warisan kepada ahli waris.
Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan mengenai
mekanisme penyelesaian hutang pinjaman online pasca kematian debitur dalam perjanjian dan kebijakan aplikasi pinjaman online. Kejelasan tersebut diperlukan
untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta keadilan
bagi ahli waris sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai hukum
ekonomi syariah
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH
No full textLahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan dinamika hukum yang signifikan, khususnya terkait perubahan paradigma pengaturan BUMN sebagai entitas korporasi dengan pemisahan kekayaan dari keuangan negara. Perubahan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah normatif yang dapat melemahkan fungsi pengawasan negara, mengaburkan status kekayaan negara, serta menciptakan disharmoni dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kekayaan BUMN tetap merupakan bagian dari rezim keuangan negara meskipun telah dipisahkan untuk kepentingan pengelolaan usaha. Kondisi ini menuntut adanya analisis yuridis yang komprehensif dan kritis terhadap regulasi tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dalam memenuhi nilai dasar keadilan hukum; kedua, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; dan ketiga, bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap problematika normatif dan prosedural yang timbul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian berupa tinjauan literatur sistematik, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui tahapan membaca, mengklasifikasi, memverifikasi, dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dari perspektif politik hukum dan keadilan, pengaturan dalam undang-undang ini mencerminkan orientasi pada asas kemanfaatan dan maslahah melalui penguatan kepastian hukum serta profesionalisme tata kelola Badan Usaha Milik Negara.(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan regulasi yang sah dan layak diberlakukan, karena secara materiil dan formil telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara formil, undang-undang ini telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga memiliki legitimasi hukum. Meskipun terdapat keterbatasan dalam penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik, kondisi tersebut lebih menunjukkan problematika kualitas legislasi dan tidak berimplikasi pada ketidakabsahan undang-undang, terlebih setelah memperoleh penguatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. (3) Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 selaras dengan prinsip ‘adl dan maslahah, meskipun masih menyisakan kritik prosedural dari publik yang pada hakikatnya merupakan bagian dari dinamika politik hukum dalam ruang publik
TINJAUAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM USAHA TANI BENGKUANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA NANGGUNGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Full text linkMAR’ATU USWATUN KHASANAH, 1860101221053, Tinjauan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Usaha Tani Bengkuang Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kedir, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2026, Pembimbing: Nina Indah Febriana, M. Sy.
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Usaha Tani Bengkuang, Kesejahteraan,Tebasan
Bidang pertanian menjadi salah satu kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melakukan usaha tani, Di Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, para petani melakukan usaha tani yang jarang dijumpai yaitu usaha tani bengkuang. Fenomena dalam praktik usaha tani bengkuang dalam proses perawatan sering dijumpai menggunakan bahan kimia yang tidak memakai alat pelindung diri yang mengancam kesehatan dan jiwa, serta dalam sistem penjualan hasil panen masih ketergantungan tengkulak dengan menjual sistem tebasan dengan syarat kesepakatan perawatan bengkuang. Praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum, baik dari segi kesesuainnya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.
Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan tentang (1) praktik usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan (2) menganalisis tinjauan prinsip Maqashid Syariah dalam usaha tani bengkuang (3) menganalisis implikasi prinsip Maqashid Syariah dalam usaha tani bengkuang terhadap kesejahteraan petani.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan memperpanjang pengamatan dan triangulasi sumber dan waktu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik usaha tani bengkuang di desa Nanggungan masih menggunakan pupuk kimia dan dalam sistem penjualan hasil panen masih ketergantungan dengan tengkulak dengan tebasan. (2) penelitian ini juga menunjukkan bahwa usaha tani bengkuang belum sepenuhnya memenuhi lima prinsip Maqashid Syariah dikarenakan pada prinsip Hifdz al-nafs masih ditemukan tindakan mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan karena tidak menggunakan alat pelindung diri saat pemberian pupuk, dan prinsip Hifdz al-mal masih ditemukan tindakan perolehan harta dengan merugikan pembeli karena para petani tidak memenuhi kesepakatan dan menimbulkan ketidakpastian panen dan kerugian. (3) implikasi prinsip Maqashid Syariah terhadap kesejahteraan belum sepenuhnya optimal, karena tidak terpenuhinya salah satu prinsip yaitu Hifdz al-nafs dan Hifdz al-mal yang menyebabkan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan belum optimal
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TIMBANGAN PRODUK PADA PELAKU USAHA KECIL KRUPUK UDANG BAKAR (Studi Pada Krupuk Udang Bakar di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)
Full text linkSkripsi dengan judul: “Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian
Timbangan Produk Pada Pelaku Usaha Kecil Krupuk Udang Bakar (Studi Pada
Krupuk Udang Bakar Di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung)”َ iniَ ditulisَ olehَ Franciscaَ Gladysَ Afrilianda,َ NIM.َ1860101222165, dengan pembimbing Ibu Amilis Kina, M.E.I.
Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Perlindungan Konsumen, Ketidak sesuaian Timbangan, Usaha Kecil.
Penelitian ini mengkaji implementasi etika bisnis Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap
praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang
bakar di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik penimbangan dan pengemasanَprodukَdenganَprinsipَkejujuranَ(ṣidq),َamanah,َdanَkeadilanَdalamَetika bisnis Islam serta dengan norma hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha dan larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran dan timbangan yang sebenarnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori etika bisnis Islam, teori kepatuhan hukum, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis normatif dan empiris terhadap praktik yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dan pengemasan krupuk udang bakar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Ditemukan adanya ketidaksesuaian timbangan produk dalam kemasan yang tidak disertai dengan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, sehingga bertentanganَ denganَ prinsipَ kejujuranَ (ṣidq),َ amanah,َ danَ keadilan,َ sertaَmelanggar larangan mengurangi timbangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Muṭaffifīnَ ayatَ 1–3. Ketidaksesuaian tersebut juga mengandung unsur gharar
karena konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai kuantitas barang yang menjadi objek transaksi. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan d, serta memenuhi unsur larangan Pasal 8 ayat (1) huruf c karena produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ukuran dan timbangan yang sebenarnya. Dengan demikian, praktik ketidaksesuaian timbangan tidak hanya merupakan persoalan teknis produksi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan kepastian kuantitas barang. Faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian timbangan meliputi keterbatasan alat ukur, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta tidak adanya standar operasional prosedur produksi dan pengemasan yang baku.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik ketidaksesuaian timbangan produk pada pelaku usaha kecil krupuk udang bakar
tidak dapat dibenarkan baik secara etika bisnis Islam maupun secara hukum positif. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam dan ketentuan hukum perlindungan konsumen guna mewujudkan kegiatan usaha yang adil, jujur, transparan, dan berkelanjutan
IMPLEMENTASI PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)
Full text linkSkripsi dengan judul “Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Raul Agung Santyago, NIM. 1860103220183, Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Nurush Shobahah, M.H.I.
Kata Kunci: Impelentasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Sumber Daya Air, Fiqh Siyasah, Hippam.
Pengelolaan sumber daya air merupakan isu penting yang menuntut keterlibatan negara dan masyarakat agar pemanfaatannya berlangsung adil, transparan, dan berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan air yang berkeadilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, khususnya Pasal 63, menegaskan peran penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Prinsip ini sejalan dengan Fiqh Siyasah yang memandang air sebagai milik umum yang harus didistribusikan secara adil oleh pemimpin demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) hadir sebagai wujud partisipasi masyarakat di tingkat lokal, termasuk di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung.
Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Air Oleh HIPPAM di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung, dan (2) Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Air Oleh HIPPAM di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pasal 63 UU SDA dalam pengelolaan HIPPAM di Desa Sambitan ditinjau dari dua aspek utama, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya, dan (2) perspektif fiqh siyasah yang berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan ketaatan rakyat kepada pemimpin.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang telah disusun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) HIPPAM telah melaksanakan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 63 namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. (2) Dalam perspektif fiqh siyasah praktik pengelolaan air HIPPAM menunjukkan penerapan prinsip musyawarah, amanah, keadilan dan ketaatan rakyat kepada pemimpin terlihat dari adanya pertemuan musyawarah, respon cepat pengurus terhadap keluhan serta kepatuhan masyarakat pada prosedur layanan