LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA WISATA DI TAMAN LAUT NASIONAL BUNAKEN DI SULAWESI UTARA
Get PDFPenyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan Negara (devisa). Pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang kepuasan wisatawan. Sarana dan prasarana pada kawasan wisata harus memenuhi standar operasional yang berlaku, karena hal ini berdampak langsung kepada keselamatan dan keamanan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelakasanaannya dan dapat merugikan pengunjung obyek wisata baik secara fisik maupun materil. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting, mengingat kegiatan pariwisata berisiko terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan penelitian ini mengkaji pertama Bagaimana hubungan hukum pengguna jasa wisata dengan pelaku usaha open trip Taman Laut Bunaken? Kedua Bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan saat berada di Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum pelaku usaha terhadap pengguna jasanya dengan wisatawan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitia yuridis empiris. Objek Penelitian di di Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara.
Kata Kunci : Pariwisata,Perlindungan,
Hukum,Bunake
MEKANISME TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Kalasey Dua Putusan no. 9/G/Ptun.Mdo)
Get PDF Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tanah pada PTUN Manado dan juga Agar dapat mengetahui alasan pertimbangan hakim PTUN Manado dalam menyatakan gugatan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (niet otvankerlijke verklaard). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Pada gugatan no 9/G/2022.Ptun.Mdo hakim menemukan fakta bahwa gugatan ini merupakan gugatan perseorangan dan bukan gugatan kelompok (class action). Sedangkan Deni melakukan upaya adminisratif mewakili kelompok. maka upaya administratif harus secara perseorangan atau melalui kuasa hukumnya, karena tidak ada kuasa dari penggugat kepada Deni, maka upaya administratif Deni tidak mewakili para penggugat, maka penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif. Karena penggugat belum mengajukan upaya administratif maka sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Kalasey Dua Manado. Pengadilan Tata Usaha Negara
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 9 TAHUN 2016
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmembahas bagaimana bentuk pengelolaan airlimbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado dan untuk mengetahui danmembahas bagaimana pertanggungjawabanhukum semua pihak terkait dalam persoalan airlimbah domestik berdasarkan Peraturan DaerahKota Manado Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengelolaan Air Limbah Domestik. Denganmenggunakan metode penelitian normatif, dapatditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk pengelolaanair limbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado menggunakan Sistem PengelolaanAir Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL.Peraturan dan ketentuan dalam SistemPengelolaan Air Limbah (SPAL) mempunyaimekanisme yang diatur dengan sangat rinci dandetail sesuai dengan Peraturan Daerah KotaManado. Namun belum ada Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik di Kota Manado yangsesuai dengan peraturan dan ketentuan. 2. Dalampengelolaan air limbah domestik seperti yangdiatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado,pihak terkait dengan masalah air limbah domestikmempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabmasing-masing. Namun dalampertanggungjawabannya terhadap tugasnya, parapihak terkait masih belum maksimal dalammenjalankan pengelolaan air limbah domestiksesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerahini.Kata Kunci : pengelolaan air limbah domestik,kota manad
TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang E-Tilang menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan untuk memahami Penegakkan hukum E-Tilang pelanggar lalu lintas di jalan raya Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No 80 tahun 2012 tentang Kendaraan Tata Bermotor Penindakan Cara Pemeriksaan di Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. E Tilang didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80/2012, yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. 2. Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi.
Kata Kunci : tilang elektronik, ETL
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika, sehingga diperlukan penyidikan dan bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika diperlukan penyidikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur mengenai ketentuan pidana psikotropika golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 2. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengatur tentang penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Kata kunci: Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Psikotropika.
 
KETERBUKAAN INFORMASI BAGI KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan keterbukaan informasi bagi konsumen penyandang disabilitas dalam aspek perlindungan hukum dan Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas dalam keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengaturan hak akses informasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, secara umum, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat bagian tersendiri yang mengatur dan membahas mengenai HAM bagi masyarakat di Indonesia. Pengakuan dan jaminan HAM tersebut diatur dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pada dasarnya keterbukaan informasi telah diatur dalam undang- undang, dan negara menjamin hal itu. Perlindungan konsumen terhadap keterbukaan informasi ini juga meliputi penyandang disabilitas karena dalam CRPD menjelaskan bahwa kesetaraan atau tidak adanya pembedaan antara penyandang disabilitas dengan manusia biasnya. 2. Apabila dikaitkan dengan hak penyandang disabilitas pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas, perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak atas aksesibilitas. Kemudian juga karena penyandang disabilitas merupakan penyandang hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka sudah seharusnya berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terutama dalam transparansi penggunaan jasa di marketplace.
Kata Kunci : keterbukaan informasi, konsumen penyandang disabilita
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA TERHADAP AKTA TANAH
Get PDFKedudukan Camat sebagai PPAT Sementara merupakansebuah pengaturan dalam sistem pertanahan di Indonesiadi mana seorang Camat diberikan kewenangan untukmembuat akta-akta tanah tertentu. Kebijakan inibertujuan untuk mempermudah akses masyarakatterhadap layanan pembuatan akta tanah, terutama didaerah-daerah yang belum memiliki PPAT swasta yangcukup. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016:Peraturan ini memberikan pengaturan yang lebih jelasmengenai kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara,termasuk jenis akta yang dapat dibuat dan persyaratanyang harus dipenuhi. Camat sebagai Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Sementara memiliki kewenanganuntuk membuat akta-akta tertentu terkait tanah diwilayah kerjanya. Hal ini bertujuan untuk mempermudahakses masyarakat terhadap layanan pembuatan akta,terutama di daerah-daerah yang belum memiliki PPATswasta yang cukup. Kedudukan Camat sebagai PPATSementara memiliki implikasi yang signifikan terhadapkepastian hukum dalam transaksi tanah. Di satu sisi,kebijakan ini dapat memperkuat kepastian hukum karenamempermudah masyarakat dalam memperoleh buktikepemilikan atas tanah. Di sisi lain, potensi konflikkepentingan dan kualitas akta yang bervariasi dapatmenimbulkan ketidakpastian hukum. Kedudukan Camatsebagai PPAT Sementara merupakan kebijakan yangmemiliki potensi positif dalam mempermudah aksesmasyarakat terhadap layanan pembuatan akta tanah.Namun, kebijakan ini juga perlu diimbangi denganupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaganetralitas dan objektivitas, serta meningkatkan kapasitasaparatur.Kata Kunci : Kedudukan Camat sebagai PPATSementara terhadap akta tana
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban direksi terhadap tindak pidana perbankan dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan dalam Undang-Undang perbankan menegaskan perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh Bank sebagai badan hukum dan individu dalam kapasitasnya sebagai agen Bank. Selain itu, kita juga telah melihat bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan dalam penegakan hukum di Indonesia. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2. Dari perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan, terlihat adanya komitmen untuk memberikan pengamanan bagi usaha perbankan. Dapat dijumpai beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci : pertanggungjawaban direksi, tindak pidana perbanka
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DARI PRAKTEK MONOPOLI TIKTOK SHOP
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia dari praktek monopoli Tiktok Shop dan untuk memahami Penerapan Regulasi Permendag 31 Tahun 2023 terhadap keberlangsungan Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Dari Praktik Monopoly Tiktok Shop. Dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mengatur mengenai pemberdayaan UMKM dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dan pengembangan umkm Indonesia. 2. Penerapan Regulasi Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap keberlangsungan Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencakup pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Di dalamnya Pasal 21 ayat (2) melarang Platform perdagangan melalui sistem elektronik. Platform Tiktok shop ini tidak boleh memproduksi barang sendiri yang kemudian dijual di Platform mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah Platform besar dari menggunakan posisi dominan mereka untuk menguntungkan produk mereka sendiri, yang bisa merugikan pedagang lain, terutama UMKM.
Kata Kunci : UMKM, praktek monopoli tiktok sho
KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM BIDANG LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif menurut UUD NRI 1945 dan hubungannya dengan DPR dalam kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bergesernya kekuasaan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu konsekuensidari perubahan Konstitusi, sehingga fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih kuat dari pada yang biasanya (sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). 2. Konsekuensi dari perubahan Konstitusi salah satunya ialah fungsi legislasi dari DPR yang sebelum amandemen UUD 1945 lebih kuat daripada Presiden. Akan tetapidi dalam pembentukan undang-undang Presiden masih mempunyai kewenangan. Karena Undang-undang dibentuk harus dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Artinya, Presiden mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan undang-undang.
Kata Kunci : Kekuasaan, Tanggung Jawab, Presiden Republik Indonesia, Legislati