LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI ANALISIS SENTIMEN OLEH PIHAK KEPOLISIAN
Get PDFABSTRAK Indonesia, sebagai negara hukum (rechstaat), berlandaskan pada prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perkembangan era digital, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) seperti analisis sentimen oleh kepolisian menimbulkan tantangan baru bagi hukum dan regulasi. Teknologi analisis sentimen dapat memproses data dalam skala besar dari platform media sosial untuk mendeteksi pola perilaku, opini, dan potensi ancaman. Namun, kemampuannya yang luas ini juga menghadirkan risiko bagi privasi individu dan dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diatur dengan ketat. Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan privasi dan hak-hak individu. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi yang signifikan dalam mendukung tugas kepolisian, terutama dalam investigasi dan pencegahan kejahatan, ketiadaan regulasi yang jelas membuka peluang untuk penyalahgunaan. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sudah memberikan dasar perlindungan, tetapi implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pengaturan khusus yang lebih komprehensif terkait penggunaan AI dalam konteks penegakan hukum diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada.8 Lebih jauh lagi, studi ini membandingkan pendekatan Indonesia dengan regulasi kecerdasan buatan di Eropa, yang dikenal lebih maju dalam hal pengaturan dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari regulasi AI di Eropa, khususnya dalam penegakan hukum, untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas keamanan publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Kesimpulannya, regulasi yang tepat dan etis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian tidak hanya efektif dalam meningkatkan keamanan, tetapi juga menghormati hak-hak dasar warga negara dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Kata kunci: Negara hukum, kecerdasan buatan, analisis sentimen, privasi, kepolisian, regulasi, hak asasi manusia. 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TUNJANGAN TERHADAP PEKERJA TELLER BANK TIDAK TETAP
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai pemberian tunjangan terhadap pekerja teller bank tidak tetap. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menitikberatkan pada kajian terhadap regulasi yang berlaku serta penerapannya terhadap pekerja dengan status pekerjaan tidak tetap. Penelitian ini mengidentifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemberian tunjangan, termasuk jenis tunjangan yang seharusnya diberikan kepada pekerja teller bank tidak tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap dan perbandingan antara tunjangan yang diterima oleh pekerja tetap dan tidak tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara tegas tidak ada kewajiban yang secara eksplisit mengatur tunjangan untuk pekerja tidak tetap, namun berdasarkan prinsip keadilan dan asas perlindungan tenaga kerja, pemberian tunjangan terhadap pekerja tidak tetap seharusnya tetap dilakukan, dengan memperhatikan kesetaraan hak antara pekerja tetap dan tidak tetap. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyesuaian regulasi atau penegakan aturan yang lebih jelas mengenai hak-hak pekerja tidak tetap dalam hal pemberian tunjangan.
Kata Kunci: Perbankan, Pegawai, Tunjangan Kerja, dan Perjanjian Kerj
PEMIDANAAN TINDAKAN MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG ITE
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE dan bagaimana penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjudian menurut Undang-Undang ITE, yaitu sebagai perjudian daring (online) yang unsur-unsurnya, adalah Setiap Orang; Yang dengan sengaja; Dan tanpa hak; Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; dan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; di mana perbedaan antara perjudian daring (online) dengan permainan (game) daring (online) yaitu dalam perjudian daring (online) ada unsur pengaturan oleh bandar dan ada unsur pertaruhan uang/harta, sedangkan dalam permainan daring (online game) kedua unsur tersebut tidak ada. 2. Penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE, sebagimana terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024, yaitu berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.
Kata Kunci: Pemidanaan, Mendistribusikan, Mentransmisikan, Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik, Muatan Perjudian Undang-Undang IT
PENELANTARAN ANAK YATIM PIATU OLEH ORANG TUA ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tindak pidana penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disertai sanksi bagi pelaku penelantaran dan perlindungan bagi anak yatim piatu yang diterlantarkan oleh orang tua angkat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Anak yatim piatu memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang layak, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman terhadap peran hukum dalam mengatur berbagai kebutuhan dan perlindungan masyarakat masih memiliki variasi pandangan yang beragam. Membicarakan tentang masyarakat selalu berkaitan dengan keberadaan individu anak yatim piatu, yang dianggap sebagai anugerah Tuhan yang perlu dijaga dan diperhatikan oleh orang tua. Setiap anak sebenarnya adalah harta yang paling berharga, mewakili masa depan keluarga dan menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua, baik ayah maupun ibu. Anak-anak juga merupakan generasi muda dengan potensi besar untuk meneruskan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan orang tua yang tentunya memerlukan dukungan berkelanjutan yang dibangun dalam lingkungan keluarga agar pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, negara Indonesia juga menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu. Upaya meraih cita-cita dan harapan bangsa, anak-anak yatim piatu perlu mendapatkan dukungan penuh. Namun, hak-hak dasar anak yatim piatu juga harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan yang layak, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun demi kesejahteraan mereka. Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan anak merupakan salah satu fokus dalam upaya pembangunan negara. Ketentuan ini tentu menjadi fokus utama negara dalam melindungi segenap warganya, terutama anak-anak yatim piatu yang diterlantarkan oleh orang tua angkat. Kemudian secara khusus dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Kata Kunci: Penelantaran Anak, Anak Yatim Piatu dan Orang Tua Angkat.
 
PENGATURAN TANAH GUNTAI DAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DI SULAWESI UTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang tanah guntai (absentee) dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum kepemilikkan tanah guntai (absentee). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perundang-undangan tentang tanah guntai sudah cukup baik mengatur larangan kepemilikan tanah pertanian secara guntai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah pertanian sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat petani yang tinggal di daerah tersebut, bukan dinikmati oleh masyarakat luar yang bukan petanidan tidak tinggal di daerah tersebut yang hanya untuk kepentingan sebagai asset/investasu di kemudian hari. 2. Akibat hukum bagi pemilik tanah secara guntai/absentee dalam perspektif hukum, apabila seseorang ketahuan memiliki kelebihan tanah (absentee) maka tanah tersebut harus dilepaskan dan sanksi yang akan dikenakan jika kewajiban diatas tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap sesuai yang diterangkan diatas maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk kemudian didistribusikan dalam rangka landreform, dan kepada bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi para bekas pemilik tanah tersebut.
Kata Kunci : pengaturan tanah guntai, sulawesi utar
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk-bentuk tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam diantaranya Pasal 90. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pasal 91. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Kata Kunci : korporasi tentang kekarantinaan kesehata
PERLINDUNGAN HAK – HAK ANAK DALAM STATUS PENGUNGSI MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK TAHUN 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap pengungsi anak menurut Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan untuk mengetahui implementasi di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pengungsi anak. Dengan menggunakan metode cpenelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum perlindungan pengungsi anak merujuk pada Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang juga merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan khusus. 2. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara langsung Indonesia menyetujui seluruh isi konvensi, sehingga Indonesia telah melakukan tindakan implementasi sesuai prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi Hak Hak Anak, dan juga sebagai amanat Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
Kata Kunci : hak–hak anak dalam status pengungsi, implementasinya di indonesi
AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2870K/PDT/2012
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif ahliwaris pengganti (penggantian tempat, plaatvervulling) dalam hukum waris di Indonesia, yang mencakup hukum dalam KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam dan untuk mengetahui penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, plaatvervulling) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan ahli waris pengganti (penggantian tempat, plaatvervulling) dalam hukum waris di Indonesia dalam perkembangan sekarang ini yaitu baik hukum waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, dikenal adanya ahli waris pengganti (penggantian tempat, plaatsvervulling) khususnya berkenaan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, yaitu seorang cucu menggantikan ayah/ibu yang meninggal lebih dahulu dari kakek/nenek sebagai pewaris, dan seterusnya ke bawah. 2. Penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, plaatvervulling) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012, yaitu: a. Pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KUH Perdata dan Hukum Adat dengan tidak mempersoalkan lagi apa golongan penduduk pewaris dan ahli waris; b. Ketentuan ahli waris pengganti tidak hanya berlaku untuk hukum waris ab intestato saja, melainkan juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat); dan c. Untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan ayah/ibu yang digantikan karena meninggal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris. Kata Kunci : ahliwaris pengganti, hukum waris di Indonesi
PENERAPAN ASAS KEHATI – HATIAN BANK UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank)
Get PDFPerkembangan teknologi yang semakin pesat di era digitalisasi saat ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal positif maupun negatif. Dengan semakin berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa dikenal dengan cyber crime khususnya yang terjadi di dunia perbankan, cyber crime ini banyak macamnya salah satunya adalah skimming. Skimming adalah tindakan pencurian lewat mesin ATM berupa informasi kartu kredit/debit menggunakan alat bantu khusus yang dinamakan skimmer alat ini di pasang di mesin ATM kemudian data di kloning ke kartu ATM kosong untuk di ambil uang tanpa sepengetahuan nasabah. Korban skimming ini sudah banyak korban dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit,salah satu korban skimming adalah penulis sendiri oleh karena itu itu penuis mengangkat kasus ini ke dalam skripsi penulis,maka dari itu tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman untuk masyarakat dalam menghadapi masalah ini untuk mengetahui bagai mana perlindungan bank sebagai bentuk tanggungjawab perlindungan terhadap nasabah dan mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap kejahatan di dunia transaksi elektronik
Kata kunci : Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kejahatan Di Dunia Transaksi Elektroni
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA POLRI
Get PDFPungutan liar, atau sering disebut pungli, adalah tindakan tidak etis di mana calon anggota POLRI diminta memberikan uang atau barang kepada pihak yang terlibat dalam seleksi sebagai bentuk biaya tambahan atau bantu-membantu. hal ini sering terjadi dalam proses penerimaan anggota POLRI. Pungutan liar dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi. Praktik ini melanggar kode etik kepolisian dan berpotensi melanggar hukum pidana. Meskipun sudah ada peraturan, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon anggota POLRI tidak boleh dikenakan biaya pendaftaran, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang melarang penerimaan imbalan dalam seleksi anggota POLRI, masih banyak kasus pungli yang terjadi. penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi Bagaimana penegakan hukum bagi oknum aparat kepolisian yang menerima suap dalam seleksi penerimaan calon anggota POLRI yang ditinjau dari kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga mengetahui apa implikasi pidana bagi oknum aparat kepolisian jika menawarkan kelololosan dan menerima suap dari peserta seleksi penerimaan anggota POLRI. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif dan dijelaskan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diterima oleh oknum pelanggar kode etik kepolisian dalam konteks penerimaan calon anggota POLRI meliputi sanksi etika dan administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian, juga tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum polisi nakal dalam seleksi calon anggota POLRI dapat berkonsekuensi hukuman pidana, termasuk tindak pidana penipuan, suap, dan gratifikasi. penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kata Kunci : Pungutan Liar, Seleksi Anggota POLRI, Kode Etik Kepolisian, Hukum Pidana