LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BADAN USAHA PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahi dan mengkaji pengaturan badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi dan untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan sanksi administratif terhadap badan usaha pemegangizin pertambangan panas bumi yang melanggar ketentuan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan badan usaha yang melakukan penguasaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi apabila mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung serta harus mendapatkan izin lingkungan dan juga izin pemanfaatan kawasan hutan untuk bisa memperoleh izin penguasaaan panas bumi di daerah-daerah tertentu. 2. Sanksi Administratif kepada badan usaha yang melanggar hukum yakni yang tertera pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yakni peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, atau pemanfaatan dan pencabutan izin panas bumi.
Kata Kunci : sanksi administratif, badan usaha pemegang izin pertambangan panas bumi
 
KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENYALAHGUNAAN BRAIN DRAIN FASILITAS PENDIDIKAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui hubungan antara penyalahgunaan Brain Drain fasilitas pendidikan dengan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kehilangan status kewarganegaran Republik Indonesia menjadi sebuah bagian dari persoalan yang tak luput terkait dengan hukum. Bentuk kehilangan status kewarganegaraan dapat dilihat dari tiga penyebab yaitu, Renunciation (Penolakan), Termination (Penghentian), dan Deprivation (Pencabutan). Seorang warga negara Indonesia dapat mengalami kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika memenuhi salah satu unsur yang dijabarkan dalam Pasal 23. 2. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang menyebabkan Brain Drain sehingga berakibat kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Contoh kasus seperti Veronica Koman Liau menjadi bukti penyalahgunaan fasilitas pendidikan di mana setelah menyelasaikan pendidikan tinggi, ia tidak kembali ke Indonesia. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara kepada para penerima beasiswa LPDP merupakan sesuatu yang sangat merugikan negara secara finansial. Dapat dilihat kaitan antara penyalahgunaan fasilitas pendidikan dengan Brain Drain yang terjadi sehingga menjadi salah satu penyebab kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kata Kunci : kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, brain drai
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN EKSPOR BARANG
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang dan untuk mengetahui dan mengkaji peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang, diperlukan mengingat melalui dapat dicegah bentuk-bentuk pelanggaran persyaratan ekspor barang. Hal ini juga diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil di bea cukai, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan ekspor barang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan guna mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.
Kata Kunci : pelanggaran persyaratan ekspor baran
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIPGOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengelolaan sampah di atur dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah., ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif,disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Beberapa prinsip Good Environmental Governance telah dilaksanakan dengan baik diantaranya prinsip partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi,. Sedangkan ada beberapa prinsip yang lain belum dilaksanakan secara optimal. Pertama, prinsip aturan hukum dimana sanksi belum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, Lembaga dan institusi belum maksimal dalam pengelolaan sampah, ketiga pengelolaan anggaran persampahan belum transparan. Kata Kunci : pengelolaan sampah, good environmental governance, kota manad
PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL SEBAGAI SARANA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDOENESIA
Get PDFPenelitian ini menganalisis pengaturan hukum penggunaan mata uang digital di Indonesia dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan cryptocurrency. Meskipun mata uang digital seperti Bitcoin semakin populer, penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia dan Bapeppti memiliki peran penting dalam regulasi ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme perspektif dan disharmonisasi substansial dalam regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan digital juga perlu diperkuat. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan memperkuat regulasi guna menghadapi tantangan teknologi ini.
Kata Kunci : Mata Uang Digital, Transaksi, Cryptocurrency, Penegakan Hukum, Indonesi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTA KABUPATEN\KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: diupayakan untuk menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi yang tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Pengawasan desa oleh pemrintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk pemerintah daerah provinsi perlu melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa serta melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa dapat juga melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, termasuk badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Ada juga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota seperti memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa dan memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.
Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN OBAT TANPA IZIN MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan obat tanpa izin dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Masyarakat sebagai konsumen pengguna produk obat-obatan, oleh pemerintah telah dilindungi dengan berbagai peraturan yang ada seperti Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan 10101/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 serta Pengaturan hukum mengenai larangan memproduksi atau mendistribusikan obat tanpa izin terdapat dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dilengkapi dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 435 melibatkan sanksi yang serius. dimana atas dasar tersebut, maka dapat dipastikan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar oleh bpom, tidak diperbolehkan di perjual belikan secara bebas di kalangan masyarakat atas dasar apapun karena dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan serta berakibat kerugian bagi para konsumen.
Kata Kunci : peredaran obat tanpa izi
KEDUDUKAN DAN HAK-HAK ANAK DILUAR NIKAH YANG STATUSNYA TELAH DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan hak-hak anak di luar nikah yang statusnya telah diakui sebagai anak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Penulis akan mengkaji dan menelaah pandangan hukum mengenai status anak di luar nikah, di mana anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari ayah biologisnya, tidak hanya melalui perkawinan sah orang tua. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari pengakuan tersebut, termasuk hak-hak yang diperoleh anak dalam hal waris, nafkah, dan status perdata lainnya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Kata kunci : Anak Diluar Nikah, Hak-Hak Anak, Perlindungan Hukum
FUNGSI LEGISLASI DALAM PERIODE LAME DUCK SESSION DALAM LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara yuridis pengaturan fungsi legislasi dalam periode lame duck session secara eksplisit dan implisit; dan untuk mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dalam periode lame duck session Dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normative atau metode Penelitian Kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan perundang - undangan di Indonesia sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit tentang Fungsi Legislasi pada masa transisi pasca pemilihan umum atau dikenal dengan istilah masa transisi lame duck session. Oleh karenanya ketiadaan pengaturan pembatasan legislasi pada masa lame duck session ini berpotensi memberikan keleluasaan kepada lame duck legislature untuk mengenyampingkan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan sehingga produk undang – undang yang dilahirkan tidak berkesinambungan. selama masa lame duck 2. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam periode lame duck session dalam Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan dengan semestinya, maka perlu dilakukan pembentukan regulasi terhadap masa transisi pemerintahan secara singkat di Indonesia untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan.
Kata Kunci : Lame Duck Session, Legislasi,Dewan Perwakilan Rakya
KEBERADAAN VIRTUAL POLICE DALAM PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu (1); untuk mengetahui alasan pentingnya pengujian preventif di Indonesia dan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami urgensi dibentuknya Virtual Police dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. (2); Untuk mengetahui dan memahami cara kerja Virtual Police dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Adapun pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini yakni; (1) Pengaturan berkaitan dangan pengaturan tentang virtual police dan pengaturan pemberlakuan virtual police dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Penegakan, Virtual Police, UU ITE