LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI KECELAKAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Get PDFPerusahaan asuransi kecelakaan berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kecelakaan yang dihadapi oleh tertanggung. Dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung, terdapat perjanjian yang disebut polis asuransi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perspektif hukum perdata memberikan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim yang diajukan oleh tertanggung. Hukum perdata, khususnya dalam konteks kontrak asuransi, mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen hukum yang mencerminkan perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar klaim asuransi apabila terjadi risiko yang diasuransikan, seperti kecelakaan.
 
PERAN DAN KEDUDUKAN ABHUAKHO (PESURUH) DALAM TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perandan kedudukan Abhuakho (pesuruh) dalamtatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani dikabupaten Jayapura dan untuk mengetahuiTatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani dikabupaten Jayapura. Dengan menggunakanmetode penelitian normatif, dapat ditarikkesimpulan yaitu : 1. Peran dan kedudukanAbhuakho (Pesuruh) dalam hukum sebagaifungsionaris adat untuk melayani hak dankewajiban masyarakat hukum adat suku Sentani.Dapat dijumpai melalui beberapa momentumseperti kedukaan, perkawinan, dan upacara adatlainnya serta sebagai pembawa pesan. 2. Tatananmasyarakat hukum adat suku Sentani memilikistruktur pemerintahan yang di dalamnya terdapatfungsioanaris adat yang memiliki tugas dantanggung jawabnya masing-masing dalam sebuahkampung. Fungsionaris adat tersebut terdiri dariOndofolo sebagai kepala adat, Abhuaffa sebagaipenasihat adat, Khoselo sebagai kepalaklan/marga, Akhona sebagai kepala subklan/marga, dan Abhuakho sebagai pesuruh adatuntuk melayani dalam sebuah klan/marga. Selainstruktur pemerintahan adat, tatanan hukum adatsuku Sentani mengatur mengenai balai adat,dewan adat, dan juga sanksi adat.Kata Kunci : abhuakho (pesuruh), hukum adatsuku sentan
INJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
Get PDFPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dalil-dalil para pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Para pemohon ingin agar sistem proporsional terbuka diubah menjadi tertutup dengan beberapa dalil. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya telah membantah dengan enam poin bantahan juga telah menitipkan pesan bagi partai politik dan pembentuk undang-undang demi menjamin kader yang akan terpilih ialah yang berkualitas.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Proporsional Terbuka, Pemilihan Umum
TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI TERHADAP PLN YANG MEMUTUS ALIRAN LISTRIK KONSUMEN YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PLN yang melakukan pemutusan aliran listrik dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dalam pembayaran tagihan listrik. Kesimpulan yang didapat: 1. Sebagai penyedia utama listrik di Indonesia, PLN berwenang menghentikan suplai listrik bagi konsumen yang menunggak pembayaran, sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi PLN untuk menegakkan disiplin pembayaran, memastikan operasional berkelanjutan, dan tetap menghormati hak-hak konsumen. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan PLN dan perlindungan hak konsumen. 2. Wanprestasi, atau ketidakpatuhan konsumen dalam membayar tagihan listrik, memerlukan penanganan hati-hati dari PLN. Proses ini dimulai dengan memberikan pemberitahuan resmi kepada konsumen tentang tunggakan mereka. Jika upaya damai tidak berhasil, PLN memiliki hak untuk memutus aliran listrik, tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh regulasi dan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemutusan aliran listrik hanya boleh dilakukan setelah semua upaya negosiasi telah dijalankan.
Kata Kunci : PLN, Wanprestasi
PEMBERLAKUAN JAM KERJA DAN UPAH KERJA BAGI PEKERJA TOKO DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmemahami pengaturan jam kerja dan upah kerjadan untuk mengetahui dan memahami hak-hakpekerja toko di Kota Bitung. Denganmenggunakan metode penelitian normatif, dapatditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan jam kerjadan upah kerja diatur oleh Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,yang kemudian diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja. Berdasarkan Undang-Undang tersebut,maka jam kerja maksimal yang diizinkan adalahempat puluh jam per minggu untuk pekerja padaumumnya. Terdapat dua jenis sistem upah diIndonesia menurut Pasal 81 Ayat (28) PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuatbaru Pasal 88B Ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yaitu upah dapatditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atausatuan hasil. 2. Hak-hak pekerja toko di KotaBitung mengacu pada Peraturan Daerah KotaBitung Nomor 13 Tahun 2018 tentangPerlindungan Tenaga Kerja Lokal, PeraturanWalikota Bitung Nomor 51 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan SosialKetenagakerjaan Di Kota Bitung, dan PeraturanWalikota Bitung Nomor 66 Tahun 2021 tentangPelaksanaan Jaminan Sosial KetenagakerjaanBagi Pekerja Rentan Melalui Program BerkatPemerintah Kota Bitung, yaitu berupa jaminansosial, Tunjangan Hari Raya, perjanjian kerja ataukontrak kerja, peningkatan kompetensi TenagaKerja Lokal, upah, waktu kerja, serta hak lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Kata Kunci : jam kerja dan upah kerja, KotaBitun
PEMBERLAKUAN HUKUM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG MASIH DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen – argumen hukum, pertimbangan, proses, implementasi dan interpretasi hukum. Manfaat analisis terhadap pelanggaran ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan yuridis normatif dengan menganalisa secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan aturan – aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut, sehingga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 1. bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana pealanggaran lalu lintas, yang berkaitan dengan anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini jelas diatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik orang dewasa atau masih kategori anak tidak mempunyai SIM dikenakan dengan Pasal 281 UU ini. Kemudian bebicara anak belum dewasa dengan orang dewasa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana kurungan atau denda dalam Pasal 281 UU LLAJ di atas. Adapun pidana penjara anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 2. Dalam hal upaya menanggulangi prilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas melakukan upaya dengan 2 metode yaitu, 1. Upaya preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. 2. Upaya represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
Kata Kunci : Pemberlakuan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umu
KAJIAN HUKUM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DENGAN MENGGUNAKAN METHODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penggunaan methode scientific crime investigation dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Landasan hukum penggunaan methode scientific crime investigation (SCI) dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 2. Penerapan Methode Scientific Crime Investigation dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan sebagai contoh Kasus Nomor 386/Pid.Sus/2023/ PN Mnd, yang diputus pada pada 27 Maret 2024 dengan terdakwa Roger Gat Kaeng Kirangen Alias Roger. Dalam kasus tersebut menggunakan Scientific Crime Investigation (SCI), alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa.
Kata Kunci : Alat Bukti, Methode Scientific Crime Investigation, Tindak Pidana Pembunuhan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENGHADAPI TINDAK KEJAHATAN SIBER MELALUI TRANSAKSI BANK DIGITAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital serta untuk mengetahui, dan memahami sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai negara lain. Meskipun demikian, upaya Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi wajib diapresiasi karena hadirnya undang-undang tersebut, maka terdapat upaya untuk menegakkan, sekaligus merumuskan berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat. 2. Sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi, yaitu berupa ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal lima miliar rupiah. Pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, maupun hasil dari tindak pidana, juga pembayaran ganti kerugian.
Kata Kunci : data pribadi, tindak kejahatan sibe
KAJIAN HUKUM KELALAIAN PEMBERIAN UPAH KERJA OLEH PENGUSAHA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Penerapan Pengupahan Menurut Pasal 55 (Ayat 1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan untuk mengetahui kelalaian yang terjadi yang bertentangan dengan Pasal 55 (Ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Bentuk-bentuk pengupahan berdasarkan Pasal 55 (Ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 tahun 2021 adalah, sistem upah satuan waktu yakni sistem upah yang didasarkan atas waktu pekerja dalam melakukan pekerjaan biasanya pembayaran di hitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem upah borongan yaitu upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah di sepakati contohnya pekerja proyek, dan sistem upah hasil yaitu pembayaran atas upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh setiap karyawan contohnya penulis yang di bayar berdasarkan jumlah artikel yang di produksi. 2. Kelalaian dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi pihak yang terlibat langsung maupun untuk masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Ini bisa termasuk sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi yang signifikan.
Kata Kunci : kelalaian pemberian upah kerj
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA MANADO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak dibawah umur di kota Manado secara umum dan luas dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang praktik penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak dibawah umur di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Di kota Manado penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada anak dibawah umur masih belum terlihat jelas. perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu. 2. Pemerintah kota Manado untuk menjaga ketentraman di tempat umum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan secara spesifik mengatur tentang bahaya rokok dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Menimbang bahwa rokok salah satu zat adiktif yang apabila dipergunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik perokok pasif maupun aktif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh.
Kata Kunci : larangan penjualan rokok kepada anak, kota manad