SPASIAL
Not a member yet
445 research outputs found
Sort by
PEMETAAN MASALAH PENYEDIAAN AIR MINUM DI PERKOTAAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA
Get PDFAir minum sebagai infrastruktur kota sangat berperan dalam menunjang perkembangan kota, diantaranya membutuhkan sistem penyediaan air minum yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari- hari penduduknya. Ketersediaan air minum di Perkotaan Tobelo semakin menipis yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta pencemaran sumber air yang semakin parah. Berdasarkan database air minum Cipta Karya Halmahera Utara tahun 2019 terdapat 9 kelurahan/desa yang penyediaan air minumnya masih dibawah 50 % atau belum memenuhi standar pelayanan minimum air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penyediaan air minum di kawasan Perkotaan Tobelo dan tingkat masalah penyediaan air minum di Kawasan Perkotaan Tobelo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kondisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air minum, dan menggunakan analisis skoring untuk memetakan tingkat masalah penyediaan air minum yang ada di Perkotaan Tobelo. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kondisi eksisting  penyediaan air minum dimana persentase pelayanan air minum, infrastruktur air minum, dan kondisi kualitas air minum menjadi masalah utama dalam penyediaan air minum di Perkotaan Tobelo. Hasil dari skoring tingkat masalah penyediaan air minum terbagi dalam 3 kriteria yaitu Tingkat masalah tinggi terdapat pada Desa Popilo Utara, Tolonuo, Luari, Kokota Jaya, Gorua, Gura, Kakara, Kumo, Wko, Kali Pitu, Upa, Lina Ino. Kali Upa, Tanjung Niara, Tingkat masalah sedang terdapat pada Desa Popilo, Gorua Selatan, Ruko, Gorua Utara, Gamsungi, Rawajaya, dan Desa Mahia, dan Tingkat masalah rendah terdapat pada Desa Gosoma, Wari Ino, dan Mkcm.Kata Kunci: Pemetaan, Masalah Penyediaan Air Minum, Perkotaan Tobelo
ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI ENAM KAWASAN PESISIR KECAMATAN MANOKWARI BARAT
Get PDFKabupaten Manokwari merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang merupakan Kota yang sedang berkembang. Kabupaten Manokwari sebagai pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan migrasi semakin meningkat mengakibatkan masyarakat membangun tempat tinggal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari. Terdapat 15 lokasi yang telah teridentifikasi kumuh dan pada daerah pesisir terdapat 6 kawasan pesisir yang diteliti yakni kawasan Pasar sanggeng, kawasan Arkuki, kawasan Fanindi pante, kawasan Borobudur, kawasan Anggrem dan kawasan Rodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh yang ada di 6 kawasan pesisir perkotaan Manokwari dengan menggunakan 7 aspek fisik kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan skoring atau pembobotan. Hasil dari penelitian setelah dilakukan analisis berdasarkan 7 aspek fisik didapatkan bahwa kondisi kekumuhan terdapat 5 kawasan yang termasuk kumuh ringan dan 1 kawasan termasuk kumuh sedang. Kriteria kumuh ringan yaitu pada Kawasan Pasar Sanggeng, Kawasan Arkuki, Kawasan Fanindi Pante, Kawasan Anggrem dan Kawasan Rodi. Kriteria kumuh sedang yaitu pada Kawasan Borobudur dengan bobot tertinggi yaitu pada kondisi proteksi kebakaran kondisi pengelolaan persampahan.Kata Kunci: tingkat kekumuhan, perumahan permukiman, pesisi
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN HUNIAN PEDESAAN DENGAN KEARIFAN LOKAL “MAPALUS†DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (Studi Kasus : Kecamatan Tombatu, Desa Liwutung, dan Desa Molompar)
Get PDFMapalus Rumah telah ada sejak lama dan hingga sekarang masyarakat sangat menghormati dan terikat secara tradisional dengan kearifan local ini. Mapalus Rumah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Tombatu, Desa Liwutung, dan Desa Molompar. Praktek Mapalus Rumah memberikan kontribusi positif dalam pengadaan rumah bagi masyarakat di perdesaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembangunan hunian mapalus dan non mapalus, mengetahui factor yang dominan dalam menentukan efektivitas pembanguna hunian mapalus dan non mapalus, dan mengetahui pola persebaran hunian akibat pembangunan hunian mapalus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, untuk menguji efektivitas pembangunan hunian mapalus dan non mapalus menggunakan metode distribusi frekuensi analisis Uji T dengan bantuan software SPSS, dan analisis Spasial dengan bantuan ArcGIS dalam pemetaan pola persebaran hunian. Dari Hasil analisis Uji T dengan bantuan software SPSS menunjukkan bahwa  membangun secara mapalus lebih efektiv daripada membangun secara non mapalus di Kecamatan Tombatu.Dari hasil analisis perbedaan fakto-faktor yang mempengaruhi, factor waktu yang paling mempengaruhi pembangunan hunian mapalus sedangkan untuk pembangunan hunian non mapalus adalah factor keuangan. efektivitas dari pembangunan hunian mapalus berdampak pada pola sebaran secara spasial pada sebaran daripada bangunan hunian dimana terjadi penurunan density pada kepadatan bangunan dan pada kepadatan penduduk. menjadi pertimbangan untuk pemrintah dalam pembangunan hunian Karena hal ini memberikan kontribusi positif dalam pengadaan rumah bagi masyarakat pedesaan. Dalam kenyataan yang menggunakan dana apbn yang begitu besar dengan program subsidi tidak dapat dijangkau oleh masyrakat, sementara ada sesuatu yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan dengan kearifan lokal mapalus yang berjalan tanpa ada dana alokasi apbn. masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempertahankan pembangunan hunian mapalus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kata Kunci : Efektivitas, Hunian Mapalus, Uji T, Kabupaten Minahasa TenggaraÂ
ANALISIS SPASIAL SEBARAN LAHAN KRITIS DI KAWASAN DANAU MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Get PDFMenurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Danau Mooat merupakan kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah kawasan yang harus dilindungi dan di jaga keberadaannya oleh pihak – pihak terkait serta masyarakat yang tinggal atau bermukim dalam kawasan tersebut. Pemetaan lahan kritis pada kawasan Danau Mooat diperlukan untuk perencanaan penggunaan tata guna lahan dan pengelolaan Danau Mooat untuk menunjang kehidupan masyarakat dengan adanya identifikasi dan pemetaan ini dapat diketahui perubahan kondisi lahan dilihat dari lahan kritis yang terjadi di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sebaran lahan kritis pada kawasan Sekitar Danau Mooat dan menganalisis kondisi pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Danau Mooat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, luas lahan kritis di Kawasan Danau Mooat adalah ± 6.454 Ha, dengan luas lahan kritis terbesar berada di Desa Tobongan dengan luas ± 3.413 Ha. dan paling rendah luasan lahan kritis adalah Desa Bongkudai Baru ± 332 Ha. Penggunaan lahan di kawasan Danau Mooat terdiri dari Perkebunan/Kebun, Danau/ Situ, Hutan Lahan Kering, Tegalan/Ladang, Permukiman dan Tempat Kegiatan, dan Semak Belukar. Penggunaan Lahan terbesar berada Hutan Lahan Kering dengan luas ± 4.836 Ha sedangkan yang paling terkecil yaitu penggunaan lahan Danau/Situ ± 37 Ha.Kata Kunci : Lahan Kritis, Danau Mooa
ANALISIS KETERJANGKAUAN MASYARAKAT TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA MANADO
Get PDFPeran pasar tradisional masih sangat penting bagi masyarakat, karena pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk manusia berbelanja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Berdasarkan data dari PD Pasar Kota Manado, diketahui bahwa terdapat 6 pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulan, Pasar Orde Baru, Pasar Tuminting, Pasar Bahu dan Pasar Bobo. Dari 11 kecamatan yang ada, hanya terdapat 6 kecamatan yang memiliki pasar tradisional tersebut dengan rata-rata lebih dari 30.000 penduduk. Berarti bahwa persebaran pasar di Kota Manado tidak proporsional dan lokasi pasar yang jaraknya saling berdekatan serta radius pelayanannya yang saling tumpang tindih dan adanya kondisi fisik pasar serta kelengkapan fasilitas pasar yang bebeda-beda menyebabkan terjadinya preferensi konsumen juga berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan pasar tradisional dan menganalisis keterjangkauan masyarakat terhadap pasar tradisional. Metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dengan observasi lapangan dan kuesioner kepada masyarakat dibeberapa kecamatan penelitian dan data sekunder dari tinjauan pustaka dan survei lembaga terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling namun tetap menggunakan stratified random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan alat bantu SPSS 21, analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial dengan alat bantu software arcgis 10.3 (Buffering). Dari tahapan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ke Enam pasar tradisional yang ada di Kota Manado tidak hanya melayani daerah dimana pasar tradisional tersebut berada melainkan dapat juga melayani daerah lain di sekitarnya. Berdasarkan radius standar pelayanan pasar tradisional terdapat 4 pasar berskala kelurahan yang memiliki jangkauan pelayanan lebih luas dari radius jangkauan pelayanan standar 2000 M. Hasil analisis pada beberapa aspek sperti rata-rata waktu tempuh konsumen menuju pasar didominasi oleh 10-30 menit (cukup sesuai). Rata-rata Transportasi yang digunakan di dominasi oleh kendaran pribadi. Adanya daya beli masyarakat yang meningkat, tersedianya kebutuhan yang beragam, harga yang terjangkau, produk yang berkualitas. Kemudian lokasi yang strategis, jarak yang dekat dan akses yang memadai, kondisi jalan sangat baik, bersih dan luas, tersedia angkutan umum dengan rute pasar tradisional, efektifitas dan efisiensi berbelanja dan sangat minimnya ketersediaan tempat parker (luas, aman dan tertata). Kondisi fisik pasar yang bersih, tertata, aman dan nyaman serta rata-rata memiliki sarana fasilitas pendukung. Rata-rata tempat tinggal konsumen jauh dari rute pelayanan angkutan umum, sebagian menggunakan transportasi umum dan tidak mengganti rute pelayanan serta tidak mengganti kendaraan di terminal, selalu terjadi kemacetan lalulintas dan keberadan terminal di lokasi pasar tradisional. Rata-rata pasar tradisonal melayani sebagian besar daerah permukiman dan melayani daerah kepadatan penduduk tinggi, sedang dan rendah.Kata Kunci : Pasar Tradisional, Keterjangkauan Masyarakat, Kota Manad
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK OPTIMALNYA FUNGSI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI KECAMATAN OBA UTARA
Get PDFKecamatan Oba Utara Sebagai satu-satunya kecamatan yang berada di Kota Sofifi ini memiliki infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai untuk ditetapkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Pemindahan pusat pemerintahan dan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi di Kecamatan Oba Utara sudah berlangsung sejak tahun 2010. Permasalahan pemindahan kawasan pusat pemerintahan ini juga menimbulkan perubahan jarak pegawai ke tempat kerja, waktu, transportasi yang berdampak pada sumbu ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pegawai. Perubahan lokasi kerja dan tempat tinggal mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya transportasi yang tinggi dan lamanya perjalanan mengakibatkan pegawai ASN sering terlambat menjalankan tugasnya sesuai waktu lima hari kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak optimalnya fungsi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan faktor-faktor penyebab tidak optimalnya fungsi suatu Kawasan pusat Pemerintahan provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara adalah Faktor perubahan jarak, Moda Transportasi, juga perubahan waktu tempuh dan biaya atau pengeluaran berpengaruh terhadap tidak optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecaman Oba Utara.Kata kunci: Faktor-Faktor, Tidak Optmail, Kawasan Pusat Pemerintahan, Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utar
ANALISIS HIRARKI PUSAT – PUSAT KEGIATAN DI KOTA MANADO
Get PDFKota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam tata ruang wilayah Kota Manado terdapat pusat-pusat pelayanan yang tersebar di beberapa wilayah . Sebaran pusat pelayanan berhirarki sesuai dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah 1)Mengidentifikasi Ketersediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan Di Kota Manado; 2)Menganalisis Hirarki Dan Distribusi Pusat Pelayanan Di Kota Manado; 3)Menganalisis Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014 – 2034 Terhadap Kondisi Eksisting Tahun 2019. Metode Analisis yang di pakai dalam penelitian ini adalah Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas dan analisis Gravitasi. Dari hasil analisis diperoleh Sebaran fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kota Manado, penyebarannya telah cukup memadai terutama dikecamatan yang berstatus orde I seperti Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting. Semua kecamatan tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Hasil analisis hirarki wilayah Kota Manado terbagi dalam 4 Orde, yakni Orde I yang terdiri dari Kecamatan Malalayang, Wanea, Mapanget, Tuminting, dan Wenang. Kecamatan yang berada di Hirarki II yaitu Kecamatan Singkil, Paal Dua, Bunaken, Sario. Dan yang berada di Hirarki III yaitu Kecamatan Tikala, Serta Hirarki IV yakni Kecamatan Bunaken Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis terjadi ketidaksesuaian antara pusat pelayanan dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 terhadap kondisi eksisting tahun 2019.Kata Kunci: Kota Manado, Hirarki Wilayah, Pusat Pelayanan, Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas, Gravitasi, Kesesuaian
KARAKTERISTIK INFRASTRUKTUR HIJAU DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI
Get PDFInfrastruktur Hijau adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis infrastruktur hijau dan menganalisis karakteristik infrastuktur hijau di Kecamatan Luwuk sebagai elemen utama pembentuk tata ruang wilayah. Kecamatan Luwuk adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan variabel penelitiannya yaitu Karakteristik Infrastruktur Hijau (Ruang Terbuka Hijau) dengan parameter Luas, Jenis, Tipe kepemilikan, Fungsi, Struktur. Hasil identifikasi infrastruktur hijau di Kecamatan Luwuk diantaranya terdapat beberapa jenis infrastruktur hijau seperti bentang alam (37,56 ha atau 0,39%), jalur hijau sungai (0,98 ha atau 1.010%), taman lingkungan permukiman (2,128 ha atau 0,023%), hutan lindung (8969,38 ha atau 94,89 %), jalur hijau (3,06 ha atau 0,032%), taman kota (3,064 ha atau 0,032%), lapangan olahraga (2,954 ha atau 0,031%), pemakaman (1,270 ha atau 0,013%), taman lingkungan perkantoran (0,48 ha atau 0,005%) dan taman gedung komersial (0,157 ha atau 0,002%). Sedangkan luas keseluruhan Infrastruktur Hijau di Kecamatan Luwuk lebih dari 95,53%. Berdasarkan hasil analisis, karakteristik infrastruktur hijau di Kecamatan Luwuk didominasi oleh yang bersifat alami, yaitu pada jenis RTH Hutan Lindung sebesar 94,89% atau 8969,38 ha. Dan karakteristik infrastruktur hijau yang tidak mendominasi di Kecamatan Luwuk yaitu, bersifat non alami pada jenis Taman Gedung Komersial sebesar 0,002% atau 0,157 ha.Kata Kunci: Infrastruktur Hijau, Karakteristik, Kecamatan Luwu
ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LAHAN DI PULAU BUNAKEN
Get PDFDaya dukung dan daya tampung lahan merupakan instrumen yang menjelaskan proses kajian ilmiah untuk menentukan atau mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pulau Bunaken adalah salah satu pulau yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bunaken dan merupakan salah satu kawasan lindung yang menjadi tujuan wisata andalan di kota Manado Pulau ini merupakan bagian dari Kota Manado yang merupakan  Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan wilayah pesisir dan lebih khusus pulau - pulau kecil di Kota Manado pada umumnnya masih belum mencapai kondisi ideal khususnya pada daya dukung dan daya tampung lahan. Tujuan dari penelitian ini ialah Menganalisis daya dukung lahan di Pulau Bunaken dan daya tamping lahan di Pulau Bunaken. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial. Berdasarkan hasi studi, analisis daya dukung lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi dua kawasan yang mendukung kebutuhan pengunaan lahan seluas 187.19 ha atau 23.21 % dari total luas Pulau Bunaken dan kawasan yang tidak mendukung kebutuhan pengunaan lahan seluas 619.28 ha atau 76.79 % dari total luas Pulau Bunaken dan daya tamping lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi tiga kelas yaitu : kelas redah dengan luas 85.55 ha, sedang dengan luas 582,21 ha dan tinggi dengan luas 138,71 ha berdasarkan ketersediaan air pada pulau bunaken bagi kebutuhan penduduk.Kata Kunci : Daya Dukung, Daya Tampung, Lahan, Pulau Bunake
STUDI KELAYAKAN KAWASAN PERKOTAAN RATAHAN SEBAGAI KOTA RAMAH ANAK
Get PDFKeberadaan Kota Ramah Anak akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting anak mendapatkan hak-haknya dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Konsep ini belum sepenuhnya diterapkan di berbagai kota di Indonesia salah satunya di Kawasan Perkotaan Ratahan yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini berdasarkan pengamatan awal bahwa secara makro ketersediaan prasarana dan sarana belum layak untuk mendukung konsep kota ramah anak sementara di Kabupaten Minahasa Tenggara telah mendapatkan penghargaan kategori Pratama sebagai kabupaten ramah anak. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian yang bertujuan pertama untuk mengetahui persepsi anak tentang lingkungan tempat tinggal yang diinginkan, kedua untuk mengidentifikasi kondisi prasarana dan sarana sebagai penunjang kota ramah anak, ketiga untuk mengetahui kelayakan Kawasan Perkotaan Ratahan sebagai kota ramah anak dari segi persepsi anak dan kondisi eksisting yang diuraikan secara deskriptif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan observasi kondisi Kawasan Perkotaan Ratahan dan wawancara kepada anak yang merupakan responden melalui gambar. Hasilnya adalah sebagian besar anak berpersepsi bahwa lingkungan tempat tinggal bersama teman dengan adanya taman bermain di sekolah dan di lingkungan sekitar rumah merupakan keinginan mereka sementara di Kawasan Perkotaan Ratahan belum tersedia bermain, sebaran sekolah sebagian besar belum ramah anak serta jalan yang ada juga belum ramah anak sehingga dapat dikatakan persepsi anak belum diikutsertakan dalam menunjang kota ramah anak di Kawasan Perkotaan Ratahan.Kata kunci: Kawasan perkotaan, kota ramah anak, studi kelayakan