LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
HAK TENAGA KERJA MAGANG DALAM MENDAPATKAN UPAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara tenaga kerja magang dan penyelenggara pemagangan dalam melaksanakan program magang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui perlindungan bagi tenaga kerja magang terhadap penyelenggaraan pemagangan tanpa upah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang kemudian ditarik kesimpulan : 1. Perjanjian pemagangan sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemagangan, yang muatan hak dan kewajiban tenaga kerja magang dan penyelenggara, program pemagangan, jangka waktu serta besaran uang saku bagi pemagangan di dalam negeri. Dan uang saku dan transport, perlindungan bagi tenaga kerja magang, pembiayaan program magang serta penyelesaian perselisihan bagi pemagangan di luar negeri. Apabila pemagangan tidak didasari oleh perjanjian pemagangan maka pemagangan tersebut dianggap tidak sah yang berakibatkan status tenaga kerja magang berubah menjadi tenaga kerja atau buruh di perusahaan tersebut. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemagangan maka terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. 2. Upah sebagai salah satu hak tenaga kerja magang yang mana melalui regulasi yang ada telah menyebutkan secara jelas bahwa tenaga kerja magang berhak untuk mendapatkan upah, sehingga telah tergambar adanya jaminan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja magang. Sebab hukum yang memiliki sifat memaksa, maka ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dijalankan. Selain itu dengan adanya perjanjian pemagangan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja magang sehingga dapat terpenuhinya hak terutama mengenai upah.
Kata Kunci : Pemagangan, Hak, Upa
SUATU TINJAUAN TERHADAP MASALAH DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
Get PDFTujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kaidah-kaidah normatif dari bentuk suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, kemudian mengkaji penyelesaian suatu sengketa dalam bidang perdagangan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, antara pihak asing dengan warga Indonesia. Dengan mengikuti kaidah-kaidah serta asas-asas yang telah termuat dalam pedoman atau melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
Kata Kunci : Arbitrase , Putusan Arbitrase Internasional, Perdagangan, World Trade Organization
TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN ATAS TANAH (LAND ACQUISITION) UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PENETAPAN GANTI UNTUNG
Get PDFTanah merupakan suatu hal yang terbilang sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit melegitimasi kewenangan atau hak negara untuk mengelola Bumi Indonesia sebagai bagian dari kekayaan alam yang sifatnya terbatas dan ditujukan pada satu tujuan fundamental yaitu kemakmuran rakyat.
Adanya unsur dasar dalam pertanahan, Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dengan adanya fungsi sosial, maka kepentingan umum berkedudukan lebih superior/diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan atau hak pribadi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai ketentuan lanjutan dan penguatan dari UUPA. Ketentuan Pasal 1 Angkat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, pada pokoknya mengamanatkan bahwa pengadaan tanah bagi pembangungan untuk kepentingan umum seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui mekanisme ganti kerugian yang sifatnya adil, layak kepada setiap pihak yang berhak dalam hal ini warga masyarakat. Akan tetapi pada praktik dimasyarakat sering kali ditemukan adanya ketidakadilan dalam proses tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh Pemilik terlalu menjulang tinggi dan sebaliknya ganti kerugian dari pihak Pemerintah juga terlalu rendah.
Kata kunci : Tanah, Ganti Untung, Kepentingan Umu
SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada regulasi yang tegas untuk mengatasi pelecehan seksual nonfisik. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada harapan bagi para korban pelecehan seksual nonfisik untuk mendapatkan keadilan. 2. Penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum tegas dalam sanksinya yang hanya berupa pidana penjara selama 9 bulan dan denda Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
Kata Kunci : sanksi pidana, pelecehan seksual nonfisi
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PROSES JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan kontrak elektronik dalam proses jual beli online menurut hukum di Indonesia dan untuk memahami bagaimana implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam proses jual beli online menurut hukum di Indonesia Dengan menggunakan metode cpenelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan kontrak konvensional. Perbedannya hanya pada proses terjadinya, dimana kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik, sedangkan kontrak konvensional harus bertemu secara langsung. Kedudukan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum, khususnya hukum kontrak, kontrak elektronik tidak ketentuan hukum yang ada selama itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa ssmua kontrak yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan kontrak yang batal menurut KUHPerdata, kontrak electronik akan sama ketentuannya dengan kontrak konvensional yaitu kontrak perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan Undang-Undang.2. Transaksi elektronik tentunya mempunyai akibat hukum yang ada apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-unangan yang ada. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak elektronik berhubungan dengan syara-syarat sahnya perjanjian, dimana untuk tercapainya suatu prestasi harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.
Kata Kunci : kontrak elektronik, jual beli onlin
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI WILAYAH MANADO ( STUDI KASUS DI POLSEK BUNAKEN )
Get PDFTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam di wilayah manado studi kasus di polsek bunaken. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum kualitatif dan empiris yang di telah di kombinasikan.1. Judi merupakan taruhan yang sengaja dibuat yang sifatnya untung- untungan untuk mempertaruhkan suatu nilai ataupun sesuatu yang dipandang memiliki nilai dengan kesadaran ada resiko serta harapan tertentu terhadap permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang belum pasti hasilnya.Judi sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam (ayam jago) dalam satu arena yang telah dibuat oleh pemain; Penerapan hukum sendiri adalaah kegiatan menyeleraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Kata kunci: Judi, Sabung Ayam, Penerapan Huku
SUATU TINJAUAN TERHADAP PENTINGNYA PEMBAHARUAN HUKUM JUAL BELI MELALUI LELANG DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK PEMBELI LELANG
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji jual-beli bagaimana kedudukan/kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli melalui lelang dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli melalui lelang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara normatif (standar norma) belum ada pembaharuan hukum jual beli melalui lelang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata masih belum dirubah. Dengan demikian standar yang di tetapkan dalam Pasal 584 masih diberlakukan. Itulah sebabnya masalah kepastian hak bagi pembeli lelang khususnya berkaitan dengan tuntutan kerugian belum bisa dijamin secara penuh terutama jika terjadi pembatasan lelang. Dalam rangka upaya pembaharuan maka implikasi ganti kerugian harus diatur khususnya dalam hal pembatalan lelang sesuai dengan pasal 584. 2. Pembaharuan proses lelang masih berada pada tataran aturan yang bersifat teknis operasional. Hal ini dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan PUPN. Belum dilakukan pembaharuan norma yang menyangkut tentang kaidah lelang, legalitas barang, harga limit dan tanggung jawab para pihak penyelenggara lelang. Untuk memenuhi rasa keadilan sebaiknya harus dibuat standar norma tentang jual beli lelang dalam upaya menjamin hak pembeli bila ada tuntutan dari pihak ketiga.
Kata Kunci : pembaharuan hukum jual beli melalui lelan
WEWENANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode cpenelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun, kedua penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut yaitu, pertama Tidak terdapat cukup bukti, kedua Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana dan ketiga kadaluarsa.
Kata Kunci : penghentian penyidikan, KP
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ATAS HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum internasional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum Internasional mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional Disepakati Pada Tahun 1919 Merupakan Salah Satu Konvensi Yang Mengatur Tentang Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Internasional. 2. Hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Kata Kunci : hak-hak masyarakat ada
KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA TONDEGESAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli di bawah tangan di Desa Tondegesan, Kabupaten Minahasa dan untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh melalui transaksi jual beli di bawah tangan untuk masyarakat Desa Tondegesan agar dapat memperoleh kepastian hukum. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Saat ini sebagian masyarakat di Desa Tondegesan Kabupaten Minahasa masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, terutama karena alasan biaya yang lebih terjangkau, proses yang lebih mudah dan cepat, serta adanya rasa saling percaya di antara anggota masyarakat saat terlibat dalam jual beli tanah. Menurut praktik yang umum di masyarakat, transaksi jual beli tanah secara langsung dianggap sah jika sudah tercatat dalam buku register desa dan di ikuti dengan proses pergantian nama pada dokumen pajak. Menurut hukum formal, keabsahan hukum jual beli tanah tersebut belum pasti selama transaksi tersebut belum didaftarkan resmi di Kantor Pertanahan. 2. Kepastian hukum terkait transaksi jual beli tanah di bawah tangan akan terjamin ketika tanah tersebut telah resmi didaftarkan di Kantor Pertanahan. Dalam melakukan pendaftaran tanah yang menggunakan bukti jual beli tanah di bawah tangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf g dan huruf f dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Usaha Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Kepala BPN) No.3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Kata Kunci : jual beli di bawah tangan, desa tondegesan kabupaten minahas