LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL SEBELUM UTANG LUNAS
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai perikatan utang-piutang dan untuk mengetahui dan memahami kaitannya apabila terjadi perikatan antara utang-piutang terhadap debitur yang telah meninggal. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan hukum yang mengatur perikatan utang piutang terutama di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. 2. Penyelesaian hukum perikatan utang piutang terhadap debitur yang telah meninggal dunia di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentua hukum lainnya. Penyelesaian ini juga melibatkan tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utangnya mengunakan harta warisan. Proses ini daitur dalam KUHPerdata dan memberikan kerangka hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dengan adil dan transparan.
Kata Kunci : perjanjian utang piutang, debitur yang meningga
KAJIAN HUKUM PERCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI MALENDENG SULAWESI UTARA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid/2024/Pt-Mnd Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 296/Pid.Sus/2023/Pn-Mnd)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang percabulan anak di bawah umur dan Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan mengubah pidana penjara Terdakwa dari 15 tahun menjadi 20 tahun. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum tentang percabulan anak dibawah umur di atur dalam Pasal 287 dan Pasal 290 Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Pertimbangan hukum dari hakim pengadilan tinggi untuk membatalkan Putusan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/Pn-Mnd, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PID/2024/PT MND, dimana dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut : Terdakwa merupakan orangtua dari korban, korban baru berusia berusia 10 (sepuluh) Tahun seharusnya dilindungi Terdakwa dan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973
Kata Kunci : percabulan anak di bawah umur, malenden
KETAATAN HUKUM PEDAGANG PASAR DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait pengaturan pembayaran Retribusi oleh Pedagang Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan mendalami terkait aspek ketaatan hukum Pedagang Pasar dalam membayar Retribusi Daerah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembayaran retribusi oleh pedagang pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah wajib dipenuhi oleh setiap pedagang pasar yang menggunakan/memanfaatkan segala fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, para pedagang pasar disebut sebagai “Subjek Retribusi” yang memiliki kewajiban pembayaran tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Wajib Retribusi) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing daerah termasuk dalam hal ini pada wilayah Pemerintahan Kota Manado. 2. Aspek ketaatan hukum pedagang pasar dalam membayar retribusi daerah Kota Manado dapat meliputi ketaatan yang bersifat compliance, identification dan internalization, dimana pada kesimpulan akhirnya adalah cukup baik dengan pertimbangan perkembangan Pasar Tradisional di Kota Manado yang kian membaik dari segi ekonomi.
Kata Kunci : retribusi, pedagang pasa
Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.
Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifur
PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran utama profesi hukum (advokat) dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum di masyarakat dan untuk mengkaji bentuk partisipasi profesi hukum (advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. 2. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam memberikan Masyarakat pelayanan hukum dan perlindungan hukum.
Kata Kunci : advokat, penegak hukum, kewibawaan hukum
 
Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Full text linkPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai suatu delik formal, yang unsur-unsurnya, yaitu: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu (unsur akibat). 2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus terhaap KUHP karena menggunakan kata “dan/atau”, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan dalam penjatuhan pidana, yaitu: 1. Hanya menjatuhkan pidana penjara saja; atau, 2. Hanya menjatuhkan pidana denda saja; atau, 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Kata kunci: Pemidanaan, Pemaksaan Kontrasepsi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksua
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Ketenegakerjaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan untuk mendeskripsikan sanksi terhadap pelanggaran Hak dan Kewajiban penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bentuk dan pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. 2. Penegakan hukum terhadap persoalan perlindungan pekerja penyandang disabilitas diimplementasikan dalam bentuk aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar persoalan perlindungan pekerja disabilitas belum terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhinya adalah terkait lemahnya pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan faktor pengawas ketenagakerjaan yang belum maksimal diakibatkan oleh kurangnya serta minimnya anggaran untuk pengawasan.
Kata Kunci : pekerja, disabilita
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengujian penyalahgunaan wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui implikasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. PTUN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Dalam proses pemeriksaan, pihak penggugat harus memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya penyalahgunaan wewenang. Proses ini meliputi pengumpulan dokumen, saksi, dan argumen hukum. Jika PTUN menemukan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, maka PTUN dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan yang dimaksud dan memberkan arahan kepada instansi terkait unuk melakukan tindakan yang sesuai. Prosedur ini memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum. Proses di PTUN juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi pejabat publik, mendorong mereka untuk lebih hati-hati dan transparan dalam menjalankan wewenangnya. 2. Implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang yaitu PTUN menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (criminal process) sepanjang terbukti ada niat jahat (mens rea).
Kata Kunci : PTUN, Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintaha
KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK KONSTITUSIONAL ANAK SUKU POLAHI DI PROVINSI GORONTALO TERHADAP WILAYAH HUTAN ADAT
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Landasan Hukum sebagai Hak Konstitusional bagi masyarakat adat Suku Polahi atas wilayah hutan yang mereka tinggali dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum adat Suku Polahi atas wilayah hutan yang mereka tinggali. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penelitian Tentang Kajian yuridis mengenai hak konstitusional anak suku Polahi di Provinsi Gorontalo terhadap wilayah hutan adat menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan hukum yang jelas terhadap masyarakat adat, namun banyak hak-hak lain yang masih menghadapi berbagai tantangan. Maka penting untuk memahami bagaimana hak konstitusional anak-anak dari suku Polahi terkait dengan wilayah hutan adat mereka, serta perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif. 2. Meskipun terdapat kerangka hukum atau kebijakan yang mendukung hak konstitusional suku Polahi di Provinsi Gorontalo, masih ada berbagai hambatan, atau masalah yang perlu diatasi untuk dipastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.
Kata Kunci : hak konstitusional, anak suku polah
Analisis Kontrak Kerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Perspektif Hukum Kontrak
Full text linkKontrak kerja outsourcing menjadi bagian penting dalam hubungan industrial modern. Namun, praktik ini sering menimbulkan masalah hukum, seperti ketidakpastian kontrak dan pelanggaran hak kerja. Penelitian ini menganalis pengaturan hak pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaturan kontrak kerja outsourcing berdasarkan hukum kontrak di Indonesia, termasuk perubahan regulasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi pengaturan hukum dan penyelesaian sengketa outsourcing. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi perlu lebih memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan untuk meningkatkan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja.
Kata Kunci: Perjanjian, Kontrak Kerja, Outsourcing, Hukum Kontrak