Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung
Not a member yet
37599 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI BAWAH USIA 12 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)
Full text linkPutri Sofiatul Faza 126103212159, Penegakan Hukum Terhadap
Pengguna Sepeda Listrik Di Bawah Usia 12 Tahun Dalam
Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah, Universitas
Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Dengan dosen pembimbing : Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin,
S.H., M.Hum.
Kata Kunci : Sepeda Listrik, Anak di Bawah Umur, Penegakan
Hukum, Fiqih Siyasah.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya regulasi yang
secara spesifik mengatur penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak
di bawah usia 12 tahun menimbulkan problemasi dalam penerapan
hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia
12 tahun dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah, dengan
studi kasus di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten
Trenggalek.
Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1) Mengapa terjadi penggunaan sepeda listrik di bawah usia 12
tahun di Desa Kamulan? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap
pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif
hukum positif di Desa Kamulan? 3) Bagaimana penegakan hukum
terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam
perspektif fiqih siyasah di Desa Kamulan?
Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah penelitian
Kualitatif dengan pendekatan Empiris. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi,
wawancara, serta dokumentasi di Desa Kamulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan
sepeda listrik oleh anak-anak di bawah usia 12 tahun di Desa
Kamulan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong utama, yakni pesatnya arus informasi dari media sosial, lingkungan pertemanan
yang mendukung penggunaan sepeda listrik, serta peran orang tua
yang baik secara langsung memperbolehkan maupun memberikan
fasilitas tersebut kepada anak-anak karena keterbatasan waktu
akibat kesibukan kerja. 2) Dalam perspektif hukum positif,
penegakan hukum terkait penggunaan sepeda listrik oleh anak di
bawah umur di Desa Kamulan masih menghadapi berbagai kendala,
seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya
pengawasan aparat setempat, dan kurangnya fasilitas pendukung,
sehingga diperlukan strategi khusus berupa edukasi hukum,
penguatan pengawasan, dan sinergi antar pihak terkait untuk
meningkatkan efektivitas penegakan aturan. 3) Pada perspektif fiqih
siyasah, penegakan hukum atas penggunaan sepeda listrik oleh
anak-anak ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah
dalam menjaga kemaslahatan umum, melindungi jiwa, serta
menciptakan ketertiban sosial, dengan menekankan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok
rentan melalui pengawasan, edukasi, dan penerapan sanksi yang
proporsional sesuai nilai-nilai syariat Islam
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THE POWER OF TWO TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTSN 7 TULUNGAGUNG
Full text linkSkripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran The Power of Two Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 7 Tulungagung” ini ditulis oleh Febria Widhayatul Kusna, NIM. 126201211022, Prodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pebimbing : Muhammad Dwi Toriyono S.Pd.I., M.Pd.
Kata kunci: akidah akhlak, model pembelajaran, the power of two
Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 7 Tulungagung ada yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, disebabkan penggunaan metode pembelajaran konvensional yang kurang efektif dan minimnya motivasi siswa. Masalah ini bisa diatasi, model pembelajaran The Power of Two, yang menekankan kerja sama berpasangan, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sebab, dalam model pembelajaran ini peserta didik dapat belajar dengan mandiri dalam kelompok kecil. Adanya kegiatan ini menciptakan sinergitas yang mana dua orang lebih baik bekerja daripada satu orang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh model pembelajaran The Power of Two; (2) mengukur besar pengaruh model pembelajaran The Power of Two; dan (3) menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan model pembelajaran The Power of Two terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 7 Tulungagung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-experimental yang membagi kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional dan kelompok eksperimen ditreatment menggunakan model pembelajaran The Power of Two peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 7 Tulungagung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sig. 2 tailed 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa model pembelajaran ini berpengaruh terhadap hasil belajar Akidah Akhlak; (2) Besar pengaruh model pembelajaran The Power of Two terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, dengan nilai Cohen’s d sebesar 0,51, dan (3) Hal ini tidak terlepas dari faktor yang mendukung yaitu peningkatan kepercayaan diri peserta didik dalam berpikir mandiri, kemampuan mencari informasi, dan belajar dari teman-teman. Namun, terdapat faktor penghambat, pembagian kelompok yang kurang kondusif, waktu penerapan yang lama, siswa yang kurang bertanggung jawab dan cenderung mengandalkan pasangan. Hambatan ini bisa diatasi, manajemen kelas yang baik oleh guru sangat diperlukan, termasuk penentuan pasangan kelompok yang sesuai dengan kepribadian peserta didik..Oleh karena itu, direkomendasikan pada guru akidah akhlak dan mata pelajaran lain dalam rumpun Pendidikan Agama Islam untuk menerapkan model pembelajaran The Power of Two
REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN TURKI PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH AN-NAJJAR
Full text linkReformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki bertujuan menyesuaikan norma tradisional dengan kebutuhan modern. Di Indonesia, perubahan mencakup penetapan usia minimal pernikahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan pencatatan perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Di Pakistan, MFLO 1961 menetapkan batas usia minimal pernikahan dan prosedur pencatatan perceraian yang ketat. Di Turki, adopsi kode sipil Swiss tahun 1926 menetapkan usia minimal pernikahan dalam Civil Code 2001. Ketiga negara ini menerapkan sanksi dan prosedur berbeda untuk memastikan kepatuhan hukum keluarga Islam,
melindungi hak individu, menjaga ketertiban sosial, dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip syariah. Penelitian
ini tergolong ke dalam jenis Systematic Literature Review (SLR), Hal ini secara praktis digunakan dengan
mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis tentang Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki adalah studi perbandingan (comparative approach). Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain
IMPLEMENTASI METODE SOROGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HAFALAN AL-QUR’AN DI MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL HAJI SUYOTO WATULIMO TRENGGALEK
Full text linkSkripsi yang berjudul “Implementasi Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an di Muhammadiyah Boarding School Haji Suyoto Watulimo Trenggalek” ini ditulis oleh Khoirun Nisa’, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang dibimbing oleh H. Abdulloh Chakim, S. Ag., M.Pd.
Kata Kunci: Metode Sorogan. Kualitas Hafalan Al-Qur’an
Keberhasilan suatu program hafalan dapat dilihat dari baik buruknya santri dalam proses mengingat maupun pengulangan suatu ayat yang telah dihafalkan. Hal ini dikarenakan lembaran dalam Al-Qur’an sangat banyak dan sebagian ayat-ayatnya ada yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang tepat dalam menghafal Al-Qur’an agar hafalan para santri terjaga dan tidak mudah lupa. Metode sorogan yang diterapkan di Muhammadiyah Boarding School Haji Suyoto Watulimo Trenggalek dalan meningkatkan kualitas hafalan santri.
Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran pelaksanaan metode sorogan dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an di Muhammadiyah Boarding School Haji Suyoto Watulimo Trenggalek (2) Bagaimana dampak metode sorogan terhadap hafalan Al-Qur’an di Muhammadiyah Boarding School Haji Suyoto Watulimo Trenggalek?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan metode sorogan yang dilakukan di Muhammadiyah Boarding School Haji Suyoto Watulimo Trenggalek menggunakan tiga kegiatan yaitu kegiatan awal dimulai dengan berdo’a terlebih dahulu serta santri diberi waktu untuk mengulang kembali hafalan yang akan disetorkan, selanjutnya pada kegiatan inti santri menyetorkan hafalan kepada Ustad pembimbing secara bergantian, setelah itu kegiatan penutup dengan berdo’a kafaratul majelis bersama-sama antara santri dan ustad pembimbingnya. (2) dampak metode sorogan terhadap hafalan Al-Qur’an di Muhammadiyah Boarding School Watulimo Trenggalek yaitu santri mendapatkan bimbingan langsung dari para ustad pembimbingya dalam pembenaran tajwid baik mahrijul huruf maupun sifatul hurufnya. Selain itu para santri juga lebih fasih dalam membaca Al-Qur’an dan menjadikan hafalannya tersebut menjadi lancar. Penambahan hafalan santri pula menjadi semakin cepat apalagi ketika teman disekitarnya hafalannya lebih banyak sehingga santri yang lain bersemangat untuk menghafal Al-Qur’an
KEABSAHAN ABORSI DARI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF ULAMA PEREMPUAN
Full text linkFebrisca Pingki Amelia, NIM.126102211038, Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Ulama Perempuan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Pembimbing: Dr. H. Husnul Haq, Lc,.M.A.
Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Ulama Perempuan.
Masyarakat Indonesia semakin sering menghadapi tindakan kriminal seperti aborsi, yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial.
Pemerintah dapat menghadapi konsekuensi seperti masalah psikologis dan hukum, yang harus ditangani. Aborsi dianggap sebagai masalah serius, dan semua orang
dapat mengalaminya. Hukum Islam tidak memberikan perlindungan hukum untuk aborsi, karena dianggap sebagai bentuk kekerasan. Kongres Hak-Hak Perempuan
Indonesia (KUPI) bertujuan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ini dengan mempromosikan budaya saling menghormati dan pengertian. Namun,
kurangnya trauma medis dan psikologis yang tepat dalam aborsi terus menimbulkan tantangan.
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana pandangan Ulama Perempuan mengenai keabsahan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam konteks hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan? 2) Apa saja
tantangan yang dihadapi Ulama Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak korban perkosaan, termasuk hak untuk melakukan aborsi? Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Kongres Ulama Perempuan
Indonesia (KUPI) telah menekankan pentingnya membantu dan melindungi peran pemerintah dalam memastikan keadilan dan mencegah aborsi, karena hal itu melanggar hukum Islam dan hak asasi manusia, sesuai dengan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia tahun 1999. 2) Tantangan dalam menyelesaikan hak aborsi adalah pemerintah bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah persepsi,
karena pemerintah harus memastikan perlakuan yang adil, konsultasi, dan rasa hormat terhadap masyarakat
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN UNDAN- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN
Full text linkABSTRAK
Skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Honorer Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN” ini disusun oleh Wafi Atiqoh Lutfiana dengan NIM. 126103213281, Pembimbing Dr. Syamsul Umam S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Kepastian hukum, tenaga honorer, ASN, perlindungan hukum, siyasah dusturiyah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang tersebut serta upaya perlindungan bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam formasi ASN tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo.
Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan kepada tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo yang belum terakomodasi dalam formasi pengangkatan ASN tahun 2024? 3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di Kabupaten Ponorogo?
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan jenis pendekatanya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang telah melalui tahapan analisis jabatan, penyusunan formasi, validasi data honorer, seleksi melalui SSCASN, ujian CAT, dan pemberkasan. Namun, terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah formasi, kesalahan administrasi, dan masalah teknis dalam sistem seleksi daring, yang menyebabkan ketidakpastian bagi tenaga honorer yang tidak terakomodasi. Upaya perlindungan bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi masih dalam tahap perumusan, termasuk skema PPPK paruh waktu yang belum final, sehingga mereka masih menghadapi ketidakpastian terkait status dan hak-hak mereka. Kebijakan penghapusan tenaga honorer juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum bagi yang merasa dirugikan. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, perlindungan hak-hak tenaga honorer harus diatur dengan jelas. Siyasah Dusturiyah menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam pelayanan publi
ZERO WASTE SEBAGAI HABITUASI MASYARAKAT MOJOROTO DALAM MERAWAT LINGKUNGAN HIDUP
Full text linkPenelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya permasalahan sampah di Indonesia khususnya di Kota Kediri, yang mendorong perlunya penerapan program zero waste sebagai solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Zero waste tidak hanya menekankan pada pengelolaan sampah di hilir, tetapi juga pada perubahan pola konsumsi masyarakat sejak hulu. Program ini mulai diterapkan di beberapa kelurahan, termasuk Kelurahan Mojoroto, yang dinilai memiliki potensi besar karena dukungan fasilitas seperti bank sampah, program kampung iklim, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian,tantangan dalam membangun kesadaran kolektif dan keberlanjutan partisipasi masih menjadi hambatan yang perlu dicari solusinya melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan tentang menganalisis bentuk habituasi masyarakat Mojoroto dalam program zero waste lingkungan bersih dan mengevaluasi praktik zero waste dalam pengelolaan sampah di Mojoroto. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari masyarakat Kelurahan Mojoroto, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal dan dokumentasi terkait. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,penerapan program zero waste di Kelurahan Mojoroto menghasilkan perubahan perilaku lingkungan bukan hanya soal kesadaran sesaat,melainkan hasil dari proses habituasi sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini mencerminkan terbentuknya budaya ekologis yang tumbuh melalui kebiasaan dan peran sosial masyarakat. Praktik zero waste di Kelurahan Mojoroto. Dampaknya tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan warga.
Kata Kunci : Zero Waste, Habituasi, Masyarakat Mojoroto,
Lingkungan Hidu
STRUKTUR KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA FILM GURU-GURU GOKIL DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR DRAMA DI MTsN 6 TULUNGAGUNG
Full text linkArdhana, Septian, Rifky. 2025. Struktur Kepribadian Tokoh Utama Film Guru-Guru Gokil dan Implikasinya sebagai Alternatif Bahan Ajar Drama di MTsN 6 Tulungagung. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Skripsi : Muyassaroh, S.S, M.Pd.
Kata kunci : Bahan ajar, Film, Guru-Guru Gokil, Implikasi, Struktur kepribadian.
Kurikulum Merdeka memberikan penekanan pada penguatan karakter peserta didik serta pengembangan kompetensi literasi melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan bermakna. Dalam konteks pembelajaran sastra, kurikulum ini mendorong peserta didik tidak hanya untuk mengapresiasi karya sastra, tetapi juga untuk mengekspresikan kreativitas melalui penulisan, termasuk penulisan naskah drama. Salah satu aspek penting dalam penulisan naskah drama adalah pemahaman mendalam terhadap struktur kepribadian tokoh yang dapat dianalisis melalui pendekatan psikologi sastra. Film Guru-Guru Gokil karya Sammaria Simanjuntak dipilih sebagai objek penelitian karena memuat representasi struktur kepribadian tokoh utama yang kompleks dan relevan untuk dianalisis serta dijadikan alternatif bahan ajar.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dalam film Guru-Guru Gokil berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, dan (2) mendeskripsikan implikasi hasil analisis tersebut sebagai alternatif bahan ajar drama di MTsN 6 Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, serta teknik simak dan catat terhadap tuturan dan tindakan tokoh dalam film. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan menitikberatkan pada struktur kepribadian yang mencakup aspek id, ego, dan superego.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama, Taat Pribadi, merepresentasikan sembilan struktur kepribadian yang diklasifikasikan ke dalam tiga aspek. Aspek id meliputi dorongan hasrat dan keinginan, ketidakpuasan, serta tindakan impulsif. Aspek ego mencakup pengambilan keputusan secara rasional, kemampuan menyesuaikan diri dengan realitas, serta kemampuan melakukan kompromi antara dorongan id dan nilai-nilai superego. Aspek superego tercermin dalam sikap moral dan etika, kepedulian sosial, serta rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Berdasarkan hasil tersebut, film Guru-Guru Gokil dinilai layak digunakan sebagai alternatif bahan ajar drama karena mampu menjadi sarana pengembangan karakter serta media eksplorasi kreativitas peserta didik dalam menulis naskah drama yang berlandaskan pada analisis psikologis tokoh
IMPLIKASI PELANGGARAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH
Full text linkPenelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang tetap diberlakukan dan dianggap sah meskipun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan prinsip ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Hutama karena melibatkan Hakim Konstitusi yang terbukti tidak melakukan self disqualification meskipun memiliki benturan kepentingan. Penelitian ini fokus mengkaji keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan pisau analisis asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa, memberikan rekomendasi terkait mekanisme menganulir putusan yang cacat formil, serta menilai keterkaitannya dengan prinsip Istiqlal Qadha maupun ”la yahkumu” dalam fiqh siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implikasi pelanggaran asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif hukum positif?, 2) Bagaimana implikasi pelanggaran asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif fiqh siyasah?.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti syariah, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder seperti buku maupun artikel ilmiah. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menemukan aturan yang sesuai, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk mengevaluasi penerapan konsep Nemo Judex oleh Hakim Konstitusi berdasarkan prinsip imparsialitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai konkretisasi dari asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa, yang tidak hanya mendiskualifikasi hakim dalam memutus perkara, namun juga menyebabkan putusan batal. Meskipun tidak secara mutatis mutandis dinyatakan tidak sah, namun harus melalui mekanisme uji formil terhadap pembentukan Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diberikan syarat alternatif baru dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menggunakan pendekatan teori hukum progresif. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, qadhi yang tidak mengindahkan prinsip istiqlal qadha dan ”la yahkumu”, hasil ijtihadnya berupa putusan dapat tidak diberlakukan dengan mengeluarkan putusan yang baru
PENGARUH LABEL HALAL, KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI GRATIS ONGKOS KIRIM (ONGKIR) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE SOMETHINC PADA E-COMMERCE
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan membeli suatu produk di tangan konsumen tidak langsung terjadi, tetapi juga membutuhkan proses atau pertimbangan dalam memilih salah satu dari banyak pilihan. Faktor pertimbangan meliputi label halal dan kualitas yang jelas, harga kompetitif, dan selalu menawarkan promosi gratis ongkir. Dengan begitu, konsumen dapat membandingkan serta memilih produk melalui e-commerce, sehingga mempermudah pengambilan keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal, kualitas produk, harga, dan promosi gratis ongkos kirim (ongkir) secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk skincare somethinc pada e-commerce.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 110 responden dari masyarakat Tulungagung. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, serta koefisien determinasi (adjusted R2).
Hasil penelitian adalah (1) Label halal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce, (2) Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce, (3) Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce, (4) promosi gratis ongkir berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce, (5) dan label halal, kualitas produk, harga, dan promosi gratis ongkir secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce. Implikasi praktis bagi industri kosmetik halal adalah menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif khususnya memperhatikan pada faktor label halal dan promosi gratis ongkir karena memiliki tingkat signifikan rendah, serta meningkatkan faktor kualitas produk dan harga yang dimana memiliki pengaruh tinggi terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc pada e-commerce