LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
TINDAK PIDANA SUAP DI DALAM LIGA SEPAK BOLA DI INDONESIA
Full text linkPenulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesia. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Tindak pidana suap merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih menjadi candu di Indonesia, Sebagai dasar hukum atau pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif, eksistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Pengaturan skor dalam sepak bola di Indonesia seringkali menyebabkan lahirnya tindakan suuap oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu penyebab terjadinya pengaturan skor adalah penyuapan yang dilakukan oleh mafia bola kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum agar tindak pidana pengaturan skor dapat dihilangkan dari dunia olahraga Indonesia. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum dalam menegakkan kasus pengaturan skor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang suap. Mulai dari memberi atau menjanjikan dengan maksud membujuk serta menerima sesuatu dengan tujuan agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. Ruang suap menyuap di dunia sepak bola untuk para pemain, praktis, sangat sempit. Permaslahan suap dalam sepak bola di indonesia menjadi tugas besar Pemerintah yang dalam hal ini aparat penegak hukum di Indoesia. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr, merupakan upaya negara dalam memberantas tindak pidana suap di Indonesia. Tindak pidana suap dalam sepak bola Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memberantas praktik suap dan membangun sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi.
Kata kunci: Tindak Pidana Suap Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesi
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MANADO DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI (STUDI KASUS PERKARA No.59/G/2021/PTUN MDO)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota No 3 Tahun 2017 dan untuk memahami Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Adminitrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado yang dilakukan oleh Walikota Andrei Angouw berdasarkan Perwal No. 3 Tahun 2017 dan Perwal No. 16 Tahun 2021 dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Proses seleksi ulang menunjukkan adanya upaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, keputusan ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 2. Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi, Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado diatur melalui mekanisme yang dapat menimbulkan sengketa apabila dirasa tidak sah oleh pihak yang diberhentikan. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat keputusan pemberhentian tersebut.
Kata Kunci : pemberhentian kepala lingkungan, manad
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN SATUAN TUGAS PENATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENATAAN INVESTASI DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tugas satuan penataan penggunaan lahan dan penataan investasi di indonesia dan untuk mengetahui kewenangan satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi dalam pencabutan izin uzaha di indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi di Indonesia yang diketuai oleh Menteri Investasi, berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani masalah penggunaan lahan dan perizinan investasi secara efisien dan terkoordinasi. 2. Satgas bertanggung jawab memetakan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, khususnya yang izinnya telah dicabut, guna memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang dan tujuan pembangunan. Satgas menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan secara berkeadilan untuk mencegah konflik kepemilikan atau penyalahgunaan lahan. Selain itu, Satgas memfasilitasi peralihan pemanfaatan lahan yang izinnya dicabut kepada pihak yang berhak, seperti Badan Usaha Milik Desa, koperasi, atau usaha kecil dan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : izin usaha pertambangan, satuan tuga
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jabatan Kepala Desa dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan memahami pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 2. Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa.
Kata Kunci : jabatan kepala desa
 
PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH PLASTIK MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum tentang pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik menurut Hukum Lingkungan Internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hukum lingkungan Internasional telah memiliki berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik. Hukum lingkungan Internasional mengandung kewajiban bagi negara-negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola limbah plastik di laut. Namun, implementasi mereka masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. 2. Implementasi dan penegakan hukum, meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang berfokus pada perlindungan laut, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan dan komitmen negara-negara, kapasitas penegakan yang terbatas, dan perbedaan kebijakan dalam pengolahan sampah plastik di masing-masing negara.
Kata Kunci : pencemaran lingkungan laut, sampah plasti
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) MENGGELANDANG DI KOTA MANADO
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami terkait Peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menggelandang dan untuk mengetahui serta menelaah terkait impelementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menggelandang di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian telah dicabut dan diperbarui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, selain itu Pemerintah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2023 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa di Kota manado, Pada tahun 1932, didirikan UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. VL Ratumbuysang oleh Prof. Dr. VL Ratumbuysang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2000. UPTD RSJ Ratumbuysang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promosi, pencegahan, koreksi, dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.
Kata Kunci : ODGJ, menggelandang, Kota Manado
 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Full text linkPenelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perikanan telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing.
Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Perikanan, Pengawasan
KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN INTERNASIONAL
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional dan untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat dari Mahkamah Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. International Court Of Justice atau Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya dan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki International Court Of Justice meliputi menerima perkara-perkara yang diajukan hanya oleh Negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional, serta menerima semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi konvensi yang berlaku. 2. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa “the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case”. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya.
Kata Kunci : sengketa wilayah perbatasan, mahkamah internasiona
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI PARTISIPATIF MASYARAKAT) DI DESA MUNTE
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa dan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Munte. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa diatur secara komprehensif dengan dasar hukum yang kuat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwasanya dalam hal pembentukan peraturan desa, Pasal 18 undang-undang ini menegaskan bahwa desa berhak melaksanakan urusan pemerintahan itu berdasarkan kewenangan dalam empat aspek utama, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Munte dilakukan melalui musyawarah desa, yang merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pendapat terkait peraturan yang akan ditetapkan. Namun, ketiadaan notulen resmi dalam proses pembentukan peraturan desa mencerminkan bahwa asas keterbukaan dan prinsip musyawarah yang diamanatkan oleh undang-undang belum sepenuhnya dilaksanakan.
Kata Kunci : pembentukan peraturan desa, desa munt
IMPLIKASI PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG DENGAN METODE OMNIBUS LAW DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
Full text linkPembentukan undang-undang dengan metode omnibus law merupakan pendekatan yang semakin sering digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Omnibus law menggabungkan berbagai perubahan atau pembaharuan dalam beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu regulasi tunggal. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses legislasi yang terkadang terhambat oleh tumpang tindihnya berbagai peraturan dan kompleksitas prosedur pembuatan undang-undang. Namun, meskipun memiliki sejumlah manfaat, penerapan omnibus law dalam pembentukan undangundang juga membawa implikasi penting, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Pembentukan undangundang dengan metode omnibus law merupakan pendekatan baru dalam legislasi di Indonesia, Secara keseluruhan, meskipun metode omnibus law menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi dan pengurangan tumpang tindih regulasi, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Pembentukan undangundang melalui omnibus law harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, seperti keterbukaan, partisipasi publik, pembagian kekuasaan, serta kesesuaian dengan konstitusi. Tanpa pengawasan yang ketat dan prosedur yang transparan, penggunaan omnibus law berisiko mengurangi kualitas demokrasi dan integritas sistem hukum Indonesia. Namun, penggunaan metode ini menimbulkan berbagai implikasi, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law serta melihat sejauhmana implikasi hukum dalam proses penerpan Undang-undang dengan metode omnibus law Kata kunci: Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negar