LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan untuk memahami upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap masyarakat di masa depan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan kurang mampu. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif untuk memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperasikan oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah menyediakan subsidi bagi masyarakat yang tergolong miskin dan kurang mampu untuk mendaftar dan memanfaatkan layanan kesehatan melalui JKN, sehingga mereka dapat menerima perawatan medis tanpa biaya tambahan yang memberatkan. 2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Jaminan Kesehatan. Upaya ini mencakup peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem JKN, digitalisasi layanan kesehatan, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pengawasan dan akreditasi fasilitas kesehatan, serta optimalisasi pendanaan dan sumber daya.
Kata Kunci : pelayanan kesehatan, masyarakat yang kurang mamp
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG EMAS ILEGAL YANG BEROPERASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN POSO
Get PDFPenambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso telah menjadi permasalahan yang kompleks dan mendesak untuk di tangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Kabupaten Poso masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan adanya dukungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air dan tanah, serta degradasi hutan lindung. Penelitian ini menyerankan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegakan sanksi yang lebih tegas,serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkugan. Implementasi kebijakan yang lebih efektif diharapkan dapat mengurangi aktivitas tambang emas ilegal dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso.
Kata Kunci : tambang emas ilegal, kawasan hutan lindung
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA DI SULAWESI UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 1
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk dan memahami perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani serta untuk mengetahui, dan memahami strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pendanaan, pengawasan, juga peran serta masyarakat. Semuanya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, yaitu melaksanakan beberapa program sebagai strategi peningkatan produksi pertanian, termasuk kelapa. Program dititikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah, melalui program revitalisasi pertanian atau perkebunan. Kata Kunci : petani kelapa, Sulawesi Utar
TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (CAP TIKUS) PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG BISA MENCIPTAKAN PERILAKU NEGATIF ANAK DI KOTA MANADO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol (cap tikus) kepada anak dibawah umur di Kota Manado secara umum dan luas dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang peran pemerintah daerah Kota Manado dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (cap tikus) di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Remaja yang terlibat dalam konsumsi minuman beralkohol sering kali merasa terpaksa karena dianggap sebagai bentuk solidaritas antar teman. Meskipun Kota Manado memiliki larangan jelas terhadap penjualan minuman beralkohol kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Perlunya penegakan hukuman yang lebih tegas untuk mencegah penjualan kepada anak di bawah umur. 2. Pemerintah Kota Manado sejak tahun 2015 telah memberlakukan sanksi terhadap penjualan minuman beralkohol di beberapa toko, minimarket, dan warung. Satpol PP telah melakukan penertiban secara terus menerus, termasuk di minimarket, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Kehadiran Polisi Pamong Praja dengan peraturan yang ada diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum bersama instansi terkait, termasuk dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol tradisional. Sosialisasi peraturan ini diharapkan dapat membantu minimarket untuk mengantisipasi dan mematuhi aturan, sehingga tidak ada kejutan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang masih terjadi.
Kata Kunci : minuman keras, remaja, man
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan untuk mengetahui prosedur penanganan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, UU ITE NO 1 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. 2. Prosedur umum yang biasanya ditempuh dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial: Pengaduan, penerimaan dan pencatatan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara ke kajaksaan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu jika terbukti bersalah maka pelaku akan di jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.
Kata Kunci : pencemaran nama baik, media sosial
 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan bahwa:1. Dalam hal pelayanan publik di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung pada PBB-P2 secara umum sudah digital, komunikasi dua arah dengan wajib pajak menggunakan sistem aplikasi SIPAD, namun di pelayanan langsung juga masih menerima wajib pajak yang masih kurang paham terkait dengan era digital. 2. Dalam hal pembayaran pajak, tata cara pembayaran PBB-P2 yang ditetapkan oleh kantor pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota bitung yaitu secara Tunai dan Non Tunai. prosedur pembayaran PBB-P2 secara Tunai (Bank dan Petugas Pemungut) dan Non Tunai Atm, m-Banking (Aplikasi BSGtouch, Livin Mandiri). Sedangkan pembayaran melalui Alfamidi, Alfamart, Indomaret, Kantor Pos sedang di proses.
Kata Kunci : Sistem dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Get PDF
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan korban pencurian dengan kekerasan dalam Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui bagaimana peranan hukum dalam mengatasi pencurian dengan kekerasan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39/1999 menjadi landasan hukum utama, diperkuat dengan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga menjadi terobosan penting. Meski demikian, tantangan masih ada, termasuk koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan proses peradilan yang rumit. Upaya penegakan HAM perlu ditingkatkan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas lembaga, dan edukasi masyarakat. 2. Penegakan hukum HAM dalam kasus pencurian dengan kekerasan merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek hukum pidana dan prinsip HAM. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga hak atas keamanan pribadi. Di Indonesia, upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan implementasi. Diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan juga penting untuk menjaga efektivitas.
Kata Kunci : tindak pidana pencurian dengan kekerasan, HA
ANALISIS YURIDIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PAMASYARAKATAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep reintegrasi sosial menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui pemenuhan hak binaan Didik narapidana melalui reintegrasi sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana hak itu punya arti sesuatu hal yang benar benar, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ini telah ditentukan oleh undang-undang, aturan hak untuk memegang kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu, gelar atau martabat. Narapidana adalah orang yang haknya dibatasi sebagian, yaitu kebebasan, tetapi Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan support Hermi Asmawati terhadap kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. Konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri.
Kata Kunci : pelayanan kesehatan, masyarakat yang kurang mamp
PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS TANAH YANG SUDAH MEMPUNYAI KEPUTUSAN HUKUM TETAP (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2759 K/Pdt/2001)
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi atas tanah yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi atas tanah yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap berdasarkan putusan mahkamah agung No. 2759 K/PDT/2001. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Atas Tanah Yang Sudah Mempunyai Keputusan Hukum Tetap Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 195-224 HIR/Pasal 206-258 RBg yang mengatur tentang tata cara menjalankan Putusan Pengadilan (Eksekusi), Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg yang mengatur tentang pelaksanaan Putusan serta merta, Pasal 1033 Rv yang mengatur tentang Eksekusi Riil atau dipahami sebagai eksekusi pengosongan atas tanah dan/atau bangunan yang telah di kuasai oleh pihak yang kalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta peraturan bersifat khusus lainnya. 2. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Atas Tanah Yang Sudah Mempunyai Keputusan Hukum Tetap berdasarkan Putusan MA No. 2759 K/PDT/2001, menurut HIR/RBg tahapan pelaksanaan eksekusi riil atas tanah yaitu : Penggugat mengajukan permohonan sebagai pemohon kasasi, Penaksiran dan komponen biaya eksekusi, Pembuatan resume oleh Panitera Muda di koreksi dan di tanda tangani oleh panitera, Pemberitahuan Eksekusi kepada Termohon, Pemohon, Lurah/KepalaDesa melalui Surat Pemberitahuan, Penetapan Perintah Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Pelaksanaannya di bantu oleh Panitera dan Juru Sita, Persiapan Pelaksanaan Eksekusi koordinsi dengan aparat keamanan serta pihak setempat, Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera/Juru Sita Sesuai Putusan Pengadilan.
Kata Kunci : eksekusi atas tana
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSEKUSI LAHAN TERHADAP PIHAK KETIGA PEMEGANG AKTA OTENTIK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum atas eksekusi lahan terhadap pihak ketiga pemegang akta otentik dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban oleh Pemerintah atas eksekusi lahan terhadap pihak ketiga pemegang akta otentik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas eksekusi lahan terhadap pihak ketiga pemegang akta otentik melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan perlindungan secara preventif diatur dalam peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan eksekusi riil dilaksanakan berdasarkan asas-asas pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri dengan memperhatikan unsur-unsur suatu putusan non-executable. 2. Tanggung Jawab pemerintah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh negara dengan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat seperti sumber daya alam yang hendaknya dimanfaatkan bagi kepentingannya. Melalui ketentuan hukum yang dihasilkan Pemerintah mengenai hak milik yang dalam pelaksanaannya terdapat kekeliruan sehingga menghasilkan tindakan eksekusi, dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelaksana perlindungan hukum berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan.
Kata Kunci : eksekusi lahan, pemegang akta otentik