LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
KAJIAN YURIDIS MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini merupakan kajian yuridis terhadap penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah :1. Untuk Memahami Pengaturan Restorative Justice dalam Tindak Pidana di Indonesia.2. Untuk Memahami Proses Penyelesaian Restorative Justice dalam perkara pidana di Indonesia.Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis tentang Restorative Justice yang kini diberlakukan di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undangan dan juga secara teoritis meningkatkan pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan serta proses Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Pidana, Restorative Justice,
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum pencabulan anak merupakan bentuk dari penerapan itu sendiri artinya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang di gunakan dalam penegakan hukum itu sendiri adalah suatu bentuk penerapan. Secara umum penerapan hukum pencabulan anak dapat kita lihat dalam beberapa tahap yaitu : a) Proses Penyelidikan dan Penyidikan; b) Proses Pemeriksaan Anak; c) Proses Persidangan. 2. Sanksi bagi pelaku pencabulan anak di atur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di antaranya adalah : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; c) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Muatan sanksi dari ketiga Undang-Undang ini pada dasarnya terdiri dari sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Denda. Selain itu adapula sanksi moral di tengah-tengah masyarakat yang di rasakan oleh pelaku di tengah” masyarakat akibat perbuatan Amoral yang di lakukan.
Kata Kunci : penerapan hukum, pelaku tindak pidana pencabulan ana
WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENILAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT TATA USAHA NEGARA
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka negara hukum Pancasila dan menganalisis fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai penyalahgunaan wewenang Pejabat TUN.
Kesimpulan yang didapat : 1. Pada dasarnya untuk mengontrol secara yuridis atau bagaimana Badan atau orang bertindak dalam menjalankan pemerintahan sesuai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga atau Badan hukum perdata yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menurut nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.
Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi untuk menilai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat atau Badan TUN, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim dan Pegawai lainnya; yang merupakan kekuasaan negara di bidang kehakiman. Perwujudan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diharapkan tidak sekedar hiasan bagi terpenuhinya unsur formal suatu negara hukum, tetapi justru demi tegaknya keadilan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan dengan prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN juga diharapkan benar-benar menjadi lembaga yang menegakkan keadilan serta pengayoman dan perlindungan untuk rakyat yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan TUN yang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, Kewenangan PTUN.
 
TINJAUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP
Get PDFPenduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak orang yang ingin bercocok tanam tetapi tanpa modal pertanian yang diperlukan. Akibatnya, kesepakatan bagi hasil dibuat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Petani mengadakan pengaturan bagi hasil ini dengan tujuan untuk saling membantu terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh di awal. Di Indonesia, tanah sangat penting karena sebagian besar negara adalah negara agraris, dengan mayoritas penduduk mengandalkan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, yang sebagian besar adalah petani, hal ini benar adanya. Karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, maka arti pentingnya tanah menjadi semakin signifikan.3 Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Perdata. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.
Kata Kunci: Penduduk, Petani, Perjanjian Bagi Hasi
KEDUDUKAN HUKUM PENERBITAN COVERNOTE DALAM PROSES PENGURUSAN SERTIFIKAT OLEH NOTARIS
Get PDFCovernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris untuk kebutuhan debitur.yang dimana surat keretangan tersebut tidak diatur didalam undang-undang walaupun covernote bukan sebagai produk Notaris secara peraturan Perundang-Undangan, namun digunakan sebagai alat dalam mencairkan kredit dan juga sebagai alat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diperoleh pada pengajuan proses ijin pada suatu instansi, dan dalam keadaan itulah yang menjadi alasan diangkatnya judul ini, yang bertujuan mengisi dan melengkapi pengatahuan penulis dan peneliti tentang Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (covernote) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia serta Tanggung Gugat Pejabat Notaris Terhadap Surat Keterangan (covernote) Dalam Proses Pengurusan Sertifikat, penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kata Kunci : Covernote, Notaris, Sertifika
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR KONSUMEN DI AREA PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen yang hilang kendaraan di area parkir berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor milik konsumen yang hilang di area parkir menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normarif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen sejatinya adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban hubungan tersebut diatur secara konkrit pada dua landasan hukum utama, yaitu: Pertama, KUHPerdata yang mengatur secara umum bahwa perikatan antara konsumen dan pengelola parkir yang bersumber dari persetujuan/perjanjian penitipan barang; dan Kedua, UU Perlindungan Konsumen yang mengatur secara khusus hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen berdasarkan kedudukan hukum masing-masing pihak yang disebut dengan istilah pelaku usaha dan konsumen. 2. Pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen yang hilang di area parkir berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab secara perdata yang berorientasi pada ganti kerugian. Hal tersebut didasarkan pada: Pertama, kewajban hukum pengelola parkir yang harus memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan pemeliharaan selama penggunaan jasa parkir oleh konsumen, sehingga melahirkan tanggung jawab pengelola parkir apabila kendaran konsumen mengalami kerusakan maupun kehilangan pada saat proses pemanfaatan jasa tersebut; Kedua, Hilangnya kendaraan konsumen pada area parkir menimbulkan hak hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak pengelola parkir dihadapan pengadilan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum walaupun terdapat adanya klausa baku/eksanorasi yang dicantumkan pada karcis parkir; Ketiga, Penguatan atas tanggung jawab pengelola parkir terhadap peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen tidak hanya didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dikuatkan oleh beberapa putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Pengelola Parkir, Perlindungan Konsume
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PANASEN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kinerja Kepala Desa Terhadap BPD dan untuk mengetahui apa saja fungsi Kepala Desa dalam tanggungjawab Pembangunan infrastruktur di Panasen. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hubungan antara Kepala Desa Dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, BPDmemberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, kepala desa mengajukan dan memusyawarakan dengan BPD tentang rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes), kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik desa. 2. Pembangunan infrastruktur di desa panasen berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketiadakaktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
Kata Kunci : Kepala Desa, BPD, Desa Panase
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN TNI/POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016
Get PDFKonstitusi merupakan dasar/fundamental dalam suatu negara, khususnya indonesia sebagai negara hukum rechtstate pemerintah dalam mejalakan tugas dan fungsi didasarkan aturan yang berlaku, termasuk membuat suatu keputusan beschikking, pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah Gubernur maupun Bupati adalah bentuk pengisian jabatan ketika Gubernur dan Bupati sebelumnya telah habis masa jabatan, hal ini tertuang dalam UU 10 /2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, yang dimana pejabat yang menuduki PLT kepala Daerah yaitu, Seorang ASN Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama. Persoalan timbul ketika jabatan tersebut tidak diisi sesuai aturan yang berlaku, TNI/POLRI Sebagai alat pertahanan dan Keamanan Negara tidak menpunyai hak untuk menduduki jabatan sipil, UU masing-masing instansi sejatinya telah melarang UU 2/2002 Tentang POLRI,UU 34/2004 Tentang TNI, dalam PP 11/2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil, memberi akses untuk diangkatnya Anggota Aktif, merujuk dalam asas hukum Lex superior derogate legi infiori dan asas kepastian hukum Pengagkatan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
Kata kunci: Pelaksana Tugas, TNI, POLRI, Revormas
KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBATASAN INTERVENSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan intervensi oleh suatu subyek hukum internasional terhadap kedaulatan negara dan untuk mengetahui pertanggungjawaban negara atas tindakan intervensi dalam praktik hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bahwa pengaturan terhadap intervensi berkaitan dengan kedaulatan negara dapat ditemukan pengaturannya dalam hukum internasional. Adapun sebagian pengaturan itu dengan berangkat dari prinsip kedaulatan terwujud secara prinsipil pada hak dan kewajiban negara yang menjadi atribut kedaulatannya, yaitu hak-hak yang menjamin kebebasan atau kemerdekaan suatu negara untuk menjalankan kedaulatannya tanpa gangguan pihak lain baik secara ke dalam (internal) maupun secara keluar (eksternal) juga kewajiban-kewajiban yang mengikat negara untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain baik internal maupun eksternal selama urusan itu dijalankan sesuai dengan hukum internasional. 2. Bahwa terdapat beberapa contoh kasus intervensi dalam sejarah internasional yang dapat dijadikan kajian sebagai tolak ukur pembatasan terhadap intervensi dalam praktik hukum internasional yang nyata. Dalam kasus intervensi Amerika Serikat di Nikaragua, Mahkamah Internasional sesuai dengan yurisdiksinya dan berdasarkan temuannya telah memutus bahwa Amerika Serikat terbukti secara salah dan tidak dibenarkan telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Nikaragua yang melanggar kedaulatan Nikaragua dan mewajibkan Amerika Serikat menghentikan aktivitas militernya di negara tersebut serta mengganti kerugian yang ditimbulkan.
Kata Kunci : internvensi, kedaulatan negar
TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAKAN ANARKIS SUPORTER SEPAKBOLA DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis suporter sepakbola di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis suporter sepakbola di Indonesia mengacu pada Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. 2. Tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian adalah pertanggungjawaban pidana berupa sanksi hukuman pidana. Sanksi tersebut dapat berupa pidana kurungan atau penjara maksimal lima tahun berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peringatan, pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari institusi kepolisian sesuai sidang etik apabila dilanjutkan penyelesaiannya dalam internal kepolisian.
Kata Kunci : penggunaan gas air mata, tindakan anarkis, suporter sepakbola di indonesi